HUKRIM

Surabaya, Timurpos.co.id – Sri Wahyuni, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Timur, Sukur Prijanto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

dan Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Indah Kuntari, S.H. di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (18/8/2026).

Indah Kuntari dalam gugatnya menyebutkan menyoroti sejumlah tindakan dan/atau kelalaian para tergugat yang dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam petitumnya, penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya serta menyatakan penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Warga Negara dalam perkara tersebut.

Penggugat juga meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, penggugat meminta adanya langkah pemulihan administratif dan evaluasi terhadap narasumber maupun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Langkah tersebut, menurut petitum gugatan, diperlukan guna menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam gugatan tersebut berkaitan dengan status hukum dokumen akademik yang digunakan oleh salah satu tergugat.

Penggugat meminta Sukur Prijanto memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai status hukum dokumen akademik yang digunakannya.

Klarifikasi tersebut diminta disampaikan melalui sedikitnya 30 media mainstream, baik televisi, surat kabar atau media cetak, maupun media online.

Tak hanya itu, penggugat juga meminta Universitas Wijaya Putra mencabut, membatalkan, dan menyatakan tidak sah ijazah Strata Dua (S-2) atas nama Sukur Prijanto yang menurut penggugat diterbitkan secara tidak sah.

Namun, seluruh dalil dan tuntutan tersebut masih merupakan bagian dari gugatan yang diajukan penggugat dan belum merupakan putusan pengadilan. Kebenaran serta kekuatan hukum dari dalil-dalil tersebut masih akan dinilai dan diuji dalam proses persidangan.

Dalam petitumnya, penggugat juga meminta agar putusan perkara tersebut nantinya mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggugat turut meminta para tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sebagai alternatif, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Terpisah pihak tergugat dalam perkara ini masih belum memberikan penjelasan secara resmi.

Perkara tersebut selanjutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan di persidangan, termasuk pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak serta tanggapan dari masing-masing tergugat. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Dua pengusaha buah, Yusuf bin Buamin (alm) alias Denius dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek bin Sanut, mulai menjalani persidangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Louis Prasetya (22) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati mengungkap dugaan aksi kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa terhadap Louis. Kedua terdakwa didakwa melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas dakwaan tersebut, kedua terdakwa terancam hukuman pidana penjara hingga tujuh tahun. Dakwaan itu dibacakan JPU Dilla dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya dalam persidangan di ruang Tirta PN Surabaya.

Dalam surat dakwaan, JPU Dilla menguraikan perkara tersebut bermula ketika kedua terdakwa dan korban Louis terlibat cekcok. Situasi kemudian memanas. Yusuf alias Denius diduga kembali melakukan pemukulan terhadap Louis menggunakan tangan kanannya, yang dikepalkan dan diarahkan ke bagian kepala. “Korban juga dipukul di mulut,” kata JPU Dilla, dalam persidangan.

Louis yang menghadapi situasi tersebut kemudian secara spontan mendorong Yusuf. Keributan pun terjadi di antara mereka. Namun, menurut jaksa, situasi tersebut justru berlanjut dengan dugaan kekerasan yang dilakukan Poerwantoro alias Sengek.

Poerwantoro disebut mengambil posisi dari arah belakang Louis. Ia diduga memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian belakang kepala, bahu, hingga bagian tubuh korban lainnya.

Uraian dakwaan tersebut menggambarkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh dua terdakwa secara berurutan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, Louis disebut mengalami sejumlah luka pada tubuhnya.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan adanya luka pada bagian kepala dan wajah. Salah satunya luka pada pipi kanan dengan ukuran sekitar 2 sentimeter x 1 sentimeter. “Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” ujar JPU Dilla.

Tak hanya menguraikan dugaan pemukulan yang dilakukan Yusuf dan Poerwantoro, jaksa dalam dakwaannya juga menyebut adanya pihak lain bernama Fatah alias Celeng. Fatah disebut melakukan kekerasan terhadap Louis.

Dalam dakwaan, Fatah juga disebut mengancam korban agar diam. Ancaman tersebut disertai ucapan yang mengarah pada ancaman pembunuhan. JPU Dilla menyebut Fatah membanting dan mencekik Louis.

Namun, Fatah hingga kini belum menjalani persidangan karena masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Keberadaan Fatah menjadi bagian penting dalam perkara tersebut, karena jaksa menguraikan dugaan keterlibatannya dalam rangkaian kekerasan terhadap Louis.

Setelah dakwaan dibacakan, kedua terdakwa maupun penasihat hukumnya memilih bungkam. Mereka tidak memberikan komentar kepada awak media yang hadir mengikuti persidangan.

Untuk diketahui, perkara tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah Louis dilaporkan menjadi korban pengeroyokan di kawasan pergudangan PT Agrimax, Jalan Tanjungsari, Surabaya, pada Sabtu (30/5/2026).

Keluarga menyebut Louis tidak mengetahui persoalan yang sebelumnya terjadi. Namun, ia justru menjadi sasaran kekerasan hingga mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Peristiwa tersebut kemudian ditangani kepolisian.

Keluarga korban juga menyebut terdapat rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi yang memperlihatkan kejadian tersebut. Dalam rekaman yang diperiksa keluarga, Louis disebut sempat dipukul hingga terjatuh. Sejumlah orang kemudian disebut ikut mengerumuni korban.

Kakak Louis, Natalia, sebelumnya mengatakan persoalan tersebut diduga bermula dari masalah yang melibatkan dirinya dengan seorang pria bernama Yusuf alias Haji Yus. Natalia mengaku menerima telepon dari pria tersebut pada Sabtu sore.

Dalam percakapan itu, Natalia mengaku mendapat makian, kata-kata kasar, hingga tantangan untuk bertemu di suatu lokasi. “Dia menelepon saya sambil marah-marah dan menantang untuk menunggu. Saya tunggu hampir satu jam, tetapi yang bersangkutan tidak datang,” kata Natalia.

Setelah menunggu cukup lama, Natalia meninggalkan lokasi dan menuju kawasan PTC Surabaya. Namun, di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari adiknya yang mengabarkan bahwa Louis baru saja menjadi korban pengeroyokan sekitar pukul 18.12 WIB.

Natalia kemudian bergegas menuju lokasi.
Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), orang yang diduga sebagai pelaku utama disebut sudah tidak berada di lokasi. Natalia mengatakan Louis sama sekali tidak mengetahui persoalan yang terjadi sebelumnya. “Adik saya tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Tetapi justru dia yang menjadi korban pengeroyokan,” ujarnya.

Dua hari setelah kejadian, keluarga melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV di area pergudangan. Natalia mengaku melihat adanya kekerasan terhadap adiknya dalam rekaman tersebut.

Menurut dia, Louis sempat menerima pukulan ketika berada di lokasi. Saat berusaha menghindar dan mempertahankan diri, situasi kemudian berubah setelah sejumlah orang lain ikut terlibat.

“Ketika adik saya berusaha membela diri, ada orang lain yang ikut memukul sampai dia terjatuh. Setelah itu datang beberapa orang yang mengerumuni, memegang, membanting, dan mengarahkan adik saya supaya bisa dipukuli lagi,” ungkap Natalia.

Akibat kejadian tersebut, Louis disebut mengalami luka pada wajah, kepala, bahu, dan kaki. Sejumlah bagian tubuhnya juga mengalami memar. Pakaian yang dikenakannya disebut robek setelah ditarik dalam insiden tersebut.

Kini, perkara kekerasan tersebut akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan. Keterangan saksi, alat bukti, termasuk rekaman CCTV apabila diajukan di persidangan, akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menguji dakwaan jaksa.

Meski jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan pasal yang memiliki ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara, status Yusuf dan Poerwantoro masih sebagai terdakwa. Seluruh dugaan perbuatan yang tercantum dalam surat dakwaan harus dibuktikan di hadapan majelis hakim. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara peredaran gelap narkotika jenis pil ekstasi yang menjerat Syahrul Hariyan Pesu bin Hermansyah dengan barang bukti lima butir ekstasi ditunda. Agenda pembacaan putusan yang sedianya digelar Senin (10/8/2026) tidak dapat dilaksanakan lantaran susunan majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak lengkap.

Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leande menyampaikan sidang ditunda hingga Rabu, 12 Agustus 2026.

“Sidang ditunda pada hari Rabu, 12 Agustus 2026,” kata Ferdinand Marcus di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (10/8/2026).

Padahal, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, agenda persidangan tercatat sebagai pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung di ruang Tirta PN Surabaya.

Sebelumnya, Syahrul dituntut pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Putu Wimar Maharani, S.H. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Selain pidana penjara, JPU menuntut Syahrul membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu tiga bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa.

Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar denda, JPU menuntut denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan Syahrul tetap berada dalam tahanan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan.

Berawal dari Pesanan Rp2 Juta
Perkara tersebut bermula pada Selasa, 10 Februari 2026 sekitar pukul 23.20 WIB. Saat itu, seorang perempuan bernama Friska alias Loli, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), memesan pil ekstasi kepada Syahrul melalui WhatsApp.

Friska kemudian mentransfer uang sebesar Rp2 juta ke rekening BCA milik Syahrul.

Setelah menerima pesanan tersebut, Syahrul menghubungi seseorang bernama Andi, yang juga masuk dalam DPO, untuk membeli lima butir pil ekstasi dengan harga Rp1,45 juta.

Pada Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 01.15 WIB, Syahrul mengambil narkotika tersebut melalui sistem ranjau di bawah jembatan penyeberangan di Jalan Raya Waru, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Sekitar pukul 02.00 WIB, Syahrul kemudian menuju kawasan Jalan Raya Kupang Indah, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Di lokasi tersebut, ia meranjau lima butir pil ekstasi yang dipesan Friska.

Namun, sebelum barang tersebut diambil, petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak menangkap Syahrul.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima butir pil ekstasi warna merah muda berlogo tengkorak dengan berat netto sekitar 1,998 gram.

Selain itu, petugas turut mengamankan kartu ATM BCA milik terdakwa, satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A23, serta satu buah kemasan jajanan bekas Momogi.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, lima tablet tersebut dinyatakan mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I.

JPU menilai perbuatan Syahrul dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun keperluan laboratorium.

Kini, Syahrul masih menunggu putusan majelis hakim yang dijadwalkan dibacakan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Tok