HUKRIM

Surabaya, Timurpos.co.id – Sengketa kepemilikan dua bidang tanah dan bangunan di kawasan Pasar Kembang, Surabaya, yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam perkara Nomor 1057/Pdt.G/2025/PN Sby, mendapat tanggapan dari pihak tergugat. Rabu (10/6/2026).

Kuasa hukum Mariani Christine, Yafet Kurniawan SH, M.Hum, menilai gugatan yang diajukan drg. Riani Alim mengandung sejumlah kejanggalan. Pasalnya, penggugat disebut merupakan salah satu pihak yang turut menandatangani proses jual beli objek sengketa pada tahun 2013.

Yafet menjelaskan, kliennya Mariani Christine bersama saudaranya, David Tran, membeli dua bidang tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 114 dan AJB Nomor 126 Tahun 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Prof. Dr. Lany Kusumawati.

Adapun objek yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4211 dan SHM Nomor 166 yang berada di kawasan Pasar Kembang, Surabaya.
“Berdasarkan bukti yang kami miliki, pembelian dilakukan secara sah melalui Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT pada 17 September 2013. Yang menjadi pertanyaan, mengapa setelah 13 tahun berlalu transaksi itu baru dipermasalahkan,” kata Yafet.

Menurutnya, saat transaksi berlangsung, tidak hanya drg. Riani Alim yang menandatangani dokumen jual beli, tetapi juga Setiati Alim selaku pemilik sekaligus penjual objek tanah tersebut.
Karena objek yang dijual merupakan bagian dari harta warisan keluarga, kata Yafet, penjualan dilakukan dengan persetujuan seluruh anak Setiati Alim, termasuk drg. Riani Alim.

“Seluruh anak telah memberikan persetujuan, di antaranya Indriani Alim, Asruni Alim, Calvin Alim, Darwin Alim, dan termasuk drg. Riani Alim sendiri. Jadi persetujuan keluarga telah lengkap,” ujarnya.

Yafet juga menilai gugatan tersebut berpotensi mengandung cacat formil atau error in persona karena tidak melibatkan pihak-pihak yang semestinya ikut dalam perkara.

“Jika memang merasa dirugikan, mengapa Setiati Alim selaku pemilik dan penjual tidak ikut menggugat? Mengapa saudara-saudara penggugat lainnya juga tidak dilibatkan, baik sebagai penggugat, tergugat maupun saksi? Ini menunjukkan adanya persoalan terkait kelengkapan para pihak dalam gugatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam AJB disebutkan secara jelas bahwa harga pembelian SHM Nomor 166 sebesar Rp728 juta telah dibayar lunas oleh pembeli dan diterima oleh para penjual.
“Dalam akta tertulis secara tegas bahwa uang pembelian telah diterima sepenuhnya. Semua pihak menandatangani akta tersebut, termasuk penggugat,” katanya.

Lebih lanjut, Yafet menyebut sejak transaksi dilakukan pada 2013, kedua objek tersebut telah dibalik nama dan dikuasai secara fisik maupun yuridis oleh Mariani Christine dan David Tran.
“Selama bertahun-tahun objek itu dikelola oleh klien kami. Bangunan berupa rumah kos yang berdiri di atasnya juga dikelola langsung oleh mereka, dan seluruh manfaat ekonominya dinikmati tanpa pernah ada keberatan dari pihak mana pun,” jelasnya.

Dalam proses mediasi, lanjut Yafet, pihak penggugat disebut mengajukan tuntutan ganti rugi dengan nilai yang sangat besar.
“Pada mediasi mereka meminta kompensasi miliaran rupiah. Bahkan ada tuntutan pembayaran atas nilai aset dan manfaat ekonomi yang jumlahnya mencapai belasan miliar rupiah. Hal itu semakin memperkuat keyakinan kami bahwa gugatan ini tidak berdasar,” ujarnya.

Yafet juga menyoroti isi gugatan yang menurutnya mengakui keberadaan dan tanda tangan penggugat dalam akta jual beli tersebut.
“Dalam dalil gugatannya sendiri, penggugat mengakui pernah menandatangani akta itu. Namun kemudian menyatakan belum menerima uang hasil penjualan. Padahal dalam akta disebutkan secara tegas bahwa pembayaran telah diterima lunas,” pungkasnya.

Atas dasar itu, pihak Mariani Christine tidak hanya menolak seluruh dalil gugatan, tetapi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi guna memperjuangkan hak-hak kliennya dalam perkara tersebut. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Firrizki Rahmatulloh menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas dugaan tindak pidana penipuan terkait penyelenggaraan event olahraga Jatim Half Marathon 2026 yang batal digelar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Angelo Emanuel Flavio Seac, dalam surat dakwaannya mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula pada Juli 2025 saat terdakwa membentuk event organizer bernama Air.increative untuk menyelenggarakan ajang lari yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 Februari 2026, di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya.

Dalam persiapannya, terdakwa menunjuk Airin Noor Hawa sebagai ketua pelaksana dan Candra Indri Agustin sebagai sekretaris panitia.
Menurut jaksa, penyelenggaraan Jatim Half Marathon 2026 sejak awal merupakan rangkaian perbuatan yang tidak didukung pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Penyelenggaraan event lari Jatim Half Marathon 2026 merupakan akal-akalan terdakwa. Sebab, terdakwa tidak pernah mengajukan syarat-syarat surat permohonan izin keramaian,” ujar JPU  saat membacakan dakwaan. Selasa (9/6/2026).

Pendaftaran peserta dibuka pada pekan kedua November 2025. Untuk penjualan tiket, terdakwa bekerja sama dengan PT Kios Digital Labs (Kios Tix). Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Kios Tix memperoleh fee sebesar Rp12,5 juta serta biaya platform Rp3.500 per tiket yang terjual.

Namun, seluruh dana hasil penjualan tiket hanya dapat dicairkan oleh terdakwa karena rekening penerima yang tercantum dalam perjanjian merupakan rekening atas nama dirinya.

Untuk menarik minat masyarakat, promosi dilakukan melalui akun Instagram @Air.increative yang menawarkan tiga kategori lomba, yakni 5K dengan biaya pendaftaran Rp220.000, 10K sebesar Rp330.000, dan 21K sebesar Rp399.000. Peserta juga dijanjikan berbagai fasilitas seperti jersey, nomor dada, produk sponsor, medali, serta finisher jacket.

Jaksa menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023, setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat wajib mengantongi izin keramaian. Namun, fakta yang ditemukan menunjukkan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada Kapolrestabes Surabaya maupun Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya.

Salah satu peserta, M. Widhi Dhatu, mengaku mengetahui informasi event tersebut melalui media sosial pada Januari 2026. Ia kemudian mendaftar pada kategori 21K melalui platform Kios Tix dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp399.000 menggunakan OVO Cash.
Berdasarkan data Kios Tix, jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 1.268 orang dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp383 juta.
Dana tersebut kemudian dicairkan terdakwa secara bertahap sejak November 2025 hingga 1 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp204 juta disebut digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan acara, sedangkan sekitar Rp178 juta diduga dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Uang Rp178 juta digunakan terdakwa untuk membeli ponsel, membayar penginapan, dan keperluan pribadi lainnya,” kata Emanuel.

Pada 30 Januari 2026, dua hari sebelum pelaksanaan, para peserta mengetahui melalui media sosial bahwa event Jatim Half Marathon 2026 dibatalkan. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian bagi para peserta yang telah membayar biaya pendaftaran.
Widhi, yang mewakili sejumlah peserta lainnya, mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta.

Atas perbuatannya, Firrizki Rahmatulloh didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menuntut terdakwa Dony Adi Saputra bin Mahrudi dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 607 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

“Menuntut terdakwa Dony Adi Saputra dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair 190 hari kurungan,” ujar JPU Estik Dilla Rahmawati di persidangan. Jumat (5/6/2026).

Jaksa juga meminta agar barang bukti berupa empat sertifikat tetap digunakan dalam perkara lain. Sementara itu, Muzammill alias Embun, yang disebut terlibat dalam perkara ini, telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada 3 Oktober 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Antyo Harri Susetyo memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Pasal 607 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Tuntutan yang diajukan jaksa menjadi sorotan karena dinilai lebih rendah dibanding sejumlah perkara TPPU lain yang sedang atau telah diproses di PN Surabaya. Dalam perkara lain, terdakwa Indah Catur Agustin yang didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a jo Pasal 612 KUHP dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Sementara terdakwa Jaka Purnama dituntut 11 tahun penjara dalam perkara serupa namun tidak sama.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dony diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Muzammill sejak November 2021 hingga Januari 2025. Modus yang digunakan adalah memanfaatkan rekening milik terdakwa dan anggota keluarganya untuk menampung serta mengalirkan dana yang diduga berasal dari tindak pidana.

Rekening BCA milik terdakwa disebut menerima setoran tunai dalam jumlah besar dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Pada tahun 2024, total transaksi masuk tercatat lebih dari Rp6,6 miliar, sedangkan pada awal tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,7 miliar.

Jaksa juga mengungkap bahwa terdakwa melakukan puluhan kali penarikan tunai dengan total sekitar Rp37,5 miliar atas perintah Muzammill guna menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Selain menggunakan rekening pribadi, terdakwa diduga memanfaatkan rekening milik istrinya, Nurul Fanisah, sebagai sarana penyaluran dana. Dana yang diduga berasal dari jaringan peredaran narkotika itu kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset, antara lain tanah dan bangunan di Bangkalan, rumah kos, kerja sama pembangunan kafe dan tempat biliar, serta pembelian kendaraan berupa Toyota Yaris dan Honda Scoopy.

Penyidik telah menyita sejumlah aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, serta saldo rekening milik terdakwa dan istrinya.

Atas perbuatannya, Dony didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tok