Diduga Langgar Aturan, Usaha Cuci Kendaraan di Mojokerto Diminta Dibongkar

HUKRIM|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Seorang warga Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, mengadukan dugaan pelanggaran pemanfaatan lahan di kawasan jalan nasional. Sabtu (18/4/2026).

Warga bernama Satupah, pemegang hak milik atas tanah seluas 335 meter persegi di Jalan Gajah Mada, mengeluhkan akses menuju lahannya yang terganggu akibat berdirinya bangunan permanen usaha cuci mobil dan motor.

Bangunan tersebut disebut berdiri di atas area yang seharusnya difungsikan sebagai trotoar dan ruang terbuka hijau.

Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali serta PT Kereta Api Indonesia (Persero), Satupah menyebut bangunan itu berada di ruang manfaat jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

“Fakta di lapangan, pada trotoar dan/atau ruang terbuka hijau tersebut berdiri bangunan permanen untuk usaha cuci kendaraan, sehingga saya tidak memiliki akses yang cukup ke tanah saya,” tulisnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset milik PT KAI (Persero) yang disewakan kepada pihak ketiga. Penyewa diketahui memanfaatkan lokasi tersebut untuk usaha jasa cuci kendaraan.

Sebelumnya, Satupah telah menyampaikan pengaduan kepada PT KAI dan menerima tanggapan tertulis. Dalam tanggapan itu, disebutkan adanya kesediaan dari pihak penyewa untuk membongkar bangunan apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan beserta peraturan turunannya, Satupah menilai keberadaan bangunan tersebut melanggar aturan karena mengganggu fungsi ruang manfaat jalan, termasuk trotoar.

Ia pun meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas berupa penertiban hingga pembongkaran bangunan demi mengembalikan fungsi fasilitas umum dan memastikan akses ke lahannya.

“Guna menghindari permasalahan hukum lebih lanjut, kami berharap ada itikad baik untuk menertibkan dan membongkar secara sukarela dalam waktu maksimal tujuh hari,” tegasnya.

Satupah juga menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil keputusan guna menjaga ketertiban umum serta menegakkan aturan pemanfaatan ruang jalan sesuai perundang-undangan.

Sementara itu, Agus Julianto yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan keterangan. Tok

Kadis ESDM Jatim dan Dua Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Perizinan, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Penetapan tersebut dilakukan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain Aris, dua pejabat lain turut menjadi tersangka, yakni Kepala Bidang Pertambangan Ony Setiawan dan seorang pejabat berinisial H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan praktik pungutan liar hingga pemerasan dalam proses penerbitan izin.

“Penyelidikan kami lakukan secara senyap setelah menerima laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin. Dari situ ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti, mulai dari keterangan saksi, dokumen administrasi, hingga bukti elektronik.

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap modus dengan cara memperlambat proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemohon yang tidak memberikan sejumlah uang diduga dipersulit meskipun persyaratan telah lengkap.

“Modusnya, proses perizinan melalui OSS diperlambat. Pemohon yang tidak memberikan uang mengalami hambatan administratif,” jelasnya.

Besaran uang yang diduga diminta bervariasi. Untuk perizinan pertambangan, perpanjangan izin berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sementara izin baru antara Rp50 juta hingga Rp200 juta. Adapun untuk izin pengusahaan air tanah (SIPA), pungutan berkisar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dengan total per izin diperkirakan mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

Padahal, sesuai ketentuan, layanan perizinan tersebut tidak dipungut biaya selain pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dari hasil penggeledahan di kantor dan rumah para tersangka, penyidik menyita uang tunai dan dana dalam rekening dengan total Rp2.369.239.765,49.

Rinciannya, dari Aris Mukiyono disita uang tunai Rp259.100.000, rekening BCA Rp109.039.809,49, serta rekening Mandiri Rp126.864.331 dengan total Rp494.414.140,49. Dari Ony Setiawan diamankan uang tunai Rp1.644.550.000, sementara dari tersangka H disita dana dalam rekening BCA sebesar Rp229.685.625.

“Uang tersebut diamankan dari sejumlah lokasi penggeledahan sebagai bagian dari alat bukti,” kata Wagiyo.

Perkara ini bermula dari laporan para pemohon izin yang mengaku mengalami hambatan dalam proses administrasi. Penyidik menilai para pemohon berada dalam posisi tertekan akibat perlambatan tersebut.

Kejati Jatim juga mengimbau masyarakat maupun investor yang mengalami praktik serupa untuk melapor guna mendukung pengembangan perkara.

Dalam penyidikan, penyidik telah mengantongi bukti transfer, percakapan WhatsApp, dokumen perizinan, serta keterangan para pemohon. Kejati juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana.

Saat ini, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas I Surabaya cabang Kejati Jatim. Penyidik masih membuka kemungkinan adanya tersangka lain seiring pendalaman aliran dana.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Penyidikan masih terus kami kembangkan,” tegas Wagiyo.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi, serta Pasal 606 KUHP baru. Penyidik juga mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tok

Ngemplang Pajak, Diah Agustinnengrum Jadi Pesakitan Namun Tak Ditahan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang mantan Accounting Manager PT Dejavu Multi Kreasi, Diah Agustinnengrum, didakwa melakukan penggelapan dana perusahaan yang diperuntukkan bagi pembayaran pajak hingga menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Kamis (16/4/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati dan Hajita Cahyo Nugroho dalam surat dakwaannya mengungkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam rentang waktu 2018 hingga 2020 di kantor perusahaan yang berlokasi di Jalan Gembong Sawah Nomor 43 Surabaya.

Dalam kapasitasnya sebagai Accounting Manager sejak 2016, terdakwa memiliki kewenangan mengelola keuangan perusahaan, termasuk melakukan pembayaran pajak PPh dan PPn. Ia juga bertanggung jawab mencatat arus kas serta mengajukan pencairan dana melalui sistem aplikasi keuangan perusahaan.

Namun, alih-alih menjalankan tugasnya, terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan tersebut. Ia disebut membuat dokumen e-billing dan bukti pembayaran pajak palsu secara berulang sebagai dasar pengajuan pencairan dana perusahaan.

“Pengajuan tersebut seolah-olah digunakan untuk pembayaran pajak, padahal dana yang dicairkan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya,” ungkap jaksa dalam dakwaan.

Untuk mencairkan dana, terdakwa memanfaatkan cek yang telah ditandatangani direktur perusahaan. Dana hasil pencairan kemudian dialihkan melalui rekening seorang staf sebelum akhirnya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa.

Total dana yang diduga dikuasai terdakwa mencapai Rp211 juta. Sementara hasil audit internal dan eksternal perusahaan menemukan total kerugian mencapai sekitar Rp298,5 juta.
Kasus ini mulai terungkap setelah adanya pergantian manajemen.

Direktur operasional yang baru, Andhika Harlan, melakukan pemeriksaan keuangan dan menemukan sejumlah kejanggalan. Audit lanjutan oleh kantor akuntan publik kemudian memastikan adanya kerugian perusahaan.
Sebelum temuan tersebut terungkap sepenuhnya, terdakwa diketahui telah mengajukan pengunduran diri pada Desember 2023.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar ketentuan penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Saat ini, terdakwa tidak dilakukan penahanan selama proses persidangan berlangsung. Tok

Dana Kurban Diselewengkan, Zamzami Dituntut 1,5 Tahun Penjara.

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Ratna Intaran dari Kejaksaan Negeri (PN) Surabaya menuntut terdakwa Achmad Zamzami Bin M. Shiffin dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 terkait perkara Penipuan Hewan Kurban rugikan Koperasi Jasa TCI (Tri Capital Investama) sebesar Rp 19,2 juta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Galih Ratna Intaran mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah secara dan menyakinkan melakukan tindak Pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Terhadap terdakwa Achmad Zamzami Bin M. Shiffin dituntut dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, ” Kata JPU Galih.

Atas tuntutan tersebut terdakwa melalui kuasanya hukumnya mengajukan pembelaan (Pladoi).

Dalam surat dakwaan, JPU menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 6 Juni 2025 sekitar pukul 17.13 WIB di kawasan Bogangin Gang 1, Surabaya.

Kasus ini bermula saat Aris Arianto, yang mewakili Koperasi Jasa TCI (Tri Capital Investama), berencana membeli hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1446 H. Ia kemudian menghubungi terdakwa untuk memesan satu ekor sapi dan satu ekor kambing berikut biaya penyembelihan, dengan total kesepakatan harga sebesar Rp19.200.000.

Selanjutnya, pembayaran dilakukan oleh Saksi Donie atas perintah Aris Arianto melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa.

Namun, berdasarkan dakwaan, uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk melunasi pembelian hewan kurban. Terdakwa hanya menyerahkan sebagian kecil dana, yakni Rp500 ribu kepada penyembelih dan Rp1 juta kepada pemilik hewan, Syahrial Abdilah. Sisa uang justru digunakan terdakwa untuk bermain crypto.

Akibatnya, hingga malam hari sekitar pukul 21.34 WIB, hewan kurban yang dijanjikan belum juga diserahkan karena pemilik hewan belum menerima pelunasan pembayaran.

Untuk menghindari kegagalan pelaksanaan kurban, pihak koperasi akhirnya kembali melakukan pembayaran langsung kepada pemilik hewan secara bertahap, yakni Rp10 juta pada 6 Juni 2025 dan Rp7 juta pada 12 Juni 2025.

Atas kejadian tersebut, Koperasi Jasa TCI mengalami kerugian sebesar Rp19,2 juta.

JPU menilai perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, melalui rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Kuasa Hukum Tekankan Objektivitas Hakim dalam Sidang Pengerukan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Perak kembali digelar pada Rabu (15/4/2026). Agenda persidangan kali ini adalah penyampaian tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang sebelumnya diajukan tim kuasa hukum para terdakwa.

Dalam sidang tersebut, JPU menanggapi sejumlah keberatan yang disampaikan pihak pembela. Tahapan ini merupakan bagian dari proses peradilan yang mempertemukan argumentasi kedua belah pihak secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, tim kuasa hukum yang diwakili Sudiman Sidabukke mengajukan eksepsi dengan menyoroti beberapa hal, di antaranya kejelasan penyusunan dakwaan, kesesuaian lokasi kejadian (locus delicti) dengan objek pekerjaan di area alur laut dan kolam pelabuhan, serta konsistensi waktu kejadian (tempus delicti).

Menanggapi jalannya persidangan, Sudiman menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara jaksa dan pihak pembela merupakan hal yang wajar dalam proses hukum.

“Kami memandang ini sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang harus dijalani bersama. Perbedaan pendapat adalah hal yang lazim, dan seluruhnya akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian akhir sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Pihaknya pun berharap proses persidangan berjalan secara adil, objektif, dan proporsional.

Tim kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya semua pihak untuk tetap berfokus pada fakta yang terungkap di persidangan, tanpa terpengaruh opini di luar ruang sidang.

Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim, yang akan menentukan apakah perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Seluruh pihak diharapkan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Tok

Miris! Sudah Dibantu Saat Hidup, Sepupu Justru Menggugat Warisan Usai Wafat

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara gugatan perdata terkait kepemilikan dan peralihan saham PT Hasil Karya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kian memanas. Pihak tergugat menilai gugatan yang diajukan oleh ahli waris almarhum Wei Ming Cheng justru muncul setelah seluruh proses peralihan saham dinyatakan sah saat almarhum masih hidup.

Melalui keterangan resmi Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners selaku kuasa hukum Eddy Gunawan, Djohan, dan PT Hasil Karya, ditegaskan bahwa seluruh proses peralihan saham telah dilakukan sesuai mekanisme hukum dan disepakati dalam forum resmi perseroan.

“Semasa hidupnya, almarhum Wei Ming Cheng telah menjual seluruh sahamnya sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Februari 2022. Pembayaran atas saham tersebut juga telah diterima secara langsung dan lunas oleh yang bersangkutan,” ujar tim kuasa hukum dalam press release, Rabu (15/4/2026).

PT Hasil Karya merupakan perusahaan industri logam dasar bukan besi dan kawat logam yang berdiri sejak tahun 2003 berdasarkan akta notaris di Jakarta. Almarhum Wei Ming Cheng sendiri tercatat menjadi pemegang saham sejak tahun 2010 dengan kepemilikan sebanyak 568.750 lembar saham.

Namun, menurut pihak tergugat, status kepemilikan tersebut telah berakhir setelah dilakukan pengalihan secara sah melalui RUPSLB pada 25 Februari 2022. Dalam forum tersebut, seluruh saham atas nama almarhum dialihkan kepada Djohan melalui Eddy Gunawan yang bertindak sebagai penerima kuasa resmi, sekaligus diikuti pengunduran diri almarhum dari jabatan direktur.

“Dengan selesainya proses tersebut, secara hukum almarhum tidak lagi memiliki saham di PT Hasil Karya,” jelasnya.

Yang menjadi sorotan, keberatan justru muncul setelah almarhum meninggal dunia. Ahli waris mempersoalkan pengalihan saham dengan alasan tidak adanya persetujuan keluarga serta tidak pernah menerima dividen selama almarhum masih hidup.

Pihak tergugat pun menyayangkan langkah tersebut. Mereka menilai persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan lebih awal.

“Ibarat air susu dibalas air tuba, keberatan baru diajukan setelah almarhum wafat. Seandainya disampaikan sejak awal, persoalan ini kemungkinan tidak berkembang menjadi sengketa hukum seperti sekarang,” tegas kuasa hukum.

Selain itu, permasalahan ini sebelumnya juga sempat dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada Maret 2023. Namun, penyelidikan telah dihentikan pada akhir tahun yang sama.

“Penghentian tersebut menunjukkan bahwa perkara ini sebelumnya sudah diuji dalam ranah hukum pidana,” tambahnya.

Meski demikian, pihak tergugat menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan.

“Kami akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta mengikuti setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan fakta yang ada,” pungkasnya. Tok

Diskotik Station Tunjungan Plaza Jadi Tempat Transaksi 100 Butir Ekstasi 

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara narkotika dengan terdakwa Moh. Gaffar bin Burhan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi penangkap. Dalam persidangan terungkap, Gaffar diduga berperan sebagai perantara pembelian narkotika jenis ekstasi yang diedarkan di Diskotik Station Tunjungan Plaza Surabaya.

“Dari handphone dan rekening bank yang berhasil kami amankan, terlacak adanya transfer Rp18 juta untuk transaksi narkotika,” ungkap saksi Susandi Rusdianto di ruang sidang Tirta, Selasa (14/4/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, terdakwa bersama Moh. Saleh bin Mat Rai yang telah lebih dahulu divonis 5 tahun 6 bulan penjaradijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Untuk diketahui dalam dakwaan disebutkan, sekitar Oktober 2025, Moh. Gaffar menerima perintah dari Moh. Saleh untuk membeli 100 butir ekstasi. Saleh kemudian mentransfer uang sebesar Rp18 juta ke rekening BCA milik terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa menghubungi seorang DPO bernama Rudi untuk memesan ekstasi dan mentransfer Rp19 juta ke rekening atas nama Randas Tanamal, dengan rincian Rp18 juta untuk pembelian dan Rp1 juta untuk membayar utang pribadi terdakwa.

Transaksi tersebut dilakukan di Gapura Desa Rabesan Barat, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Setelah menerima barang, terdakwa langsung menyerahkan ekstasi kepada Moh. Saleh di dalam Diskotik Station.

Jaksa juga mengungkap, terdakwa melakukan pembelian narkotika sebanyak dua kali pada Oktober 2025. Pertama, membeli 100 butir ekstasi dari DPO Rudi. Kedua, mengambil satu bungkus plastik hitam berisi ekstasi dari seseorang bernama Fadli dengan jumlah yang tidak diketahui.

Sebagai imbalan, terdakwa memperoleh satu butir ekstasi yang kemudian dijual kembali kepada pengunjung diskotik, serta fasilitas masuk diskotik secara gratis.

Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap Moh. Saleh di parkiran Tunjungan Plaza 2 lantai 4 Surabaya pada 8 November 2025 sekitar pukul 23.50 WIB. Dari tangan Saleh, polisi menyita 91 butir ekstasi dengan berbagai logo, yakni LV, Transformer, dan TMT, dengan total berat sekitar 34,84 gram, serta uang tunai Rp300 ribu.

Dari pengembangan kasus tersebut, polisi kemudian menangkap Moh. Gaffar pada 15 November 2025 saat bekerja sebagai tukang parkir di sebuah toko di Jalan KH Moh. Kholil, Bangkalan. Polisi turut menyita handphone dan rekening bank yang diduga terkait transaksi narkotika.

Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur memastikan seluruh tablet tersebut mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang termasuk narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tok

Gagal Kirim 30 Kg Sabu ke Madura, Alexander Kurir Asal Malaysia Dituntut Mati

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang warga negara Malaysia, Alexander Peter Bangga anak Steven, dituntut pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Ratna Intran dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Tuntutan tersebut terkait kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dalam jaringan internasional dengan barang bukti lebih dari 62 kilogram di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam persidangan, JPU Galih Ratna Intaran menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I tanpa hak.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana mati,” tegas JPU Galih di hadapan majelis hakim.

Atas tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Alex Fazial memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi).

Berdasarkan surat dakwaan JPU, terdakwa diduga beraksi bersama dua orang berinisial GR dan B yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Kasus ini bermula pada 5 Juni 2025, ketika terdakwa berangkat dari Kuching, Malaysia menuju Medan atas perintah GR. Setibanya di Medan, terdakwa menginap di hotel yang telah disiapkan jaringan.

Sehari kemudian, terdakwa diperintahkan mengambil dua kardus berisi sabu dari seseorang tak dikenal di kawasan dekat minimarket. Barang tersebut kemudian dipindahkan ke dalam koper setelah dihitung berjumlah 30 bungkus.

Pada 7 Juni 2025, terdakwa membawa koper berisi sabu menggunakan bus menuju Surabaya. Setibanya di Surabaya, terdakwa sempat menginap sebelum diperintahkan menyimpan koper tersebut di Unit 1109 lantai 11 Apartemen Taman Melati MERR.

Selanjutnya, pada 17 Juni 2025, terdakwa kembali menerima dua koper tambahan berisi sabu masing-masing seberat 10 kilogram dan 20 kilogram, yang kemudian disimpan di unit apartemen yang sama. Setelah itu, terdakwa kembali ke Malaysia.

Pada 10 Agustus 2025, terdakwa kembali ke Surabaya untuk memeriksa seluruh barang tersebut. Dari hasil pengecekan, total sabu yang tersimpan mencapai sekitar 60 kilogram dalam tiga koper.

JPU mengungkapkan bahwa terdakwa kemudian diperintahkan mengirimkan 30 kilogram sabu ke Madura. Namun rencana tersebut gagal setelah aparat kepolisian yang telah lebih dulu melakukan pengintaian melakukan penangkapan.

Pada 13 Agustus 2025 pukul 10.45 WIB, terdakwa ditangkap di parkiran basement P3 Apartemen Taman Melati MERR saat membawa dua koper berisi sabu. Dari penggeledahan lanjutan, polisi menemukan satu koper tambahan di dalam unit apartemen serta satu timbangan digital.

Berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik dengan nomor LAB: 5056/NNF/2025 tertanggal 22 Agustus 2025, seluruh barang bukti kristal putih tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. Tok

Pengajuan PBG Yayasan di Kenjeran Dihentikan, Dugaan Hibah Tanah Diselidiki Tipidkor Polrestabes Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemerintah Kota Surabaya menghentikan sementara proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan TK Tunas Sejati di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Penghentian dilakukan karena status kepemilikan lahan yang digunakan masih dalam sengketa.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kecamatan Kenjeran pada Senin, 2 Maret 2026. Rapat dihadiri sejumlah instansi Pemkot Surabaya, di antaranya Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Hukum.

Dalam rapat itu disimpulkan bahwa permohonan PBG belum dapat diproses selama pengaduan terkait status tanah milik warga RW-02 belum terselesaikan. Ketua RW-02 juga diminta melengkapi sejumlah dokumen, termasuk bukti pembelian tanah dari Choirul oleh enam perwakilan warga, yakni H. Mohamad Malik, H. Djoko Suwiryo, Drs. Siswanto, SE, Asip Marwantu, Chusaini, dan Anjik Famuji, serta surat kuasa dari warga kepada para perwakilan tersebut.

Sementara itu, pada Minggu, 12 April 2026, Ketua RW-02 menggelar pertemuan dengan para Ketua RT 01 hingga RT 12, warga ber-KTP RW-02, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pertemuan tersebut membahas status tanah yang saat ini dimanfaatkan oleh Yayasan TK Tunas Sejati.

Andi salah satu warga menyebutkan. Dalam forum itu, sejumlah warga mempertanyakan akta pendirian yayasan, status kepemilikan lahan, hingga dugaan hibah tanah kepada yayasan. Seorang warga RT-03 berinisial A menyoroti adanya nama kerabatnya yang telah meninggal dunia tercantum dalam akta hibah. Warga RT-09 juga mempertanyakan penggunaan dana hibah pokok pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2025, mengingat lahan yang digunakan diduga bukan milik yayasan.

Selain itu, warga juga menyinggung masa jabatan Ketua RW-02 yang telah menjabat selama tiga periode dan dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Kota Surabaya.

“Namun, jawaban dari pihak yayasan dinilai tidak transparan dan tidak menjawab substansi pertanyaan warga. Situasi pertemuan pun memanas hingga terjadi kericuhan, yang berujung pada pembubaran forum tanpa kesimpulan resmi, ” Ucapnya. Senin (14/4/2026).

Di sisi lain, dugaan persoalan hibah tanah tersebut kini tengah ditangani oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipidkor) Polrestabes Surabaya. Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

DPRKPP Pemkot Surabaya juga telah memblokir proses pengajuan PBG karena lahan yang digunakan diduga bukan merupakan aset sah milik yayasan.

Kasus ini bermula dari pembangunan gedung sekolah dua lantai di Jalan Kedinding Tengah I Nomor 19 yang didanai dari hibah Pokir Tahun Anggaran 2025 oleh Hj. Lilik Hendarwati dari Partai PKS. Proyek tersebut menjadi sorotan warga karena diduga belum mengantongi PBG sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Tok

Komplotan Pencuri Kabel Telkom di Wonokromo Digulung Polisi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Komplotan pencuri kabel Telkom di kawasan Bendul Merisi Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, yakni Angga Febrianto bersama Sukur, Ade Harahap, Ichwanudin, dan Raswan, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (9/4/2026).

Sidang yang dipimpin majelis hakim di ruang Cakra tersebut menghadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Dalam persidangan, para terdakwa mengaku hanya mendapat upah sebesar Rp300 ribu setelah melakukan penarikan kabel.

“Kami dijanjikan uang Rp300 ribu setelah pekerjaan selesai,” ujar para terdakwa di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kasus ini bermula dari seorang buronan berinisial David (DPO) yang menghubungi Angga Febrianto. David memberi informasi adanya kabel Telkom di dalam gorong-gorong Jalan Bendul Merisi Jagir yang bisa diambil dan dijual.

David kemudian menjanjikan imbalan sebesar Rp1,5 juta kepada Angga jika aksi tersebut berhasil. Tawaran itu diterima Angga, yang kemudian mengajak empat rekannya dengan imbalan masing-masing Rp300 ribu.

Pada 27 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, para terdakwa bersama David menjalankan aksinya. Sukur, Ade Harahap, Ichwanudin, dan Raswan bertugas memotong kabel menggunakan dua pahat dan dua palu secara bergantian. Sementara Angga dan David mengawasi situasi sekitar.

Aksi mereka terendus saat anggota kepolisian, Dedy Triyanto dan Sachyudi Imam, yang tengah patroli mencurigai aktivitas sejumlah orang yang masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah dilakukan pengecekan, polisi mendapati para terdakwa tengah memotong kabel Telkom.

Petugas kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa potongan kabel tanah berbagai ukuran serta alat yang digunakan untuk memotong.

Berdasarkan keterangan pihak PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui saksi Rizqi Shofa Az Zahra, kabel yang dicuri merupakan Kabel Tembaga Tanam Langsung (KTTL) milik perusahaan. Akibat kejadian tersebut, Telkom mengalami kerugian sebesar Rp12.470.465.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok