HUKRIM

Foto: kuasa hukum terdakwa, R. Hariyanto 

Surabaya, Timurpos.co.id – Sony Setio Bagus (19), warga asal Pasuruan, divonis pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ia dinyatakan bersalah dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Palawija dalam persidangan di Ruang Kartika PN Surabaya, Senin (5/10/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal alternatif pertama yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wanto dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

“Terdakwa melanggar Pasal 473 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, R. Hariyanto, menyatakan keberatan. Pihaknya memastikan akan menempuh upaya hukum banding.

Menurut Hariyanto, putusan majelis hakim masih terlalu berat bagi kliennya. Sebelumnya, JPU Wanto menuntut Sony dengan pidana penjara selama 11 tahun.

“Tuntutannya 11 tahun, lalu diputus 10 tahun oleh majelis hakim. Kami menilai putusan tersebut masih terlalu berat. Hari ini kami resmi mendaftarkan kuasa untuk upaya hukum banding dan akan kami kawal hingga tingkat kasasi,” kata Hariyanto.

Dalam upaya banding tersebut, tim penasihat hukum akan mempersoalkan sejumlah hal, termasuk kronologi hubungan antara terdakwa dan korban.

Hariyanto menyebut terdakwa dan korban berkenalan melalui media sosial sekitar empat hingga lima bulan sebelum peristiwa yang menjadi perkara tersebut. Berdasarkan penilaian pihaknya, hubungan keduanya disebut berlangsung atas dasar suka sama suka.

“Dari awal keluarga melihat ini ada unsur suka sama suka, mengingat usia korban saat itu 16 tahun. Bahkan, keluarga terdakwa dari awal sudah beritikad baik dan berniat untuk bertanggung jawab dengan menikahi korban, namun pihak korban tidak berkenan,” ujarnya.

Hariyanto juga menyebut keluarga terdakwa sempat mendatangi Polrestabes Surabaya beberapa kali untuk mencari jalan mediasi. Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Selain itu, pihak penasihat hukum mempertanyakan sejumlah hal dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurut mereka belum dijelaskan secara terperinci.

“Dalam BAP tidak dijelaskan secara detail bagaimana posisi atau proses terjadinya hubungan tersebut. Terkait visum, memang ada luka robek searah jarum jam 5, 6, dan 8 akibat penetrasi, namun hal itu perlu didalami lagi mengenai dinamika kejadian sebenarnya,” kata Hariyanto.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan.

Saat ini, tim penasihat hukum masih menunggu salinan resmi putusan PN Surabaya. Salinan tersebut akan menjadi dasar bagi mereka untuk menyusun memori banding yang selanjutnya diajukan melalui PN Surabaya ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Dua saksi demi meringankan posisi terdakwa Haji Yusuf bin Buamin dan Poerwantoro Prasigi alias Sengek dalam kasus pengeroyokan terjadi dilingkungan pergudangan buah Agrimex, Tanjung Sari, Surabaya, dihadirkan untuk menyampaikan keterangan dibawah sumpah, ketika sidang digelar Rabu (30/9/2026) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Pujiono, Saksi Supriyanto dan Sefila mengaku tidak melihat terdakwa memukul Louis, justru Louis selaku pihak korban disebut yang memukul hingga mulut terdakwa Yusuf berdarah.

“Saya lihat mulut haji yusuf berdarah,” ujar saksi Supriyanto.

Penasehat hukum terdakwa Denius dan Sengek juga menegaskan, meski kedua saksi disebut tidak datang sejak awal keributan, namun dikatakan tidak melihat jika terdakwa Yusuf alias Denius memukul Louis

“Yang dilihat saksi bukan dari awal kejadian, melainkan saat sudah terjadi keributan. Saat itu, Haji Yusuf berada di bawah, dan Louis berada di atas sambil melakukan pemukulan ke arah Haji Yusuf,” kata pengacara Nurdin seusai sidang.

Atas keterangan saksi, Nathalia keluarga korban Louis, menyikapi kesaksian dua orang karyawan terdakwa Poerwantoro, Ia berharap, jika adiknya Louis disebut ada memukul kenapa tidak dilakukan visum secara medis, dan CCTV seharusnya bisa dijadikan bukti secara hukum.

“Kedua saksi tersebut adalah anak buahnya Sengek alias Purwantoro. Yang laki-laki itu (Supriyanto) sebutannya Ipang. Yang perempuan (Sefila) saya hanya tahu dia admin, Intinya, mari kita lihat CCTV, karena kata-kata itu bisa dibuat, omongan pun bisa diatur, bahkan CCTV pun bisa diedit tapi saya memegang data aslinya. Polisi mengambil datanya dari server, dan di CCTV milik saya semuanya terlihat jelas, tidak ada pengeditan,” tegasnya, Rabu (30/9/2026) meminta lakukan visum jika korban ada memukul.

Ia menambahkan, terkait saksi yang perempuan melihat saat akhir, meski disebut CCTV kondisi buram, namun Louis sudah tersungkur dibawah.

“Yang perempuan itu hanya sempat melihat bagian paling akhir saja, itu pun terekam CCTV. Nanti semuanya bisa ditunjukkan cuplikan mungkin agak buram, tapi semuanya ada rekamannya. Apalagi posisi saat dia datang, Louis sudah tersungkur di bawah.” ungkap Nathalia.

“Setelah kejadian itu saya langsung kembali, dan keesokan harinya adik saya tidak berani masuk kerja, dia nangis di rumah karena menerima ancaman mau dibunuh dan sebagainya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,” sambungnya.

Nathalia berpesan, memberikan keterangan palsu ada hukumannya.”Terus, saya berharap Mas Ipang dan Mbak Admin juga menonton rekaman CCTV-nya. Kita kan masih bisa bertemu setiap hari kalian tahu betul, memberikan keterangan palsu itu ada hukumnya. Saya dan Luis tidak bermaksud memperlebar masalah, tapi tolonglah kalau sudah bersumpah, entah di atas Alquran atau apa pun, berikanlah keterangan apa adanya. Kalau memang datangnya saat keributan sudah selesai, ya katakan begitu saja,” harap keluarga korban supaya hakim juga dapat bijaksana serta memberikan keadilan.

Sebagaimana dakwaan jaksa soal kronologi kasus berawal, Saat itu Yusuf dan Sengek mendatangi kontainer di komplek gudang agrimex. Para terdakwa bermaksud bertanya kepada Louis soal keberadaan Natalia, sebagai pemilik jasa ekspedisi yang biasa mengantarkan buah-buahan mereka.

Lalu terjadi pertengkaran setelah Louis dianggap tidak memenuhi permintaan, Kemudian terjadi kasus dugaan pengeroyokan, yang juga melibatkan pelaku lain bernama Fatah Nalendra saat ini tengah ditahan petugas kepolisian.

Sesuai hasil visum et repertum yang tercantum dalam dakwaan, Louis mengalami sejumlah luka pada bagian punggung, kaki kanan, bahu kiri, dan pipi kanan.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Persidangan perkara perdagangan wire rope atau tali baja yang menjerat Direktur Utama PT Bentang Persada Internusa (BPI), Santoso Utomo Tjioe, kembali mengungkap fakta mengenai rantai pasok, sertifikasi hingga penggunaan merek produk yang diperdagangkan perusahaan.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (30/9), Kepala Administrasi dan Marketing PT BPI, Andre Bastian, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina, menerangkan bahwa PT BPI memperoleh wire rope dari PT Surya Sentra Gemilang Sentosa (SSGS).

Menurut pengetahuan Andre, barang yang diterima dari supplier tersebut disertai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Wire rope dibeli dari SSGS. Alurnya, kita memesan dari SSGS melalui telepon. Jika barang datang akan dicek lebih dulu, baru dimasukkan ke gudang,” kata Andre di persidangan.

Hakim anggota Edi Saputra P Lawi kemudian mendalami pengetahuan saksi mengenai sertifikasi produk tersebut.
Andre mengatakan wire rope yang diterima PT BPI dari supplier dilengkapi sertifikat SNI. Ia juga menyebut terdapat keterangan mengenai SNI pada produk bermerek Dongwa.

“Menerima wire rope dari supplier SSGS sertifikat SNI. Ada tulisannya sertifikat SNI, setahu saya dikeluarkan oleh Perindustrian. Untuk merek Dongwa ada tulisan sertifikat SNI,” ujarnya.

Andre juga menjelaskan hubungan usaha antara PT BPI dan PT SSGS. Menurutnya, PT BPI ditunjuk sebagai distributor untuk menjual produk tanpa mengubah bentuk barang.

“Pada intinya PT SSGS menunjuk kami sebagai distributor, untuk menjual tanpa merubah bentuk,” katanya.

Keterangan tersebut kemudian didalami penasihat hukum Santoso, Edward Raimond.

Edward menanyakan apakah transaksi wire rope yang dilakukan PT BPI juga disertai kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Produk wire rope selalu dikenakan PPN,” jawab Andre.

Penasihat hukum selanjutnya menanyakan apakah selama bekerja di PT BPI Andre pernah menerima keluhan konsumen mengenai kualitas maupun keselamatan penggunaan wire rope.
Andre mengatakan tidak pernah menerima laporan tersebut.

“Tidak ada komplain, tidak ada korban,” ujarnya.

Saksi Tegaskan BPI Bukan Produsen
Dalam pemeriksaan berikutnya, Andre juga menegaskan PT BPI tidak melakukan kegiatan produksi wire rope.
Menurut dia, perusahaan hanya menjalankan aktivitas perdagangan sebagai distributor.

“Kita bukan pabrik, jadi kita tidak melakukan proses produksi. Hanya penjualan barang karena kita ditunjuk sebagai distributor saja,” katanya.

Andre kemudian menjelaskan persoalan pencatatan merek Dongwa dan Unistrand.

“Soal merek Dongwa ke Unistrand itu sifatnya kita hanya pencatatan secara administrasi saja,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah PT BPI melakukan penempelan merek pada fisik barang, Andre membantah.

“Dari Dongwa ke Unistrand itu kita tidak menempelkan merek apa pun. Itu hanya pencatatan secara administrasi saja,” katanya.

Kuasa Hukum: Harus Diuji Ada Tidaknya Mens Rea

Penasihat hukum Santoso, Edward Raimond, menilai rangkaian keterangan saksi tersebut relevan untuk menguji ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau mens rea pada diri kliennya.

Menurut Edward, perkara tersebut tidak cukup dilihat semata-mata dari persoalan administratif mengenai sertifikasi produk. Pengetahuan terdakwa saat memperoleh barang, informasi yang diterima dari supplier serta mekanisme distribusi juga harus menjadi bagian dari penilaian pengadilan.

“Posisi kami tetap bahwa klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Apakah unsur kesengajaan itu ada atau tidak, semuanya harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Edward.

Ia menilai keterangan saksi yang dihadirkan JPU justru membuka lebih jauh bagaimana posisi PT BPI dalam rantai perdagangan wire rope.

“Harus dilihat bagaimana pemahaman klien kami ketika barang diterima, dari siapa barang diperoleh, dokumen apa yang menyertainya, serta bagaimana proses perdagangan tersebut berlangsung. Semua harus dibuka secara objektif di persidangan,” katanya.

Menurut Edward, fakta bahwa PT BPI bertindak sebagai distributor dan memperoleh barang dari supplier merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai pertanggungjawaban pidana Santoso.

Dakwaan Jaksa

Dalam surat dakwaan, JPU menyebut perkara tersebut bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo Nomor 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025.

Dalam penggeledahan itu, penyidik disebut menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek UNISTRAND dan RRT.

Menurut dakwaan jaksa, PT BPI memperoleh wire rope dari PT Surya Indah Jaya Dieselinido Perkasa dan PT SSGS. Kedua perusahaan tersebut disebut memiliki SPPT SNI untuk produk bermerek DONGWA.

Jaksa mendalilkan wire rope itu kemudian dipasarkan PT BPI dengan menggunakan merek UNISTRAND dan RRT, sementara untuk kedua merek tersebut PT BPI disebut tidak memiliki SPPT SNI.

Atas perkara tersebut, Santoso didakwa secara alternatif berdasarkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 65 juncto Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Pasal 109 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Tok

Foto: SIIP PN Surabaya Error

Surabaya, Timurpos.co.id – Direktur PT Petro Biolamia Gresik, Mohammad Taufan Almudin dan Wakil Direktur Abdul Rozag Zubard, didakwa bersama-sama mengedarkan pupuk jenis Urea merek PetroGold yang disebut belum memenuhi persyaratan pendaftaran, keamanan, dan standar mutu.

Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yustus One Simua Parlindungan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan peredaran sarana budi daya pertanian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam surat dakwaan disebutkan, perbuatan tersebut terjadi pada 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Mei 2026, di wilayah Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya.

Jaksa menguraikan, Mohammad Taufan Almudin merupakan Direktur PT Petro Biolamia Gresik, sedangkan Abdul Rozag Zubard menjabat Wakil Direktur. Perusahaan tersebut disebut berdiri pada 2025 dan belum memiliki nomor pendaftaran pupuk dengan merek PetroGold.

Menurut dakwaan, Taufan berperan mencari penjual pupuk yang akan dibeli dan diedarkan perusahaan. Pada pertengahan April 2026, keduanya disebut menerima penawaran pupuk jenis Urea sebanyak 50 ton dari seseorang bernama Teguh yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Setelah menerima penawaran tersebut, terdakwa disebut meminta sampel pupuk berwarna biru untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di CV Nurh Techno pada 24 April 2026.

Hasil pemeriksaan laboratorium, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan, menunjukkan kandungan nitrogen sebesar 45,50 persen dengan metode Kolorimetri NPK METER.
Setelah menerima hasil tersebut, Taufan disebut menyetujui pembelian pupuk Urea sebanyak 50 ton. Pupuk itu kemudian disebut dibeli dari Teguh dan seseorang bernama Nanang yang juga berstatus DPO.

Dalam dakwaan disebutkan, pupuk tersebut selanjutnya dibawa ke sebuah gudang milik seseorang bernama Kombor di Dusun Petan, Desa Wadung, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Sesampainya di gudang, pupuk yang masih menggunakan karung polos disebut dibongkar dan dikemas ulang oleh para pekerja. Abdul Rozag disebut mengawasi proses pembongkaran tersebut.

Jaksa kemudian mendalilkan pupuk tersebut dicampur menggunakan mesin granula, diberi pewarna serbuk biru, kemudian dikemas ulang menggunakan merek PetroGold.

Pupuk yang telah dikemas ulang itu selanjutnya disebut akan didistribusikan kepada seseorang bernama Kam Otet yang disebut berada di Kalimantan.

Jaksa juga mendalilkan kemasan pupuk PetroGold tidak mencantumkan nomor pendaftaran produk pertanian maupun tanda SNI. Alasannya, menurut dakwaan, PT Petro Biolamia Gresik masih menghabiskan stok produksi kemasan lama, sedangkan proses pengurusan nomor pendaftaran pupuk disebut diserahkan kepada Abdul Rozag dan belum selesai.

Namun, nomor pendaftaran pupuk 01.01.2025.61 yang disebut berkaitan dengan pengurusan tersebut, menurut jaksa, tidak terdaftar atas merek PetroGold milik PT Petro Biolamia Gresik.

Nomor tersebut justru disebut terdaftar dengan merek Urea28 dengan pemegang nomor pendaftaran Multi Mega Nusantara Indonesia.

Dalam dakwaan juga disebutkan adanya ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik.

Ahli, Sasmiyanti, S.P., selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Pupuk Wilayah IA sekaligus PPNS Pupuk dan Pestisida pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Ahli menerangkan bahwa pupuk Urea merek PetroGold termasuk pupuk yang wajib didaftarkan sebelum diedarkan.

Menurut ahli, pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri maupun berasal dari luar negeri dan akan diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan persyaratan efektivitas serta harus didaftarkan dan diberi label.

Berdasarkan penelusuran pada basis data Kementerian Pertanian melalui laman pertanian.go.id, jaksa menyebut pupuk dengan merek PetroGold tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.

Atas perbuatannya tersebut, kedua terdakwa didakwa turut serta melakukan tindak pidana mengedarkan sarana budi daya pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 121 juncto Pasal 46 ayat (5) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan perlawanan atau eksepsi. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara gugatan terkait gelar akademik anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (22/9/2026).

Namun, persidangan belum memasuki pembuktian mengenai substansi persoalan gelar akademik yang dipersoalkan penggugat. Perkara justru masih berkutat pada persoalan hukum acara, termasuk kedudukan hukum penggugat atau legal standing serta bentuk gugatan yang diajukan.

Kuasa hukum Sukur Priyanto dan Sri Wahyuni, Dedy Purwoko, mempertanyakan konstruksi gugatan yang diajukan Indah Kuntarti. Menurutnya, apabila gugatan tersebut merupakan citizen lawsuit, perlu diperjelas siapa yang semestinya menjadi pihak tergugat.

“Ini kan berkaitan dengan masalah legal standing dia. Kemudian gugatan ini gugatan apa? Ini kan gugatan citizen lawsuit. Siapa yang harus digugat? Pejabat atau perorangan? Ini kan dua hal yang berbeda,” ujar Dedy.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan dijawab pihak tergugat dalam proses persidangan berikutnya.

Sementara itu, penggugat Indah Kuntarti mengatakan dirinya mengajukan gugatan sebagai warga negara yang menginginkan transparansi terkait persoalan gelar akademik tersebut.

Indah menyebut salah satu hal yang dipersoalkan berkaitan dengan prosedur memperoleh ijazah serta administrasi yang berkaitan dengan status ijazah.

“Saya sebagai pihak penggugat berharap tergugat bisa mengabulkan atau memenuhi apa yang menjadi gugatan saya. Sebenarnya simpel, seperti itu,” kata Indah.

Setelah dua kali proses mediasi sebelumnya tidak mencapai kesepakatan, majelis hakim yang diketuai Nugrahini Meinas Titi kembali mendorong para pihak untuk membuka komunikasi secara langsung atau head to head.

Langkah tersebut ditempuh sebelum perkara berlanjut ke agenda persidangan berikutnya.

Terkait kemungkinan perdamaian, Dedy mengatakan pihaknya tetap membuka ruang. Namun, ia menyebut dalam proses mediasi sebelumnya belum terdapat tawaran penyelesaian yang berbeda dari tuntutan penggugat.

“Perdamaian itu selalu ada, tapi opsi yang akan ditawarkan mereka apa, toh selama mediasi mereka juga tidak menawarkan apa pun,” ujarnya.

Sementara untuk tahapan pembuktian, Indah mengatakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat akan dilakukan setelah proses jawab-menjawab, termasuk replik dan duplik, selesai.

Dengan demikian, perkara gugatan gelar akademik Sukur Priyanto masih berada pada tahapan awal persidangan, dengan persoalan legal standing dan konstruksi gugatan menjadi salah satu isu yang harus terlebih dahulu diperjelas sebelum perkara memasuki pembuktian substansi. M12