Waduh! PN Tulungagung Kembali Tunda Vonis Kasus Pelanggaran Merek NBC

HUKRIM|oleh

Tulungagung – Penundaan pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran merek kosmetik NBC (N’Dia Beauty Care) di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung kembali menuai sorotan. Perkara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Deni Albar dengan terdakwa Tatik Krisnawati alias Ata dan Anang Ragil Saputro tersebut telah memasuki agenda persidangan ke-10. Namun, putusan terhadap kedua terdakwa belum juga dibacakan.

Sidang pembacaan putusan perkara Nomor 150/Pid.Sus/2026/PN Tlg yang dijadwalkan pada Kamis (5/11/2026), kembali ditunda. Penundaan ini menambah panjang proses persidangan dan memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi pihak korban.

Berdasarkan catatan pihak korban, agenda persidangan tersebut telah mengalami enam kali penundaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penyelesaian perkara, terlebih persidangan telah memasuki tahap akhir.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochammad Iskandar, Darmawati Lahang, Novita Maharani dan Yunan Putra Firdaus Kejaksaan Negeri Tulungagung sebelumnya telah menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta.

Penasihat hukum korban, Linda Setiawati, menyayangkan kembali tertundanya agenda pembacaan putusan. Menurutnya, penundaan berulang tidak semestinya dianggap sebagai persoalan administratif biasa karena menyangkut hak korban untuk memperoleh kepastian hukum.

“Kami mencatat dan menyoroti secara serius penundaan agenda pembacaan putusan ini. Korban telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum. Setiap penundaan tanpa alasan yang jelas hanya akan menambah beban korban dan memunculkan pertanyaan mengenai kepastian proses peradilan,” tegas Linda.

Ia meminta PN Tulungagung memberikan penjelasan secara transparan mengenai alasan penundaan sekaligus memastikan jadwal pembacaan putusan berikutnya.

Menurut Linda, proses peradilan harus berjalan profesional dan terukur. Jangan sampai pihak-pihak yang berkepentingan terus berada dalam ketidakpastian akibat agenda persidangan yang berulang kali tertunda.

“Jangan sampai hak korban justru terabaikan akibat agenda persidangan yang terus mengalami penundaan. Kami meminta agar pembacaan putusan segera dijadwalkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Masa Penahanan Berakhir 7 Oktober
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah masa penahanan kedua terdakwa. Linda mengungkapkan, mantan Ketua Majelis Hakim, Cyrilla Nurendah Sulisurtya Ningrum, sebelumnya pernah mengingatkan agar penanganan perkara tersebut dipercepat.

Salah satu pertimbangannya adalah kekhawatiran masa penahanan kota yang dijalani para terdakwa berakhir sebelum putusan dibacakan.

Kekhawatiran tersebut kini menjadi sorotan setelah pihak PN Tulungagung memberikan keterangan bahwa masa penahanan kedua terdakwa telah berakhir.

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Humas PN Tulungagung, Heri, membenarkan bahwa masa penahanan kedua terdakwa telah berakhir pada 7 Oktober 2026.

“Masa tahanan kedua terdakwa sudah berakhir pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan untuk kebijakan tersebut semua tergantung dari Majelis Hakimnya,” jelas Heri.

Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penahanan kedua terdakwa setelah masa penahanan berakhir serta langkah hukum yang diambil selama proses persidangan masih berlangsung.

Berakhirnya masa penahanan tidak serta-merta menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Namun, penjelasan mengenai status hukum dan dasar penanganan kedua terdakwa tetap diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Linda menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkara dugaan pelanggaran merek kosmetik NBC tersebut hingga majelis hakim membacakan putusan.

“Kami menuntut agar proses hukum dilanjutkan secara cepat, transparan, dan berkeadilan. Hak korban tidak boleh dikorbankan karena keterlambatan maupun ketidakpastian agenda sidang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati proses peradilan dan tidak mengaburkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan.

“Kami tetap berdiri tegak mendampingi korban dan akan terus mengawal perkara ini sampai putusan dibacakan. Keadilan bukan sekadar janji, melainkan kewajiban yang harus ditegakkan,” tandas Linda. Tok

Diduga Bentak Advokat dan Gebrak Meja Saat Mediasi, Mediator PA Kabupaten Malang Dilaporkan

HUKRIM|oleh

Malang, Timurpos.co.id – Dugaan tindakan arogan seorang mediator di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang menjadi sorotan. Mediator berinisial Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H., dipersoalkan setelah diduga membentak advokat, menggebrak meja, hingga meminta petugas keamanan mengeluarkan kuasa hukum dari ruang mediasi.

Persoalan tersebut kini berbuntut surat keberatan resmi yang dilayangkan LAW OFFICE REZA TRIANTO & ASSOCIATES kepada Ketua PA Kabupaten Malang dan Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA), pada 4 November 2026.

Surat bernomor 1904/KB/XII/2026 itu disampaikan untuk kepentingan klien mereka berinisial F, selaku Termohon dalam perkara Nomor 5329/Pdt.G/2026/PA.Kab.Mlg.

Tim kuasa hukum turut menyerahkan rekaman video dalam sebuah flashdisk sebagai bahan pendukung agar peristiwa yang dipersoalkan dapat ditelaah oleh kedua institusi.

Berdasarkan tanda terima yang diperlihatkan, surat keberatan tersebut telah diterima oleh masing-masing institusi pada 4 November 2026.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pernyataan mediator, “Ini ruang saya, kekuasaan saya,” yang disebut terekam dalam video proses mediasi.

Mediasi Ulang Justru Diwarnai Ketegangan

Reza Trianto, kuasa hukum pihak Termohon, menjelaskan persoalan bermula dari pelaksanaan mediasi awal yang menurut keterangannya berlangsung tanpa pendampingan advokat.

Dalam proses tersebut, kliennya, disebut mengalami tekanan hingga menandatangani kesepakatan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta maupun kepentingannya.

Setelah menunjuk kuasa hukum dan menyampaikan keberatan terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar mediasi dilakukan kembali.

Namun, menurut Reza, pelaksanaan mediasi ulang justru kembali diwarnai ketegangan. Mediator disebut masih mempersoalkan kesepakatan sebelumnya yang menurut pihaknya telah dibatalkan.

“Mediasi ulang seharusnya tidak lagi mempermasalahkan kesepakatan yang sudah batal. Namun, mediator justru menanyakan kepada klien kami, apakah saudari tidak membaca dan apakah saudari tidak bertanya tentang kesepakatan tersebut?” ujar Reza.

Reza mengaku berusaha menengahi dengan mengingatkan mediator agar tidak menyalahkan kliennya. Menurut dia, mediator semestinya berperan menjelaskan isi dan konsekuensi kesepakatan kepada para pihak.

“Semestinya yang membaca dan menjelaskan itu mediator. Mohon jangan menyalahkan klien kami,” tuturnya menirukan pernyataannya saat mediasi.

Namun, situasi disebut semakin memanas. Reza mengaku mediator membentak dan menggebrak meja, bahkan meminta bantuan petugas keamanan untuk mengeluarkan advokat dari ruang mediasi.

Pernyataan ‘Ini Ruang Saya, Kekuasaan Saya’ Dipersoalkan

Pernyataan “Ini ruang saya, kekuasaan saya” menjadi salah satu poin keberatan yang disorot tim kuasa hukum.

Menurut Reza, mediator seharusnya menjalankan fungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan penyelesaian sengketa secara sukarela, bukan menunjukkan kewenangan secara berlebihan.

Ia juga mempertanyakan dugaan pengusiran advokat yang hadir untuk mendampingi klien dalam proses mediasi.

Reza merujuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menilai pelaksanaan mediasi, termasuk keterlibatan kuasa hukum.

“Bagaimana mungkin advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya justru diusir? Pendampingan hukum merupakan bagian penting untuk memastikan para pihak memahami hak dan kewajibannya,” tegasnya.

Selain itu, Reza menyoroti profesionalitas mediator eksternal yang menurutnya memperoleh honorarium melalui mekanisme panjar biaya perkara.

“Yang memberikan honorarium adalah para pihak yang berperkara melalui mekanisme panjar biaya perkara. Jadi, mediator wajib bersikap santun. Masa pihak yang membayar justru dimarahi dan advokatnya diusir?” kritik Reza, Jumat (6/11/2026).

Minta PA Malang dan UNIRA Lakukan Pemeriksaan

Reza menegaskan, tugas mediator bukan sekadar mempertemukan para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan. Mediator juga harus menjaga netralitas, memberikan kesempatan yang setara, serta memastikan para pihak memahami isi dan konsekuensi kesepakatan sebelum menandatanganinya.

“Pokoknya mediator itu melayani para pihak yang berperkara, bukan menunjukkan kekuasaan. Harus netral, memberikan kesempatan yang sama, dan menjelaskan draf kesepakatan dengan baik,” ujarnya.

Dalam surat keberatan tersebut, tim kuasa hukum meminta Ketua PA Kabupaten Malang menelaah dugaan tindakan mediator, termasuk sikap dan perlakuan terhadap advokat selama proses mediasi.

Sementara surat kepada Rektor UNIRA dimaksudkan untuk meminta perhatian terhadap persoalan integritas dan profesionalitas mediator yang bersangkutan.

Tim kuasa hukum berharap rekaman video dan uraian dalam surat keberatan tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta pemeriksaan secara objektif.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi di pengadilan. Mediasi semestinya menjadi ruang penyelesaian sengketa yang mengedepankan kesetaraan, netralitas, dan kesukarelaan para pihak.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Dr. Dewi Ambarwati, Ketua PA Kabupaten Malang, maupun pihak UNIRA terkait keberatan yang dilayangkan tim kuasa hukum tersebut. Tok

Residivis Agus Halim Kembali Diadili, Akui Tipu Korban Rp1,26 Miliar Bermodus BPKB Palsu

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Agus Halim kembali duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Residivis kasus pemalsuan BPKB ini kini diadili dalam perkara dugaan penipuan secara berlanjut yang merugikan Tjan Stefani Margareta hingga Rp1,26 miliar.

Modusnya, menawarkan pembelian sejumlah mobil dengan iming-iming keuntungan dari bisnis penyewaan kendaraan, menggunakan dokumen kendaraan yang diduga palsu. Kamis (5/10/2026).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Agus Halim mengakui pernah mengenal korban saat dirinya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Niaga, sedangkan Tjan bekerja di perusahaan asuransi.

“Saya mengenal korban saat bekerja di KSP Arta Niaga. Saya sempat membeli asuransi, kemudian pernah meminjam uang Rp2 miliar dengan jaminan giro, tetapi sudah selesai,” ujar Agus di hadapan majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati kemudian mengorek riwayat hukum terdakwa. Jaksa mempertanyakan apakah Agus sebelumnya pernah menjalani persidangan dalam perkara pemalsuan BPKB.

Agus pun membenarkan dirinya pernah dua kali diadili dalam perkara serupa. Bahkan, ia mengaku telah dijatuhi hukuman masing-masing 2,5 tahun dan satu tahun penjara.

“Benar, saya sudah dua kali diadili dan divonis 2,5 tahun serta satu tahun penjara,” ungkapnya.

Terkait perkara yang menjeratnya saat ini, Agus menceritakan bahwa sebelum ditangkap polisi, korban sempat mendatanginya untuk menanyakan pengembalian uang pinjaman.

Menurut Agus, korban kemudian meminta persoalan tersebut diselesaikan di Polrestabes Surabaya. Ia mengaku sempat berboncengan dengan seseorang menuju sebuah kafe di depan kantor kepolisian tersebut.

“Di sana saya disuruh membuat pengakuan utang, kemudian saya pulang. Setelah seminggu baru saya ditangkap,” kilah terdakwa.

Agus juga mengakui pernah meminjam uang kepada Tjan sekitar Rp1,5 miliar dengan jaminan BPKB. Uang tersebut, menurut pengakuannya, ditransfer secara bertahap.

Saat ditanya majelis hakim mengenai penggunaan uang tersebut dan apakah sudah ada pengembalian kepada korban, Agus mengakui uang itu digunakan untuk membayar utang ketika dirinya masih menjadi anggota KSP.

“Uang itu saya gunakan untuk membayar utang saat menjadi anggota KSP. Terhadap korban belum ada pengembalian sama sekali,” ucapnya.

Modus Tawaran Tiga Mobil

Sementara itu, dalam surat dakwaan JPU Estik Dilla Rahmawati, perkara ini bermula sekitar September 2014. Agus diduga melakukan aksinya bersama istrinya, Erlinda Halim, yang hingga kini disebut belum tertangkap.

Saat itu, keduanya mendatangi rumah korban di Jalan Raya Mulyosari Nomor 34 A, Surabaya. Agus menawarkan Toyota Vellfire tahun 2010 warna hitam seharga Rp500 juta. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan dokumen kendaraan berupa BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

Tak hanya itu, Agus menjanjikan mobil tersebut dapat disewakan dengan tarif Rp1,5 juta per hari. Korban yang tertarik kemudian menyerahkan uang secara bertahap, yakni Rp50 juta pada 30 September 2014, Rp100 juta pada 3 Oktober 2014, serta cek Bank Mustika senilai Rp350 juta pada 4 November 2014.

Belum selesai transaksi pertama, Agus kembali menawarkan Toyota NAVI 2.0 V AT tahun 2013 warna hitam seharga Rp300 juta. Kendaraan tersebut dijanjikan mampu menghasilkan uang sewa Rp750 ribu per hari.

Korban kembali menyerahkan uang. Pada 23 Oktober 2014, Tjan memberikan uang tunai Rp50 juta sebagai tanda jadi, kemudian mentransfer Rp250 juta ke rekening BCA atas nama Agus Halim pada 29 Oktober 2014.

Berikutnya, pada November 2014, Agus dan Erlinda kembali menawarkan Toyota Camry Hybrid AT tahun 2013 warna hitam seharga Rp450 juta. Mobil tersebut diklaim bisa disewakan dengan tarif Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari.

Untuk transaksi ketiga ini, korban menyerahkan dua lembar cek Bank Mustika, masing-masing senilai Rp260 juta pada 4 November 2014 dan Rp200 juta pada 17 November 2014. Total pembayaran mencapai Rp460 juta. Dari jumlah itu, Rp10 juta disebut digunakan terdakwa untuk biaya servis ketiga mobil.

Tiga Mobil Tak Pernah Dikembalikan

Persoalan mulai muncul ketika Agus dan Erlinda kembali mendatangi korban sekitar Desember 2014. Keduanya meminta ketiga mobil tersebut dengan alasan akan disewakan kepada seseorang. Mereka berjanji kendaraan akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.

Namun, pada Januari 2015, terdakwa dan istrinya kembali mengambil ketiga kendaraan itu dengan alasan serupa. Ironisnya, setelah pengambilan tersebut, ketiga mobil tidak pernah dikembalikan kepada korban.

Dalam dakwaan disebutkan, Tjan juga tidak pernah menerima uang hasil penyewaan kendaraan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, korban disebut mengalami kerugian sebesar Rp1,26 miliar.

Atas perkara ini, Agus Halim didakwa melanggar Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penipuan yang dilakukan secara berlanjut. Tok

Pasang CCTV Tersembunyi di Toilet FK Unair, Ilham Analis Lab Diadili

HUKRIM|oleh

Foto: Ilustrasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang analis laboran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya, Muhammad Ilham Dharmawan bin Mustachim, didakwa melakukan perekaman aktivitas pengguna kamar mandi tanpa persetujuan yang diagendakan tuntutan terdakwa di ruang sidang Tirta. Namun ditunda. Rabu (4/11/2026).

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Chozin, S.H., M.H. dan Assri Susantina, S.H., M.H., terdakwa disebut memasang kamera CCTV tersembunyi di atas ventilasi kamar mandi Departemen Patologi Anatomi Universitas Airlangga.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan sejak 22 Juli 2025. Kamera dipasang secara berkala setiap Senin dan Rabu, mulai pukul 00.00 WIB hingga 00.00 WIB, dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang relatif sepi.

Berdasarkan dakwaan, terdakwa bekerja sebagai analis laboran FK Unair sejak 21 April 2021. Tugasnya antara lain membantu kegiatan riset dan penanganan sampel pasien.

Namun, perangkat CCTV yang dipasang di kamar mandi tersebut disebut mampu merekam aktivitas para pengguna, termasuk ketika membuka pakaian saat menggunakan toilet.

Bahkan, dalam dakwaan disebutkan terdakwa memiliki ketertarikan seksual terhadap salah satu pengguna kamar mandi berinisial DT. Terdakwa diduga melihat bagian tubuh saksi tersebut melalui hasil rekaman kamera tersembunyi.

Hasil rekaman kemudian dipantau melalui dua telepon genggam milik terdakwa, yakni iPhone 14 Pro Max dan ponsel merek Itel menggunakan aplikasi V380 Pro. Rekaman CCTV tersebut juga diunduh langsung melalui perangkat tersebut.

Aksi itu akhirnya terbongkar pada Rabu, 13 Agustus 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Saat itu, dr. AK hendak menggunakan kamar mandi untuk buang air kecil.

Saksi merasa curiga setelah melihat benda berwarna hitam terpasang di lubang ventilasi bagian atas pintu toilet. Kecurigaan tersebut kemudian dilaporkan kepada tenaga kependidikan Departemen Patologi Anatomi.

Setelah dilakukan pengecekan, perangkat tersebut diduga merupakan kamera CCTV tersembunyi. Temuan itu selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwenang.

Dalam pengembangan perkara, penyidik menyita dua telepon genggam milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah gambar dan video pengguna kamar mandi yang memperlihatkan bagian tubuh sensitif, termasuk area intim dan bokong.

Beberapa orang yang disebut dalam surat dakwaan di antaranya dr. DF dan dr. AK.

JPU menguraikan bahwa perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual tersebut dilakukan tanpa seizin maupun persetujuan orang-orang yang menjadi objek rekaman. Tok

 

Erica Natasha Akui Belum Beri Kompensasi dan Minta Maaf Langsung kepada Keluarga Korban

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Erica Natasha Risakotta mengaku masih dalam kondisi sadar meski merasa pusing setelah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum mengalami kecelakaan di kawasan Taman Apsari, Surabaya, sekitar pukul 03.00 WIB.

Pengakuan tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (3/11/2026). Di hadapan majelis hakim, Erica mengaku sempat merasa gliyeng-gliyeng setelah mengonsumsi minuman beralkohol di Club Ambyar.

“Saya masih sadar, tapi gliyeng-gliyeng,” ujar terdakwa saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Arisandi.

Terdakwa juga mengaku sempat merasa pusing setelah menyerempet taksi. Namun, ketika ditanya mengenai kecepatan kendaraan yang dikemudikannya saat kejadian, Erica mengaku tidak mengetahuinya.

Sementara itu, kesaksian pengemudi taksi, Ferry Kurniawan, mengungkap detik-detik kecelakaan yang melibatkan terdakwa. Ferry mengatakan, saat kejadian dirinya sedang memarkir kendaraan di kawasan Taman Apsari. Tiba-tiba, mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang taksi miliknya.

Menurut Ferry, terdakwa sempat menghentikan kendaraannya setelah tabrakan. Namun, saat dirinya memeriksa kondisi mobil, ia melihat terdakwa dalam kondisi yang diduga terpengaruh minuman beralkohol.

Tak lama berselang, terdakwa disebut meninggalkan lokasi kejadian. Ferry mengaku masih syok sehingga tidak sempat mengejar kendaraan tersebut. Belakangan, ia mengetahui rekannya justru mengejar mobil terdakwa hingga akhirnya berhenti di kawasan Alun-Alun Surabaya.

Kesaksian lainnya disampaikan Anas, rekan kerja korban. Ia menjelaskan, saat kejadian korban berada di belakang mobil pikap dan sedang berdiri untuk meletakkan barang.
Anas mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana korban tertabrak hingga terhimpit mobil Mitsubishi Outlander yang dikemudikan terdakwa. Saat itu, perhatiannya langsung tertuju pada kondisi korban.

“Saya tidak tahu korban ditabrak oleh terdakwa, terhimpit mobil Outlander. Saya fokus ke korban untuk membawa ke rumah sakit dalam keadaan bernapas,” ungkap Anas di hadapan ketua majelis hakim.

Ia mengatakan, bersama sekitar tujuh orang lainnya, korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun, sesampainya di rumah sakit, kondisi korban sudah tidak bergerak.

“Saya disuruh dokter untuk menghubungi keluarga, bahwa korban sudah meninggal,” ujarnya.

Dalam persidangan tersebut juga terungkap bahwa terdakwa disebut tidak pernah menemui keluarga korban, baik setelah peristiwa kecelakaan maupun selama perkara ditangani kepolisian.

“Tidak ada kompensasi dan meminta maaf kepada keluarga korban, cuma saya sudah minta maaf saat konfirmasi pers bersama kepolisian, ” Ucap Erica Natasha di hadapan Majelis Hakim.

Atas peristiwa tersebut, jaksa menyusun dakwaan alternatif dan kumulatif terhadap Erica Natasha Risakotta. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan mengemudi secara membahayakan, kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa memberikan pertolongan atau memenuhi kewajiban hukum.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa dijerat Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Dengan ancaman hukuman Pidana penjara paling lama 12 Tahun dan Denda paling banyak Rp24 juta. Tok

Dalih Biayai Sekolah Anak, Pasutri di Surabaya Nekat Jambret Tas Berisi Emas

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sepasang suami istri (pasutri), Natanael dan istri sirinya, Saviola Elmaudy Mansel, nekat menjambret tas milik Fenni Dwi Fatmawati di kawasan Asem Jajar, Surabaya. Keduanya mengaku uang hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Senin (2/11/2026).

Kini, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Luis Antonio Sinaga menghadirkan Fenni Dwi Fatmawati.

Di hadapan majelis hakim, Fenni mengungkapkan bahwa sejumlah barang miliknya yang dijambret hingga kini belum dikembalikan. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari polisi, uang tunai dan emas miliknya telah dijual oleh para terdakwa.

Namun, korban mempertanyakan keberadaan dokumen penting seperti STNK, SIM, dan kartu BPJS yang juga ikut dibawa pelaku.

“Katanya Pak Polisi, uang dan emasnya sudah dijual. Terus STNK, SIM, dan kartu BPJS masa dijual juga? Kalau STNK dijual ke mana?” keluh Fenni di persidangan.

Mendengar keterangan korban, Natanael tidak membantah telah mengambil tas tersebut. Namun, ia mengaku barang-barang berupa surat-surat dan tas milik korban sudah dibuang.

Natanael menjelaskan, setelah berhasil menjambret tas korban, dirinya kembali ke tempat kos untuk membongkar isinya. Uang dan emas kemudian dijual, sedangkan tas beserta dokumen milik korban dibuang ke tempat sampah.

“Setelah menjambret tas tersebut, saya kembali ke kos untuk membongkarnya. Uang dan emasnya saya jual. Namun, surat-surat dan tasnya saya buang di tempat sampah,” ujar Natanael.

Ketika ditanya majelis hakim mengenai penggunaan uang hasil penjualan tersebut, Natanael mengaku sebagian digunakan untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, Saviola mengakui ikut melakukan aksi penjambretan bersama Natanael. Ia menyebut aksi tersebut dilakukan di kawasan Asem Jajar dan sekitar Pasar Turi, Surabaya.

Dalam surat dakwaan JPU, peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada Selasa, 10 Maret 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, korban tengah mengendarai sepeda motor di kawasan Asem Jajar dengan membawa tas selempang di bagian depan tubuhnya.

Kedua terdakwa disebut berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc. Melihat korban membawa tas, Natanael diduga mendekati sepeda motor korban dan menepuk paha kanannya sebelum menarik tas tersebut.

Aksi itu membuat korban kehilangan keseimbangan hingga nyaris terjatuh dari sepeda motornya. Setelah berhasil mengambil tas, Natanael menyerahkannya kepada Saviola yang duduk di belakang. Keduanya kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian.

Tas tersebut berisi dua telepon seluler, yakni OPPO Reno 7 warna hitam dan Samsung A20s warna biru. Selain itu, terdapat KTP, SIM C, STNK sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, gelang kaki emas seberat sekitar lima gram, surat bukti gadai gelang, uang tunai Rp1 juta, serta kartu BPJS atas nama korban.

Akibat kejadian tersebut, Fenni ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp14 juta.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa secara alternatif oleh JPU. Dalam dakwaan pertama, keduanya diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang di jalan umum secara bersama-sama.

JPU mendakwa keduanya dengan Pasal 479 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 477 ayat (1) huruf g UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Advokat Rudianto Akui Serahkan Rp400 Juta kepada Pegawai PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Advokat Bambang Rudianto mengaku menyerahkan uang sebesar Rp400 juta kepada seorang pria bernama Fian, yang disebut mengaku sebagai panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Penyerahan uang tersebut disebut berlangsung di Jiakopi Atas, Jalan Raya Jemursari Nomor 151, Surabaya.

Rudy menceritakan, dirinya mengenal Fian ketika menangani perkara perdata terkait tanah di kawasan Wiyung, Surabaya. Perkara tersebut disebut telah diputus dengan amar niet ontvankelijke verklaard (NO), yakni gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Singkat cerita, Rudianto mengaku bertemu dengan Fian di Jiakopi Atas dan menyerahkan uang Rp400 juta. Menurut Rudianto, uang tersebut diminta dengan alasan untuk diberikan kepada hakim di Jakarta guna mengurus suatu perkara.

“Uang itu sudah saya berikan dan saya punya dua saksi waktu itu,” tegas Rudy kepada awak media. Rabu (28/10/2026) sore.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai tujuan pemberian uang tersebut, Rudy menjelaskan bahwa uang itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Ia mengaku mendapat penjelasan dari Fian bahwa uang tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara di Jakarta.

“Untuk pengurusan perkara di Jakarta, tidak ada kaitan dengan perkara saya. Namun, perkara apa, Fian tidak menjelaskan secara detail,” ujar Rudy.

Rudy juga menyebut uang tersebut hingga kini belum dikembalikan. Ia mengaku telah beberapa kali menanyakan pengembaliannya kepada Fian, yang disebut sempat menjanjikan pengembalian pada tanggal tertentu. Namun, menurut Rudianto, janji tersebut belum terealisasi.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Fian melalui pesan WhatsApp terkait pengakuan Rudianto tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi hingga berita ini ditulis.

Belum ada keterangan yang dapat memastikan tujuan penggunaan uang Rp400 juta tersebut maupun kebenaran dugaan bahwa uang itu akan diserahkan kepada hakim di Jakarta. Oleh karena itu, klarifikasi dari Fian dan verifikasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.

Menanggapi munculnya nama Vian, Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Pujiono, membenarkan bahwa terdapat seseorang bernama Vian yang bekerja di lingkungan PN Surabaya. Namun, ia menegaskan bahwa yang bersangkutan berstatus tenaga honorer, bukan panitera.

“Ada, Mas, nama Vian selaku honorer. Tetapi anak honor, bukan panitera,” ujar Pujiono.

Pujiono juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tertulis mengenai persoalan yang dimaksud. Karena itu, pihak pengadilan belum mengetahui secara pasti perkara maupun persoalan yang dikaitkan dengan nama tersebut.

“Kita nunggu ada laporan, Mas. Kalau ada, nanti kita tindak lanjuti. Selama ini belum ada laporan tertulis. Jadi kita tidak tahu terkait perkara yang mana,” jelasnya. Kepada awak media baru-baru ini.

Perlu diketahui bahwa, dalam catatan Timurpos.co.id selama Raden Heru Kuntodewo menjadi Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya, banyak persoalan yang timbul, hal paling mendasar laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya. Hampir semua data umum dalam perkara Pidana tidak bisa diakses publik (Error). Sudah hampir dua bulan lamanya, keadaan itu sudah berlangsung dua bulan lamanya. Tok

BRI Jemursari-Andayani Digugat, Kuasa Hukum Debitur Persoalkan Limit Lelang Rumah

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kuasa hukum Wahyudi Nugraha, Reny Kumalasari SH,ST ,Fristcha Nofenti Marbun,SH, Yuliana Khomariyah,SH (Semuanya tergabung dalam RK Law) mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menyampaikan pemberitahuan terkait gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari-Andayani Surabaya. Gugatan tersebut berkaitan dengan rencana lelang aset milik kliennya yang dinilai jauh di bawah harga pasar. Kamis (29/10/2026).

Kuasa hukum mempersoalkan rencana lelang rumah milik Wahyudi di kawasan Pondok Candra, Dengan nilai limit Rp1,5 miliar. Padahal, berdasarkan perkiraan pihak kuasa hukum, rumah dua lantai dengan luas tanah sekitar 180 meter persegi itu memiliki nilai pasar berkisar Rp4 miliar hingga Rp4,5 miliar.

Kedatangan kuasa hukum tersebut juga untuk menyampaikan bahwa perkara gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan sidang pertama dijadwalkan pada 11 November 2026. Sementara itu, lelang aset tersebut direncanakan berlangsung pada 4 November 2026.

Kuasa hukum Wahyudi menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperjelas, terutama terkait pemberitahuan lelang, penentuan nilai limit, serta upaya penyelesaian kredit yang telah mereka ajukan kepada pihak bank.

“Keberatan utama kami adalah Pak Wahyudi tidak menerima pemberitahuan lelang pertama dan kedua karena surat pemberitahuan tersebut disebut salah alamat. Kemudian, tiba-tiba kami mendapat informasi melalui WhatsApp bahwa aset akan menghadapi lelang ketiga dengan nilai Rp1,5 miliar,” ujar kuasa hukum Wahyudi.

Menurutnya, nilai tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan perkiraan harga pasar properti di kawasan Pondok Candra, khususnya Jalan Rambutan.

Kuasa hukum mengungkapkan, berdasarkan informasi yang mereka terima dari pihak BRI, nilai penilaian internal atau appraisal terhadap rumah tersebut berada di angka sekitar Rp2,4 miliar. Namun, mereka mempertanyakan dasar penetapan nilai limit lelang sebesar Rp1,5 miliar.

“Kalau melihat kondisi rumah dan harga pasaran di daerah tersebut, perkiraan kami nilainya sekitar Rp4 miliar sampai Rp4,5 miliar. Karena itu, kami mempertanyakan dasar penetapan nilai lelang Rp1,5 miliar,” tegasnya.

Ia juga menyebut, saat berkomunikasi dengan perwakilan BRI, Rizal dan Indri, pihak bank menyampaikan bahwa nilai Rp1,5 miliar tersebut telah menarik minat calon peserta lelang. Meski demikian, kuasa hukum tetap menilai penetapan harga itu perlu mendapat penjelasan secara transparan.

Kuasa hukum menjelaskan, persoalan tersebut bermula pada 2021 ketika Wahyudi memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari BRI dengan nilai sekitar Rp2 miliar dan tenor 12 bulan yang dapat diperpanjang.

Pada awal masa kredit, pembayaran disebut berjalan lancar. Namun, dalam perkembangannya, Wahyudi mengalami kesulitan memenuhi kewajiban angsuran dan pembayaran bunga.

Kondisi tersebut, menurut kuasa hukum, tidak terlepas dari persoalan pekerjaan serta masalah keluarga yang dihadapi Wahyudi. Dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir sebelum istrinya meninggal dunia pada akhir 2025, Wahyudi harus mendampingi istrinya yang mengalami sakit hingga menjalani perawatan di rumah sakit.

Kuasa hukum menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi pihak bank untuk membuka ruang penyelesaian yang lebih longgar, tanpa mengabaikan kewajiban debitur.

“Kami sangat mengharapkan BRI memberikan kelonggaran. Pak Wahyudi sedang menghadapi banyak persoalan, baik pekerjaan maupun keluarga. Kami berharap ada solusi yang bisa ditempuh agar aset tersebut tidak langsung dilelang,” ujar kuasa hukum.

Selain mempermasalahkan nilai limit lelang, kuasa hukum juga menyoroti konsekuensi yang berpotensi dihadapi Wahyudi apabila rumah tersebut terjual Rp1,5 miliar.

Menurut perhitungan yang disampaikan kuasa hukum, hasil lelang tersebut belum tentu cukup untuk menutup seluruh kewajiban kredit. Mereka menyebut masih terdapat potensi sisa utang sekitar Rp500 juta yang harus diselesaikan Wahyudi, dengan catatan jumlah pastinya perlu dipastikan berdasarkan perhitungan kewajiban kredit dan hasil penjualan aset.

“Yang kami pertanyakan, kalau rumah sudah dilelang, tetapi masih ada sisa utang yang harus dibayar, bagaimana penyelesaiannya? Jangan sampai rumah sudah terjual, tetapi Pak Wahyudi masih harus menanggung sisa kewajiban yang cukup besar,” katanya.

Kuasa hukum menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pelaksanaan lelang, melainkan juga mengenai penentuan harga yang dianggap tidak sebanding dengan nilai pasar serta kesempatan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sebelum mendatangi KPKNL, kuasa hukum mengaku telah dua kali melayangkan somasi kepada BRI dan menempuh mediasi sebanyak dua kali. Namun, upaya tersebut disebut belum menghasilkan kesepakatan untuk menunda atau membatalkan rencana lelang.

Dalam proses mediasi, kuasa hukum mengaku sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan syarat adanya dana masuk sebesar Rp1 miliar, yang disebut setara dengan 50 persen dari nilai pinjaman awal. Selain itu, terdapat opsi penyelesaian melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) apabila ada pihak yang berminat membeli rumah tersebut.

Namun, menurut kuasa hukum, tenggat waktu yang diberikan dinilai terlalu singkat sehingga sulit dipenuhi. Mereka juga mengaku telah mengusulkan agar BRI memberikan kesempatan perpanjangan waktu selama enam bulan untuk melunasi kewajiban atau membuka kembali opsi restrukturisasi kredit.

“Kami sudah meminta kelonggaran, baik melalui perpanjangan waktu pelunasan selama enam bulan maupun opsi penyelesaian lainnya. Namun, sampai sekarang belum ada kesepakatan. Padahal, kami berharap masih ada jalan keluar sebelum aset tersebut dilelang,” ungkapnya.

Kuasa hukum menilai, kesempatan untuk mencari pembeli atau menyiapkan dana pelunasan membutuhkan waktu yang realistis. Karena itu, mereka berharap bank mempertimbangkan kembali langkah yang akan ditempuh terhadap aset Wahyudi.

Atas persoalan tersebut, Wahyudi melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Bank BRI Cabang Jemursari-Andayani Surabaya di PN Surabaya.

Gugatan tersebut, menurut kuasa hukum, berkaitan dengan persoalan pemberitahuan lelang pertama dan kedua yang disebut tidak diterima karena salah alamat, serta keberatan atas penetapan nilai limit lelang yang dinilai jauh di bawah harga pasar.

Dengan jadwal lelang yang disebut berlangsung pada 4 November 2026 dan sidang pertama pada 11 November 2026, kuasa hukum berharap persoalan tersebut mendapat perhatian agar tersedia ruang penyelesaian sebelum proses lelang dilaksanakan.

Sementara itu paralegal Bank Cabang Jemursari-Andayani Surabaya, Indri saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan penjelasan secara resmi. Tok

Keroyok Louis Prasetya, Yusuf dan Sengek Divonis 13 Bulan, Masih Mikir

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Yusuf dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek divonis masing-masing 1 tahun 1 bulan penjara dalam perkara pengeroyokan terhadap Louis Prasetya di kawasan Pergudangan Agrimex, Jalan Tanjungsari Nomor 24B, Surabaya. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim S. Pujiono dalam sidang di ruang Kartika, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (28/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

“Terhadap terdakwa Yusuf dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan,” kata Hakim S. Pujiono dalam persidangan.

Vonis tersebut lebih ringan dua bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sebelumnya meminta kedua terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun JPU Rico Luis Antonio Sinaga menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan surat dakwaan, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Sabtu, 30 Mei 2026, sekitar pukul 18.15 WIB di kawasan Pergudangan Agrimex, Jalan Tanjungsari, Surabaya.

Kasus itu bermula ketika Yusuf dan Poerwantoro, yang saat itu bekerja sebagai pedagang buah di kawasan Pasar Jalan Tanjungsari, mendatangi kontainer nomor 7 di Pergudangan Agrimex.

Kedatangan Yusuf disebut untuk menanyakan keberadaan Fatah Nalendra alias Celeng, yang diduga menjadi pengemudi jasa ekspedisi pengangkutan buah miliknya. Namun, Louis Prasetya yang ditemui di lokasi tidak memenuhi permintaan tersebut.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi adu argumen antara Yusuf, Poerwantoro, dan Louis.

Dalam surat dakwaan diuraikan, Yusuf kemudian memukul Louis satu kali menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai mulut korban. Saat Louis berhasil berdiri, Yusuf kembali memukul dan mengenai pelipis kanan korban.

Keributan berlanjut ketika Poerwantoro menghampiri Louis dari arah belakang. Poerwantoro didakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai bagian belakang kepala, bahu, dan punggung.

Sementara itu, Fatah Nalendra alias Celeng, yang disebut sebagai karyawan Poerwantoro, juga diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dalam dakwaan disebutkan, Fatah mengapit leher Louis menggunakan tangan kanannya.

Fatah juga disebut mengancam korban dengan mengatakan, “Kalau kamu masih berontak, kamu akan dibui.” Keributan akhirnya berhenti setelah situasi di sekitar lokasi mulai ramai. Yusuf, Poerwantoro, dan Fatah kemudian meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Louis ditolong warga sekitar untuk mendapatkan perawatan.

Dalam surat dakwaan, jaksa turut menguraikan hasil Visum et Repertum dari RS Mitra Keluarga yang dibuat oleh dr. Hikmah Shabrina Dinda.

Hasil pemeriksaan terhadap Louis menunjukkan sejumlah luka, di antaranya dua luka lecet pada punggung kaki kanan masing-masing berukuran sekitar 2 x 1 sentimeter dan 1 x 1 sentimeter.

Selain itu, ditemukan luka lecet pada bahu kiri berukuran sekitar 3 x 0,5 sentimeter serta luka kebiruan pada pipi kanan berukuran sekitar 2 x 1 sentimeter.

Dalam perkara tersebut, Fatah Nalendra alias Celeng disebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun dalam fakta sidang Fatah sudah diamankan oleh Polisi. Tok

Erica Natasha Risakotta Dijerat Pasal Berlapis dalam Kasus Lakalantas 

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Erica Natasha Risakotta menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas dugaan keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas beruntun yang menewaskan Rachmad Praditya Kusuma. Dalam perkara tersebut, Erica diduga mengemudikan mobil dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan meninggalkan lokasi tabrakan pertama.

Dalam sidang di Ruang Sari 4 PN Surabaya, Selasa (27/10/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi memaparkan kronologi kecelakaan yang terjadi pada Minggu dini hari, 23 Agustus 2026. Saat itu, terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Outlander bernomor polisi L 1049 OO.

Menurut uraian jaksa, rangkaian kejadian bermula pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Erica menghadiri undangan Shireen Marcelina Tanjaya di Club Ambyar Surabaya.
“Bermula Sabtu, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menghadiri undangan saksi Shireen Marcelina Tanjaya di Club Ambyar Surabaya,” ujar Deddy dalam persidangan.

Di tempat tersebut, Erica disebut mengonsumsi tujuh gelas minuman beralkohol. Setelah itu, ia mengemudikan mobilnya dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan kurang berkonsentrasi.

Saat melintas di Jalan Taman Apsari, mobil yang dikemudikan Erica menabrak sebuah taksi yang sedang terparkir. Namun, berdasarkan dakwaan jaksa, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia justru melanjutkan perjalanan menuju Jalan Gubernur Surabaya.

Kecelakaan kembali terjadi sekitar 500 meter dari lokasi tabrakan pertama, tepatnya di depan Alun-Alun Kota Surabaya. Mobil terdakwa menabrak Rachmad Praditya Kusuma yang saat itu sedang berdiri di belakang sebuah kendaraan pikap.

“Sekitar 500 meter berselang, tepatnya di depan Alun-Alun Kota Surabaya, mobil yang dikemudikan terdakwa kembali menabrak korban Rachmad Praditya Kusuma yang sedang berdiri di belakang kendaraan pikap hingga korban terjepit di antara dua kendaraan dan meninggal dunia di tempat,” terang Deddy.

Setelah tabrakan kedua, Erica berhasil diamankan warga di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, petugas kepolisian menangani perkara tersebut untuk diproses secara hukum.

Didakwa dengan Tiga Pasal Alternatif dan Kumulatif

Atas peristiwa tersebut, jaksa menyusun dakwaan alternatif dan kumulatif terhadap Erica. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan mengemudi secara membahayakan, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, serta meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa memenuhi kewajiban hukum.

Dalam dakwaan pertama, Erica dijerat Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Sementara itu, dakwaan kedua menggunakan Pasal 310 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ. Adapun dakwaan ketiga merujuk pada Pasal 312 juncto Pasal 231 ayat (1) huruf a, b, dan c UU LLAJ. Tok