TNI AL, Pos Kamladu Mayangan Survei PLTB 36 Titik di Probolinggo

PERISTIWA|oleh

Probolinggo Raya, Timurpos.co.id – Proyek Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo resmi memasuki tahap survei awal, Pendampingan kegiatan dilaksanakan oleh Pos TNI Angkatan Laut Kamladu Mayangan bersama Kantor KSOP Probolinggo di Pelabuhan DABN Mayangan, Selasa 25 Agustus 2026.

Survei ini merupakan langkah awal untuk pembangunan 36 titik kincir angin yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, Hadir langsung investor dari PT. Shine Green Energy Beijing China untuk meninjau kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya Dermaga DABN sebagai titik bongkar muat material dan logistik PLTB.

*Pelaksanaan Survey PLTB Probolinggo Raya dihadiri oleh :*
1. *Letda Laut (S) Ilham Fahruzi* – PaurTer Pos Kamladu Mayangan Probolinggo
2. *Serda (Keu) Eko Sampurno* – Babinpotmar Pos Kamladu Mayangan Probolinggo
3. *Bapak Dian* – Staf KSOP Probolinggo
4. *Yun Wang* – Senior Technical Consultant PT. Shine Green Energy Beijing China beserta 3 tenaga ahli WNA China
5. *Bapak Ilham Gozali* – Development Manager PT. Shine Green Energy Investment Indonesia sekaligus penerjemah

*Hasil Survei Awal Dermaga DABN Mayangan*
Tim teknis mencatat beberapa data penting:
– *Kedalaman perairan*: 9 meter saat surut terendah hingga 15 meter saat pasang tertinggi
– *Kapasitas sandar*: Mampu menampung kapal angkut lebar 15 meter dengan bobot ± 20.000 Ton
– *Daya dukung*: Dermaga dan jembatan mampu menahan beban hingga 300 Ton
– *Rencana logistik*: Proses bongkar muat akan menggunakan sistem train yang melekat pada kapal dan disiapkan oleh PT. Shine Green Energy Investment Indonesia.

“Dari hasil pengecekan awal, Dermaga DABN Mayangan Kota Probolinggo telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendukung kegiatan proyek PLTB ke depan,” ujar *Yun Wang*, perwakilan tim survei dari China yang diterjemahkan oleh *Ilham Gozali*.

*Rangkaian Kegiatan*
Kegiatan dimulai pukul 10.05 WIB dengan penerimaan rombongan di Pos Kamladu Mayangan oleh *Lettu Laut (P) Marjun* selaku Danpos. Dilanjutkan koordinasi di Kantor KSOP Probolinggo dan ditutup dengan survei lapangan di Dermaga DABN pukul 10.45 WIB. Seluruh rangkaian selesai pukul 11.15 WIB dalam keadaan aman dan lancar.

*Menatap Energi Bersih Masa Depan*
Menurut rencana, pembangunan fisik 36 titik PLTB di Probolinggo Raya, termasuk salah satunya di lahan Komando Latihan Kopaska TNI AL Bentar, Kabupaten Probolinggo, akan dimulai pada tahun *2028/2029*.

“Proyek Strategis Nasional PLTB ini merupakan energi bersih, bebas polusi dan limbah B3. Kami berharap dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka potensi ekonomi maritim baru bagi masyarakat Probolinggo Raya,” ungkap *Letda Laut (S) Ilham Fahruzi*, PaurTer Pos Kamladu Mayangan.

“Pos Kamladu Mayangan berkomitmen mengawal dan mengamankan setiap tahapan Proyek Strategis Nasional di wilayah kerja, demi kelancaran investasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkasnya. M12

Peringati HUT RI ke-81, Upacara Nata Jagat Nusantara Digelar di Sendang Sreto Lamongan

PERISTIWA|oleh

Lamongan, Timurpos.co.id — Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Gus Arif Saifullah Ketua Yayasan Sanggar Cipta Alam beserta pengurus dan anggota menggelar agenda spiritual dan budaya bertajuk “Upacara Nata Jagat Nusantara”.

Mengusung tema “Mengembalikan Kesadaran & Jati Diri Bangsa” serta manifestasi program The Power Of Love, kegiatan ini dirancang sebagai wadah persatuan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Acara berlangsung selama dua hari penuh makna, yakni pada tanggal 29–30 Agustus 2026, bertempat di Sendang Sreto, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Pada hari pertama, Sabtu, 29 Agustus 2026, akan dilakukan pembukaan dan layanan terapi pengobatan, dilanjutkan dengan upacara Nata Jagat dan Doa Lintas Iman,
pemotongan tumpeng, dan
pertunjukan tarian Nusantara oleh Sanggar Piwulang Jawi. Akan ada sesi renungan kesadaran, bertajuk Mata Semesta dalam Manifestasi Program The Power Of Love.

Hari Kedua Minggu, 30 Agustus 2026, digelar tarian syukur, penyerahan Piagam Penghargaan bagi 17 Siswa, diadakan aksi kelestarian lingkungan berupa Penanaman Pohon oleh Ketua Yayasan bersama Lembaga Terkait

Kegiatan ini bersifat Terbuka untuk Umum. Seluruh lapisan masyarakat diundang untuk hadir, berdoa bersama, dan berkontribusi secara positif demi mewujudkan Nusantara Jaya dalam bingkai kesadaran, cinta, dan persatuan.

Panitia penyelenggara berharap kehadiran masyarakat dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus meneguhkan semangat kebinekaan bangsa. M12

Kantor Hukum D. Firmansyah Sampaikan Apresiasi kepada Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan Wali Kota atas Ditutupnya Panti Asuhan Baitul Yatim

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Hukum D. Firmansyah, S.H. & Rekan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Polrestabes Surabaya, serta Wali Kota Surabaya melalui Dinas Sosial. Apresiasi ini diberikan atas respons cepat, ketegasan hukum, serta langkah proaktif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (tunanetra) dan penutupan yayasan panti asuhan ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus pencabulan berulang yang dilakukan oleh anak pemilik yayasan berinisial MSN (21) terhadap seorang anak asuh berusia 14 tahun di Panti Asuhan Baitul Yatim, Jalan Raya Saritama, Surabaya.

Dodik Firmansyah selaku Kuasa Hukum dari ibu korban berinisial WK (31), menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran langsung Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, bersama Kasat Reserse PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari.

Kedatangan para petinggi kepolisian ke kediaman keluarga korban di kawasan Manukan, Surabaya, pada Jumat sore (21/8/2026) dinilai sangat membantu memberikan penguatan mental, pendampingan psikologis, serta bantuan sosial bagi keluarga korban yang merupakan seorang ibu tunggal dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami mengapresiasi perhatian dari Ibu Direktur PPA dan PPO Polda Jawa Timur dan Ibu Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya beserta jajaran terhadap korban dan ibu korban. Pendampingan yang diberikan sangat membantu keluarga korban… Kami berharap kasus ini dapat diusut sampai tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku,” ujar Dodik Firmansyah, Sabtu (22/8/2026).

Selain proses hukum terhadap tersangka MSN yang kini telah ditahan, Kantor Hukum D. Firmansyah juga mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial yang resmi menutup Panti Asuhan Baitul Yatim per 20 Agustus 2026.

Berdasarkan investigasi Dinsos Surabaya, yayasan tersebut terbukti tidak memiliki izin resmi serta tidak menyelenggarakan administrasi pencatatan anak asuh dengan benar. Sebanyak 35 anak asuh yang menghuni panti tersebut kini dipulangkan kepada keluarga masing-masing, sementara anak-anak asal Surabaya yang tidak memiliki keluarga langsung diambil alih penanganannya oleh pemerintah kota dan Pemprov Jatim.

Pihak Kantor Hukum D. Firmansyah berharap sinergi kuat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ini dapat terus terjaga guna memberikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. M12

PPPI Surabaya Rayakan HUT RI ke-81 dengan Liburan Bersama ke Sumber Maron Malang

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Memaknai kemerdekaan dengan cara sederhana dilakukan Paguyuban Pedagang Pasar Indrakila (PPPI) Surabaya. Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang pasar tradisional tersebut menggelar kegiatan wisata bersama ke Sumber Maron dan Masjid Tiban, Malang, pada 17 Agustus 2026.

Bagi para pedagang, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara maupun berbagai kegiatan perayaan. Kesempatan untuk berlibur dan meluangkan waktu bersama keluarga serta sesama pedagang juga menjadi bentuk kemerdekaan yang mereka rasakan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat kekompakan, kerukunan, dan solidaritas antar pedagang di Pasar Indrakila.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Indrakila (PPPI) Surabaya, Hj. Yani, mengatakan kegiatan wisata bersama tersebut rutin digelar setiap tahun. Menurutnya, para pedagang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menikmati suasana wisata setelah sehari-hari disibukkan dengan aktivitas berdagang.

“Kemerdekaan pedagang yaitu liburan. Maka itu, kami sebagai pengurus paguyuban mengajak para pedagang untuk berlibur ke wisata Sumber Maron dan Masjid Tiban di Malang,” kata Yani.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar rekreasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kekompakan dan solidaritas sesama pedagang.

“Kekompakan, kerukunan, dan solidaritas adalah kunci bagi kita semuanya. Apa yang diperoleh di pasar semuanya kita kembalikan kepada para pedagang. Kami sebagai pengurus paguyuban tujuannya untuk membina para pedagang agar selalu rukun, kompak, dan solid,” terang Yani.

Yani menambahkan, kegiatan wisata bersama juga pernah dilakukan PPPI beberapa tahun sebelumnya. Para pedagang pernah diajak berwisata ke Yogyakarta dan mengunjungi Sunan Wali Limo.

“Sebelumnya paguyuban pernah mengajak para pedagang ke Jogja. Selain itu juga pernah ke Sunan Wali Limo. Hal itu merupakan bagian dari kekompakan paguyuban pedagang pasar tradisional di Indrakila,” ujarnya.

Menurut Yani, kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk bersenang-senang. Kebersamaan di luar aktivitas pasar dinilai penting untuk memperkuat hubungan antarpedagang, khususnya para pelaku UMKM.

“Liburan yang kami adakan bukan hanya sebatas berlibur dan bersenang-senang. Tapi ini cara kami supaya sesama pedagang UMKM tetap saling rukun dan kompak,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya terus memberikan dukungan terhadap keberadaan dan kegiatan para pedagang UMKM di pasar tradisional.

“Kami hanya pedagang kecil yang membutuhkan support dari pemerintah kota. Karena itulah yang menjadi semangat bagi kami,” pungkas Yani. Tok

Tumpahan Lumpur di Jalan Moestopo Makan Korban, Pengangkutan Lumpur Proyek Dipertanyakan

PERISTIWA|oleh

Surabaya – Lagi dan lagi Proyek saluran air di Surabaya memakan korban. Seorang remaja perempuan mengalami luka di bagian kepala setelah tergelincir di Jalan Prof. Dr. Moestopo, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Insiden tersebut terjadi di kawasan depan Depot Selamet, tidak jauh dari lampu merah arah Rumah Sakit Husada Utama. Korban diketahui bernama Isti Fariyah (19), warga Kampung Malang, Tegalsari, Surabaya.

Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, korban diduga kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan yang licin akibat tumpahan lumpur. Korban kemudian terjatuh hingga mengalami luka pada bagian kepala.

Tumpahan lumpur tersebut diduga berasal dari kendaraan truk W 8254 UR proyek bertuliskan “Kendaraan Proyek Pemkot Surabaya” yang digunakan untuk mengangkut material hasil pengerukan saluran air atau gorong-gorong.

“Muatan lumpur diduga tidak tertutup secara maksimal sehingga material tercecer ke badan jalan. Kondisi tersebut membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.” Ucapnya.

Sesaat setelah kejadian, warga bersama petugas memberikan pertolongan kepada korban. Ambulans 112, kepolisian, dan Satpol PP kemudian tiba di lokasi untuk menangani korban serta mengamankan area kejadian.
Dari dokumentasi di lokasi, korban terlihat terbaring di atas aspal dengan luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah.

Korban selanjutnya mendapatkan penanganan medis. Kondisi terkini korban masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Diduga Berkaitan dengan Proyek DABM
Tumpahan lumpur tersebut diduga berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 15 Ton di Jalan Moestopo.

Atas kejadian tersebut, Kontraktor CV Marga Perkasa menyebutkan, bahwa mohon maaf, untuk kendaraan tersebut, bukan dari proyek kita. Tapi dari proyek Rumah Sakit Sendiri.

“Bukan mas. Itu galian dari dalam Rumah Sakit sendiri mas.” Katanya.

Senada yang sampaikan kontraktor, pengawas proyek dari PT. Sigma Rekatama Consulindo menyatakan, bahwa Untuk Dam Truk (DT) W 8254 memang merupakan kendaraan yang digunakan oleh pihak kontraktor. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, pada saat kejadian DT tersebut sedang digunakan untuk mengangkut bongkaran hasil galian dari RS, bukan untuk mengangkut material dari pekerjaan proyek yang kami awasi.

Terpisah Suef, Untuk Lumpur dari Rumah Sakit (RS) Dr.Soetomo yang rencananya diangkut di kirim ke Romokalisari.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas DABM Pemkot Surabaya maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Apakah kendaraan W 8254
muatan lumpur hasil pengerukan saluran diangkut sesuai prosedur tertutup rapat?

Apakah ada pengaturan pengawasan rute dan jam operasional pengangkutan material proyek di jalan umum?

Bagaimana tanggung jawab pihak kontraktor pelaksana dan DABM atas kecelakaan yang menimpa warga? Tok

Orang Tua Protes Anak Diduga Jadi Korban Perundungan di Playtopia, Minta Pertanggungjawaban Pengelola

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kekhawatiran terhadap kondisi psikis anak dirasakan Ricky Anthony, orang tua dari seorang anak laki-laki berinisial M (6). Ricky menduga putra semata wayangnya menjadi korban perundungan oleh sejumlah anak lain saat bermain di arena Playtopia, yang berada di area Pakuwon City Mall Surabaya, Sabtu (16/8/2026).

Menurut Ricky, kejadian tersebut melibatkan sejumlah anak yang diperkirakan berjumlah lebih dari tujuh orang. Ia kemudian meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola arena bermain atas kejadian yang dialami anaknya.

Persoalan tersebut kembali mencuat saat Ricky bersama saudaranya, Margaret, bertemu dengan salah seorang karyawan Playtopia bernama Roni di sebuah kafe yang berada tepat di sebelah arena bermain Playtopia di lantai 3 Pakuwon City Mall, Selasa (18/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ricky mempertanyakan tindak lanjut dari permintaannya untuk melihat rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) di lokasi kejadian. Menurut Ricky, sebelumnya pihak Playtopia sempat menjanjikan akan memberikan informasi terkait rekaman tersebut.

Namun, hingga Selasa, Ricky mengaku belum mendapatkan kepastian. Ia pun mempertanyakan alasan pihak pengelola yang belum memberikan akses atau memperlihatkan rekaman CCTV.

“Kita ini niat baik-baik, ya. Kita sudah kasih kesempatan dari tadi malam sampai dengan hari ini. Anda tidak ada konfirmasi apa pun ke pihak kita. Saya menunggu dari pagi, Anda menjanjikan tadi malam segera,” ujar Ricky dengan nada kecewa kepada Roni.

Menanggapi desakan tersebut, Roni menjelaskan bahwa dirinya bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Kebetulan saya di sini juga bukan leader, jadi tidak bertanggung jawab untuk keputusan,” kata Roni.

Ricky kemudian meminta Roni menghubungi atasannya agar persoalan tersebut dapat segera mendapatkan keputusan. Roni selanjutnya menyebut nama Andry sebagai leader yang berada di atasnya.

Ricky bersama Margaret pun meminta agar komunikasi dengan pimpinan Playtopia dilakukan secara langsung melalui sambungan video.

“Oke, siap telepon. Via Zoom, video call,” desak Ricky.

Namun, Roni menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban dari pimpinan.

“Saya belum memberi kabar karena kita masih menunggu jawaban dari beliau,” ujar Roni.

Perdebatan antara kedua pihak tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah pengunjung kafe maupun karyawan toko di sekitar arena Playtopia.

Ricky mengaku khawatir kejadian tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis putranya. Ia bahkan mempertimbangkan pemeriksaan psikolog secara rutin untuk memastikan kondisi anaknya setelah kejadian tersebut.

Ricky juga menilai pengelola arena bermain memiliki tanggung jawab terhadap keamanan anak selama berada di area permainan. Terlebih, menurutnya, orang tua atau pendamping tidak diperbolehkan masuk ke dalam area bermain sehingga harus menunggu dari luar.

Ia menyebut harga tiket bermain yang dibayarkan berada di kisaran Rp170 ribu per jam. Karena itu, Ricky berharap pihak pengelola memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Jika tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, Ricky menyatakan akan mempertimbangkan menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ricky, perusahaan yang mengelola Playtopia berada di bawah PT Giandhi Inti Fantasi. Kantor pusat perusahaan tersebut disebut berada di kawasan Ciputra World, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan.

Perusahaan tersebut disebut bergerak di bidang jasa hiburan anak dan memiliki sejumlah outlet di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak pimpinan perusahaan Playtopia belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan perundungan tersebut, termasuk mengenai permintaan rekaman CCTV dan langkah penanganan terhadap keluhan orang tua korban. Tok

DPP LSM ABABIL Desak Predator Seksual terhadap Anak Ditindak Tegas

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Bangsa Berjiwa Intelektual (DPP LSM ABABIL) meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait mengambil langkah tegas terhadap dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Sekretaris Jenderal DPP LSM ABABIL, Abah Ali, yang mewakili Ketua Umum karena berhalangan hadir, menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Setiap dugaan kekerasan maupun pelecehan seksual, menurutnya, harus ditangani secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Yang kami soroti bukan sekadar persoalan seksual, tetapi dugaan adanya predator seksual yang menyasar anak atau peserta didik. Siapa pun pelakunya, apabila terbukti melakukan kekerasan atau pelecehan seksual, harus ditindak tegas sesuai hukum dan tidak boleh diberi ruang untuk mengulangi perbuatannya,” tegas Abah Ali, Senin (17/8/2026).

Surat Resmi Telah Dikirim

Sebagai langkah konkret, DPP LSM ABABIL mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Melalui surat tersebut, DPP LSM ABABIL meminta pemerintah melakukan pengawasan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan terhadap setiap dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami mengimbau Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar segera mengambil tindakan tegas. Jangan menunggu sampai muncul korban berikutnya,” ujar Abah Ali.

Korban Harus Mendapat Perlindungan

Selain meminta proses hukum berjalan, DPP LSM ABABIL menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan psikologis, medis, dan hukum.

“Korban harus mendapatkan perlindungan penuh. Mereka membutuhkan pendampingan psikologis, medis, dan hukum. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan ketika berusaha mendapatkan keadilan,” tegasnya.

Ia juga meminta identitas dan martabat korban dijaga guna mencegah trauma maupun tekanan tambahan.

Ajak Seluruh Elemen Perkuat Pengawasan

DPP LSM ABABIL mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan, LSM, serta masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pendidikan.

Abah Ali juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

“Kami berharap seluruh elemen di Jawa Timur bersatu. Jangan ada pembiaran terhadap siapa pun yang terbukti membahayakan anak-anak. Keselamatan generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Proses Hukum Harus Berjalan

DPP LSM ABABIL menegaskan, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila terbukti bersalah melalui proses hukum, pelaku harus mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak peduli siapa pelakunya. Kalau terbukti melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, proses secara hukum dan berikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan ada perlakuan istimewa,” tegas Abah Ali.

Ia menambahkan, sikap DPP LSM ABABIL ditujukan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, bukan untuk menggeneralisasi kelompok masyarakat berdasarkan orientasi seksual.

Sekolah Harus Menjadi Tempat Aman
DPP LSM ABABIL berharap pemerintah segera merespons surat yang telah disampaikan serta memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan di lingkungan pendidikan.

“Sekolah harus menjadi tempat anak belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Bukan tempat mereka menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Karena itu, kami meminta pemerintah bertindak tegas dan memberikan kepastian hukum,” pungkas Abah Ali.

DPP LSM ABABIL menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal upaya perlindungan anak agar lingkungan pendidikan di Jawa Timur aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Tok

Ketua Rutan Surabaya Harap Remisi Jadi Titik Balik Warga Binaan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya mengusulkan remisi umum bagi 430 warga binaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, mengatakan pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif maupun administratif.

“Jadi untuk syarat remisi itu secara umum itu mempunyai persyaratan yaitu telah menjalani pidana minimal 6 bulan terus mengikuti program-program pembinaan yang diadakan di dalam rutan dan untuk syarat administratifnya yaitu lengkap berkasnya baik petikan maupun putusan pengadilan,” ujar Tristiantoro. Saat diwawancarai awak media,

Berdasarkan data Rutan Kelas I Surabaya per 12 Agustus 2026, jumlah warga binaan tercatat sebanyak 2.654 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 877 orang merupakan narapidana dan 430 orang memenuhi syarat untuk memperoleh remisi umum tahun 2026.

Dari 430 penerima remisi tersebut, sebanyak 412 orang mendapatkan Remisi Umum I (RUI), sedangkan 18 orang memperoleh Remisi Umum II (RUII). Besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari satu hingga lima bulan. Rinciannya, 292 orang mendapat remisi satu bulan, 77 orang dua bulan, 43 orang tiga bulan, 14 orang empat bulan, dan empat orang mendapat remisi lima bulan.

Tristiantoro menyebut jumlah penerima remisi tahun ini relatif sebanding dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, terdapat sekitar 436 warga binaan yang memperoleh remisi, sementara tahun ini sebanyak 430 orang diusulkan.

Dari berbagai jenis perkara, warga binaan dengan perkara pencurian menjadi kelompok terbanyak yang mendapatkan remisi, yakni 128 orang. Disusul perkara narkotika sebanyak 58 orang, perjudian 50 orang, penggelapan 32 orang, penipuan 19 orang, serta perlindungan anak sebanyak 16 orang.

Menurut Tristiantoro, pemberian remisi diharapkan tidak hanya menjadi pengurangan masa pidana, tetapi juga memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menjalani pembinaan dengan lebih baik.

“Dengan adanya remisi ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif bagi warga binaan yang ada di Rutan Kelas I Surabaya dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan bisa menjadi intropeksi diri untuk menjadi anak yang lebih baik lagi nanti kedepannya,” katanya.

Data Rutan Kelas I Surabaya juga mencatat terdapat 51 warga binaan yang memperoleh Remisi PP Nomor 99.

Pemberian remisi tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus mendorong warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani masa pidana. Tok

Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Remaja, Santri Hidayatullah Al Muhajirin Jalani Skrining Anemia

PERISTIWA|oleh

Bangkalan, Timurpos.co.id — Upaya meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin, Bangkalan. Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang diketuai Dr. Wiwik Winarningsih, dr., M.Kes., FISQua tersebut berfokus pada deteksi dini anemia dan pemantauan status gizi santri melalui pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) darah. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan menu makanan di lingkungan pesantren.
Sebanyak 50 santri dan santriwati mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta mendapatkan sosialisasi mengenai anemia serta pentingnya menjaga status gizi pada usia remaja.

Melalui edukasi tersebut, santri didorong untuk lebih memahami pentingnya mengenali kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus menerapkan pola hidup dan pola makan yang dapat mendukung kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Salah satu agenda utama kegiatan adalah pemeriksaan kadar Hb darah. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini anemia sekaligus untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan para santri.

Data yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi menu makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan gizi santri.

Selain pemeriksaan Hb, kegiatan juga menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Para santri dan santriwati dapat memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara langsung tanpa dipungut biaya.

Kegiatan semakin lengkap dengan layanan konsultasi kesehatan bersama dokter berpengalaman. Melalui layanan tersebut, peserta dapat memperoleh penjelasan serta arahan kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Kegiatan Pengmas ini tidak hanya memberikan manfaat berupa pemeriksaan kesehatan, tetapi juga mendorong para santri untuk lebih memahami pentingnya upaya pencegahan penyakit dan pemenuhan kebutuhan gizi.

Edukasi kesehatan diharapkan mampu membangun kebiasaan positif di lingkungan pesantren, sehingga para santri lebih peduli terhadap kondisi tubuh dan tidak mengabaikan berbagai keluhan kesehatan yang mereka alami.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi di bidang kesehatan kepada masyarakat. Program ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 3, yakni Good Health and Well-being, yang menekankan pentingnya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui edukasi, deteksi dini, pemeriksaan kesehatan, serta upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan pesantren yang semakin peduli terhadap kesehatan.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung para santri sebagai generasi muda agar tumbuh sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dan edukasi selama program berlangsung. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran kesehatan secara berkelanjutan di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin.

Dengan dukungan pihak pesantren, tenaga kesehatan, dan perguruan tinggi, upaya menjaga kesehatan santri diharapkan dapat terus dikembangkan guna mewujudkan generasi muda yang sehat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tok

Pengosongan Ngagel Timur Tuai Sorotan, Miko: Kalau HGU, Jangan Disebut Surat Ijo

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tindakan pengosongan area bekas Pabrik Karung di kawasan Ngagel Timur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memicu kecemasan di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kejelasan status dan dasar penguasaan lahan.

Kawasan yang memiliki nilai strategis tersebut disebut berkaitan dengan aset dan status hak atas tanah yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Kondisi itu juga memunculkan kekhawatiran bagi warga yang selama ini menempati permukiman dengan status tanah Surat Ijo di Kota Surabaya.

Pemerhati pelayanan publik, Miko Saleh, menilai langkah pengosongan tidak semestinya dilakukan tanpa adanya penjelasan mengenai status hukum lahan serta prosedur yang menjadi dasar tindakan pemerintah.

“Pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Timur. Kalau menyinggung masalah Pabrik Karung, kalau itu dinyatakan area Surat Ijo, itu salah besar karena di situ HGU (Hak Guna Usaha),” ujar Miko saat memberikan pandangannya terkait status hukum lahan tersebut, Selasa (11/8/2026).

Menurut Miko, transparansi menjadi hal penting, terlebih jika kawasan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) maupun fasilitas kesehatan.

Ia mempertanyakan sejauh mana informasi mengenai pengalihan aset, perubahan peruntukan kawasan, serta status hak atas tanah telah disampaikan kepada masyarakat.
Miko juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila lahan tersebut merupakan bagian dari aset PTPN XI dan masih berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), maka proses pelepasan atau perubahan hak harus memiliki dasar administrasi dan keputusan dari instansi yang berwenang.

“Kalau memang itu HGU, pelepasan atau perubahan statusnya tentu harus jelas. Harus ada keputusan dari instansi yang berwenang, termasuk BPN dan kementerian terkait sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menilai pembangunan maupun pemanfaatan aset pemerintah yang menggunakan anggaran negara maupun daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Pembangunan ini pakai uang rakyat. Ini adalah pajak yang selama ini dibayarkan ke Pemkot oleh warga Kota Surabaya. Kalau dia selintutan, jangan salahkan warga Kota Surabaya akan selintutan juga,” katanya.

Miko mengingatkan, kurangnya keterbukaan dalam proses pengosongan maupun rencana pemanfaatan kawasan berpotensi memperbesar keresahan warga.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan komunikasi, transparansi dokumen, serta kepastian hukum sebelum mengambil tindakan di lapangan. Terlebih, persoalan pertanahan menyangkut hak masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara hati-hati.

Ia berharap Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim membuka secara terang status hukum lahan bekas Pabrik Karung Ngagel Timur, termasuk dasar penguasaan, status HGU, proses pengalihan aset, serta rencana pemanfaatan kawasan tersebut.

Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menerima keputusan pengosongan, tetapi juga mengetahui dasar hukum dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut. Tok