PT Unicomindo Perdana Tuntut Pembayaran Rp104,2 Miliar, Kejagung Minta Putusan Inkracht Dipatuhi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, S.H., M.H., selaku Presiden Direktur Law Firm Java Lawyers International, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait kewajiban pembayaran kepada kliennya sebesar Rp104.241.354.128.

Desakan tersebut menguat setelah terbitnya surat Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-506/G/Gp.1/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Surat itu merupakan respons atas permohonan penegasan yang diajukan Robert melalui surat Nomor 05/LF.JLI/IV/2026 tertanggal 7 April 2026.

Dalam surat tersebut, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dan tidak dapat ditunda dengan alasan apa pun, termasuk dengan menggunakan produk Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Direktorat Datun menjelaskan bahwa Pendapat Hukum merupakan layanan yang hanya memberikan pandangan hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena itu, legal opinion tidak dapat dijadikan dasar untuk menghambat ataupun menunda pelaksanaan putusan pengadilan.

“Pendapat Hukum (Legal Opinion) merupakan produk layanan yang sifatnya tidak mengikat dan bersifat memberi pandangan hukum semata. Hal ini ditegaskan agar jangan digunakan menjadi instrumen menunda atau menghambat pelaksanaan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap,” demikian kutipan dalam surat tersebut.

Permohonan yang diajukan Robert berkaitan dengan sejumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby;
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/2014/PT.SBY;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2016; dan
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/PDT/2021.

Menurut Robert, berdasarkan amar putusan tersebut, Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp104.241.354.128.

Ia menilai surat dari Kejaksaan Agung semakin memperjelas bahwa tidak ada lagi alasan hukum yang dapat digunakan untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

“Kami kini telah mengantongi surat resmi Kejaksaan Agung. Isinya sangat jelas dan tegas, yakni jangan menggunakan pendapat hukum untuk menghambat putusan yang sudah inkracht. Karena itu, Pemkot Surabaya harus segera melaksanakan kewajibannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Robert di Surabaya, Selasa (9/6/2026).

Robert menambahkan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan kepastian hukum. Menurutnya, pelaksanaan putusan tersebut juga akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menaati putusan lembaga peradilan.

Sebagai bentuk pengawasan, surat penegasan dari Kejaksaan Agung tersebut juga ditembuskan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tok

Tuntutan 5 Tahun Penjara dalam Perkara TPPU Narkoba Dony Adi Saputra Jadi Perbincangan di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menuntut terdakwa Dony Adi Saputra bin Mahrudi dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam surat tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 607 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

“Menuntut terdakwa Dony Adi Saputra dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair 190 hari kurungan,” ujar JPU Estik Dilla Rahmawati di persidangan. Jumat (5/6/2026).

Jaksa juga meminta agar barang bukti berupa empat sertifikat tetap digunakan dalam perkara lain. Sementara itu, Muzammill alias Embun, yang disebut terlibat dalam perkara ini, telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada 3 Oktober 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim Antyo Harri Susetyo memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Pasal 607 KUHP mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Tuntutan yang diajukan jaksa menjadi sorotan karena dinilai lebih rendah dibanding sejumlah perkara TPPU lain yang sedang atau telah diproses di PN Surabaya. Dalam perkara lain, terdakwa Indah Catur Agustin yang didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a jo Pasal 612 KUHP dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Sementara terdakwa Jaka Purnama dituntut 11 tahun penjara dalam perkara serupa namun tidak sama.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dony diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Muzammill sejak November 2021 hingga Januari 2025. Modus yang digunakan adalah memanfaatkan rekening milik terdakwa dan anggota keluarganya untuk menampung serta mengalirkan dana yang diduga berasal dari tindak pidana.

Rekening BCA milik terdakwa disebut menerima setoran tunai dalam jumlah besar dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Pada tahun 2024, total transaksi masuk tercatat lebih dari Rp6,6 miliar, sedangkan pada awal tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,7 miliar.

Jaksa juga mengungkap bahwa terdakwa melakukan puluhan kali penarikan tunai dengan total sekitar Rp37,5 miliar atas perintah Muzammill guna menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Selain menggunakan rekening pribadi, terdakwa diduga memanfaatkan rekening milik istrinya, Nurul Fanisah, sebagai sarana penyaluran dana. Dana yang diduga berasal dari jaringan peredaran narkotika itu kemudian dialihkan ke berbagai bentuk aset, antara lain tanah dan bangunan di Bangkalan, rumah kos, kerja sama pembangunan kafe dan tempat biliar, serta pembelian kendaraan berupa Toyota Yaris dan Honda Scoopy.

Penyidik telah menyita sejumlah aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, serta saldo rekening milik terdakwa dan istrinya.

Atas perbuatannya, Dony didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tok

Simpan dan Edarkan 14 Paket Sabu, Abd. Hadi Diganjal Hukuman 3 Tahun 4 Bulan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Nur Kholis menjatuhkan vonis 3 tahun 4 bulan penjara kepada Abd. Hadi bin Solikin (alm) dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu. Selain itu terdakwa juga harus membayar denda Rp. 1 miliar apabila tidak dibayar diganti 190 hari.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho, S.H. dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Abd. Hadi memperoleh sabu seberat 2 gram dari seseorang bernama Sinal (DPO) melalui perantara Bajigur (DPO). Narkotika tersebut kemudian dibagi menjadi 14 paket kecil untuk diedarkan.

Sebagian paket sabu diketahui telah dijual kepada beberapa pembeli, di antaranya Dhendy, Gombes, Ridho Riski, dan Denan. Dari aktivitas tersebut, terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp400 ribu apabila seluruh barang berhasil terjual.

Kasus ini terungkap pada saat petugas BNN Kota Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di kawasan Wonosari Lor Baru, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, pada 6 November 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan 9 paket sabu dengan berat total netto sekitar 1,790 gram, sebuah timbangan digital, alat serok sabu, sejumlah plastik klip kosong, uang tunai Rp200 ribu, serta sebuah telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan seluruh barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tok

Waduh!..Emi Suyanto Residivis Kasus Sabu, Hanya Dituntut 4 Tahun 3 Bulan Penjara dan Denda Rp1 Miliar

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Emi Suyanto bin Abd. Halim kembali berhadapan dengan hukum setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (4/6/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan.

JPU Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emi Suyanto bin Abd. Halim dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp1 miliar, subsidair 190 hari kurungan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan,” ujar JPU Estik Dilla Rahmawati di Ruang Garuda 1 PN Surabaya.

Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa, Roni, memohon keringanan hukuman. Menurutnya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga.

Permohonan serupa juga disampaikan langsung oleh terdakwa yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.
Namun, saat persidangan berlangsung, Ketua Majelis Hakim Alex Adam Faisal menanyakan riwayat hukum terdakwa.

“Apakah terdakwa pernah dihukum?” tanya hakim.

“Iya, pernah dihukum dalam perkara yang sama. Saya dihukum 4 tahun penjara dan keluar pada tahun 2019,” jawab Emi di hadapan majelis hakim.

Atas pembelaan tersebut, JPU menyatakan tetap pada tuntutannya.

Berdasarkan surat dakwaan JPU Adek Andi Pramana Putra, S.H., terdakwa diduga membeli sabu seberat 5 gram dari seorang pria bernama Ishak Maulana yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Transaksi tersebut disebut terjadi pada Jumat dini hari, 16 Januari 2026, di kawasan pertigaan Jalan Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Untuk memperoleh sabu tersebut, terdakwa diduga membayar Rp3 juta, terdiri dari transfer Rp1,1 juta ke rekening atas nama Ishak Maulana dan pembayaran tunai sebesar Rp1,9 juta.

Setelah memperoleh barang haram tersebut, terdakwa diduga memecah sabu menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali di wilayah Gundih, Surabaya.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa menjual satu gram sabu kepada Muhammad Maulid Irhas seharga Rp450 ribu. Selain itu, satu gram sabu juga dijual kepada seseorang bernama Roni seharga Rp500 ribu dan kepada Aris seharga Rp450 ribu.

Kasus ini terungkap setelah anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan tersebut.

Pada Sabtu, 17 Januari 2026 sekitar pukul 16.00 WIB, polisi menangkap terdakwa di depan sebuah minimarket di Jalan Demak, Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu poket sabu seberat sekitar 0,385 gram yang disimpan di saku celana terdakwa.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A02s yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan pemasok maupun pembeli narkotika.

Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah terdakwa di kawasan Gundih. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan satu poket sabu seberat 0,449 gram, alat hisap sederhana berupa sedotan plastik yang dimodifikasi, serta korek api. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui sebagian sabu tersebut sempat digunakan bersama seseorang bernama Himawan pada 17 Januari 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti kristal putih yang ditemukan dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Jaksa juga mengungkap bahwa terdakwa merupakan residivis kasus narkotika. Sebelumnya, Emi Suyanto pernah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 1 bulan penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2017.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tok

Bos Perusahaan Penerbit Musik Dijatuhi Hukuman 1 Tahun 11 Bulan atas Kasus Pelecehan Seksual

HUKRIM|oleh
Surabaya, Timurpos.co.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Hakim S. Pujiono menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Bimas Nurcahya, selaku pemilik PT Pragita Perbawa Pustaka, dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
Dalam sidang yang digelar di Ruang Kartika, Rabu (3/6/2026), majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
“Menyatakan terdakwa Bimas Nurcahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan serta denda sebesar Rp100 juta,” ujar Hakim Ketua S. Pujiono saat membacakan amar putusan.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roginta dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai seluruh unsur tindak pidana pelecehan seksual telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa selama persidangan.
Majelis juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni hampir dua tahun, sehingga menimbulkan dampak psikologis dan kerugian moral bagi korban.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum korban, Billy Handiwiyanto, menyatakan menghormati putusan majelis hakim, meski menilai hukuman yang dijatuhkan masih jauh dari harapan korban.
“Kami menghormati dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terlepas dari kenyataan bahwa putusan ini kami nilai sangat rendah dan belum sepenuhnya mencerminkan beratnya dampak yang dialami klien kami akibat perbuatan terdakwa yang berlangsung selama satu tahun sebelas bulan tersebut,” ujar Billy usai persidangan.
Menurut Billy, proses hukum yang telah berjalan setidaknya memberikan kepastian hukum dan pengakuan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang melanggar hukum.
“Keputusan ini adalah bukti bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar hukum. Meskipun sanksi yang diberikan dirasa belum cukup memberikan efek jera, kami tetap menghargai proses hukum yang telah berjalan. Kami menyerahkan sepenuhnya pertimbangan hukum tersebut kepada majelis hakim yang memutus perkara ini,” katanya.
Sebelumnya, jaksa mendakwa Bimas Nurcahya melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Kasus ini bermula ketika terdakwa mengajak korban mengikuti perjalanan dinas ke Surabaya dengan alasan menghadiri pelatihan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam perjalanan tersebut, terdakwa meminta korban datang ke kamar hotel tempatnya menginap. Di lokasi itulah terdakwa diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.
Diketahui, Bimas merupakan pemilik salah satu perusahaan penerbit musik yang bergerak di bidang pemberian lisensi hak cipta, pemantauan penggunaan karya musik, pendaftaran hak cipta lagu, pengumpulan royalti, hingga pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu. Selain itu, ia juga menjabat sebagai ketua salah satu asosiasi publishing di Indonesia yang menaungi karya lebih dari 700 pencipta lagu. Tok

Penyandang Tunanetra di Surabaya Klaim Jadi Korban Proses Hukum Tidak Humanis

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang penyandang disabilitas tunanetra, Jefta Gideon Nggebu, yang saat ini berstatus terdakwa dalam perkara dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengaku mengalami serangkaian perlakuan yang dinilainya tidak manusiawi selama proses penanganan hukum yang menjerat dirinya.

Perkara tersebut kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasanuddin, Rabu (3/6/2026).

Usai persidangan, Jefta menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalani satu kali pemeriksaan setelah dijemput oleh aparat kepolisian pada malam hari.
“Saya waktu itu dijemput polisi pada malam hari dan hanya satu kali diperiksa,” ujar Jefta.

Melalui kuasa hukumnya, Dr. Anner Mangatur Sianipar bersama tim dari AMS Law Firm, Jefta menyampaikan keberatan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam perkara yang terdaftar dengan Nomor 837/Pid.Sus/2026/PN Sby.
Menurut tim kuasa hukum, kliennya yang mengalami kebutaan total pada kedua mata (ODS Blindness/Both Eyes) berdasarkan keterangan medis tertanggal 6 April 2026, diduga mengalami berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kuasa hukum menjelaskan, perkara bermula pada 26 Juni 2025 ketika Jefta mendatangi mantan istrinya yang bekerja di sebuah hotel di kawasan Merr, Surabaya.

Kedatangannya disebut bertujuan menanyakan kebutuhan pendidikan ketiga anak mereka yang saat itu sedang menempuh jenjang SMA, SMP, dan SD.
Namun, pertemuan tersebut berujung pada percekcokan sekitar pukul 21.30 WIB. Menurut kuasa hukum, tidak terjadi kontak fisik antara Jefta dan mantan istrinya karena situasi berhasil dilerai oleh sejumlah karyawan hotel.

Setelah kejadian itu, Jefta mengaku tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi hingga akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB dijemput oleh sejumlah anggota kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Surabaya.

Tim kuasa hukum kemudian memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara tersebut. Di antaranya, penjemputan yang disebut dilakukan tanpa surat perintah, pemeriksaan yang dilakukan sebelum terbitnya surat perintah penyelidikan maupun penyidikan, hingga dugaan ketidaksesuaian dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Menurut kuasa hukum, BAP tersangka disebut dibuat pada 20 Juli 2025 dan mencantumkan adanya pendampingan penasihat hukum dari LBH Legundi Surabaya yang menurut Jefta tidak pernah dikenalnya. Sementara itu, Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRIN-SIDIK/520-A/III/RES.1.24/2026/Satresppadanppo disebut baru diterbitkan pada 1 Maret 2026.

“Apabila dokumen tersebut benar adanya, maka terdapat ketidaksesuaian waktu antara proses pemeriksaan tersangka dengan penerbitan surat perintah penyidikan,” ujar Anner.

Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti dugaan intimidasi yang disebut dialami Jefta saat berada di lingkungan kepolisian. Dalam keterangannya, Jefta mengaku pernah diborgol dan mengalami pemukulan pada bagian bibir dan dagu hingga mengalami luka.

“Klien kami adalah penyandang disabilitas tunanetra yang seharusnya memperoleh perlindungan dan perlakuan khusus sesuai prinsip kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Anner.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan proses penetapan tersangka yang disebut tidak pernah diberitahukan secara jelas kepada Jefta maupun keluarganya. Mereka menyatakan kliennya baru mengetahui perkembangan perkara setelah menerima panggilan terkait pelimpahan tahap II ke kejaksaan.

Atas sejumlah kejanggalan tersebut, tim kuasa hukum mengaku telah mengadukan penyidik yang menangani perkara itu ke Propam Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Meski demikian, perkara tersebut kini telah memasuki tahap persidangan. Kuasa hukum berharap majelis hakim dapat memeriksa seluruh proses penanganan perkara secara objektif serta mempertimbangkan kondisi disabilitas yang dialami terdakwa.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum terkait berbagai tudingan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Jefta Gideon Nggebu.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menyoroti pentingnya penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, due process of law, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tok

Hakim: Terdakwa Beruntung Tidak Ditahan, Meski Didakwa Gelapkan Dana Perusahaan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Diah Agustinnengrum binti Sunyoto, mantan Accounting Manager PT Dejavu Multi Kreasi, dituntut pidana penjara selama 3 bulan dalam perkara dugaan penggelapan dana perusahaan. Sementara itu, penasihat hukumnya meminta majelis hakim membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Selasa (2/6/2026).

Dalam nota pembelaan (pledoi), penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan. Alasannya, terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami perusahaan dan penggantian tersebut telah diterima oleh pihak korban.

Dalam persidangan, terdakwa juga mengajukan permohonan agar alat pelacak yang dikenakan kepadanya dilepas. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua Majelis Hakim Nur Kholis mengingatkan bahwa terdakwa masih beruntung tidak dilakukan penahanan selama proses persidangan.

“Kami sudah mempertimbangkan karena terdakwa seorang perempuan,” ujar Hakim Nur Kholis di persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. dan Hajita Cahyo Nugroho, S.H. mendakwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Accounting Manager PT Dejavu Multi Kreasi.

Dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa yang bekerja sejak tahun 2016 memiliki kewenangan mengelola keuangan perusahaan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, terdakwa diduga membuat dokumen e-billing dan bukti pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya untuk mengajukan pencairan dana perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban pajak perusahaan diduga dialihkan dan dikuasai untuk kepentingan pribadi.

Modus yang digunakan, menurut jaksa, antara lain dengan mengajukan pencairan dana menggunakan cek perusahaan yang telah ditandatangani direktur. Dana yang dicairkan kemudian ditransfer melalui rekening seorang staf sebelum akhirnya masuk ke rekening pribadi terdakwa.

Berdasarkan hasil audit internal dan audit eksternal, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp298,5 juta. Sementara dana yang diduga dikuasai terdakwa mencapai Rp211 juta.

Perkara ini terungkap setelah manajemen perusahaan melakukan evaluasi keuangan pasca pergantian direktur operasional.

Pemeriksaan lanjutan oleh kantor akuntan publik kemudian menemukan sejumlah transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami perusahaan dan penggantian tersebut telah diterima oleh pihak korban.

Atas perbuatannya, JPU menuntut Diah Agustinnengrum binti Sunyoto dengan pidana penjara selama 3 bulan karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 488 jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Endorse Situs Judi Online Demi Penghasilan Tambahan, Rachmawati Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang perempuan bernama Rachmawati Puspita Ningrum harus menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya setelah didakwa mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagram miliknya.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vini Angeline dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terdakwa diduga menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses perjudian online melalui unggahan promosi di media sosial.

JPU menjelaskan, kasus tersebut bermula sekitar Oktober 2025 ketika terdakwa berada di rumah kosnya di kawasan Jalan Jeruk Gang VI No. 28, Lakarsantri, Surabaya. Saat itu, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari seseorang bernama Justin yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dalam pesan tersebut, Justin menawarkan kerja sama promosi atau endorse terhadap situs perjudian online bernama Martabak188 dengan tautan manis188.online. Tawaran itu kemudian diterima oleh terdakwa yang menggunakan akun Instagram @rrx_rachmapuspita22_ sebagai media promosi.” Kata JPU Vini di ruang Garuda 2 PN Surabaya. Selasa (2/6/2026).

Menurut dakwaan, terdakwa beberapa kali mengunggah konten berupa story Instagram yang berisi tautan dan promosi situs judi online tersebut. Unggahan terakhir disebut dilakukan pada Rabu, 3 Desember 2025 sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam penyelidikan, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan promosi perjudian online, antara lain satu unit telepon genggam Vivo, akun Instagram, akun WhatsApp, akun dompet digital DANA, serta dokumen mutasi transaksi keuangan.

Jaksa juga mengungkap bahwa terdakwa menerima pembayaran atas jasa promosi tersebut sebanyak tiga kali melalui aplikasi DANA. Rinciannya yakni sebesar Rp350 ribu pada 26 Oktober 2025, Rp650 ribu pada 11 November 2025, dan Rp1 juta pada 2 Desember 2025.

Total imbalan yang diterima terdakwa mencapai Rp2 juta, yang menurut dakwaan digunakan sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Terdakwa menerima jasa endorse atau jasa iklan yang bermuatan perjudian untuk mencari keuntungan dan mendapatkan penghasilan tambahan, serta dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang,” Beber JPU Vini

Atas perbuatannya, Rachmawati didakwa melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara tersebut kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum lebih lanjut. Tok

Soetijono Menang Telak di Pengadilan, Eksekusi Pengosongan Segera Diajukan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Harapan Siek Liani Puspitasari untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) akhirnya kandas setelah seluruh upaya hukum yang ditempuhnya ditolak oleh pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kuasa hukum Soetijono, Dr. Teguh Suharto Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., dari TSR Law Firm, menjelaskan bahwa perkara pokok sebelumnya telah diputus melalui Putusan Nomor 695/Pdt.G/2021/PN.Sby, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 189/Pdt.G/2022/PT.Sby, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 553/PDT/PK/MARI, dengan hasil yang seluruhnya memenangkan pihak Soetijono.

Meski demikian, menurut Teguh, Siek Liani Puspitasari masih mengajukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan terhadap putusan yang telah inkracht tersebut melalui Perkara Nomor 1338/PDT.BTH/2025/PN.Sby. Perkara itu kemudian berlanjut ke tingkat banding melalui Putusan Nomor 774/PDT/2025/PT.Sby, hingga akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1358 K/PDT/2026 tanggal 11 Mei 2026.

“Seluruh gugatan perlawanan yang diajukan telah ditolak, mulai dari Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Majelis hakim di semua tingkat peradilan menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan,” ujar Teguh.

Teguh menilai putusan tersebut semakin memperkuat kedudukan hukum kliennya. Ia menyatakan pihaknya akan mempelajari langkah hukum lanjutan setelah menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung.

“Kami menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan ini kami terima secara resmi, kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, pihak Soetijono juga berencana mengajukan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan putusan yang telah inkracht.

Teguh berharap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Kapolrestabes Surabaya dapat memberikan perhatian terhadap proses pelaksanaan putusan tersebut agar dapat berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, rangkaian gugatan perlawanan yang diajukan Siek Liani Puspitasari dinyatakan berakhir, sementara putusan yang memenangkan Soetijono tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi sesuai mekanisme yang berlaku. Tok

Terapis Spa Superior Surabaya dan Rekannya Bobol ATM Tonny Soegiono Miliaran Rupiah

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Nur Hasannah Prasetya, seorang terapis di Spa Superior Surabaya, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan pencurian uang milik rekannya sendiri Tonny Soegiono hingga mencapai Rp1,285 miliar.

Dalam sidang yang digelar Senin (25/5/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Tandilolo menyebut terdakwa tidak beraksi sendirian. Ia diduga melakukan perbuatan tersebut bersama Putriana Kusuma Wardani yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasus ini bermula saat terdakwa dan korban bekerja di sebuah spa di kawasan Jalan HR Muhammad, Square Blok D Surabaya. Dalam kesehariannya, korban kerap menitipkan telepon genggam kepada terdakwa ketika pergi ke toilet.
Kesempatan itu diduga dimanfaatkan oleh terdakwa. Tanpa diketahui korban, kartu ATM BCA milik korban yang disimpan di dalam casing ponsel diambil sementara untuk melakukan transaksi transfer.

“Setelah berhasil melakukan transfer, kartu ATM dikembalikan ke tempat semula sehingga korban tidak menaruh curiga,” ujar JPU di persidangan.

Jaksa menjelaskan, aksi tersebut dilakukan berulang kali selama Agustus hingga September 2024. Berdasarkan mutasi rekening korban, terdapat puluhan transaksi transfer dengan nominal mulai Rp5 juta hingga Rp50 juta yang masuk ke rekening atas nama Nur Hasannah Prasetya.

“Total dana yang berhasil dipindahkan mencapai Rp1.285.000.000,” kata Hasan.
Uang hasil dugaan kejahatan itu disebut digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, mulai dari menginap di hotel mewah hingga membeli perhiasan.

Menurut jaksa, terdakwa beberapa kali menginap di Hotel Shangri-La Surabaya dengan berbagai tipe kamar, termasuk deluxe dan executive room. Selain itu, terdakwa juga membeli perhiasan bernilai puluhan juta rupiah di sejumlah toko emas di BG Junction dan Royal Plaza.

Tak hanya itu, sebagian dana juga diduga ditransfer kepada Putriana Kusuma Wardani melalui belasan transaksi dengan total ratusan juta rupiah.

Perkara tersebut akhirnya terungkap pada 25 September 2024 ketika korban mencetak mutasi rekening di BCA KCU Rungkut Industri. Dari hasil pengecekan, korban menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang tidak pernah dilakukannya.

Setelah ditelusuri, uang dalam rekening korban ternyata telah berpindah secara bertahap ke rekening terdakwa selama hampir dua bulan.
Akibat perbuatan tersebut, korban Tonny Soegiono mengalami kerugian sebesar Rp1,285 miliar.

Atas dakwaan itu, Nur Hasannah Prasetya dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf g jo Pasal 126 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

Sementara pihak Spa Superior Surabaya, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut belum memberikan pernyataan resmi. Tok