HUKRIM

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim penasihat hukum Terdakwa I Agustin Widyawati, S.E., M.B.A., membantah kliennya terlibat dalam penawaran maupun pemasaran investasi kepada Salim Himawan Saputra. Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) perkara Nomor 1032/Pid.B/2026/PN Sby di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Dalam pledoinya, tim pembela menyatakan Agustin tidak pernah menawarkan, menjual, ataupun memasarkan produk investasi kepada Salim. Salah satu produk yang menjadi bagian perkara tersebut adalah Repurchase Agreement (REPO) PT OSO Sekuritas Indonesia dengan nilai penempatan dana yang disebut mencapai Rp5 miliar.

Agustin bersama Terdakwa II Ranto Hensa Barlin Sidauruk, S.T., didakwa melanggar Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan penipuan.

Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum menuntut Agustin dengan pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan Ranto dituntut 3 tahun 3 bulan.

Agustin Disebut Marketing Freelance
Tim pembela menjelaskan Agustin merupakan marketing freelance PT OSO Sekuritas Indonesia sejak 2014. Menurut pembela, Agustin bukan pengurus maupun karyawan perusahaan tersebut.

Penasihat hukum juga menyatakan pihak yang menjelaskan produk investasi kepada Salim adalah Ranto, yang disebut merupakan teman kuliah Agustin.

Argumentasi tersebut, menurut pembela, diperkuat keterangan saksi Aulia Hamidah, karyawan Salim, yang disebut menerangkan bahwa Agustin tidak pernah datang untuk menawarkan produk investasi kepada Salim.

Pembela juga menyoroti kronologi penempatan dana pertama Salim. Dana sebesar Rp2 miliar untuk produk REPO IKAI disebut telah ditempatkan pada 11 Februari 2019.

Sementara itu, Agustin baru diperkenalkan kepada Salim pada 19 Februari 2019 di Restoran Nona Manis, Tunjungan Plaza Surabaya.

Menurut tim pembela, pertemuan tersebut merupakan kegiatan para marketing freelance untuk membahas produk baru bernama “SUPERTOPS”, bukan pertemuan khusus untuk menawarkan investasi kepada Salim.

Dana Disebut Masuk Langsung ke Rekening Perusahaan

Dalam pledoinya, tim pembela juga menyatakan dana investasi Salim tidak pernah diterima secara langsung oleh Agustin maupun Ranto.

Menurut pembela, dana ditransfer langsung oleh Salim ke rekening PT OSO Sekuritas Indonesia. Agustin disebut hanya menerima referral fee sesuai mekanisme perusahaan.

Tim hukum juga menyampaikan bahwa Agustin bersama keluarganya pernah menempatkan dana pada PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT OSO Sekuritas Indonesia dengan nilai lebih dari Rp51 miliar.

Namun, menurut pembela, dari investasi tersebut Agustin hanya menerima pengembalian uang tunai sebesar Rp100 ribu melalui proses PKPU.

Kondisi tersebut dijadikan salah satu argumentasi pembela bahwa Agustin juga mengalami kerugian akibat persoalan pembayaran investasi.

Sementara itu, Salim disebut telah menerima pengembalian sekitar Rp1,4 miliar, di luar imbal hasil yang sebelumnya telah diterimanya.

Ranto Disebut Mengetahui Posisi Agustin
Tim hukum Agustin juga mengutip keterangan Ranto dalam persidangan. Menurut pembela, Ranto menyatakan Agustin tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam urusan investasi Salim.

Ranto disebut sebagai pihak yang menjelaskan produk investasi kepada Salim sejak akhir 2018. Penjelasan tersebut antara lain mengenai skema investasi, imbal hasil sekitar 11–13 persen per tahun, serta jaminan saham sebesar 200 persen.

Untuk penempatan dana sebesar Rp3 miliar pada 18 Maret 2019, pembela menyebut transaksi dilakukan Salim melalui admin perusahaan dan tidak melalui Ranto maupun Agustin.

Tim pembela juga memaparkan pembagian komisi marketing. Dalam pledoi disebutkan Salim memperoleh komisi sebesar 2 persen, Ranto 0,5 persen, Denny Susanto Tjoa 0,3 persen, sedangkan Agustin memperoleh 0,2 persen yang kemudian dibagi dengan tim Agustin sebesar 0,1 persen.

Dengan skema tersebut, menurut pembela, bagian yang diterima Agustin hanya 0,1 persen.

Sementara itu, penasihat hukum Ranto, Basuki Rakhmad, S.H., M.Hum., C.L.A., disebut menyampaikan bahwa kliennya juga belum menerima pengembalian dana investasi miliknya.

Pembela Persoalkan Unsur Penipuan
Salah satu poin utama dalam pledoi adalah penilaian pembela bahwa produk REPO yang ditawarkan merupakan produk investasi yang benar-benar ada dan berkaitan dengan kegiatan PT OSO Sekuritas Indonesia.

Pembela menyebut PT OSO Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan efek, sementara produk REPO tersebut diterbitkan PT Mahkota Properti Indo Senayan berdasarkan surat mandat.

Menurut tim hukum, persoalan kemudian muncul setelah terjadi keterlambatan pembayaran pada akhir 2019 dan situasi tersebut semakin terdampak pandemi Covid-19.
Persoalan pembayaran tersebut selanjutnya masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menghasilkan putusan homologasi pengadilan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, pembela menilai kerugian yang dialami Salim perlu dilihat dalam konteks persoalan gagal bayar investasi, bukan secara otomatis sebagai tindak pidana penipuan.

“Tidak ada unsur tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong. Produk berizin, dokumen lengkap, risiko ditandatangani sendiri oleh Salim. Gagal bayar perusahaan bukanlah penipuan. Agustin bukan penipu, ia juga korban,” demikian argumentasi tim pembela dari Luxara Law Firm yang dihadiri Alfin Suherman, S.H., M.H., CN dan Arief Budi Nugroho, S.H., C.R.A.

Ahli: Unsur Penipuan Harus Dibuktikan
Dalam persidangan, ahli hukum pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., yang dihadirkan pihak pembela, disebut menerangkan bahwa tindak pidana penipuan harus dibuktikan melalui adanya niat jahat sejak awal serta perbuatan menipu yang mendorong korban menyerahkan uang.

Menurut pendapat ahli sebagaimana dikutip dalam pledoi, apabila investasi dilakukan berdasarkan kesadaran dan penilaian sendiri serta dokumen yang digunakan sesuai dengan fakta, unsur penipuan tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta persidangan.

Atas pendapat tersebut, tim pembela berargumentasi bahwa perkara tersebut lebih tepat dipandang sebagai persoalan wanprestasi atau gagal bayar dalam hubungan investasi apabila tidak ditemukan bukti adanya niat jahat sejak awal.

Namun, seluruh argumentasi tersebut merupakan materi pembelaan dari pihak terdakwa. Penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Perkara tersebut kini memasuki tahap menunggu putusan majelis hakim PN Surabaya. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan penipuan dan pencucian uang dengan modus investasi yang menyeret nama Timothy Tandio Kusuma dan sejumlah pihak lainnya mulai terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochammad Chozin dari Kejaksaan Tinggi. Kini Henrico Jonathan diadali di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang merugikan para investor sekitar Rp 39,7 Miliar.

Dalam sidang kali ini, JPU Mochammad Chozin menghadirkan saksi korban yakni David Sindoro dan Ali Subali.

David Sindoro menjelaskan dirinya kerap mendapat komunikasi melalui pesan dari admin, termasuk seseorang bernama Budi yang disebut menangani bagian keuangan.

“Awalnya saya mengikuti dan mengecek apakah masih ada uang di Bank BRI atau BCA. Namun uangnya tidak ada, sehingga saya kemudian melaporkan persoalan tersebut ke OJK dan Polda,” ujar David dalam persidangan.

David mengaku total dana yang pernah di-top up mencapai hampir Rp4 miliar. Ia menyebut sempat melakukan penarikan sekitar Rp700 juta, namun hanya sekitar Rp200 juta yang berhasil dicairkan.

“Saya pertama menarik sekitar Rp700 juta. Yang berhasil ditarik sekitar Rp200 juta,” katanya.

Menurut David, dirinya mengenal sejumlah nama, di antaranya Budi dan Lara Dewi, dalam konteks transaksi kripto maupun investasi. Namun ia mengaku tidak mengenal PT Viral Blas.

Sementara David Subali mengatakan bahwa, awal mula dirinya tertarik mengikuti investasi tersebut. Ia mengaku melihat iklan melalui Instagram dan Facebook sekitar Mei 2025. Dalam iklan tersebut, calon investor disebut ditawarkan keuntungan dari aktivitas investasi dan dijanjikan sistem yang terus menghasilkan keuntungan.

“Saya melihat iklan di Instagram tentang investigasi saham sekitar Mei 2025,” ungkapnya.

Dalam persidangan, David juga menceritakan dirinya pernah melihat tampilan keuntungan yang sangat besar pada platform. Bahkan, ia mengaku pernah mendapat informasi seolah-olah memperoleh kemenangan senilai 1,8 juta dolar AS. Namun ketika hendak menarik dana tersebut, dirinya justru diminta membayar pajak lebih dari Rp700 juta.

“Katanya saya menang 1,8 juta dolar AS, tetapi bisa ditarik harus membayar pajak lebih dari Rp700 juta. Sistemnya selalu untung terus, begitu kata admin,” tuturnya.

Ali mengatakan setelah dirinya melaporkan persoalan tersebut kepada Polda, komunikasi dari pihak yang sebelumnya aktif menghubunginya disebut berhenti. Dirinya pada awalnya melakukan penyetoran secara bertahap karena percaya terhadap informasi yang diberikan admin. Namun, ketika dana mulai sulit dicairkan dan berbagai persyaratan tambahan muncul, dirinya kemudian memilih melapor kepada aparat penegak hukum dan OJK.

Selain memberikan keterangan mengenai transaksi, saksi juga menyebut adanya barang bukti berupa telepon seluler dan laptop milik terdakwa yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Ali diarahkan untuk menggunakan platform tertentu dan kemudian diperkenalkan dengan grup perdagangan harian. Ia menyebut terdapat sejumlah rekening yang diberikan untuk melakukan transaksi, termasuk yang dikaitkan dengan nama PT Katalis dan Grup 123.

Ali mengatakan mulai menanamkan modal pada 3 Juli 2025 dan transaksi terus berlangsung hingga September 2025. Dalam keterangannya, ia menyebut nilai modal pokok yang tercatat di platform mencapai sekitar Rp4 miliar.

Saksi juga mengungkap adanya sistem tingkatan keanggotaan atau VIP. Dirinya mengaku berstatus VIP 4 dan kemudian diarahkan untuk naik ke VIP 5. Karena tidak memiliki dana yang cukup, pihak admin disebut menawarkan pinjaman senilai 100 ribu dolar AS, yang oleh saksi diperkirakan sekitar Rp1,65 miliar.

“Karena saya tidak punya dana, mereka menawarkan pinjaman 100 ribu dolar, setelah saya bayar lunas tapi dana saya gak bisa ditarik dengan alasan minta dana admin sekitar Rp10 miliar. kata Ali

Ia menambah kalau terdakwa ini saya tidak kenal, namun ia berperan sebagai pengumpul rekening-rekening.

Dalam dakwaan tersebut, Timothy diduga mengumpulkan dana masyarakat dengan total mencapai sekitar Rp39,7 miliar melalui skema investasi berbasis aplikasi. Dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana tujuan investasi yang ditawarkan, melainkan dialihkan ke sejumlah rekening dan digunakan untuk berbagai kepentingan.

Berdasarkan kronologi dalam surat dakwaan, perkara tersebut bermula pada awal 2025. Timothy disebut mendirikan atau mengendalikan sejumlah badan usaha, di antaranya PT Beras Nusantara Indonesia, PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, dan PT Angkut Indah Kirim.

Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian diduga digunakan untuk membangun kepercayaan calon investor sekaligus menjadi sarana penerimaan dana.

Memasuki Februari 2025, Timothy bersama pihak-pihak lain diduga mulai menawarkan investasi kepada masyarakat melalui aplikasi digital, grup WhatsApp, media sosial, serta berbagai sarana komunikasi lainnya.

Dalam penawarannya, calon investor disebut dijanjikan keuntungan atau pengembalian dana dengan persentase yang menarik. Untuk meyakinkan korban, diduga turut ditampilkan laporan keuntungan, grafik maupun testimoni yang membuat investasi tersebut terlihat aman dan menguntungkan.

Sejak Maret hingga Oktober 2025, dana dari para korban disebut terus mengalir. Transfer dilakukan ke rekening sejumlah perusahaan maupun rekening pribadi Timothy dan pihak lain yang ditunjuk.

Total dana yang berhasil dihimpun dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp39.700.988.000.

Namun, dana yang terkumpul diduga tidak seluruhnya digunakan untuk menjalankan usaha atau investasi sebagaimana yang dijanjikan kepada para korban.

Dalam dakwaan, terdapat sejumlah transaksi yang disebut telah teridentifikasi, antara lain pembayaran kepada pihak yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan. Di antaranya pembayaran kepada direktur sebesar Rp5 juta, komisaris Rp5 juta, serta notaris Rp7,5 juta.

Selain itu, terdapat pembayaran kepada Heryadi Putra Chan sebesar Rp90 juta dan pengeluaran lainnya terkait pengurusan perusahaan sekitar Rp32,5 juta.

Dengan demikian, transaksi yang secara khusus disebut dalam dakwaan tersebut mencapai sekitar Rp140 juta.

Sementara itu, dana lainnya yang nilainya mencapai miliaran rupiah diduga dialihkan melalui sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi maupun pihak ketiga.

Pola perpindahan dana tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam perkara dugaan pencucian uang. Aliran dana diduga dilakukan dengan cara memindahkan uang antar-rekening, membelanjakan atau mengirimkan dana kepada pihak yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan investasi, serta melakukan transaksi yang diduga bertujuan menyamarkan asal-usul dana.

SKEMA MULAI RUNTUH

Memasuki akhir November 2025, skema investasi tersebut disebut mulai mengalami keruntuhan.

Aplikasi yang digunakan korban disebut tidak lagi dapat diakses. Keuntungan yang sebelumnya dijanjikan tidak dibayarkan, sementara upaya korban untuk menarik dana juga mengalami kendala.

Kondisi tersebut kemudian memicu keresahan para investor. Timothy dan sejumlah pihak yang terkait dengan kegiatan investasi tersebut disebut mulai sulit dihubungi.

Para korban selanjutnya melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dengan membawa sejumlah bukti, mulai dari bukti transfer, bukti penyetoran, percakapan hingga dokumen yang berkaitan dengan investasi.

PENYIDIKAN DAN PELACAKAN ALIRAN DANA

Sejak akhir 2025 hingga 2026, penyidik melakukan pendalaman perkara dengan memeriksa para korban dan saksi, mengumpulkan dokumen perusahaan, menelusuri transaksi perbankan serta mempelajari komunikasi yang berkaitan dengan penghimpunan dana.

Dalam perkara ini, Timothy Tandio Kusuma disebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum tertangkap.

Dalam surat dakwaan, Timothy didakwa dengan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan dugaan penipuan, penggelapan, tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, serta pencucian uang.

Perkara tersebut selanjutnya memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Jaksa juga mendalami kemungkinan pemulihan kerugian korban melalui aset-aset yang berhasil ditemukan atau disita dalam proses penanganan perkara.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena nilai dana yang dihimpun mencapai puluhan miliar rupiah dan melibatkan pola transaksi melalui sejumlah badan usaha maupun rekening pribadi. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara dugaan penganiayaan terhadap Louis Prasetya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mulai memasuki bagian penting. Kesaksian korban dan saksi mengungkap kondisi fisik hingga trauma yang disebut dialami Louis setelah peristiwa tersebut.

Dua terdakwa, Yusuf Yusuf bin Buamin (alm) alias Denius dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek bin Sanut, menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi korban di PN Surabaya, Rabu, (2/9/2026).

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim S. Pujiono, sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara tersebut adalah Estik Dilla Rahmawati.

Di hadapan majelis hakim, Louis memberikan keterangan mengenai dugaan kekerasan yang dialaminya. Ia menyebut dirinya dipukuli oleh Yusuf dan Poerwantoro. Namun, keterangan tersebut dibantah Poerwantoro. Ia mengaku tidak melakukan pemukulan terhadap Louis.

“Saya tidak memukul Luis dari belakang. Saya cuma melerai saat itu,” ujar Poerwantoro, dalam persidangan.

Kesaksian lain datang dari Natalia. Ia mengaku tidak berada di lokasi ketika dugaan penganiayaan terjadi. Namun, Natalia mengatakan dirinya datang setelah mendapat informasi dari Kris. Saat tiba di lokasi, ia melihat kondisi Louis yang menurutnya mengalami sejumlah luka pada bagian tubuh.

“Saat kejadian saya tidak ada. Saya ada bukti CCTV-nya. Saat itu saya dihubungi Kris, kemudian saya datang. Saya melihat ada Poerwantoro (Sengek), sementara kondisi adik saya, Luis, mata sebelah kanannya bengkak, bagian kepala mengalami luka dan bajunya robek. Badannya juga gemetaran,” kata Natalia.

Natalia mengatakan, secara fisik luka yang dialami Louis dinilainya tidak terlalu berat. Namun, ia menyebut dampak psikologis justru menjadi persoalan yang lebih serius. “Kemudian kita visum. Kalau kondisi fisiknya tidak seberapa, namun kondisi mentalnya yang kena,” ujarnya.

Keterangan tersebut menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara. Sebab, selain dugaan kekerasan fisik, persidangan juga mengungkap kondisi korban setelah peristiwa tersebut. Persidangan kemudian bergeser pada persoalan proses restorative justice (RJ) yang sebelumnya ditempuh di tingkat kepolisian.

Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan proses tersebut kepada Natalia. Di hadapan majelis hakim, Natalia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mencari keuntungan dari perkara tersebut. “Saya di sini tidak cari uang. Saya mencari keadilan,” tegas Natalia.

Natalia kemudian mengungkap adanya tawaran uang dalam proses RJ. Menurut dia, nominal yang ditawarkan semula Rp 10 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 20 juta hingga terakhir disebut mencapai Rp 150 juta. “Jujur, saat itu ada uang yang ditawarkan, terakhir sebesar Rp 150 juta. Prosesnya dari Rp 10 juta, Rp 20 juta dan seterusnya. Saya diintervensi,” ungkapnya.

Namun, ketika ditanya mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp 2 miliar, Natalia membantahnya. “Itu tidak ada,” tegas Natalia.

Keterangan Natalia tersebut menjadi bagian dari dinamika persidangan. Sementara itu, Yusuf membantah pernah melakukan ancaman terhadap korban. Poerwantoro juga tetap pada keterangannya bahwa dirinya tidak memukul Louis dan hanya berupaya melerai.

Salah satu bagian yang paling dinantikan dalam persidangan berikutnya adalah pemeriksaan rekaman closed-circuit television (CCTV). Natalia sebelumnya menyebut memiliki rekaman CCTV yang dapat membantu menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi.

Ketua Majelis Hakim S. Pujiono kemudian memastikan rekaman tersebut akan diperiksa dalam persidangan selanjutnya. “Nanti sidang minggu depan kita lihat CCTV-nya,” kata Pujiono.

Rekaman tersebut berpotensi menjadi bagian penting dalam pembuktian karena dapat memberikan gambaran mengenai rangkaian kejadian sebagaimana terekam kamera. Meski demikian, penilaian terhadap bukti CCTV dan kesesuaiannya dengan keterangan para saksi tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan sejumlah luka yang disebut dialami Louis pada bagian kepala dan wajah. Salah satunya berupa luka pada pipi kanan dengan ukuran sekitar 2 sentimeter x 1 sentimeter.

Atas dugaan perbuatan tersebut, kedua terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dakwaan tersebut menjadi dasar bagi jaksa untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada kedua terdakwa di persidangan. Namun, seluruh dakwaan dan keterangan saksi masih harus diuji melalui proses pembuktian sebelum majelis hakim mengambil keputusan.

Perkara ini juga tidak hanya menyinggung dua terdakwa yang saat ini menjalani persidangan. Dalam surat dakwaan, JPU turut menguraikan dugaan keterlibatan seseorang bernama Fatah alias Celeng dalam rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Louis.

Menurut dakwaan jaksa, Fatah disebut melakukan kekerasan terhadap korban dan mengancam Louis agar tidak menceritakan peristiwa tersebut. Ancaman itu disebut berkaitan dengan ancaman pembunuhan.

JPU juga mendalilkan Fatah diduga membanting dan mencekik Louis.

Namun, Fatah belum menjalani persidangan karena sebelumnya sempat berstatus daftar pencarian orang (DPO). Informasi yang dihimpun media ini, kini Fatah telah berhasil ditangkap, dan kini ditahan di Mapolsek Sukomanunggal.

Dengan demikian, perkara dugaan penganiayaan terhadap Louis masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang akan diuji dalam persidangan, terutama terkait rangkaian kejadian, peran masing-masing pihak, serta kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti yang diajukan.

Jawaban atas sejumlah titik krusial itu kini mengarah pada satu bukti yang akan dibuka pekan depan rekaman CCTV. Bukti tersebut diharapkan dapat membantu majelis hakim melihat secara lebih utuh peristiwa yang menjadi pokok perkara. Persidangan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan rekaman CCTV. Tok