Ketua MPR RI Bamsoet Bertemu Tokoh Lintas Agama Banjarnegara

PEMERINTAHAN|oleh

Ngobrol Perkara Iman (NGOPI)

Banjarnegara, Timurpos.co.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan, menjadi faktor sosiologis yang menempatkan tingkat heterogenitas bangsa Indonesia sangat tinggi. Ditambah posisi geografis yang strategis dalam lalu lintas kemaritiman, telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai magnet bagi berbagai kepentingan global.

“Sekaligus menempatkan kita pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan. Karena itu, merawat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak bisa diadu domba dan dipecah belah, merupakan sebuah keharusan. Terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, di sisa masa kampanye yang hanya beberapa hari lagi,” ujar Bamsoet dalam kunjungan hari ke-20 di Dapil-7 Jawa Tengah saat mengikuti Ngobrol Perkara Iman (NGOPI) Lintas Agama di Banjarnegara, Selasa (06/02/2024).

Hadir para tokoh agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha, antara lain Gus Hayat (Islam), Pendeta Yakobus dan Pendeta Lukas (Kristen Protestan), Yeppy (Hindu) dan Swastika (Budha).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang sudah semakin dekat, harus disambut dengan suka cita sebagai pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai pesta tersebut berubah menjadi bencana dan bergeser menjadi konflik horizontal karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk menyebar hoax dan memecah belah bangsa hanya karena kepentingan kekuasaan golongannya saja.

“Para pemuka agama diharapkan dapat memanfaatkan setiap momentum acara keagamaan, sebagai sarana untuk menebar pesan-pesan perdamaian. Menggugah semangat persaudaraan dan persatuan, serta mewakafkan dirinya sebagai fasilitator untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan, demi terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, mewujudkan kehidupan yang damai adalah pesan universal, yang dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh setiap agama. Kedamaian adalah keniscayaan bagi setiap umat untuk dapat hidup berdampingan.

“Kedamaian bukanlah sesuatu yang ‘given’. Kedamaian dan kerukunan harus dihadirkan sebagai komitmen kolektif serta diwujudkan dalam langkah implementatif,” pungkas Bamsoet. M12

PLTU PT CFK kembali dimohonkan PKPU Oleh Kreditornya Yang Telah Dibantah Utangnya.

PEMERINTAHAN|oleh

Sidang agenda Keterangan Ahli di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK), Perusahaan Kelistrikan yang beroperasi di wilayah Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan Bontang, diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Cahaya Energi Semeru Sentosa (CESS). Permohonan ini disampaikan setelah dua permohonan PKPU sebelumnya dicabut.

Dalam sidang di pengadilan Niaga Surabaya, Ahli dari termohon PT. CFK, Prof Hadi Subhan dari Unair Surabaya dalam pendapatnya mengatakan bahwa tujuan dari PKPU adalah restrukturisasi.

Lanjut Ahli, Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam PKPU berlaku mengikat bagi semua Kreditor tanpa terkecuali, baik bagi Kreditor yang mendaftarkan tagihannya ataupun tidak, maupun terhadap tagihan yang diakui ataupun dibantah. Apabila Kreditor tersebut lalai tidak mendaftarkan tagihannya, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata umum dan tidak dibenarkan mengajukan Permohonan PKPU kembali.

Usai sidang Johanes Dipa selaku kuasa hukum dari PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), mengatakan, Termohon PKPU selaku Debitor yang sedang dalam proses melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tidak dapat diajukan Permohonan PKPU Kembali atau ulang, baik karena utang lama maupun utang yang baru, Kreditor yang merasa memiliki piutang yang baru terhadap Debitor hanya bisa mengajukan Gugatan Perdata biasa,” ucap Johanes mengutip pendapat Ahli Prof Hadi Subhan. Selasa, (06/02/2024).

Ahli juga menyampaikan, utang atau perikatan yang timbul sebelum adanya Putusan Homologasi menjadi “diputihkan”, sehingga yang menjadi acuan adalah apa yang tertuang di dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) tersebut.

Tagihan Pemohon PT. CESS yang telah ditetapkan dibantah berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas secara hukum sebenarnya dianggap tidak ada dan tidak terbukti ada, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tagihan yang belum ditagihkan / terdaftar / tidak terverifikasi dan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU Kembali terhadap Debitor.

Disamping itu, Ahli menjelaskan, Penetapan Hakim Pengawas terkait jumlah tagihan tersebut bersifat final dan mengikat, yang harus ditaati, sebagaimana prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur.

“Pemohon PKPU beritikad jahat dan hanya ingin mengganggu Termohon PKPU dalam rangka melaksanakan isi perjanjian perdamaian, terbukti PT. CESS telah mengajukan Permohonan PKPU sebanyak 3 kali diikuti dengan pencabutan permohonan menjelang putusan. Selain itu PT. CESS dengan sengaja menutup rekeningnya pada saat debitor hendak melaksanakan pembayaran ketiga, anehnya sekarang malah mangajukan Permohonan PKPU kembali dengan dasar tagihan yang telah ditetapkan dibantah bersarkan Penetapan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU No.52/Pdt.Sus-PKPU / 2023 / PN Niaga Sby.

“Pemohon PKPU dalam Perkara PKPU 52 telah menyetujui rencana perdamaian, namun anehnya malah mengajukan kasasi dengan dasar tagihan yang telah ditetapkan dibantah berdasarkan penetapan Hawas Dan Mahkamah Agung telah memutus menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PKPU, bahkan di dalam Putusan Kasasi tersebut ditegaskan PT. CESS dan PT. CNEC (Kreditor Lain dalam perkara a quo) sebagai Kreditor PT. CFK dihukum untuk tunduk pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi)”.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa PT. CESS sekarang terkesan malah Memaksakan Mengajukan Permohonan PKPU Kembali Dengan Dasar yang sama yaitu tagihan yang telah ditetapkan dibantah oleh Hakim Pengawas,” tandas Johanes.

“Kami percaya Majelis Hakim dalam perkara ini dapat mempertimbangkan secara adil, bijak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku”, Sambung Johanes,

Namun apabila Permohonan PKPU yang tidak berdasar ini dikabulkan, maka inilah yang disebut dengan dunia hitam kepailitan. Tok

Sivitas Akademika Unibo Bondowoso Beri Kebebasan Berpendapat

PEMERINTAHAN|oleh

Bondowoso, Timurpos.co.id – Sivitas akademika Universitas Bondowoso (Unibo) memberikan tanggapan terkait petisi sejumlah perguruan tinggi. Petisi itu dinilainya sebagai kebebasan berpendapat warga kampus.

Menurut Rektor Unibo, Samsul Arifin petisi tersebut merupakan bagian dari ekspresi insan akademik. Karena hakekat kampus memang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

“Kami sangat menghormati nilai-nilai keberagaman pilihan. Terlebih di tengah-tengah tahun politik seperti saat ini,” katanya, Senin (05/02/2024).

Oleh sebab itu, imbuh Samsul, menyikapi suasana menjelang Pilpres 2024 ini ia mengajak sivitas akademika serta masyarakat Bondowoso agar tetap menjaga kondusivitas.

Ia juga berjanji untuk senantiasa menjaga atmosfir kampus sebagai mimbar akademik yang bertanggungjawab. Namun juga menghormati keberagaman pilihan yang beragam.

“Atmosfir akademik kampus harus tetap dijaga sebagai mimbar yang bertanggung jawab,” ujar Samsul Arifin.

Ditegaskan Samsul, sebagian dari warga kampus pernyataan merupakan hak warga kampus. Hal itu bagian warga kampus yang punya sikap, suara, dan pilihan. Dan itu sah-sah saja.

“Warga kampus berhak memiliki dan menyampaikan pendapat dan pandangan masing-masing. Terpenting tetap kondusif,” pungkasnya.

Untuk diketahui ejumlah sivitas akademika kampus-kampus negeri maupun swasta di Indonesia melayangkan kritik terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden.

Dimulai dari Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Padjadjaran (Unpad), serta beberapa perguruan tinggi lainnya. M12

***

Pekara Korupsi di Kejari Bondowoso Segera di Sidangkan di PN Tipikor Surabaya

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Panitera Muda Pengadilan Tipikor Surabaya, Hari Santoso

Surabaya, Timurpos.co.id – Masih ingat dengan kasus Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro diduga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) main proyek? Main proyek yang dimaksud ialah menghentikan penyelidikan kasus usai orang yang dibidik menjadi tersangka memberikan uang. Perkara tersebut sebentar lagi masuk dalam tahap persidangan. Senin (05/02/2024).

KPK dikabarkan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat sidang kasus itu. Panitera Muda Pengadilan Tipikor Surabaya, Hari Santoso membenarkan. Ia mengatakan, KPK sudah melakukan register perkara kasus itu ke Pengadilan Negeri Surabaya melalui aplikasi pada 1 Februari lalu.

“Dijadwalkan 19 Februari mendatang adalah sidang pertama,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso nantinya bakal menghadapi sidang bersama tiga terdakwa lain. Di antaranya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen. Adapun dua lainnya yakni pihak swasta dari CV Gemilang, yakni Yossy S Setiawan dan Andika Wijaya.

Pelaku Kejahatan Kerah Putih

Pemberian suap ini bermula ketika Kajari Bondowoso menyelidiki dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di kabupaten setempat.

Semula dikabarkan kepada publik Kejari sudah menaikkan status dugaan korupsi yang ditangani menjadi penyidikan. Ahli pun telah dilibatkan untuk menghitung kerugian negara.

Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan KPK menangkap dua pejabat Kejari Bondowoso. Pemenang tender dari proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura dikabarkan menyerahkan uang sebesar Rp475 juta kepada dua petinggi Kejari Bondowoso. Uang itu disebut-sebut untuk menghentikan penyelidikan perkara.

Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati mengetahui dua pejabat Kejaksaan Bondowoso ditangkap KPK mengaku sangat prihatin. Ia mengaku dalam setiap kesempatan, secara konsisten selalu mengingatkan para pegawai tanpa kecuali, termasuk para asisten dan para Kajari se-Jatim tentang bahwa pentingnya menjaga moralitas atau integritas. Namun demikian, masih ada saja yang bermain.

“Saya berpendapat kedua oknum Jaksa yang telah melakukan perbuatan tercela sudah tidak lagi dibutuhkan di Kejaksaan, sehingga penindakan terhadap kedua oknum Jaksa di Bondowoso tersebut memang sudah sepantasnya,” tandasnya. Tok

Bakal Calon Bupati Bekasi Periode 2024-2029, Ulung Purnama S.H.,M.H, Turut Hadir Di Pergelaran Acara Milad Ke-1 Pencak Silat Kabupaten Bekasi

PEMERINTAHAN|oleh

Bekasi – Ulung Purnama S.H.,M.H Bakal (Calon Bupati) Bekasi Periode 2024-2029, Hadiri seni budaya bela diri tradisional pencak silat maen pukul muara Condet (BAJA) di Dusun Rumbia, Desa Karang Reja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara yang berlangsung tersebut Ulung Purnama S.H., M.H Mengajak kepada semua masyarakat agar jaga, selalu kelestarian seni budaya seperti seni budaya pencak silat atau seni beladiri khas peninggalan budaya nenek moyang Indonesia khususnya, agar tidak di lupakan dan dijaga selalu oleh, para pemuda-pemudi di Indonesia. seiringnya perkembangan zaman yang modern saat ini, ” Tukas Ulung Purnama S.H.,M.H.

Lebih lanjut Ulung Purnama S.H.,M.H, menyampaikan seni budaya pencak silat ini, merupakan peninggalan budaya tradisional di Indonesia yang sudah dikenali di dunia, ia berulang kali tegaskan jaga dan mari sama sama lestarikan seni budaya pencak silat kita seni budaya tradisional di Indonesia yang kita cintai ini, ” Terang Ulung Purnama S.H.,M.H .

Kendati demikian dari warisan budaya Indonesia. Ulung Purnama S.H,.M.H menekankan pentingnya mempertahankan dan melestarikan seni budaya pencak silat sebagai identitas tradisional Indonesia yang telah diakui di dunia. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh, termasuk Ketua Umum Babeh “Rahmat”, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI), “Abah Tapak”, dan Tokoh Masyarakat RT 03 “Obay Sobari”. Sutikno, sebagai Ketua Padepokan Pencak Silat Main Pukul Muara Condet (BAJA), menyatakan kebanggaannya atas berhasilnya penyelenggaraan Acara Milad Ke-1 ini.

Sutikno” sebagai ketua Padepokan Pencak Silat Main Pukul Muara Condet (BAJA), merasa bangga karena apa yang diharapkannya, oleh pendiri dan beserta jajaran pengurus pencak silat main pukul muara condet bisa mengadakan acara Milad Ke-1 hari ini pada Minggu 28 Januari 2024, ” Tandasnya.

Kabiro Reporter Bekasi Raya: Haris Pranatha., Hum

Asep Syabril, Bacaleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 7 dengan Komitmen Berani, Tegas, dan Anti Korupsi

PEMERINTAHAN|oleh

*Cikarang, 2 Februari 2024* – Asep Syabril, calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 7 yang meliputi Cikarang Timur, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara, memperkenalkan diri dengan visi, misi, dan moto yang meyakinkan. Dengan komitmen yang kuat, Asep Syabril menyuarakan tekad untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Asep syabril Kader Pemuda Pancasila, lebih khusus lagi dalam lembaga KOTI Mahatidana. Selain itu juga merupakan warga masyarakat yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan berbekal kemampuan ekonomi serta keaktifan dalam berbagai aspek sosial dalam masyarakat dan organisasi masyarakat yang besar pastinya memberi modal yang sangat bermanfaat dalam menunaikan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai anggota legislatif di tingkat pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Serta Turut Mendukung Jajaran Pengurus Ikatan Keluarga Minang Cikarang (IKMC) Kabupaten Bekasi untuk terpilihnya Asep Syabril sebagai Calon Legislatif dapil 7 Meliputi wilayah tersebut.

*Visi dan Misi:*

Asep Syabril hadir dengan visi untuk membangun daerah yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat di Dapil 7, misinya mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Beliau berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan menjamin kesejahteraan bersama.

*Moto: Berani, Tegas, Anti Korupsi*

Asep Syabril membawa semangat perubahan dengan moto yang mencerminkan karakter kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat Dapil 7. “Berani, Tegas, Anti Korupsi” menjadi landasan utama dalam setiap langkahnya. Berani menghadapi tantangan, tegas dalam menegakkan keadilan, dan anti korupsi sebagai prinsip utama dalam mengelola kepercayaan publik.

Dalam pernyataannya, Asep Syabril mengatakan, “Saya percaya, keberanian dan ketegasan adalah kunci untuk mencapai perubahan yang positif. Saya akan bekerja tanpa kompromi untuk memastikan bahwa suara masyarakat Dapil 7 terdengar di tingkat legislatif. Saya juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dengan menolak segala bentuk korupsi.”

Dengan pengalaman dan komitmen yang dimilikinya, Asep Syabril optimis dapat memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dapil 7. Melalui pendekatan berani, tegas, dan anti korupsi, beliau berharap dapat menjadi perwakilan yang tepat dan mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

Kabiro Reporter MNnews Bekasi Raya: Haris Pranatha.,Hum

Kunjungi Pabrik Pengolahan Kayu Banjarnegara-Wonosobo, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Ke Mancanegara

PEMERINTAHAN|oleh

*BANJARNEGARA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung peningkatan produktifitas industri pengolahan kayu di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Sebagai salah satu sektor pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam sebagai bahan baku menjadi barang jadi lewat industri.

“Pengembangan ekonomi lokal melalui industri pengolahan kayu selaras dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan potensi pasar lokal maupun ekspor bagi industri olahan kayu yang masih sangat terbuka lebar. Sehingga kita tidak lagi mengekspor bahan mentah berupa kayu, melainkan sudah diolah menjadi play wood atau kayu lapis, papan partikel, papan serat, dan lainnya yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan juga nasional,” ujar Bamsoet dalam kunjungan hari ke-19 di Dapil-7 Jawa Tengah saat mengunjungi pabrik pengolahan kayu PT Cebong Albasindo (Cebong Imelindo Grup) di perbatasan Banjarnegara-Wonosobo Jawa Tengah, Senin (5/2/24)

Hadir Direktur Utama PT Cebong Albasindo Triana Widodo dan Komisaris PT Cebong Albasindo Heni Widiati.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, potensi industri pengolahan kayu di Banjarnegara sangat besar. Terbuka bagi para investor dari dalam dan luar negeri. Karena produksi kayu Albasia dari Banjarnegara dikenal bermutu baik dan dalam jangka waktu 5 tahun sudah dapat dipanen.

“Selain menghasilkan produk ekspor maupun untuk dalam negeri, pelaku industri pengolahan kayu juga memanfaatkan limbah kayu untuk mendukung konsep industri ramah lingkungan. Sekaligus memberikan tambahan ekonomi. Pemanfaatan yang dilakukan antara lain penggunaan serbuk kayu kasar untuk bahan dempul. Sedangkan untuk serbuk halus bisa digunakan untuk ternak ayam atau bahan bakar,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, PT Cebong Albasindo mulai beroperasi pada bulan April 2023. Bergerak pada bidang pengolahan kayu dengan produk utama Albasia Barecore. Produk yang dihasilkan berasal dari kayu Sengon dan Albasia dengan rata-rata produksi per bulan 1.764,720 m3 setara dengan 35 kontainer.

“PT Cebong Albasindo hingga Januari 2204 mempekerjakan sekitar 420 orang. Terdiri dari 200 orang laki-laki dan 220 orang perempuan. Barecore produksi PT Cebong Albasindo diekspor ke negara China dan Taiwan, dengan rata-rata ekspor per bulan 1.470,600 m3 setara dengan 25 kontainer,” pungkas Bamsoet. (*)

Sejumlah Perguruhan Tinggi Kritik Tegas Kepada Jokowi

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Bondowoso – Rektor Universitas Bondowoso (Unibo) Samsul Arifin, S.Pd.I ,M.H.I. memberikan tanggapan terkait petisi yang dilontarkan oleh sejumlah perguruan tinggi terkait kondisi demokrasi Indonesia.

Samsul Arifin menyebut petisi tersebut merupakan bagian dari ekspresi akademik sebagai wujud kebebasan dalam berpendapat.

Sebagai akademisi, dirinya sangat menghormati nilai-nilai keberagaman pilihan. Terlebih di tengah-tengah tahun politik seperti saat ini.

“Menyikapi suasana menjelang Pilpres 2024 ini, saya selaku Rektor Universitas Bondowoso mengajak Civitas Akademika serta masyarakat Bondowoso agar menjaga kondusivitas,” ungkapnya, Minggu (4/2/2024).

Sebagai Rektor Universitas Bondowoso, Syamsul mengungkapkan bahwa dirinya senantiasa berusaha menjaga atmosfir kampus sebagai mimbar akademik yang bertanggungjawab.

“Hakikat kampus yaitu menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, namun juga menghormati keberagaman pilihan yang beragam. Serta menjaga atmosfir akademik kampus sebagai mimbar akademik yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Untuk informasi, sejumlah civitas akademika di beberapa kampus tanah air melayangkan kritik secara terbuka atas kondisi demokrasi Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petisi berisikan kritik tegas kepada Jokowi.

Ada empat kampus yang telah menyerukan kritiknya yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII). M12

Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya Gelar Baksos dan Bakkes Serentak

PEMERINTAHAN|oleh

Sampang, Timurpos.co.id – Secara serentak, Polda Jawa Timur bersama Kodam V Brawijaya menggelar Bakti Sosial (Baksos ) dan Bakti Kesehatan ( Bakkes ) diikuti seluruh Polres dan Kodim di wilayah Jawa Timur.

Kegiatan buah dari sinergitas dan soliditas TNI – Polri dalam hal ini Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya tersebut dipusatkan di Pulau Madura.

Pada kegiatan tersebut, Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya selain menyalurkan kebutuhan pokok ( paket sembako ) juga melayani pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis.

Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si mengatakan untuk pelayanan kesehatan antara lain Pengobatan umum, Pengobatan gigi, Lab, USG kandungan, Konsultan gizi atau stunting, Khitan masal, Pojok suntik seperti suntik vitamin dan suntik jenis lainnya, serta Donor darah.

Didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolda Jatim juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kongkrit dari semangat kebersamaan, dedikasi dan pengabdian TNI-POLRI dalam menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pemilu tahun 2024 di Jawa Timur.

“Kegiatan ini kami laksanakan bersama Kodam V Brawijaya sebagai wujud kepedulian TNI – Polri kepada warga Masyarakat,”ujar Irjen Imam di Sampang Madura, Jumat (02/02/2024).

Ditambahkan oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Imam, bahwa kegiatan bulan bakti TNI Polri ini juga merupakan upaya Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya dalam penguatan pagar sosial sebagai cooling system dalam rangka menjaga serta merawat kebhinekaan di Jawa Timur.

Kapolda Jatim berharap, kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka bulan Bakti TNI – Polri kali ini menjadi momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahim sekaligus untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan dari orang lain.

“Mudah-mudahan bisa meningkatkan kepekaan sosial, sesama kita aparatur dengan Masyarakat,”ujar Irjen Imam.

Untuk di Madura Raya, Polda Jatim bersama Kodam V Brawijaya membagikan 5000 paket sembako di Empat wilayah Kabupaten.

“Di Sampang ini kami salurkan ada 2000 paket, di Bangkalan 1000, di Pamekasan 1000 dan di Sumenep 1000,” jelas Irjen Imam di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Trunojoyo, Sampang.

Sementara, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dalam sambutannya mengatakan bahwa bulan bakti TNI-Polri adalah moment yang paling penting di mana kegiatan ini merupakan kerja sama TNI-Polri yang diselenggarakan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Ia juga menyampaikan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam bulan bakti TNI-Polri ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat.

“Kami dari TNI dan Polri yang ada di Jawa Timur ini senantiasa menjaga sinergitas dan berkomitmen untuk senantiasa ada di tengah – tengah Masyarakat,”ujarnya.

Pangdam V Brawijaya berharap seluruh masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan secara gratis dan mendapatkan bantuan sembako untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Saya yakin dan percaya kita semua telah melakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, kedepan kita dapat meraih hasil, khususnya membantu dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selain menyelenggarakan bantuan bakti sosial, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya beserta para Pejabat Utama Polda Jatim dan anggota juga menyelenggarakan corvey bersama dengan melakukan pembersian di beberapa tempat ibadah baik yang ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. M12

Buku Karya Irjen Dedi Prasetyo Diserahkan ke Para Dubes, Ini Tujuannya

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Buku berjudul Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia, yang merupakan karya dari As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo diserahkan ke beberapa Duta Besar (Dubes).

Buku itu diserahkan oleh Anggota Kompolnas RI H. Mohammad Dawam, sekaligus dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilu untuk WNI di luar negeri berjalan aman dan lancar.

Sebagaimana dalam buku itu, Dawam menjelaskan, karya itu diserahkan ke pada para Dubes untuk membawa pesan damai demi mencegah paham terorisme.

“Sebagai pesan damai melalui para Diplomat bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, radikalisme dan deradikalisasi salah satunya adalah dengan internalisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” kata Dawam saat dikonfirmasi, Kamis, 1 Februari 2024.

Lebih dalam, Dawam menekankan, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan ujung tombak untuk mencegah berkembangnya paham serta aksi dari terorisme maupun radikalisme.

“Pancasila sebagai suplemen mencegah tindakan radikalisme ekstrem di Indonesia yang juga atas rekomendasi beberapa Profesor dalam Bedah Buku di PTIK Jakarta, konsep Pancasila perlu diekplorasi ke seluruh dunia,” ucap Dawam.

Adapun buku itu diantaranya diserahkan ke Wakil Duta Besar RI untuk Belanda. Duta Besar RI untuk Jerman. Atase Kepolisan Den Haag.

Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengungkapkan bahwa, buku tersebut mengabadikan kerja keras Polri dan pihak-pihak terkait dalam menangani terorisme.

“Buku ini mengabadikan kerja keras Polri dan pihak-pihak terkait dalam menangani terorisme, mengupas tentang terorisme dan soft deradikalisasi untuk memperkaya pemahaman pembaca,” ujar Dedi.

Menurutnya, dibutuhkan intervensi untuk mencegah perkembangan paham radikalisme. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki heterogenitas tinggi adanya intoleransi yang dapat melahirkan paham radikal dan dapat berujung pada aksi terorisme.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan, jelas As SDM, adalah pencegahan melalui pengembangan kearifan lokal yang kontra ideologi radikalisme dan terorisme.

“Untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tutur mantan Kadiv Humas Polri tersebut. M12