PEMERINTAHAN

Riau, Timurpos.co.id – Pemerintah telah menetapkan target 10 juta sertifikasi halal pada 2024. Namun tercatat, capaian tersebut masih berada di kisaran 3 juta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga mengakui, terdapat kendala keterbatasan anggaran 2024 untuk mengejar sasaran.

Saat ditanyai awak media seputar ketercapaian target sertifikasi halal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Namun, Wapres akan terus mendorong penuntasan target ini.

“Menurut informasi, sudah 4 juta, ya artinya memang belum mencapai target. Nah, itu yang akan kita coba bagaimana [menuntaskan target],” tutur Wapres dalam keterangan pers usai membuka Kepri Ramadan Fair (KURMA) 2024 dan Seminar Produk Halal Go Global, di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (15/03/2024).

Menurut Wapres, pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal ini, antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya.

“Karena itu, kalau ada kendala-teknis teknis, nanti kita akan cari kita akan terus [atasi] supaya layanan sertifikasi ini terus cepat dilakukan,” ujarnya.

Wapres pun mengungkapkan optimismenya bahwa target 10 juta sertifikasi halal dapat diwujudkan.

“Optimisme tercapai,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. M12

Riau, Timurpos.co.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu pionir dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal karena memiliki Kawasan Bintan Inti Halal Hub yang mampu mengekspor berbagai produk halal. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga terus memfasilitasi pendampingan dan kurasi produk halal UMKM. Lebih dari itu, dukungan sektor keuangan syariah kepada UMKM juga terus meningkat, seperti melalui peran BPD Riau Kepri Syariah maupun proses transformasi koperasi konvensional menjadi berbasis syariah.

Peta jalan transformasi pengembangan ekonomi syariah Kepri tersebut, menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menjadi salah satu proyek percontohan transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip syariah yang dapat ditiru daerah lain. Bahkan ia menyebut industri halal dapat menjadi penentu peningkatan perekonomian Kepri yang signifikan.

“Dengan berfokus pada industrialisasi produk halal, berorientasi ekspor, dan pengembangan pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal, saya meyakini, ekonomi halal dapat berperan sebagai game changer dan akselerator dalam transformasi ekonomi di Kepulauan Riau,” tegas Wapres saat meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (15/03/2024).

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa industri halal saat ini menjadi salah satu unsur penting dari rencana strategis pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Tidak hanya bagi negara mayoritas muslim, tetapi juga negara minoritas muslim pun meyakini potensi besar industri halal.

“Sebut saja misalnya Korea Selatan, salah satu negara yang memiliki strategi pengembangan pangan halal dan promosi ekspor sejak 2015, dan kini mampu terus meningkatkan ekspor produk halalnya,” ujar Wapres mencontohkan.

Di Indonesia sendiri, sambung Wapres, pengembangan industri halal juga dilandasi kesadaran akan potensi besar tersebut, serta diarahkan untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia.

“Pemerintah menjadikan industri halal bagian penting dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus menyelaraskan pengembangan industri halal dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, formulasi strategi pengembangan industri halal nasional telah tertuang dalam Masterplan Industri Halal Indonesia 2023–2029, yang meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan keuangan dan infrastruktur, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi, serta penguatan kesadaran dan gaya hidup halal.

Wapres pun menekankan bahwa satu kunci pengembangan industri halal adalah terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Rantai nilai halal ini mencakup keseluruhan proses produksi, disertifikasi, dan distribusi produk, dengan menerapkan prinsip inklusif dan keberlanjutan secara konsisten, sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis.

“Saat ini, penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu dari program utama peningkatan produktivitas dan daya saing industri halal nasional. Beragam sektor unggulan rantai nilai halal terus dikembangkan, antara lain dengan terus memperkuat jaminan produk halal dan dukungan ekosistem ekspor produk halal,” terangnya.

Menurut Wapres, ekosistem rantai nilai halal yang kuat tidak saja akan meningkatkan ekspor produk halal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global.

“Ini adalah kerja besar yang perlu dukungan multipihak, pemerintah pusat dan daerah, serta para pelaku usaha industri halal di tanah air,” tegas Wapres.

“Kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair atau KURMA 2024, yang dirangkai dengan seminar internasional, adalah upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal, sekaligus sarana peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat akan produk halal dan rantai nilai halal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono melaporkan bahwa KURMA 2024 merupakan bagian dari National Halal Fair yang diorkestrasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan sepuluh hari mendatang.

“Rangkaian acara KURMA 2024 akan dimulai dengan seminar internasional pada siang ini bertajuk ‘Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges’. Seminar ini akan dihadiri narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Majelis Ugama Islam Singapura, penyelenggara MIHAS Malaysia, serta pelaku usaha halal dari Kepulauan Riau, yaitu Ayam Penyet Ria,” paparnya.

Seminar ini, sambung Suryono, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan memotivasi pelaku usaha halal di Kepri untuk menuju pasar global dengan memanfaatkan keunggulan geografis yang dekat dengan negara tetangga.

“KURMA 2024 juga meliputi pameran produk UMKM unggulan serta layanan UMKM yang terdiri dari perizinan usaha, sertifikasi halal dan BPOM, registrasi sistem informasi industri nasional, klinik kemasan, dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Disamping itu, terdapat ZISWAF Corner untuk memfasilitasi masyarakat dalam berkonsultasi mengenai perhitungan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf,” urainya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa wilayah Kepri didominasi oleh lautan. Daratannya berupa kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau, dan 22 pulau berada pada wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara Tetangga seperti Malaysia, Singapura, Kamboja dan juga Vietnam.

“Berdasarkan kondisi ini, Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam mendongkrak percepatan laju pertumbuhan ekonomi skala regional dan nasional sebagai Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ansar menerangkan bahwa Kepri sebagai daerah kepulauan yang berbasis maritim ini, memiliki berbagai potensi, termasuk dalam sektor halal. Salah satunya, potensi halal tourism seperti wisata Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dan telah meraih juara I Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023 kategori Desa Wisata rintisan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Anugerah potensi Negeri Segantang Lada tersebut merupakan sumber daya bagi Pemerintah dan KDEKS Provinsi Kepri dalam menindaklanjuti arahan Bapak Wapres yaitu kontribusi nyata Kepri sebagai salah satu pionir terhadap kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dalam perwujudan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia,” ungkapnya.

Adapun langkah tersebut, sambung Ansar, diimplementasikan salah satunya melalui pendekatan koordinasi dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepri untuk mendukung berbagai fokus upaya menumbuhkan ekonomi dan keuangan syariah, seperti pengembangan UMKM syariah.

“Di antaranya pemberian subsidi margin 0% melalui BRK Syariah sebagai penguatan modal bagi pelaku UMKM di Kepri sejak November 2021 sampai dengan Februari 2024, dengan penyaluran 21,78 miliar rupiah kepada 1.133 UMKM penerima manfaat, dan diproyeksikan tahun ini akan menyasar sekitar 2000 UMKM dengan total penyaluran sekitar 60 miliar rupiah,” paparnya.

Usai meresmikan pembukaan KURMA 2024, Wapres selanjutnya meninjau berbagai booth produk halal unggulan Kepri, khususnya dari UMKM. Beberapa produk halal yang dipamerkan di antaranya makanan dan minuman, fesyen, serta hasil kerajinan seperti tas, ikat kepala, tikar pandan, dan lain-lain.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Gubernur Kepri Marlina Agustina, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, serta segenap pengurus KDEKS Kepri.

Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Arif Rahmansyah Marbun, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. M12

Jakarta, Timurpos.co.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Pascasarjana (S3) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi juga bisa menjadi instrumen dalam rangka menjaga kepastian hukum.

“Mengingat peraturan perundang-undangan tidak serta merta mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum. Yurisprudensi bisa melengkapinya. Karena selain hukum yang tertuang dalam bentuk undang-undang, juga terdapat hukum yang bersumber dari hukum hakim (judge made law) yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (jurisprudentierecht),” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum, di Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (16/03/2024).

Para mahasiswanya terdiri dari beragam profesi. Antara lain dokter di RSPAD, personil TNI dan Polri, notaris, advokat, hingga dosen dari berbagai universitas.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui yurisprudensi, para pencari keadilan bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Karena putusan hakim terhadap suatu kasus, bisa dijadikan pijakan bagi hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama. Sehingga antara satu hakim dengan hakim lainnya, dalam memutuskan perkara yang sama, tidak terdapat perbedaan putusan yang signifikan apalagi sampai berseberangan.

“Yurisprudensi dapat mencegah adanya disparitas putusan. Karena putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan terbuka. Sehingga tercipta rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran yurisprudensi meskipun merupakan sendi dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan dalam pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Karenanya para hakim yang mengembangkan hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum-hukum yurisprudensi yang berkualitas.

“Dengan demikian dalam sistem peradilan di Indonesia bisa terwujud kesatuan hukum. Sehingga hukum di Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten dan teratur,” pungkas Bamsoet. M12