Polda Jatim Berhasil Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Satgas anti mafia tanah Polda Jawa Timur yang berkolaborasi bersama Satgas anti mafia tanah pusat dari Kementrian ATR/BPN kembali berhasil mengungkap praktek mafia tanah di Jawa Timur.

Dengan demikian hingga Maret 2024 ini Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jawa Timur telah berhasil mengungkap sebanyak tujuh kasus tindak pidana pertanahan (mafia tanah).

Dari hasil ungkap itu Polda Jatim menetapkan Lima orang tersangka dengan total aset sebesar 15.652 meter persegi.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si mengatakan, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak ragu mengusut tuntas kasus mafia tanah yang ada di Indonesia.

Penindakan tegas terhadap para mafia tanah yang diperintahkan oleh Kapolri tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mana fokus pada memberantas praktek mafia tanah di Indonesia.

“Di Jawa Timur telah terbentuk satgas anti mafia tanah dimana dalam pelaksanaan tugasnya Polda Jatim berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Irjen Pol Imam Sugianto, Sabtu (16/3/2024).

Satgas anti mafia tanah Polda Jatim ini kata Irjen Pol Imam Sugianto, telah berkomitmen bersama dalam menindak tegas tindak pidana mafia tanah.

Lebih jauh disampaikan, Satgas anti mafia tanah Polda Jatim pada tahun 2023 yang lalu telah berhasil mengungkap 14 target operasi khusus kasus pertanahan.

“Dari target itu kami berhasil menganankan 15 tersangka dan menyelamatkan aset tanah sebesar 11.928.042 meter persegi,” kata Irjen Imam saat konferensi pers yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Polda Jatim, Sabtu (16/3).

Kemudian di tahun 2024 lanjut Irjen Pol Imam, dalam operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana yang diselenggarakan Kementrian ATR/BPN telah menentukan 7 target operasi,.

Masih kata Kapolda Jatim, kali ini satgas anti mafia tanah Polda Jatim telah berhasil mengungkap 2 kasus yang sudah dinyatakan P21 di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pamekasan.

Senada dengan Kapolda Jatim, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, melalui Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Pusat Brigjen Polisi Arif Rachman mengatakan, pengungkapan dilakukan di dua Kabupaten wilayah Jatim.

“Pertama di Banyuwangi, yang terjadi pada 18 Januari 2023, mengamankan dua tersangka yaitu P (54) warga Kelurahan Sobo, Banyuwangi dan PDR (34) warga Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi,” ujarnya.

Atas kejadian ini terbit 29 SHM sehingga kerugian korban sebesar 17 Miliar dan luas tanah 14.250 meter persegi.

“Sedangkan potensi kerugian negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp 500 juta,” terang Brigjen Pol Arif Rachman.

Sementara di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melibatkan tiga orang tersangka masing masing, B (57) warga Desa Panempan, Pamekasan, yang berperan menjadi makelar menjual tanah dan mendapatkan keuntungan Rp 45 juta.

Dua tersangka lain, MS (53) berperan sebagai penghubung antara Suliha (almarhumah) dengan tersangka B dalam melakukan penjualan tanah dan mendapatkan keuntungan Rp 600 juta.

“Dan satu lagi S (51) berperan membantu tersangka MS dalam melakukan penjualan tanah dengan keuntungan Rp 15 juta,” bebernya.

Kontruksi kasusnya hampir sama dengan yang terjadi di Banyuwangi.

Di Pamekasan, satu bidang tanah luas 1.418 meter persegi telah terbit SHM Nomor 476 atas nama Devitli tahun 1999.

“Dari peristiwa ini kerugian korban Devitli dan ahli waris dengan luas tanah 1.402 meter persegi,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut target operasi mafia tanah tahun 2024 di seluruh Indonesia dipastikan meningkat.

“Tahun lalu (2023) kami target operasi 60 kasus, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 82 kasus,” ujar AHY di Polda Jatim.

Adapun kerugian dari target operasi yang ditentukan itu mencapai Rp1,7 Triliun dengan luas bidang tanah sekitar 4.500 hektare di Indonesia. M12

Presiden Jokowi Tetapkan Aturan THR dan Gaji ke 13

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan terkait tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

“Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” bunyi Pasal 2 beleid tersebut, dikutip Kamis (14/3/2024).

Aparatur negara yang dimaksud diantaranya PNS dan calon PNS (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aturan THR dan Gaji Ke-13

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk PNS dan ASN Pusat

Anggaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN kepada PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas KPK, serta pimpinan dan pegawai non-ASN lembaga penyiaran publik, terdiri atas:
a. gaji pokok
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
e. tunjangan kinerja.

Besaran THR dan gaji ke-13 diberikan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk PNS dan ASN Daerah

Selain itu, THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
a. gaji pokok
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Lebih lanjut, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi yang diterima dałam 1 bulan.

Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dałam 1 bulan.

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk CPNS

THR dan gaji ke-13 bagi CPNS yang bersumber dari APBN terdiri atas:
a. 80% dari gaji pokok PNS
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan umum
e. tunjangan kinerja

Sementara bagi pensiunan dan penerima pensiun, THR dan gaji ke-13 terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Pembayaran THR akan dilakukan paling cepat 10 hari sebelum tanggal Hari Raya Idulfitri dan gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juni 2024. M12

Pemerintah Resmi Berikan THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Pemerintah telah resmi mengeluarkan kebijakan yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 melalui PP No. 14/2024. Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

“Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ungkap Menteri Anas saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/03/2024).

Selain itu juga untuk memberikan penghargaan
Menteri Anas menyampaikan bahwa pemberian THR dan gaji 13 pada tahun ini terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak pandemi Covid-19. Terdapat peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100 persen dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100 persen dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik. Selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” lanjut Anas.

Penerima THR dan gaji 13 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Anas antara lain terdiri dari PNS dan CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga. Daftar lengkap penerima THR dan gaji 13 dapat dilihat lebih jelas dalam PP No. 14/2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Lebih lanjut, Menteri Anas mengemukakan bahwa komponen THR dan gaji ke-13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah. Adapun komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, dan peringkat/kelas jabatan masing-masing penerima.

Sedangkan komponen bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, dalam komponennya juga terdapat tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru dengan besaran 100 persen yang diterima dalam satu bulan.

PP terkait pemberian THR dan gaji 13 ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2024 lalu. Pembahasan terkait hal ini telah disusun bersama oleh Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya.

Pemberian THR ini dilakukan juga untuk menunjang peringatan Hari Raya Idulfitri 1445H. Sedangkan, gaji 13 diberikan sebagai bantuan pemerintah kepada aparatur negara untuk mendukung biaya pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai Rp 48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai Rp 50,8 triliun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100 persen untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12 persen.

“Pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji 13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan mulai Juni 2024. Jika THR dan gaji 13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, dalam dibayarkan setelahnya,” lanjut Menkeu.

Adapun dasar perhitungan bagi THR adalah komponen penghasilan Maret 2024 dan untuk gaji 13 menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Ketentuan bagi THR dan gaji 13 tersebut adalah tidak kena potongan dan iuran, namun untuk PPh ditanggung pemerintah. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024. Menteri Tito mengatakan pemberian THR dan gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Menteri Tito pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut dari kebijakan THR dan gaji 13 di tingkat daerah. “Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 dalam APBD 2024, maka pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD sehingga tetap dapat dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2024,” pungkas Mendagri. M12

Ketua MPR RI Bamsoet Pentingnya Yurisprudensi Isi Kekosongan Hukum

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Pascasarjana (S3) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi juga bisa menjadi instrumen dalam rangka menjaga kepastian hukum.

“Mengingat peraturan perundang-undangan tidak serta merta mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum. Yurisprudensi bisa melengkapinya. Karena selain hukum yang tertuang dalam bentuk undang-undang, juga terdapat hukum yang bersumber dari hukum hakim (judge made law) yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (jurisprudentierecht),” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Pembaharuan Hukum, di Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (16/03/2024).

Para mahasiswanya terdiri dari beragam profesi. Antara lain dokter di RSPAD, personil TNI dan Polri, notaris, advokat, hingga dosen dari berbagai universitas.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui yurisprudensi, para pencari keadilan bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Karena putusan hakim terhadap suatu kasus, bisa dijadikan pijakan bagi hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama. Sehingga antara satu hakim dengan hakim lainnya, dalam memutuskan perkara yang sama, tidak terdapat perbedaan putusan yang signifikan apalagi sampai berseberangan.

“Yurisprudensi dapat mencegah adanya disparitas putusan. Karena putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan terbuka. Sehingga tercipta rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran yurisprudensi meskipun merupakan sendi dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan dalam pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Karenanya para hakim yang mengembangkan hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum-hukum yurisprudensi yang berkualitas.

“Dengan demikian dalam sistem peradilan di Indonesia bisa terwujud kesatuan hukum. Sehingga hukum di Indonesia menghasilkan putusan yang konsisten dan teratur,” pungkas Bamsoet. M12

Jokowi Tinjau RSUD Hingga Serahkan Bantuan Pangan di Padang Lawas

PEMERINTAHAN|oleh

Jokowi Tinjau RSUD Hingga Serahkan Bantuan Pangan di Padang Lawas

Medan, Timurpos.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat (15/03/2024), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.15 WIB, melalui Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.

Di Kabupaten Padang Lawas, Presiden akan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan. Presiden juga dijadwalkan meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Presiden dijadwalkan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Padang Lawas adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin. M12

Presiden Jokowi: Baznas Harap Dana Zakat Terkumpul Disalurkan Tepat Sasaran 

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap agar zakat yang terkumpul dapat disalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Saya berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memberikan kebahagiaan kepada mustahik, dan ketenteraman kepada muzakki,” ujar Presiden.

Presiden menyebut bahwa berzakat merupakan kewajiban setiap umat Islam. Melalui berzakat, umat Islam mewujudkan rasa syukur dan terima kasih atas segala berkah yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

“Dengan berzakat, kita memperkuat fondasi keimanan, menolong kaum duafa, menyucikan jiwa dari sifat kikir, meningkatkan ketenangan batin,” ucap Presiden.

Presiden juga mengajak seluruh umat Islam untuk bersyukur atas karunia Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Presiden berpesan kepada seluruh umat Islam di Tanah Air untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, termasuk berinfak, bersedekah, dan berzakat.

“Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mendapatkan penghargaan “Lifetime Achievement Baznas Award”. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua Baznas Noor Achmad.

Turut hadir dan menyerahkan zakat dalam acara tersebut adalah pimpinan lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga sejumlah direktur utama BUMN. M12

Presiden Jokowi Targetkan Pembangunan IKN Jadi Model Transformasi Bekerja dan Percepat Lahan Investasi

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo memimpin rapat dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 13 Maret 2024, untuk membahas tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rapat ditegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seusai rapat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan agar pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Beliau menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi bukan hanya memindahkan ibu kota tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang istilahnya menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya,” ujar Basuki.

Menyikapi percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi. “Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tegas Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan adanya dua arahan khusus dari Presiden terkait percepatan investasi, yakni penyediaan meja pengaduan khusus untuk investor dan penunjukan petugas (PIC) untuk intens berkomunikasi dengan investor.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

“Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustusan insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” ungkap Basuki.

Bambang Susantono menambahkan, sampai saat ini telah dilakukan lima tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking dengan nilai investasi mendekati Rp50 triliun. Hal tersebut menandakan komitmen serius pemerintah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik di IKN.

“Nantinya akan terbentuk suatu ekosistem yang menyeluruh–istilahnya begitu–di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya,” ungkap Bambang.

Kepala Otorita IKN juga menyebut bahwa akan ada kerja sama dengan Stanford University dan beberapa universitas lain untuk membangun pusat riset. Hal tersebut merupakan langkah awal sebelum pengembangan universitas secara penuh di IKN.

“Intinya adalah memang kita ingin membangun pusat riset dulu karena untuk membangun universitas itu kan butuh banyak hal ya. Jadi kita mulai dengan riset dan untuk riset ini kita bekerja sama dengan alumni Stanford,” tandasnya. M12

Forkopimda Probolinggo Bersihkan Material Pasca Banjir di Dringu

PEMERINTAHAN|oleh

Probolinggo, Timurpos.co.id – Pembersihan lumpur sisa banjir yang melanda tiga desa di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo terus dilakukan.

Bahkan Forkopimda Kabupaten Probolinggo ikut terjun langsung membersihkan genangan air dan lumpur sisa banjir di sejumlah titik saat melakukan peninjauan dilokasi tersebut.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan, bahwa sejak kemarin Forkopimda Probolinggo telah fokus pada pembersihan, baik membantu warga membersihkan rumahnya maupun akses jalan.

“Sejak kemarin petugas gabungan, termasuk dari Karang Taruna, Tagana, BPBD, Pramuka ikut membantu warga membersihkan sisa material lumpur,” kata Kapolres Probolinggo, Selasa (12/03/2024).

Lebih lanjut Kapolres Probolinggo menambahkan bahwa Pemkab Probolinggo akan segera melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti dampak banjir tersebut, sehingga setidaknya hal yang paling mendesak bisa diatasi terlebih dahulu.

“Kami berupaya mengambil langkah agar kondisi di tiga Desa ini segera lekas membaik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan rasa aman dan nyaman,” tutur Kapolres.

Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat untuk menindaklanjuti penanganan dampak bencana itu.

“Jadi apa yang bisa dilakukan daerah, kita akan tangani terlebih dahulu sambil menunggu hasil koordinasi dengan Provinsi dan juga Pusat,” pungkas Pj Bupati Probolinggo. M12

Ketua MUI: Ajak Para Kyai,Ulama dan Ustadz Jaga Persatuan Bangsa

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Menyambut Bulan suci Ramadhan 1445 H / 2024 Ketua MUI K.H. Anwar Iskandar mengajak seluruh umat Islam untuk mengisi Ramadhan ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan.

Selain itu, K.H. Anwar Iskandar juga berharap kepada para juru dakwah untuk menggunakan panggung Ramadhan dengan benar-benar untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menuju masyarakat yang bersatu, damai dan diridhai oleh Allah SWT.

Ketua MUI K.H. Anwar Iskandar juga meminta kepada para Kyai dan Ustadz untuk membuat masyarakat Jawa Timur khususnya, menjadi masyarakat yang bersatu, menjalin Ukhuwah Islamiyah, mendinginkan suasana, mengedepankan kepentingan persatuan Indonesia diatas segala-galanya.

Hal itu disampaikan K.H. Anwar Iskandar saat memberikan tausiyah kebangsaan dalam merajut ukhuwah menyambut Ramadhan 1445 Hijriah di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Sabtu malam (9/3).

“Kepada Mubalig, kepada para Da’i, kepada para juru dakwah, kami berharap untuk melakukan dakwah dengan mengajak, merangkul, mengayomi,” tutur K.H. Anwar Iskandar.

K.H. Anwar Iskandar juga mengatakan, negara-negara lain telah memberikan pujian kepada Indonesia, karena telah sukses menggelar pemilu dengan baik.

“Oleh karena itu, yang sudah baik ini marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya,”tambah K.H. Anwar Iskandar.

Terkait hasil Pemilu, Ketua MUI ini juga mengatakan jika ada ketidak puasan, atau ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak sesuai, sudah disediakan oleh pemerintah, lembaga yang digunakan itu semua, yaitu Mahkamah Konstitusi dan jika ada masalah administrasi bisa ke Bawaslu, kalau masalah pidana bisa ke Gakumdu.

“Gunakan itu dengan sebaik-baiknya, lembaga-lembaga yang sudah di sediakan untuk memproses persengketaan apa bila ada, jadi kepentingan persatuan Indonesia sekali lagi mari kita utamakan,” pungkasnya. M12

Wapres: Pemerintah Tetap 1 Ramadan pada Hari Selasa 12 Maret 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada hari selasa, 12 Maret 2024. Hasil penetapan keputusan Sidang Isbat(Penetapan) awal Ramadan 1445 H. Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Puasa di bulan Ramadan 1445 H/ 2024 M, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin mengajak rakyat untuk tetap bersatu pasca-pemilu. Ia menilai bulan suci Ramadan sebagai momen yang tepat untuk semakin mempererat silatuhrahmi.

“Bangsa Indonesia baru saja melewati gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024. Alhamdulillah, Pemilu 2004 terlaksana dengan aman dan damai,” jelas Wapres Ma’ruf Amin, baru-baru ini.

Wapres mengungkap bahwa pemilu pasti melahirkan perbedaan pilihan dan pandangan. Tetapi, masyarakat tidak boleh membiarkan pemilu menjadi alasan retaknya tali persaudaraan antara sesama Muslim dan sesama bangsa.

“Ramadan selalu menjadi momen yang pas untuk mempererat silaturahim kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antar umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan antarsesama), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama umat manusia),” tuturnya.

Wapres juga menyampaikan, ukhuwah menjadi penting. Sebab, ukhuwah merupakan modal utama dalam merajut persatuan yang akan membawa kemajuan bagi bangsa.

“Kuatnya tali persaudaraan menjadi modal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju, menghadapi aneka tantangan dan persoalan di antara beragam ketidakpastian,” ujar Ma’ruf Amin. M12