PT TUL Ajukan Eksekusi Hotel Garden Palace

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – PT Tunas Unggul Lestari (TUL) mengajukan permohonan eksekusi terhadap Hotel Garden Palace di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Perusahaan tersebut merasa berhak atas hotel di Jalan Yos Sudarso itu setelah mendapatkannya dari lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.

Pengacara PT TUL, Lardi mengatakan, bahwa kliennya telah membeli hotel itu melalui lelang senilai Rp 226 miliar pada Oktober tahun lalu.

“Yang melelang Bank Victoria dan kami sebagai pemenang lelang,” kata Lardi saat dikonfirmasi di PN Surabaya, Rabu (27/03/2024).

BACA JUGA
PN Gresik Eksekusi Rumah Berjalan Kondusif Dalam Pantauan Kapolres Gresik

Namun, meski telah membeli secara lelang, PT TUL masih belum dapat menguasai hotel tersebut. Karena itu, perusahaan itu mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dia memohon agar juru sita mengosongkan hotel tersebut.

“Berdasarkan Pasal 200 ayat 11 HIR dan beberapa surat edaran Mahkamah Agung sudah jelas diatur bahwa pengadilan harus mengosongkan objek dari hasil lelang,” ujar Lardi. TOK

AMI Kembali Gelar Aksi Bagikan Paket Sembako 500 Paket

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Aliansi Madura Indonesia (AMI) terus gencar dalam meraup berkah dalam bulan suci Ramadan 1445 H, hal tersebut dibuktikan kembali dengan aksi turun jalan untuk membagikan paketan sembako sebanyak 500 paket kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan berbagi tersebut berada tepat di depan gedung Grahadi Surabaya, tak ayal tentunya membuat masyarakat sekitar yang kebetulan melintas di jalan tersebut lantas berhenti untuk sekedar mengambil bingkisan dari AMI.

Bahkan dalam kegiatan tersebut, nampak sejumlah petugas kepolisian turut membantu jalannya aksi pembagian sembako, agar nampak tertib biar tidak menggangu lalu lintas.

Dalam penyampaiannya Baihaki Akbar, selaku ketua umum AMI menjelaskan bahwasanya kegiatan seperti ini merupakan agenda wajib dari AMI untuk saling berbagi dalam bulan suci Ramadan.

“Syukur Alhamdulillah, kegiatan AMI terbilang sukses dan lancar, usai membagikan takjil selama 4 hari berturut-turut, kini pembagian sembako sebanyak 500 paket, dan insyaallah minggu depan kami akan melaksanakan buka puasa bersama,” ujarnya. Selasa (26/03/2024) sembari memberikan bingkisan sembako kepada masyarakat.

Nampak terpantau dalam situasi depan Grahadi masyarakat yang mengambil bingkisan sembako nampak tertib, karena syarat untuk pengambilan harus memiliki kupon, dan tangan dicelupkan ke dalam tinta, hal tersebut bertujuan agar satu orang mendapatkan satu dan tidak ada pengambilan secara doble. M12

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Masyarakat Segera Laporkan SPT Tahunan 2023

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2023 (SPT Tahunan 2023) Pribadi melalui aplikasi daring e-filing. Bamsoet mengajak masyarakat yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera melaporkan, baik secara langsung ke kantor pajak ataupun secara daring melalui aplikasi e-filing. Terlebih, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pribadi akan berakhir beberapa hari lagi di tanggal 31 Maret 2024.

“Tidak ada kata susah untuk melaporkan SPT Tahunan saat ini. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sarana untuk mengisi laporan SPT pajak tahunan secara online melalui aplikasi e-filing. Sehingga, SPT Tahunan bisa dilaporkan dari mana saja dan kapan saja. Layanan pengisian laporan SPT pajak tahunan secara online ini semakin diminati oleh wajib pajak sejak pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet usai melaporkan SPT Tahunan 2023 Pribadi secara online di kediaman Jakarta, Selasa (26/3/24).

Hadir antara lain Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti, ⁠Kasubdit Kerjasama Kemitraan Ditjen Pajak Natalius, ⁠Kepala Kantor Pajak Duren Sawit Amty Nurhayati serta Kabid P2Humas Kantor Pajak Duren Sawit Sugeng Satoto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, SPT Tahunan telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang diharuskan menyampaikan laporan SPT pajak tahunan dikategorikan menjadi dua, yakni orang pribadi dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta pertahun dan di atas Rp 60 juta per tahun.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan, waktu pelaporan SPT Tahunan dimulai dari 1 Januari dan berakhir setiap 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Setiap orang yang memiliki penghasilan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan laporan SPT pajak tahunan. Jika tidak lapor SPT pajak tahunan, wajib pajak dapat dikenai denda,” kata Bamsoet.

BAJA JUGA
Pelapor Kecewa Dengan Kinerja Polda Jatim

Penerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Keteladanan dan Peran Serta dalam Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Pajak pada Hari Pajak 14 Juli 2020 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, berdasarkan data Ditjen Pajak hingga 24 Maret 2024, jumlah SPT Tahunan yang sudah masuk ke DJP Kemenkeu adalah sebanyak 10,16 juta SPT Tahunan, atau meningkat 8,24% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari SPT Pribadi sebanyak 9,86 juta dan SPT Badan sebanyak 297.634.

“Melalui kesadaran membayar dan melaporkan pajak, kita bukan hanya telah berkontribusi bagi pembangunan nasional. Melainkan juga memastikan masa depan bangsa tetap berdiri kokoh. Karena dengan adanya partisipasi aktif dari warga, setiap rupiah yang kita keluarkan dalam membayar pajak bisa tersalurkan secara tepat guna dalam pembangunan,” pungkas Bamsoet. M12

Mantan Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertania Lumjang Diadali di PN Tipikor

PEMERINTAHAN|oleh

Suasana sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Donny Ananto Nilantoko purnawirawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lumajang. Di Kota Pisang itulah, ia bertahun-tahun menjabat sebagai Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian.

Perbuatan Donny mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar Rp782 juta. Perbuatan itu dilakukan secara berjamaah  melibatkan dua orang sipil. Di antaranya M Surkoni pemilik CV Qaisara Mitra Perkasa, yang beralamat yang beralamat di Jalan Nginden, Surabaya. Satunya lagi, ialah direktur CV tersebut yaitu Wakini.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang pertama kasus tersebut, Senin (25/03/2024).

Sidang berlangsung secara daring. Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Nizar dijelaskan tiga terdakwa pada tahun 2020 silam melakukan perbuatan korupsi terhadap pengadaan pisang mas kirana untuk 42 kelompok petani.

Modus korupsi yang digunakan tiga terdakwa yaitu menyunat anggaran dana hibah dari pemerintah pusat. Dinas Pertanian Lumajang saat itu digerojok anggaran senilai Rp1,4 miliar. Namun, diturunkan ke masyarakat hanya separuhnya.

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” terang dalam dakwaan Jaksa

Tiga orang itu dituding bersekongkol melakukan perbuatan tindak pidana korupsi diperkuat dengan sejumlah bukti-bukti. Di antaranya satu bendel dokumen asli kontrak program peningkatan produksi nilai hortikultura nomor 602.1/4387/427.45/2020, yang terbit pada 05 Mei 2020 senilai Rp.1.423.221.800. Terdapat penjelasan dana miliaran itu untuk kebutuhan belanja barang lalu diserahkan kepada masyarakat. Ditambah lagi, ada tiga lembar bukti penyerahan bibit kepada tiga kelompok tani di Kecamatan Gucialit.

*Terdakwa Sebut Bukan Hanya Dia yang Korupsi*

Di hari pertama Donny Ananto Nilantoko menghadapi sidang tuduhan korupsi pengadaan bibit pisang kirana langsung ‘bernyanyi’. Yang dimaksud bernyanyi terdakwa menyebut kalau bukan hanya dirinya saja yang melakukan korupsi. Oleh sebab itu, selesai jaksa penuntut umum membacakan amar dakwaan menyatakan akan mengajukan eksepsi alias pembelaan.

Namun hari itu, ia tak langsung menyebut siapa saja orang lain yang terlibat. Lagi pula agenda sidang terdakwa hanya mendengarkan pembacaan amar dakwaan. Terdakwa dipersilahkan membela diri pada agenda sidang berikutnya.

“Sidang selanjutnya saya akan mengajukan eksepsi, namun terlebih dahulu akan melihat berkas dakwaan untuk mengecek apakah sudah sesuai fakta atau tidak,” ucapnya.

Didik Prasetyo sebagai penasihat hukum Doni memberikan penjelasan mengenai kasus itu. Mulanya, Dinas Pertanian Lumajang mengadakan perluasan pengadaan pisang mas kirana dengan anggaran 1,4 miliar. Pemenang tender yaitu terdakwa Wakini selaku Direktur CV Qaisara Mitra Perkasa.

Namun, dalam pelaksanaannya CV tersebut dijalankan oleh terdakwa M Zurkoni. “Bisa dibilang terdakwa Zirkoni pinjam bendera, dan pada saat penyaluran barang diketahui spesifikasi tidak sesuai dan penyaluran juga tidak sesuai kontrak,” sebutnya. Tok

Bagunanan Gedung RS Unair Dipersoalkan Netizen, Paska Gempa 

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dampak gempa 6.0 skala richer di periran timur Tuban hingga terasa di Kota Surabaya. Salah satunya Gedung Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair) menjadi salah satu bangunan yang terkena dampak gempa. Di media sosial berseliweran postingan memperlihatkan ada tembok bangunan yang retak. Ada beberapa sepeda motor hancur terkena puing-puing bangunan yang ambrol. Minggu, (24/03/2024).

Saat kejadian itu terjadi seluruh pasien sempat dievakusi keluar dari gedung. Beruntung tak ada korban jiwa. Masyarakat tentu tidak ingin musibah seperti itu terulang.

Namun, setelah gempa terjadi, ternyata banyak netizen yang kemudian menyoroti kualitas gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang beralamat di Jalan Dharmahusada Permai, Kecamatan Mulyorejo. Banyak yang mengaku heran sekelas rumah sakit bisa tidak tahan gempa. Terlebih rumah sakit tersebut tergolong bangunan baru.

“Gedung belakang kantorku. Padahal gedung depan kantorku ada gedung yang lebih tua buatan Jepang, tapi anti gempa. Ini yang baru malah rompal,” tulis @antok_risti mengomentari kondisi Rumah Sakit Unair.

Ada akun bernama @lurahjancukers memberikan tanggapan bahwa itu adalah tanda kontraktor yang membangun rumah sakit Unair bermasalah. Netizen andise1230 menimpali. “Gua juga berfikir seperti itu. Bangunan rumah sakit harusnya lebih tahan gempa ketimbang bangunan lainnya. Kalau sampai ada beton berjatuhan kayaknya perlu dipertanyakan,” tulis andise1230.

Dari dua komentar tersebut, akun @evydic ikut menanggapi. Dia menjelaskan belum tentu salah kontraktor. Menurutnya, kontraktor bekerja sesuai budget. “Nah budget anggaran yang perlu diaudit,” tulisnya.

Namun, ada juga yang menganggap itu adalah murni dampak sebuah musibah. Seperti yang ditulis @hi.shafara. “Sing tekon kualitas bangunan atau bla-bla, itu Jan gak duwe utek (tidak punya otak). Musibah, gak ono sing ngerti (gak ada yang tahu) rek nek (kalau) Gusti Allah sudah Kun Fayakan yang gak akan terjadi pasti terjadiii,” ucapnya.

Akun @darwienp membalas komentar @hi.shafara. “Utekmu sing ora kanggu,” timpalnya. Ia lalu menjelaskan bahwa negara sudah membuat regulasi standar bangunan pelayanan publik harus tahan guncangan sampai skala richter tertentu. Kalau kekuatan gempa 6.0 skala richter dan pusat gempa di ratusan kilo dari bangunan, berarti perencanaan dan pembangunan tidak sesuai aturan. Tok

KPK Nilai Masalah Perizinan Masih Jadi Titik Rawan Korupsi

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Masalah perizinan masih dianggap sebagai titik rawan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terungkap dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Advokasi Daerah (KAD) Jatim bersama dengan KPK.

“Kami sejak Senin sampai Jumat menggelar FGD yang memang untuk mengantisipasi adanya tidak pidana korupsi yang kerap disalah gunakan seperti perizinan,” beber Kepala Satuan Tugas di Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Kedeputian Pencegahan dan monitoring KPK Roro Wide Sulistyowati, Kamis (21/3/2024).

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah perizinan yang tadinya dikeluarkan oleh daerah kemudian ditarik ke pusat. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan dan kesulitan akses, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi korupsi.

“Ketidaktahuan dari para pelaku usaha kemudian menimbulkan potensi korupsi karena ketidaktahunan itu kan menjadi sulit untuk mengakses perizinan satu terus kemudian kedua aturan-aturan yang selalu berubah dan persyaratan-persyaratan yang berat dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Roro juga menyoroti pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor konstruksi dan kesehatan, juga rentan terhadap praktik korupsi. “Acara ini menjadi wadah dialog Jadi kalau ada kendala karena berdasarkan data dari KPK ini kan selalu setiap kali ada pengungkapan korupsi selalu ada pihak swasta yang terlibat Nah di sini kan berarti kita harus juga swasta menegakkan integritas diri,” bebernya.

Ketua KAD Jatim, Riswanda menilai KAD Jatum telah berupaya untuk membangun integritas dalam dunia usaha juga melibatkan komunitas lokal. Dalam hal ini, KAD Jatim berfungsi sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha dan regulator di tingkat daerah.

“Peran KPK hanya ada di Jakarta, Kami yang ada di daerah mewadahi untuk menjadi jembatan antara pengusaha dengan pemerintah,” jelasnya.

Melalui kolaborasi antara KPK, Komunitas Lokasi Daerah, dan para pelaku usaha, diharapkan dapat diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berintegritas, tidak hanya di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Indonesia. “Sehingga perekonomian dan bisnis di Jawa Timur akan semakin baik dan berintegritas,” jelasnya.

Wakil Ketua KAD Jatim Bidang Pariwisata Suryo Widodo menilai langkah yang silakukan KAD Jatim dan KPK ini bentuk sinergi yang bagus untuk kelangsungan iklim bisnis di Jawa Timur. “Dengan begitu pengusaha bisa dengan tenang untuk melakukan bisnis di Jawa Timur,” ucapnya.

Suryo menilai KAD Jatim siap untuk membantu keluhan yang diberikan penguusaha terkait perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. “Kami siap menjadi pendamping dan jembatan antara pengusaha dan pemberi izin agar tidak terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi,” ucapnya. Tok

Presiden Jokowi Pantau Stabilitas Harga di Pasar Sungai Ringin Sekadau

PEMERINTAHAN|oleh

Sekadau, Timurpos.co.id – Dalam rangka bulan Ramadan dan persiapan Lebaran, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Sungai Ringin, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Kamis (21/03/2024), untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Presiden mencatat bahwa meskipun terdapat kenaikan pada beberapa bahan pokok, namun situasi harga di pasar masih dalam kondisi stabil.

“Ini masuk ke bulan Ramadan, akan masuk ke Lebaran jadi harga-harga memang ada 1, 2, 3 yang naik tapi saya lihat enggak banyak,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga mengatakan bahwa harga beras di Pasar Sungai Ringin berada pada tingkat yang wajar, dengan beras medium berada di harga Rp13.000 dan beras SPHP Rp10.800. Sementara itu, harga bawang merah dan putih juga terpantau stabil.

“Saya kira juga sama seperti yang ada di Jawa,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut terkait harga telur, Presiden mengatakan bahwa harga telur di Kabupaten Sekadau lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan faktor ongkos transportasi.

“Yang naiknya dibanding Jawa agak tinggi telur, itu saja,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengamati harga daging ayam yang berkisar antara Rp45.000 hingga Rp48.000. Menurut Presiden, harga tersebut masih dianggap wajar mengingat lokasi geografis Sekadau yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi.

“Tadi saya lihat harga daging ayam 45 (ribu) sampai 48 (ribu) juga masih kurang lebih masih dengan Jawa masih di atas dikit, tapi masih wajar karena kan butuh ongkos transportasi,” ucap Presiden.

Salah satu pedagang beras di Pasar Sungai Ringin, Afung, menyampaikan bahwa harga beras saat ini cukup terjangkau untuk masyarakat. Afung juga menjelaskan bahwa harga beras Bulog di pasaran dijual dengan harga Rp58.000 per 5 kilogram.

“Jadi masyarakat sangat terbantu dengan harga-harga (beras) yang di sana mahal sekali karena mungkin gagal panen katanya dulu ya. Tapi sekarang Puji Tuhan sudah panen semuanya dan mulai juga turun (harga) berasnya,” kata Afung.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kondisi panen di daerah yang telah membaik sehingga berkontribusi pada penurunan harga beras. Afung, turut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Presiden dan berharap bantuan modal yang diberikan dapat meningkatkan usahanya.

“Bagus katanya kalau di kampung sudah panen. Terima kasih kunjungannya dan (bantuannya) untuk menambah modal,” ucap Afung.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, serta Bupati Sekadau Aron. M12

Presiden RI Jokowi Apresiasi Kinerja KPU dalam Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasinya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas proses rekapitulasi dan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Presiden kepada awak media usai meninjau RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis (21/03/2024).

“Kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses-proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu,” ujar Presiden.

Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Nasional Pemilihan Umum 2024.

“Pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024, KPU telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Nasional Pemilihan Umum 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. M12

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Jalan

PEMERINTAHAN|oleh

Mempawah, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo meresmikan 24 ruas jalan di Provinsi Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kabupaten Mempawah, pada Rabu, 20 Maret 2024. Jalan- jalan tersebut merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat saya nyatakan telah diselesaikan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Menurut Presiden, proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp648 miliar untuk membangun jalan sepanjang 165 kilometer. Presiden pun berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang di wilayah sekitar.

“Kita harapkan jalan-jalan yang rusak semuanya sudah bisa kita perbaiki sehingga mobilitas orang dan barang yang melalui jalan-jalan ini, mobilitas untuk logistik yang melalui jalan ini bisa semuanya serba cepat,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dalam menurunkan biaya logistik. Tidak hanya itu, infrastruktur jalan juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing barang-barang lokal.
“Dan menjadikan barang-barang yang ada menjadi lebih murah dan kompetitif,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan ini adalah Ketua Komisi V DPR RI Lassarus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, dan Bupati Mempawah Erlina Nosran. M12

Pemborong Proyek Kabel Wonokusumo Abaikan Intruksi dari Bhabinkamtibmas

PEMERINTAHAN|oleh

Komplotan Mafia Kabel

Surabaya, Timurpos.co.id – Gerombolan Pemburu Kabel Primer Milik PT Telekomonikasi (Telkom) Indonesia, kembali melakukan kegiatan penarikan kabel di Jalan Wonokusumo, Kecamatan Wonokusumo Surabaya, yang disinyalir dilakukan secara ilegal. Hal ini terungkap dari pernyataan Kapolsek Semampir Surabaya AKP Eko Adi Wibowo.

AKP Eko Adi Wibowo mengatakan, bahwa kami mendapatkan informasi ada kegiatan tersebut, kemudian kita turunkan anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas) dan didapatkan informasi, kalau ada kegiatan tersebut adalah pergantian kabel dari pihak Telkom.

“Anggota Bhabinkatipmas Wonokusumo sudah mengecek, dari pengakuan pihak pemborong, kalau proyek itu adalah pergantian kabel dari Telkom. Namun sampai hari ini pihak pemborong belum kordinasi dengan Polsek, meskipun petugas sudah menyarankan,” kata AKP Eko kepada Timurpos.co.id. Rabu (20/03/2024) malam.

BACA JUGA
Pecatan TNI Terlibat Pencurian Kabel Telkom Digulung Polisi

Berdasarkan analisa dan pulbaket Timurpos.co.id nampak terlihat beberapa orang melakukan kegiatan pengalian kabel Primer di sepanjang Jalan Wonokusmo Surabaya, Rabu, 20 Maret 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB sekira Pukul 01.19 WIB.

Proyek tersebut diduga kuat banyak kejagalan salah satunya terlihat para pekerja tidak dilengakapi dengan artibut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lengkap. Disinyalir ini adalah komplotan pencurian Kabel Primer yang dibungkus dengan proyek galian Telkom.

Modus yang digunakan para pelaku yakni, pertama-tama mereka membongkar paksa aspal atau tanah di jalan. Kemudian seseorang masuk guna memastikan kabel incarannya ada, lalu kabel dililitkan dengan rantai atau tali kemudian ditarik mengunakan truk.

“Saat itu terlihat jelas ada truk dengan dipandu oleh beberapa orang menarik kabel dengan paksa untuk dikeluarkan dari lubang galian, kemudian kabel diangkat dan dimasukan ke dalam truk,” kata saksi mata yang namanya engan dionlinekan.

Untuk diketahui Proyek Penarikan Kabel ini, dari catatan Timurpos.co.id selain di Wilayah Kecamatan Semampir, ada juga yang dilakukan di Kecamantan, Kenjeran, Simokerto, Genteng, Rungkut. Adi