Ribuan Masyarakat Multi Eknis Pendukung Capres Paslon 2 Prabowo Berkomitmen Menangkan Prabowo

PEMERINTAHAN|oleh

Pontianak Kalbar, Timurpos.co.id – Luar biasa puluhan ribu pendukung Capres Paslon 2 hadir pertemuan Konsulidasi dengan capres nomor 2 bapak Prabowo yang juga masih menjabat sebagi menteri pertahanan Sabtu (20/012024).

Kedatangan prabowo di sambut meriah puluhan ribu para pendukungnya yang notabennya multi Eknis di Qubu Resort Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar,iring iringan rombongan dengan antusias masyarakat multi Eknis meneriakin Prabowo presiden 2024

Dalam pidato nya di hadapan pendukung puluhan ribu masyarakat multi Eknis dan di hadapan tokoh tokoh Kalbar,para ulama dan pemuka masyarakat Prabowo mengatakan berkomitmen melanjutkan semua program pak Jokowi terutama menjadikan IKN sebagi Ibu Kota Nusantara.

Prabowo juga mengatakan akan melakukan gebrakan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur tampa terkecuali ,Capres nomor urut 2 ini juga berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di semua sektor,sebab korupsi adalah musuh kita bersama kata Prabowo.

Prabowo juga akan memajukan semua wilayah khususnya Kalbar sebagi provinsi penopang ibu kota negara IKN,menurut Prabowo Kalbar memiliki potensi yang luar biasa dari hasil bumi,laut,dan sektor pertanian serta perternakan.

Dari pidato yang di sampekan puluhan ribu pendukung Capres Paslon nomor urut 2 ini menyambut degan teriakan Prabowo presiden 2024.

Kedatangan prabowo di Kalbar pada hari ini bagikan pengantar kemajuan Kalbar dan kemajuan seluruh wilayah di Nusantara jelas salah satu pendukung nya dan juga sebagi mantan aktivis 98 yang juga tokoh mualaf yang aktif dalam segala organisasi masyarakat baik di Kalbar hingga kancah nasional Reja kepada awak media.

Menurut Reja,Prabowo adalah pemimpin yang luar biasa dan masyarakat percaya kalau bapak Prabowo mampu memimpin bangsa ini dan membangun bangsa ini pungkas Reja. M12

Perjuangkan Indonesia Bebas Plastik Sekali Pakai Aeshnina Surati 3 Capres 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Aeshnina mengirimkan Surat kepada 3 calon Presiden melalui Kantor Pos Wringinanom di dekat SMPN 12 Gresik di Jalanl Raya Wringinanom. Jumat (19/01/2024).

“hari ini hari baik, hari jumat saya kirimkan surat gen Z untuk calon presiden, surat ini adalah kompilasi dari 862 surat Gen Z Indonesia yang menginginkan agar Masalah lingkungan mendapat prioritas dari Calon Presiden Indonesia” Ungkap Aeshnina Azzahra Aqilani.

Kegiatan pengumpulan surat di mulai Juni 2023 hingga kini dari 862 orang yang mengumpulkan surat sebanyak 56% perempuan dan 61% akan mencoblos, Surat untuk Presiden dikumpulkan dengan cara online maupun offline “Sejak Juni 2023 kami menerima surat melalui akun IG @aeshnina dan @suratuntukpresidenku2024 dengan googleform, sedangkan untuk offline kami lakukan dengan door to door mendatangi sekolah-sekolah” ungkap Aeshnina, lebih lanjut Siswi SMA Muhammadiyah 10 Gresik ini menjelaskan bahwa tujuan menulis surat untuk membuka mata para calon presiden tentang kerusakan lingkungan di Indonesia terutama di Jawa Timur dan menginginkan Calon Presiden memiliki aksi nyata menjaga bumi Indonesia dari kerusakan terutama penanganan sampah plastik sekali pakai yang menjadi problem serius.

Plastik sekali Pakai Buruknya pengelolaan sampah, Pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran sampah mencemari udara, terutama bakaran sampah Plastik yang menimbulkan bau tak Sedap. survei yang Aeshnina pada 862 responden menunjukkan :
1. 69,8% orang melaporkan bahwa pembakaran sampah adalah masalah lingkungan yang paling sering mereka temui. 53,1% 0rang merasa tidak disediakan tempat pengolahan sampah sementara terpilah(TPST) di desanya hingga sampah ditimbun dimana mana.

2. Indonesia Memalukan karena sampahnya hanyut hingga Afrika selatan. 62,3% orang merasa permasalahan lingkungan di sekitar mereka adalah sampah plastik yang dibuang ke sungai. Sebuah studi baru yang dipimpin oleh University of Oxford mengembangkan model resolusi tinggi yang menyimulasikan pergerakan sampah plastik di lautan dunia.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah sumber utama sampah plastik berbasis darat yang ditemukan di pantai-pantai di Seychelles.

Sampah yang Indonesia hasilkan dari Sungai Cisadane mengalir hingga pantai di Seychelles, Afrika. Penelitian Ecoton 2023 menyebutkan 64 sungai Nasional telah tercemar Mikroplastik. Pencemaran sungai mempercepat kepunahan ikan-ikan air tawar di Indonesia.

“sampah plastik pada akhirnya akan mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia” ujar Aeshnina.

Lebih lanjut Koordiantor River Warrior Indonesia ini menyatakan Plastik tidak akan terurai di alam secara alami, namun akan terpecah menjadi serpihan kecil berukuran <5 mm disebut mikroplastik.

Mikroplastik ditemukan telah mencemari seluruh rantai makanan dan lingkungan, Lebih parahnya mikroplastik ditemukan di tubuh manusia termasuk air susu ibu, pembuluh darah, hingga paru-paru. Hal ini sungguh menjadi serius dan harus diprioritaskan demi Kesehatan manusia dan lingkungan untuk generasi masa depan. Bahan kimia EDCs penyusun mikroplastik akan merusak sistem hormon yang dapat mengurangi kesuburan, kanker prostat, kanker payudara, bahkan cacat janin. , Jika hal ini dibiarkan dan tidak segera diatasi pasti akan merusak keseimbangan alam dan mengganggu Kesehatan lingkungan.

Generasi milenial dan Gen Z adalah generasi yang paling mendominasi Pemilu 2024, yaitu sebanyak 56,45% dari total keseluruhan. Harapan saya sebagai anak muda Indonesia, saya ingin memiliki pemimpin:

1. sayang dengan generasi penerus Indonesia sehingga mau memprioritaskan lingkungan, menjadi sahabat Orang Utan menjaga Hutan dan satwa dari kepunahan dan bertindak seperti River Warrior Yang menjaga Sungai-sungai Dari Pencemaran.

2. Tidak serakah mengambil hak lingkungan untuk generasi kami, dan

3. Tidak hanya pandai berbicara tapi punya aksi nyata, Seperti Aquaman yang berani berjuang menjaga lautan dari pencemaran plastik sekali pakai.

“Presiden Indonesia 2024 harus membebaskan Indonesia dari plastik sekali pakai,” tutup Aeshnina.

Bersama Civitas UM Surabaya, Kapolda Jatim Komitmen Wujudkan Pemilu 2024 Damai dan Kondusif

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto,M.Si memberikan kuliah umum di Gedung At Tauhid Tower UM Surabaya.

Dalam kuliah umum tersebut juga mendeklarasikan komitmen Polda Jatim bersama kampus UM Surabaya dalam menjaga Pemilu 2024 agar damai dan berintegritas.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan deklarasi pemilu damai oleh Kapolda Jatim dan Rektor UM Surabaya yang disaksikan oleh ribuan peserta di lantai 13, pada Kamis (18/1/24).

Dengan mengambil tema “Sinergitas Kampus dan Polri Mewujudkan Pemilu Damai 2024 yang damai dan berintegritas”, Irjen Imam Sugianto memaparkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga ia memastikan demokrasi di Jawa Timur harus mencapai berbagai indicator.

Indakator yang dimaksud diantaranya adalah pelaksanaan aman dan lancar, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan, dan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan.

“Partisipasi pemilu adalah tanggung jawab kita semua, mari kita suksekan pemilu tanggal 14 nanti penuh kedamaian dan penuh integritas dan polri memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik selama penyelenggaraan pemilu,”tutur Irjen Imam.

Masih kata Irjen Pol Imam, siapapun pemenangnya nanti setelah pemilu, masyarakat harus tetap rukun, tidak memecah belah karena perbedaan pilihan di pemilu 2024 yang artinya menjadikan pemilu sebagai perjalanan bangsa ke depan.

Kapolda Jatim juga mengatakan netralitas Polri sangat penting dalam demokrasi, karena Polri salah satu pilar yang menjaga kedamaian NKRI.

“Pemilu 2024 harus dimaknai sebagai momentum yang tepat, mengingat hari ini hingga 10 Februari mendatang masuk kampanye akbar, maka kami Polri mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang akan terjadi,”pinta Irjen Imam.

Selain meningkatkan kewaspadaan, Kapolda Jatim mengajak mahasiswa yang hadir sebagai kaum intelektual mengkampanyekan pemilu damai, agar masyarakat pendukung paslon tidak mudah terprovokasi dan berkomiten dalam meredam potensi-potensi yang dapat memecah belah bangsa.

“Sekali lagi mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan penuh integritas, mari kita saling mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama,”pungkas Irjen Imam.

Sementara itu, Rektor UM Surabaya dalam sambutannya mengatakan bahwa kuliah umum dengan Polri ini merupakan salah satu doktrin taawun Muhammadiyah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.

“Tentunya sebagai pimpinan Universitas kami ingin Pemilu berjalan dengan damai,”ujarnya.

Ia menyebut, di tahun politik seperti ini banyak sekali misinformasi dan disinformasi yang dapat memecah belah persaudaraan.

“Kita harus bijak dalam memilih konten, apalagi menyebarkan konten yang belum tentu kebenarannya, sehingga saya mengajak kepada semua agar selektif dalam memilih konten dan saling mengedukasi satu sama lain,”ujarnya.

Suko menegaskan, Pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang damai dan berintegritas, ia mengajak akademisi dan mahasiswa yang hadir untuk memerangi berita hoax yang akan menimbulkan kerusuhan dan keamanan yang menggaggu stabilitas politik nasional.

“Mari kita terus gaungkan demokrasi yang aman, damai, jujur sehingga melahirkan pemimpin berkualitas. Kita bersama-sama ciptakan pesta demokrasi yang semarak penuh perdamaian,”pungkasnya. M12

Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa!

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” tandasnya.

Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.

“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.

“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.

“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/01/2024).

Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan. M12

Rektor UPN, Ngumpet Didatangi Mahasiswa GMNI

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional UPN Veteran Jawa Timur (DPK GMNI UPNVJT) melakukan aksi demonstrasi di Gedung Rektorat UPN Veteran Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).

Dalam aksinya tersebut GMNI menyayangkan UPN yang merupakan kampus dengan jargon bela negara, akan tetapi tidak dapat membela kepentingan Kampusnya. Hal itu berkaitan dua kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam lingkup UPN Veteran Jatim, diantaranya kasus Korupsi Koperasi UPN dan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FEB.

Oleh karena itu, Aksi DPK GMNI UPNVJT mendesak Rektor UPN Veteran Jatim, Prof. Akhmat Fauzi untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikan dua kasus Korupsi besar tersebut.

Namun, sangat disayangkan Rektor UPN tidak berani menemui massa aksi, yang hanya diwakilkan pada Wakil Rekto (Warek) III dan itu dipersilakan oleh Asistennya, yang kemudian sempat ditolak oleh Ketua Komisariat GMNI UPN, Nashrul Haqqi.

Namun, penolakan Nashrul beserta massa aksi tersebut dapat ancaman dari Asisten Warek III, menurutnya bila dari perwakilan massa aksi tidak mau menemui atau beraudensi dengan Warek III tersebut, maka lain kali tidak akan ditemui oleh Rektor.

“Kami hanya ingin bertemu dengan Prof. Fauzi, substansi dari aksi yang kami lakukan sudah bukan lagi mengenai Bidang Kemahasiswaan tapi lebih dari itu” tegas Nashrul Haqqi kepada Asisten Warek IIIdi Gedung Rektorat UPN Veteran Jatim.

Namun, penolakan Nashrul beserta massa aksi tersebut dapat ancaman dari Asisten Warek III, menurutnya bila dari perwakilan massa aksi tidakmau menemui atau beraudensi dengan Warek III tersebut, maka lain kali tidak akan ditemui oleh Rektor.

“Oh baik kalau masnya tidak mau bertemu dengan wakil rektor 3, jika di kemudian hari masnya datang kesini lagi maka rektor tidak akan mau menemui” Jawab Asisten Pribadi Warek III

Setelah berdebatan yang cukup panas, akhirnya DPK GMNI UPNVJT sepakat untuk menemui Warek III dalam rangka audiensi. Sementara itu massa aksi tetap melanjutkan orasi dan nyanyian di depan Gedung Rektoran UPN “Veteran” Jawa Timur.
Aksi GMNI itu terus berlanjut meskipun massa aksi harus merapatkan barisan ketika hujan turun.

Secara bergantian mahasiswa melantangkan orasinya dibarengi dengan iringan bass drum dan sesekali menyanyikan lagu Buruh Tani.

Dalam audensinya, menurut Nashrul apa yang disampaikan oleh Warek III tidak tepat dan tidak memuaskan, terutama terkait dengan saran tersebut yang berharap agar mahasiswanya tidak kepada mahasiswanya mahasiswa tidak perlu mendatangi Kejaksaan terkait proses penyelidikan kasus Korupsi.

“Saya sudah berbicara dengan mas Haqqi di dalam bahwa UPN pasti melakukan pemecatan kalau memang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang. Pak rektor juga akan bertanggung jawab penuh terkait kasus tersebut karena dapat mencemari nama baik kampus. Jadi sekarang kita harus menunggu dan berharap kasus tersebut dapat segera diselesaikan oleh pihak berwenang. Karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, saya harap mahasiswa tidak gegabah dalam mengambil keputusan, kita tunggu saja hasilnya. Saya sarankan mahasiswa tidak perlu mendatangi Kejaksaan, biarkan mereka melakukan proses hukum” Ucap Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si, Wakil Rektor 3 setelah audiensi dengan GMNI.

Sedangkan lebih lanjut, menurut Nashrul mahasiswa butuh kepastian bukan harapan, apalagi tambahnya, pihaknya adalah organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia bukan harapan Mahasiswa Nasional Indonesia jadi pihaknya tidak bisa diam melihat permaslahan korupsi di kampunya.

“terima kasih atas sarannya, tapi terkait gerakan ke Kejaksaan dilakukan atau tidak itu urusan lain pak. Kami, menunggu atau berharap, kami akan selalu bergerak” pungkas Ketua Komisariat GMNI UPN Veteran Jawa Timur.

Sekadar untuk diketahui, Sehubungan dengan berjalannya periode kedua kepemimpinan Prof. Akhmat Fauzi sebagai Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur. Kampus yang kental dengan nilai-nilai Bela Negara ini banyak mengalami problematika yang cukup serius untuk ditindak lanjuti. Pertama kasus Korupsi Kasus Korupsi Koperasi UPN “Veteran” Jawa Timur, kerugian tersebut ditaksir lebih dari Rp. 4.4 Miliar. Dan kasus itu menyeret YAS, SR, dan WI. Sedangkan kasus Korupsi kedua, yaitu Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FEB. Kasus yangt hangat dibicarakan di menfess UPN ini belum lama telah diproses oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Kin/Tok

Suroso Jadi Pesakitan di Pengadilan Terkait Perkara Penimbun dan Penjualan Pupuk Bersubsidi

PEMERINTAHAN|oleh

Terdakwa Suroso saat diadili di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Lagi dan lagi kasus penjualan dan penimbunan pupuk bersubsidi kembali terjadi, Suroso warga Dusun Dawe, Kabupaten Bojonegoro diseret di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bunari dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufan Mandala di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (18/01/2024).

Dalam sidang kali ini JPU Bunari menghadirkan saksi penangkap yakni Yulianto, SH dari anggota Polda Jatim Unit Subdit IV Tipiter.

Yulianto mengatakan, bahwa penangkapan terdakwa bermula adanya informasi tentang adanya penjualan pupuk yang melebihi harga yakni sekitar Rp 260 ribu. Kemudian kita tindak lanjuti dengan membeli pupuk tersebut kepada terdakwa di rumahnya di daerah Dusun Dewe Kabupaten Bojonegoro.

Untuk harganya sekitar Rp 120 ribu per sak untuk pupuk Urea dan untuk pupuk NPK harganya sekitar Rp 115 ribu per sak dan dijual terdakwa dengan harga Rp 260 ribu.

“Petugas menemukan barang bukti pupuk 200 sak pupuk bersubsidi dengan jenis Urea dan 133 sak pupuk NPK Phonska,” kata Yulianto di hadapan Majelis Hakim.

Disingung sudah berapa lama terdakwa menjual pupuk bersubsidi dan terdakwa belinya dari siapa?.

“Izin Yang Mulia, tidak tahu, karana saat dilapangan tidak menayakan, kami hanya melakukan penangkapan saja,” saut saksi penangkap.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan. Lanjut pemeriksaan terdakwa.

Suroso mengatakan, bahwa pada intinya, benar telah menjual pupuk bersubsidi dengan alasan para petani banyak yang pesan.

Disingung oleh Majelis Hakim sudah berapa lama sudah dan belinya kepada siapa?.

“Saya beli pada seorang yang kenalnya diwarung-warung dan baru menjual pupuk sekitar bulan sepuluh (Oktober) 2023. Sudah 3 kali menjual pupuk,” kelit terdakwa.

Sidang dilanjutkan minggu depan untuk agenda pembacaam surat tuntutan dari JPU,” kami minta waktu satu minggu Yang Mulia,” kata JPU Bunari.

Selepas sidang JPU Bunari saat dikonfirmasi terkait status terdakwa, Bunari menjelaskan, bahwa terdakwa statusnya tidak dilakukan penahanan. Kerana acaman hukumanya 6 bulan penjara.

“Terdakwa statusnya tidak dilakukan penahanan,” kata JPU Bunari.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa perkara ini bermula saat terdakwa Suroso, kenal dengan Suryono alias Kirun yang biasa menjual pupuk bersubsidi kepada terdakwa kemudian. Sopirnya Suryono alias Kirun yang bernama Delly memberikan kontak HP terdakwa kepada Hj. Rizal als. Meduro Abuk (DPO) kemudian pada awal bulan Januari 2023 terdakwa di ditelpon oleh Hj. Rizal als. Meduro Abuk (DPO) menawarkan barang berupa pupuk UREA bersubsidi dan pupuk NPK PHONSKA bersubsidi kemudian terdakwa membeli pupuk NPK PHONSKA dan pupuk Urea seharga Rp. 260 ribu persak

Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari H. Rizal als. Meduro Abuk (DPO) sebanyak 134 sak /6,7 Ton @ 50 kg pupuk Urea dan 68 sak /3,4 Ton @ 50kg pupuk NPK Phonska, kemudian menjual pupuk bersubsidi tersebut tidak bibenarkan karena terdakwa Suroso bukan Distributor dan Pengecer selanjutnya petugas kepolisian dari Polda Jatim Unit I Subdit IV Tipiter melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa Suroso ternyata tidak memiliki badan usaha perdagangan pupuk bersubsidi atau bukan merupakan kios resmi/distributor pupuk bersubsidi pemerintah.

Bahwa H. Rizal Alias. Meduro Abuk (DPO) dan Suryono alias. Kirun dalam menjual Pupuk Bersubsidi kepada terdakwa Suroso dimana terdakwa Suroso ukan termasuk Distributor maupun Pengecer resmi yang ditunjuk oleh Pupuk Indonesia sebagai distributor / pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Bahwa barang berupa 200 (dua ratus) sak /10 Ton @ 50Kg pupuk bersubsidi dengan jenis Ureadan 133 sak / 6,65 Ton @ 50 kg dan NPK Phonska 67 sak / 3,35 Ton @ 50 kg dan terdakwa Suroso diamankan oleh petugas kepolisian Polda Jatim untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas perbuatanya JPU mendakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetepan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian. Tok

Tiga Perungurus Primkop UPN Veteran Jatim Resmi Ditetapkan Tersangka

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id- Ketiga pengurus Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jawa Timur (Jatim) diduga melakukan korupsi pemberian kredit dari Bank BPD Jatim tahun 2015. Mereka adalah Yuliatin Ali Syamsiah, Sri Risnojatiningsih, dan Wiwik Indrawati. Akibat perbuatannya kerugian Negara ditaksir lebih dari Rp 4,4 Miliar.

Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya, Jemmy Sandra mengatakan, bahwa ketiga tersangka yaitu YAS, SR dan WI terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 03 Agustus 2015.

“Mereka mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan jenis pembiayaan kepada anggota PKPA) dengan prinsip Mudharabah Wal Murabahah sebesar Rp 5 Miliar,”kata Jemmy, di Kejari Tanjung Perak Surabaya, Rabu,(17/01/2024)

Ia menambahkan, bahwa para tersangka melakukan tindakan melawan hukum, dengan membuat laporan keuangan dan perjanjian kepada anggota koperasi Primkop UPN Veteran Jatim secara fiktif. Sehingga mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara mengalami kerugian sebesar Rp 4,4 Miliar.

“Untuk total pinjaman sebesar Rp 7 Miliar namun sudah dikembalikan dan sisanya sebesar Rp 4,4 miliar,”tambahnya.

Terhadap para tersangka yaitu YAS, SR, dan WI melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk para tersangka kami lakukan penahanan kota Surabaya dan Sidoarjo. Karena salah satu tersangka berdomisili di Sidoarjo. Karena kami lakukan terkait permohonan dari pengacara dan tersangka, karena faktor usia dan kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk di tahanan rutan,”jelasnya.

Lebih lanjut, terkait YAS sebagai ketua koperasinya, SR sebagai sekretaris dan WI sebagai juru bayar. Jadi yang membuat dokumen pengajuan permohonan kredit di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara.

“Jadi untuk koperasi Primkop UPN Veteran Jatim secara fiktif yaitu adanya pengajuan dobel dari anggota koperasi. Sedangkan untuk anggota koperasi ada 88 anggota,”ucapnya.

Sementara itu, dari pengacara tersangka yaitu Ahmad Suhairi mengatakan, bahwa pihaknya melakukan pendamping dari Polrestabes Surabaya menuju ke Kejari Tanjung Perak Surabaya. Karena para kliennya sudah masuk tahap II dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak beserta barang buktinya oleh Polrestabes Surabaya.

Karena mereka disangka Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dimana para kliennya disangkan para penyidik telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan uang negara. Karena kliennya melakukan pinjaman pada Tahun 2015 kepada Bank Jatim Syariah. Dengan tenggang waktu selama lima tahun dan berakhir di Tahun 2020. Namun disayangkan ketika penyidik Polrestabes Surabaya itu telah mengeluarkan sprindik pada Tahun 2019. Nah, saat itu tenor belum berakhir,” jelas Ahmad Suhairi. Tok

Cerobong PT Artha Sentra Nusantara Keluarkan Bau Menyengat

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Masalah limbah merupakan isu yang sering terjadi dihampir setiap daerah, bahkan kota besar seperti Surabaya masalah limbah merupakan isu yang cukup sensitif terlebih limbah tersebut berasal dari pabrik yang berlokasi di wilayah padat penduduk seperti yang terjadi di Desa Karang Ploso RT 03 RW 02, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri kota Surabaya. Warga yang tinggal berdekatan dengan PT Artha Sentra Nusantara (ARSEN) mengeluhkan adanya bau menyengat akibat limbah yang diduga berasal dari cerobong pembuangan udara pabrik PT Artha Sentra Nusantara.

Dampak dari bau menyengat, mengakibatkan aktivitas keseharian warga jadi tergangu, disisi lain berapa warga
mengalami gangguan pernapasan hingga ada yang sampai menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit setempat. Hal ini mengakibatkan keresahan warga.

Sidik, ketua RT 03, RW 02 Desa Karang Ploso Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya menuturkan kondisi seperti ini terjadi kurang lebih satu tahun ini. Bahkan di malam hari saat pabrik berhenti beroperasi bau menyengat masih tetap tercium.

Dua tahun lalu nggak begini, karena saat itu pabrik tidak beroperasi. Tapi sekarang baunya hampir setiap hari, apalagi saat ada kegiatan di pabrik,” kata Sidik, ketika diwawancarai.

Sidik juga mengatakan dampak yang diakibatkan dari bau ini beberapa warga juga mengalami sesak nafas. Selain itu bau juga tetap tercium hingga malam hari, hal ini sangat mengganggu kesehatan warga karena tidak bisa beristirahat dengan tenang.

Diawal Desember 2023 ia telah melaporkan hal tersebut pada pihak kelurahan dengan harapan kelurahan segera bertindak untuk menangani masalah ini. Namun, setelah diadakan rapat antara pihak perusahaan dengan warga, perusahaan berjanji untuk menanggulangi masalah bau tersebut.
Namun bau tetap saja tidak hilang.

Sidik juga mengatakan bahwa masalah ini telah dilaporkan ke pihak pemerintah kota Surabaya “saya juga sudah melaporkan melalui aplikasi WARGAKU dan syukur Alhamdulillah beberapa waktu lalu dinas DLH turun melakukan sidak dan hasilnya saya diundang rapat sama camat Lakarsantri ” jelas Sidik.

Dari rapat yang diadakan oleh camat Lakarsantri antara perusahaan, DLH, kecamatan dan warga, hasil rapat menyatakan bahwa perusahaan siap bertanggung jawab dengan adanya limbah udara yang mencemari lingkungan, dan memperbaiki sistem limbah perusahaannya.

Masih tetap bau mas, tapi sudah ndak seperti dulu dan sampe sekarang pabrik belum ada komunikasi sama warga saya yang terdampak. Kemarin sudah ngomong sama bu lurah tentang tanggung jawab pabrik, tapi pihak kelurahan bilang itu masalah pabrik dengan warga kelurahan ndak ikut campur ” lanjut Sidik.

Salah seorang warga menambahkan, bahwa masalah limbah udara ini sudah disampaikan pada wakil Walikota Surabaya Armuji secara langsung dirumah aspirasi, juga mengirimkan surat langsung pada Walikota Surabaya Eri Cahyadi tembusan pada ketua DPRD Kota Surabaya, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bagian Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Kapolrestabes Kota Surabaya, camat Lakarsantri, Lurah Bangkingan juga pada PT Artha Sentral Nusantara

“Selama satu Minggu ini kami sudah kirimkan mas surat-surat itu semoga ada tanggapan dari pemerintah” ungkap Anwar sambil menunjukkan tanda terima surat-surat tersebut.

Semoga melalui sampean ini (red), surat itu ditanggapi sama bapak walikota, dan warga kami memperoleh keadilan serta ketenangan seperti dulu.” pangkas Sidik di akhir wawancara.

Dalam hal surat yang dikirimkan ke berbagai instansi pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan Bangkingan telah mengundang perwakilan warga mengatakan bahwa mereka telah maksimal memediasi antara pihak warga dengan perusahaan. Pada saat itu disinggung soal tanggung jawab perusahaan dalam bentuk Bina warga seperti yang tertuang dalam resume rapat, pihak kelurahan terkesan lepas tangan.

“Masalah itu bukan ranah kita, tapi menjadi urusan antara warga dengan pihak perusahaan” ujar staf kelurahan.

Hingga berita ini ditulis pihak perusahaan belum ada tindakan dan tidak dapat dihubungi dan nampak dari luar kegiatan di dalam pabrik masih berjalan seperti biasa. Aws/Tok

Polresta Malang Kota Siapkan Personel Gabungan Pengamanan Pemilu 2024 di Setiap TPS

PEMERINTAHAN|oleh

Kota Malang, Timurpos.co.id – Polresta Malang Kota menerjunkan lebih kurang 5.598 petugas gabungan untuk melakukan pengamanan Pemilu 2024 yang terlibat pada Operasi Mantap Brata 2023 -2024.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan langkah – langkah sesuai ketentuan untuk kondusifitas Kota Malang terlebih pada masa tahapan Pemilu 2024 hingga selesainya.

“Untuk pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 di Kota Malang, sudah kita siapkan 5.598 personel gabungan yang akan kita sebar ke seluruh Tempat Pemungutan Suara ( TPS) yang ada di Kota Malang,” ujar Kombes Bhudi usai memimpin apel gelar Pasukan PAM TPS, di Kota Malang, Senin (15/1/2024).

Kombes Pol. Buher, (sapaan akrab Kapolresta Malang Kota) juga menekankan, Polri dan TNI harus memahami, dalam tugas pengamanan hanya di area ring II, di luar TPS.

“Pelaksanaan pengamanan untuk anggota TNI dan Polri berada di Ring II, sementara di dalam TPS tugas dan kewenangan KPPS, Pengawas Pemilu dan dua personil Linmas,” tegas Kombes Pol Buher.

Menurutnya, di Kota Malang ada 2452 TPS. Petugas yang diterjunkan berjumlah 5598 Personil Pam TPS tersebut diantaranya 580 dari Polresta Malang Kota, 114 dari unsur TNI dan 4904 anggota Linmas.

Sebelumnya, Polresta Malang Kota juga sudah melaksanakan beberapa tahapan pengamanan, mulai dari pelatihan sispamkota, cipta kondisi cooling system.

Tahapan pengamanan kata Kombes Buher bertujuan untuk menjaga Sitkamtibmas di Kota Malang, agar selalu kondusif menjelang penyelenggaraan Operasi Mantap Brata 2023/2024.

Pihaknya juga menegaskan, TNI Polri dan Pemkot Malang menyatakan netral dan siap untuk mengamankan Pemilu 2024, namun untuk menjaga Kamtibmas perlu adanya peran serta dari Parpol.

Kombes Buher juga mengajak semua yang sudah ikut mendeklarasikan Pemilu Damai agar tetap konsisten dan siap mensukseskan Pemilu yang aman, damai, dan tertib.

“Apa yang sudah kita deklarasikan menjadi pedoman dan memudahkan kita melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Kota Malang,”pungkas Kombes Pol. Buher.

Sebagai informasi, bentuk komitmen deklarasi Pemilu Damai, Forkopimda Kota Malang dan perwakilan seluruh Parpol dan instansi yang terlibat melakukan penandatanganan deklarasi Pemilu Damai di papan yang sudah disiapkan.

Sementara, dalam gelar Pengecekan Personil Pam TPS dan pelaksanaan Deklarasi Damai Pemilu 2024, dihadiri Forkopimda Kota Malang hingga Tim Pemenangan Capres dan Cawapres dan yang terlibat pesta demokrasi lainnya. M12

Polda Jatim Bersama DPW LDII Gelar Deklarasi Pemilu Damai

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Upaya mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 dengan aman dan damai terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur.

Kali ini bersama Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) setempat, Polda Jawa Timur bersinergi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang damai dengan menggelar deklarasi serentak di seluruh Kabupaten/Kota.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Drs.Imam Sugianto,M.Si pada acara Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi DPW LDII Jatim dan DPD LDII Kabupaten/Kota, menyampaikan apresiasi kepada DPD LDII yang telah berkomitmen menjaga kondusifitas di Jawa Timur.

Ia mengatakan, deklarasi tersebut menjadi salah satu kekuatan dan diharapakan diikuti oleh organisasi kemasyarakatan yang lain di Jawa Timur dan provinsi yang lain.

“Kami berterima kasih kepada LDII di kabupaten/kota dan juga Kapolres jajaran untuk bersinergitas membangun dan mengajak elemen bersama mengawal pesta demokrasi sampai tahapan puncak di 14 Februari,” tutur Irjen Imam,Sabtu (13/1).

Sementara itu Ketua DPW LDII Jatim, KH Mochammad Amrodji Konawi mengatakan Deklarasi Pemilu Damai ini merupakan bentuk peran aktif warga LDII turut serta menjaga pelaksanaan pesta demokrasi berjalan aman dan tertib.

“Kita turut menjaga keamanan di seluruh tahapan pemilu. Baik itu menjelang pelaksanaan pemungutan suara, sampai saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemungutan suara,” katanya.

Amrodji mengatakan, pengurus dan warga LDII tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk di dalamnya sekitar 1.200-an pengurus cabang ditambah pengurus anak cabang.

“Sehingga, untuk membumikan deklarasi ini kita lakukan lewat garis koordinasi yang kita punya, termasuk takmir-takmir masjid yang termasuk dalam binaan LDII,” tuturnya.

Amrodji menegaskan, sikap politik LDII netral aktif dan juga melarang untuk golongan putih (golput).

“Kita harus menggunakan hak suara. Begitu pula dalam memilih calon legislatif. Caleg kita banyak dan berada di berbagai partai politik,” pungkasnya. M12