Polri, Dewan Pers, dan Pimpinan Media Deklarasi Pemilu Damai 2024

PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurpos.co.id – Puluhan pemimpin redaksi media massa, Divisi Humas Polri, dan Dewan Pers menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi Kawal Pemilu Damai 2024 ini menjadi komitmen bersama sebagai bentuk sinergitas menghadapi pesta demokrasi.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menjelaskan, deklarasi tersebut merupakan pernyataan bersama untuk sepakat pemilu harus damai, punya semua pihak, dan memiliki tanggung jawab moril. Diharapkan dengan demikian, pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat.

“Pesan morilnya, perlu kita semua menjaga keberagamaan bangsa ini, peradaban yang telah dipupuk, kebhinekaan yang sudah lama terbangun. Mari kita jaga bersama semua,” jelas Kadiv Humas, Sabtu (28/10/23).

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menambahkan bahwa peran media sangat penting dalam menentukan kesuksesan pesat demokrasi tersebut. Berbagai upaya pencegahan kerawanan menjelang Pemilu 2024 pun harus dilakukan bersama-sama.

“Karena media dan pers bukan menjadi contoh, tapi menjadi penentu tata kelola pemerintahan kita, menjunjung tinggi demokrasi itu adalah tanggung jawab pers,” ujar Ketua Dewan Pers, Sabtu (28/10/23).

Lebih lanjut Ketua Dewan Pers mengingatkan, pers menjadi penentu sistem demokrasi Indonesia. Sebab, sangat berpengaruh menjadikan masyarakat sebagai partisipasi aktif, memberikan informasi akurat, memberikan hiburan tata kelola pemilu, menjadi kontrol, mengelola daya pikir masyarakat, dan menjaga keberagaman yang ada di Indonesia.

“Atas nama Dewan Pers dengan seluruh konstituen para jurnalis dan pimpinan redaksi, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Pak Kadiv Humas atas inisiasi deklarasi ini,” ungkap Ketua Dewan Pers.

Pembacaan deklarasi pun dipimpin oleh Ketua Dewan Pers dan diikuti oleh para pemimpin redaksi media massa.

“Kami pimpinan redaksi media siap menjaga Pemilu Tahun 2024 yang damai, aman, sejuk dan bermartabat demi sebesar-besarnya kemaslahatan publik,” ujar Ketua Dewan Pers yang diikuti para pemimpin redaksi.

Dalam deklarasi itu juga para pemimpin redaksi media menyatakan siap mentaati semua peraturan dan ketertiban yang terkait penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia. Poin selanjutnya, siap memberikan informasi yang akurat, netral dan obyektif kepada masyarakat Indonesia.

“Kami pimpinan redaksi media berkomitmen untuk menghindari publikasi berita yang bersifat bohong, tendensius, menyesatkan atau bersifat sensasional,” ujar para pemimpin redaksi.

Alhamdulillah, bantuan tahap pertama UlurTangan telah diterima warga Gaza, Palestina

PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurpos.co.id – Gaza-UlurTangan, Alhamdulillah, bantuan tahap pertama dari donasi para donatur telah disalurkan untuk warga Gaza, Palestina pada Rabu (25/10/2023).

Bantuan tersebut langsung disalurkan oleh relawan Nusantara Palestina Center (NPC) kepada anak-anak yang menjadi korban serangan militer Israel ke Palestina.

Saat ini masih membutuhkan bantuan darurat yaitu berupa bantuan langsung tunai, obat-obatan, makanan siap saji, air bersih, solar untuk rumah sakit dan lain sebagainya.

Mari UlurTangan sisihkan sebagian harta kita untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara kita umat muslim Palestina yang saat ini berada di Palestina.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan untuk saudara-saudara kita di Pelaestina. Aamiin

Kepada Donatur, semoga apa yang telah diberikan dapat memberikan manfaat, dan menjadi wasilah diberikan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya serta menjadi pemberat amal kebaikan di Yaumil hisab kelak, Aamiin.Tutup (RIS/THA)

 

 

Oknum Polisi dan Pengacara Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Terkait Peredaran Gelap Narkoba

PILIHAN REDAKSI|oleh

Foto saat Pemeriksaan Terdakwa yakni Dila Monika, Luqman Khoirur Rosidi (Polisi), Wawan dan Sumadri Ika (Pengacara dan Pengusaha) di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Oknum pengacara Sumardi Ika dan oknum anggota Polda Jatim Luqman Khoirur Rosidi masing-masing dituntut Pidana 7 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sabetania R. Paembonan menyatakan keduanya terbukti bersalah mengedarkan Narkoba. Sumardi dan Luqman juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Selasa (24/10/2023).

“Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat membeli, menjadi perantara dan menjual narkotika yang beratnya melebihi lima gram,” kata JPU Sabetania saat membacakan tuntutan dalam sidang di PN Surabaya.

Kasus itu bermula ketika Sumardi meminta Dela Monika membelikan narkoba berupa 10,66 gram sabu-sabu, 53 butir pil ekstasi dan 3,37 gram ganja setelah mentransfer Rp 50 juta. Dela kemudian menitipkan narkoba itu kepada Luqman. Setelah itu, Luqman meminta temannya, Wawan Setiawan untuk mengantarkan narkoba itu ke rumah Sumardi di Perumahan Royal Residence.

Sumardi dan Luqman dalam persidangan secara terpisah mengakui perbuatannya. Keduanya meminta majelis hakim untuk meringankan hukumannya. “Saya mohon keringanan, Yang Mulia,” kata Luqman kepada majelis hakim dalam sidang secara video call.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU Sabetania R Pabonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebutkan bahwa, perkara ini bermula saat adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh petugas kepolisian bahwa saksi Sumardi Ika Alias Koko bisa mencarikan atau menjual narkotika jenis sabu selanjutnya petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yakni saksi Sigit Tri Cahyo dan Krisna Wilis Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 08.30 Wib. bertempat di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Royal Residence Cluster Serenade Blok VII Nomor XII Kecamatan Wiyung Kota Surabaya petugas berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan atas diri saksi Sumardi dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 11 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 10,66 gram atau berat kotor ± 12,82 gram beserta bungkusnya dan 8 butir tablet warna hijau dan 1 butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto ±3,364 gram, 9 butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat netto ± 2,504 gram, 14 butir tablet warna coklat logo “Ferrari” dengan berat netto ± 5,511 gram, 3 butir tablet warna ungu logo “botol” dengan berat netto ± 1,411 gram, 9 butir tablet warna merah muda logo “monyet” dan 1 butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto ± 3,662 gram, 8 butir tablet warna orange logo “H5” dengan berat netto ± 1,503 gram, 1 klip berisi ganja berat kotor ± 3,37 gram atau berat netto ± 2,688 gram, 2 buah timbangan, 1 buah krop dari sendok warna merah muda, 1buah kotak warna hijau dan 1 unit handphone merk Oppo warna silver dengan sim card.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan interogasi, saksi Sumardi mendapatkan sabu dan extacy tersebut dari saksi Dela Monika Desi yang telah tertangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. dan juga dari terdakwa II Luqman Khoirur Rosidi melalui terdakwa Wawan Setiawan berupa 1kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat kotor 1,23 gram atau berat netto + 1,103 gram, 9 butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat kotor 2,67 gram atau berat netto ± 2,504 (dua koma lima ratus empat) gram dan 1 strip berisi 8 butir tablet warna orange logo “H5” dengan berat netto ± 1,503 gram.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. saksi Dela Monika menghubungi handphone terdakwa Luqman bahwa akan mengirim barang jenis sabu dan extacy pesanan dari saksi Sumardi kepada terdakwa Luqman dirumahnya di Perumahan Citra Harmoni Blok Routerdam No. 9 Sidodadi Kec. Taman Kab. Sidoarjo menerima kiriman paket dari saksi Dela melalui gojek berisi 1 kantong plastik yang di dalamnya ada 2 poket sabu seberat 1,23 gram dan 2,23 gram dan 14 butir pil ektasi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tok

Satgas Yonif 330 Bagikan Kaos “KOTEKA”, Warga Intan Jaya Full Senyum

PILIHAN REDAKSI|oleh

Tinurpos.co.id-Intan Jaya – Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Bumi Sugapa hingga saat ini, slogan

“KOTEKA – Kostrad Tebarkan Kedamaian” yang diusung oleh Satgas Yonif 330/Tri Dharma selama melaksanakan misi mulia penugasan di wilayah Kab. Intan Jaya, Prov. Papua Tengah terus menggelora.

Setiap harinya selalu saja ada hal positif yang dilakukan oleh para Ksatria Tri Dharma untuk aktif terlibat di semua lini kegiatan dan aktivitas yang bermuara untuk kepentingan masyarakat di Intan Jaya. Sebagaimana terlihat di Pos Bilogai, Kab. Intan Jaya, Prov. Papua Tengah. Para Prajurit 330 membagikan Kaos berwarna Merah Putih dengan corak tulisan “KOTEKA, Sa Papua – Sa Indonesia” kepada warga yang sekedar melintas atau berkenan singgah di pos Bilogai, pada Senin (09/10/23).

Danpos Bilogai, Lettu Inf Zaenal mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk terus mempererat ikatan silaturahmi antara Prajurit 330 dengan warga Intan Jaya.

“Semoga dengan kegiatan yang dilakukan anggota Pos 330 semakin meningkatkan kepercayaan warga terhadap TNI khususnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Satgas 330,” tuturnya.

Ditempat terpisah, Dansatgas Yonif 330, Mayor Inf Dedy Pungky menyampaikan bahwa kaos yang dibagikan kepada warga sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

“Kaos ini kami bagikan kepada masyarakat, agar mereka selalu ingat kepada kami dimanapun mereka berada. Ingat KOTEKA, Ingat TRI DHARMA,” ujarnya.

Bapak Lak Buligau, salah seorang warga yang menerima kaos turut mengucapkan terima kasih. “Kaos ini bukan hanya sekedar dipakai di badan, tetapi kami akan selalu ingat dihati, atas semua kebaikan yang dilakukan bapak Sonobi Sejuria dan tentara 330,” ucapnya.

Kunjungan Perdana Pangdam XVIII/Kasuari di Wilayah Kodim 1810/Tambrauw

PILIHAN REDAKSI|oleh

Sausapor PBD – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamasyah Harahap, S.E., M.Tr. (Han) CGCAE., didampingi Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Christian Pieter Sipahelut, beserta rombongan di Makodim 1810/Tambrauw yang bertempat Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (09/10/2023).

Dalam kunjungan kerjanya Pangdam beserta rombongan langsung disambut Dandim 1810/Tambrauw Letkol Inf Sugiharto dan Prajurit 1810/Tambrauw serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIX Dim 1810. Kegiatan diawali dengan Melaksanakan Foto bersama dengan Forkopimda Kabupaten Tambrauw dan Anggota Kodim 1810/Tambrauw.

Adapun sambutan dari PJ. Bupati Kabupaten Tambrauw yaitu “Sinergiritas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah masih terjaga dengan baik di wilayah kabupaten Tambrauw Kami dari Pemda kabupaten Tambrauw akan mengusahakan Perumahan untuk Personil TNI-POLRI,”Ujar Pj Bupati Kabupaten Tambrauw.

“Akses kabupaten Tambrauw Masih susah di lalui, ada 5 Distrik yang harus menggunakan transportasi udara Helly Copter, 3 Distrik masih menggunakan jalur laut dan sisanya dengan menggunakan jalur Darat akan tetapi masih susah juga dilalui terkait dengan jalan yang masih Rusak,” Pungkasnya.

“Untuk kabupaten Tambrauw ada beberapa jalan yang rata tetapi identik dengan pegunungan, Saat ini kita memasuki Tahun Politik saya harapkan agar TNI-POLRI dan ASN menjaga Netralitas nya.”. Ucapnya.

Adapun Sambutan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap, S.E., M.Tr. (Han) CGCAE., Yaitu untuk mengembangkan kabupaten Tambrauw, intinya harus teratasi transportasi, telekomunikasi dan Air bersih, kalau tidak menyelesaikannya kita tidak akan bisa melewati semua ini. Tambrauw negeri yg indah mari kita menjaga dan melestarikannya, Ujar Pangdam XVIII/Kasuari.

“Kita tidak bisa duduk manis dikarenakan Masih banyak masyarakat kita yang susah, masih banyak kekurangan tidak sesuai ekspektasinya, ini adalah tantangan buat kita, mari kita sama-sama memberikan bantuan dana dan dukungan agar kesejahteraan masyarakat kita terpenuhi”, Ucapnya.

“Mari kita lawan agar anak-anak kita tidak kelaparan dan kekurangan Gizi seperti pemberian Stunting kemiskinan, mereka adalah aset kita semua, dan agar anak-anak kita tidak buta Aksara kita harus mengajarkan untuk pergi ke sekolah dan terus bisa berkembang sebagai generasi penerus bangsa, Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kedepannya lebih maju, Ungkapnya

“Tantangan kita bagaimana cara nya agar masyarakat tidak meninggalkan daerah ini, dengan memberikan kenyamanan dan peluang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Daerah kita harus mempunyai pertahanan agar tidak ada yang mengajak, menghasut dan mengganggu daerah kita, Tanamkan NKRI harga mati, mari kita sama-sama bekerja dan memberikan Pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kelompok – kelompok yang tidak jelas”, Pungkasnya.

“Memasuki Tahun Pemilu 2024 Netralitas TNI seperti, Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik dan Calon legislatif, Tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana atau berupa Alat TNI untuk kegiatan politik dan dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih, apabila ada Prajurit yang ini menjadi caleg harus mengundurkan diri dulu dari satuannya agar tidak terpengaruh pada instansi tersebut”. Tegasnya.

(Tim/Red)

Rehabilitasi Narkoba di Surabaya, Berbayar Puluhan Juta Meskipun Negara Telah Menjamin !!!

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Petugas BNN Kota Surabaya Melakukan Pemeriksaan terhadap pengunjung Twin Tower Hotel Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Program Rehabilitasi terhadap para pencandu Narkotika bertujuan sangat mulia, dengan dibentuknya Instansi Penerima Wajib Lapor merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instanti terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Namun sayangnya masih ada saja yang bermain-bermain dengan hal tersebut untuk tujuhanan meraup keutungan pribadi maupun golongan. Selasa (26/09/2023).

IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu Narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu Narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum.

Dari informasi yang dihimpun oleh Media ini ada biaya yang harus ditangung oleh para pencandu, seperti biaya rehabilitasi rawat inap di beberapa Rumah Rehabilitasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang berberda nilianya.

dr. Singgih Widi Pratomo Kasi Humas BNN Kota Surabaya menjelaskan terkait untuk biaya rehabilitasi yang ditanggung oleh pemerintah hanyalah untuk masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan kelas 3 dari jalur PBI ( Jamkesmas ), sisa yang lainnya berbayar mas. Nah untuk yang bayar tersebut, besaran biayanya tergantung dari LRKM dan LRIP, bisa dikonfirmasi ke masing-masing lembaga baik itu yang LRIP seperti RSJ Menur, maupun LRKM seperti Orbit, Plato, Rumah Kita, LRPPN dan Asheva.

“Untuk masalah rehabilitasi, kami telah menyampaikan hal tersebut beberapa kali ke Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Semoga segera ada solusi. Kami mengajak semuanya untuk tetap semangat untuk sama-sama melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba,” kata dr. Singgih.

Sebelumnya pihak Bandan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya telah resmi menetapakan 10 orang dilakukan rehabilitasi medis (rawat inap) dari 12 orang yang diamankan dari hasil razia gabungan BNN Kota Surabaya dan Sat Pol PP Kota Surabaya di Twin Tower Hotel Surabaya, 15 September 2023 lalu, kemudian BNN Kota Surabaya menunjuk rehabilitasi rawat inap di RSJ Menur yaitu: IS (Perempuan), SAW (Perempuan), AN (Perempuan) dan MN (pria). Untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Rumah Kita Surabaya, yaitu: A (Pria), D (Pria), AH (Pria) dan Z (Pria) dan untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Orbit, yaitu: AD (Pria) dan MAA (Pria).

Berdasarkan Informasi tersebut Media ini, melakukan penelusuran pemberian  Rehabilitasi dalam kasus Twin Tower Hotel, ada dugaan uang pelicin hingga ratusan juta rupiah. “Di Orbit bayarnya per kepala untuk rawat inap selama 6 bulan Rp.42 juta, ada dua orang yang direhab, uang uang masuk sekitar Rp.100 jutaan. Sementara di Rumah Kita, bayar rawat Inap perbulannya sekitar Rp.4 juta, namun harus dibayar dimuka selama 6 bulan lamanya jadi totanya sekiatar Rp.24 juta perkepala, itu biaya lain-lain,” kata nara sumber yang tak mau namanya dionlinekan.

Adanya infomasi tersebut, Rumah Sehat Orbit, tidak mau berkomentar,” Ijin mas terkait perkara ini dan pemberitaan oleh rekan-rekan media, dari saya tidak ada komentar mas,” singkatnya Rudy salah orang dalam dari Rumah Sehat Orbit Surabaya melalui WA.

Masalah tak berhenti disitu dari pengakuan BNN Kota Surabaya adanya intervensi dari pihak yang mengaku keluarga kepada lembaga rehabilitasi yang kami tunjuk untuk melakukan rehabilitasi. Ada upaya Intervensi yang dilakukan pihak keluarga meminta pelaku untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan untuk para pencadu.

Belum lagi masih ada Pekerjaan Rumah dari BNN Kota untuk menagkap kurir dan bandar dalam kasus Pesta pil ekatasi di Twin Tower Hotel ini.

Dengan adanya persoal tersebut, BNN Kota melalui dr Singgih mengatakan bahwa, Kepada seluruh teman- teman media. Bisa membantu kami untuk melakukan monitoring terhadap tempat rehabilitasi yang telah kami titipkan klien-klien kami, karena ada upaya “intervensi” dari pihak-pihak yang mengaku sebagai keluarga klien ke tempat LRKM, salah satu di LRKM Rumah Kita yang beralamatnya di Jalan Ngagel Madya II N0.9 Surabaya. kami tidak main-main terhadap mereka yang berupa merusak program rehabilitasi untuk pemulihan terhadap para korban dan penyalahgunaan narkoba. Kami akan perdalami kasus ini dan kami telah melakukan penyelidikan terhadap mereka yang mengambil kesempatan dalam kasus ini.

“PIhak BNNK Surabaya tidak akan mentolerir jika ada pihak lain yang hendak merusak proses rehabilitasi yang dilakukan. Kami telah melakukan penyelidikan terhadap mereka yang mengambil kesempatan dalam kasus ini dan untuk kurir dan bandar Petugas melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap bandar dan kurir Narkotika kasus ini,” katanya. Redaksi/ Tok

 

Rehabilitasi Oleh BNN Kota Surabaya, Terhadap Kasus Twin Tower Hotel Masih Bermasalah

PILIHAN REDAKSI|oleh

Danny Wijaya SH,.MH., saat ditemui Timurpos.co.id 

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemberian Rehabilitasi terhadap 10 orang yang terkena razia gabungan oleh BNN Kota Subaya dan Sat Pol PP Kota Surabaya di Twin Tower Hotel, bulan September 2023, menjadi buah bibir dikalangan perwarta di Kota Pahlawan. Dimana banyak singpang siur informasi yang berkembang saat ini.

Dari pernelusuran Timurpos.co.id, dimana dalam razia tersebut BNN Kota Surabaya mengamankan 12 orang, setelah dilakukan pemeriksaan Hukum dan Medis 10 orang positif Methamphetamine dan Amphetamine, didapatkan hasil, bahwa mereka murni penyalahguna Narkotika jenis inex. Mereka membeli inex digunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri dalam bentuk pesta bersama teman-temannya di salah satu kamar di Twin Tower Hotel Surabaya, 18 September 2023 lalu.

Dimana berhembus isu bahwa, di Twin Tower terdapat kamar yang sudah diset seperti room karaoke dengan kedap suara, namun oleh pihak manajemen hotel terkait hal tersebut menyatakan bahwa pihak Twin Tower tidak menyedikan room karaoke.

Hal lain yang menjadi persoalan, terkait penunjukan rehabilitasi oleh BNN Kota Surabaya ditengarai ada uang pelicin dan kongkalikong.

1.Untuk anggaran Rehabilitasi perorang dikenakan uang sebesar Rp. 24 juta untuk 6 bulan rawat inap harus dibayar dimuka, belum biaya lain-lain. Ini berlaku di LRKM Rumah Kita Surabaya.

Sementara untuk di Rumah Sehat Orbit Surabaya, ditafsir sekitar Rp.42 juta untuk 6 bulan rawat inap. Untuk Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, kami belum mendapatakan infomasinya.

2. Ada upaya intervesi untuk mengeluarkan para pencadu Narkoba dari Rumah rehab dengan mengaku pihak keluarga

3. di LRKM Rumah Kita Surabaya ada informasi bahwa, dikeloh oleh Istri dari Pegawai BNN Kota Surabaya berinisial (LH)

4.Dimana ada infomasinya untuk LRKM Rumah Kita Surabaya belum ada izin IPWL dan Rumah Sehat Orbit Surabaya, izinya belum diperpanjang.

Terpisah Danny Wijaya, SH,.MH,. Selaku advokat asal Surabaya mengatakan bahwa, adanya permasalah tersebut, saya memenilai, BNN Kota Surabaya sudah menabrak Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Dimana Rumah Rehabilitasi yang ditunjuk oleh BNN Kota Surabaya, tidak layak dan diindikasi, dikeranakan ada persyaratan yang dilanggar. Progam Rehabilitasi ini disinyalir, untuk mencari keuntungan golongan dengan modus kongkalikong antara para pelaku, Aparat Penegak Hukum dan para pihak yang berkepentingan.

“Kalau melihat ini, kita bingung mana yang perlu dilakukan Rehabilitasi, aparatnya atau pelakunya.” Kata pria yang suka memasak.

Untuk diketahui IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instanti terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum.

Kemudian mengenai penanganan para pencandu dan peredaran Narkoba ini, menurutnya selain tugas Pemerintah, hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak keluarga. Untuk itu keluarga juga harus diberdayakan dalam mengetahui segala macam jenis , pengaruh pemakaian serta peredaran Narkoba. Redaksi

 

Promosi Judi Online Semakin Masif, Publik Figur Punya Peran Penting !!!

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Foto: Daan Yahya/Republika Karikatur Opini Republika

Surabaya, Timurpos.co.id – Indonesia sudah masuk Darurat Judi Online, selain dampak yang telah ditimbulkan, sekarang para badar atau pengelola juga gencar mempromosikan situs judi online secara masif, mereka di berbagai media sosial. Salah satunya dengan cara memanfaatkan jasa selebgram.

Promosi judi online kini semakin masif. Selain menawari pemain yang sudah pensiun untuk bermain lagi, pengelola juga gencar mempromosikan situs judi online mereka di berbagai media sosial. Salah satunya dengan cara memanfaatkan jasa selebgram. Tiga selebgram telah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena mempromosikan judi online di akun Instagram mereka.

Berdasarkan catatat dari Timurpos.co.id.
Selebgram Tessa Adinda Cristiniandita dihukum pidana 4 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menyatakan perempuan yang juga dikenal sebagai disk jockey (DJ) Tessa Zellin itu terbukti mempromosikan judi online melalui akun Instagram @amanda miliknya.

Selebgram Niken Widya Intan Permatasari juga bernasib hampir sama. Niken juga divonis pidana 4 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider sebulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti mempromosikan judi online di akun Instagram miliknya. Satu lagi selebram yang diserer ke meja hijau karena di-endorse judi online adalah Rahmawati alias DJ Rara.

Selain itu, pengelola judi online juga menyusupkan iklan di situs pendidikan hingga pemerintahan. Agus Tiyadi, pria lulusan SD diadili karena menyusupkan iklan judi online di website Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Biro Umum Pemprov Jatim. Dia mendapatkan Rp 200 ribu dari satu iklan yang terpasang.

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara PN Surabaya, judi online menjadi salah satu kasus yang banyak disidangkan. Selama tahun ini hingga kemarin, sebanyak 166 kasus judi online disidangkan.

Perlu diperhatikan bahwa, AB mengaku sempat berhenti bermain judi online selama dua pekan. Mahasiswa berusia 20 tahun itu sudah tidak punya uang lagi untuk berjudi. Namun, nomor tidak dikenal tiba-tiba video call dia.

“Saya angkat, dia cewek cantik. Menawari saya main lagi, dia kasih tips biar menang. Saya akhirnya main lagi. Ternyata kalah,” kata AB saat ditemui di Ponpes Inabah Surabaya, tempatnya direhabilitasi kepada awak media.

Terpisah atas permaslah tersebut, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyatakan, penindakan itu adalah salah satu upaya kepolisian memberantas judi online. Bukan hanya menindak pemain. Menurut dia, polisi juga akan memproses pihak yang berkaitan. Termasuk promotor. “Judi online termasuk salah satu kasus yang mendapat atensi karena dampaknya cukup meresahkan,” katanya kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa, bagi para promotor bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Tindakannya dinilai termasuk mentransmisikan konten yang bermuatan perjudian. Dirmanto menuturkan, hukuman bagi promotor judi online memang tidak ringan. Melihat pasal yang digunakan, ancamannya dua tahun lebih berat dari pemain. “Untuk memunculkan efek jera,” ungkapnya. Tok

Pengampuan Yang Diajukan Bos Conblok digugat di PN Surabaya

PERISTIWA, PILIHAN REDAKSI|oleh

Penggugat bersama kuasa hukumnya selepas sidang di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang pembatalan penetapan Pengampuan nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 9 Februari 2022 yang di peroleh Justini Hudaja (Tergugat) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya ditunda lagi untuk kesekian kalinya.

Sidang ditunda lantaran pihak Tergugat dan Kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan yang direncanakan dengan agenda penyampaian bukti-bukti surat dari pihak Tergugat.

Ir Andi Darti SH., MH, ketua tim kuasa hukum Fransisca, korban dari pengampuan sangat menyayangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut. Menurut Andi Darti ketidakhadiran Tergugat seolah menjadi bukti ada sesuatu yang disembunyikan dari peristiwa yang menyebabkan Pengampuan terjadi.

“Kami sangat menyayangkan kenapa mereka tidak hadir, padahal dalam perkara yang kita ajukan di 768 mereka sempat hadir pada sidang mediasi,” katanya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (14/09/2023).

Terkait bukti-bukti surat yang rencananya akan disampaikan oleh pihak Tergugat, Andi Darti menyebut pada persidangan sebelumnya Tergugat mencampur adukkan bukti-bukti yang seharusnya di pisah.

“Tadi Majelis Hakim meminta supaya mereka menjadikan bukti-bukti Itu tersendiri,” sambungnya.

Berkaitan dengan saksi yang bakal dihadirkan pihak Penggugat dalam sidang kali ini, Andi Darti mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan satu orang saksi.

“Tetapi karena pihak dari Tergugat tidak datang, otomatis sidang perkara ini tidak dapat dijalankan. Agendanya pada persidangan berikutnya akan masuk pada pembuktian Saksi dari pihak Penggugat,” ungkapnya.

Kepada awak media, Andi Darti mengungkapkan bahwa untuk persidangan selanjutnya, pihaknya akan fokus pada status Penggugat sebagai tersangka di Polda Metro dengan menghadirkan satu orang saksi fakta, satu ahli dibidang psikiater forensik dan satu ahli pidana.

“Kita akan konsen di status tersangkanya dia. Pengampuan dia seharusnya tidak boleh dikabulkan, karena statusnya waktu itu sudah menjadi tersangka, artinya si pemohon pengampuan tidak boleh menyediakan bukti-bukti sendiri karena statusnya sudah tersangka,” ungkapnya.

Untuk pemohon pengampuan yang berstatus sebagai Tersangka, menurut Andi Darti seharusnya yang menyediakan asasment haruslah penyidik.

“Dalam hal diagnosis pun Itu tidak dibolehkan. Harusnya seorang Spesialis Kedokteran Jiwa. Kalau orang biasa masih boleh. Tapi kalau statusnya sudah menjadi tersangka maka wajib dari Psikiater Forensik,” pungkas Advokat Andi Darti dan kantor hukum Andi Darti and Partners.

Sebelumnya, tanggal 21 Februari 2020, Fransisca ( terampuh) melaporkan Subandi Gunadi dan Harjanti Hudaya ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/1215/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ atas dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang menimpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian Harjanti Hudaya dan suaminya yang bernama Subandi Gunadi ditetapkan sebagai Tersangka di Polda Metro Jaya dan sekitar bulan November 2021 atau saat keduanya akan dilakukan penangkapan dan penahanan, tiba-tiba saja Harjanti Hudaya mendadak sakit yakni Stress menuju “Gila”.

Karena “Gila” maka untuk sementara penyidik tidak menahan Harjanti Hudaya, namun Subandi Gunadi tetap ditahan berdasarkan Surat Nomor : B/21573/ XI/RES. 1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 05 November 2021.

Tanggal 5 November 2021, Subandi Gunadi menjalani proses Tahap Dua, penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara dengan terdakwa Subandi Gunadi teregister dalam perkara No. 144/Pid. B/2022/PN.Jkt.Utr dan dakwaa dibacakan pada tanggal 22 Februari 2022.

Namun pada tanggal 17 Januari 2022, ternyata Justini Hudaja (Tergugat) telah mengajukan permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dalam perkara Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby terhadap Harjanti Hudaya, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri.

Celakanya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Permohonan “Pengampuan” yang diajukan oleh Tergugat Justini Hudaja dikabulkan oleh Hakim Tunggal Suparno dengan amar putusan, menetapkan Justini Hudaja sebagai Pengampu dari Harjanti Hudaya.

Otomatis dengan adanya Penetapan Pengampuan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby tersebut maka Tergugat Justini Hudaja diberi hak untuk mengurus segala harta dan kepentingan Terampu Harjanti Hudaya. Penetapan Pengampuan itu juga digunakan sebagai bukti dalam perkara Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr.

Berdasarkan fakta tersebut menjadi jelas
dan nyata bahwa tujuan Tergugat Justini Hudaja membuat Penetapan Pengampuan adalah dilandasi oleh suatu itikad buruk yakni agar dapat dipakai oleh Terampu Harjanti Hudaya sebagai bukti dalam perkara perdata
Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr dan membantu Terampu Harjanti Hudaya bisa lolos dari statusnya sebagai tersangka dan terhindar dari penangkapan dan penahanan.

Merasa dirugikan dengan penetapan pengampuan tersebut, Fransisca menggugat pembatalan penetapan Pengampuan yang di peroleh Justini Hudaja (Tergugat) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Fransisca merasa, penetapan pengampuan tersebut digunakan oleh Harjanti Hudaya untuk menghindar dari proses hukum yang menjeratnya di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan suaminya, Subandi Gunadi.

Diketahui pula, Fransisca, adalah penghuni Apartemen Royale Sringhill, Tower Buvardia, Kelurahan Pademangan Timur-Jakarta Utara. Sedangkan Justini Hudaja, warga Puri Widya Kencana Blok K.1/15 kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dan Harjanti Hudaya, alamat di jalan Babatan Multi A-5 kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Tok 

Tiga Pegawai Antam Pernah Dihukum Kasus yang Sama, Masih Diadili Pengadilan Tipikor Surabaya

PILIHAN REDAKSI|oleh

Ketiga Terdakwa Pegawai Antam menjalani sidang secara online di Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id  – Mantan Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I Endang Kumoro dan dua bekas anak buahnya, Achmad Purwanto dan Misdianto didakwa mengkorupsi 152,8 kilogram emas senilai Rp 92,2 miliar. Modusnya, mereka yang ketika itu masih sebagai pegawai PT Aneka Tambang (Antam) menjual emas di bawah harga resmi perusahaan pelat merah tersebut. Selasa (29/08/2023).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Derry Gusman dalam dakwaannya menjelaskan, Endang bersama Purwanto dan Misdianto selaku administrator BELM Surabaya I memberikan fasilitas kepada Eksi selaku broker untuk menjualkan emas kepada pembeli di bawah harga resmi. Ketiganya, menyerahkan emas kepada Eksi melebihi faktur penjualan.

Pengacara terdakwa Endang, Sentot Panca Wardhana keberatan dengan dakwaan jaksa. Dia mengajukan eksepsi. Sentot berpendapat bahwa kliennya seharusnya tidak diadili. Sebab, Endang bersama dua terdakwa lain sudah pernah diadili untuk perkara yang sama. Endang bersama Purwanto dan Misdianto pernah disidang di Pengadilan Negeri Surabaya atas laporan penipuan jual beli emas kepada Budi Said.

“Endang telah menjalani hukuman dengan perkara yang perkara yang sama. Pelapornya dulu Budi Said dan sekarang Aneka Tambang ditarik ke ranah korupsi. Menurut saya, perkara ini ne bis in idem. Harusnya penyidik berhenti waktu itu,” kata Sentot. Tok