Perhutani Dukung Penanaman 500 Pohon di Hari Bakti Rimbawan 2025

PEMERINTAHAN|oleh

Bogor, Timurpos.co.id – Perum Perhutani berperan aktif dalam kegiatan penanaman pohon yang digelar oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-42. Acara yang mengusung tema “Solidaritas Korsa Rimbawan untuk Hutan Berkelanjutan” ini berlangsung di Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Kabupaten Bogor, pada Jumat (28/02/2025).

Acara ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan RI, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Kehutanan. Turut hadir Direktur Utama Perum Perhutani, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Direktur Utama PT Inhutani I, Ketua Yayasan Sarana Wana Jaya, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa Hari Bakti Rimbawan merupakan momen refleksi bagi para rimbawan untuk mengevaluasi capaian dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan hutan.

“Melalui rangkaian kegiatan Hari Bakti Rimbawan, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki diri, institusi, dan tentunya hutan kita agar semakin lestari sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara ini,” ujarnya.

Direktur Utama Perhutani, Wahyu Kuncoro, menegaskan bahwa Perhutani tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

“Perum Perhutani senantiasa menjalankan misinya dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari. Kami rutin melakukan penanaman pohon setiap tahun di lokasi reboisasi, tidak hanya untuk rehabilitasi hutan tetapi juga mendukung program pemerintah dalam memperluas serapan karbon,” ujarnya.

Ketua penyelenggara acara, Fahrizal, menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pohon ini bertujuan untuk mengurangi dampak bencana meteorologis serta mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan.

“Acara ini merupakan bagian dari upaya pemulihan 12,7 juta hektare hutan terdegradasi guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat dan sektor swasta. Sektor kehutanan tidak hanya berfokus pada target nasional, tetapi juga mendukung pencapaian target global melalui Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030,” jelasnya.

Sebagai bagian dari aksi nyata rehabilitasi hutan, sebanyak 500 bibit pohon endemik ditanam di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Pancar dengan luas 1,6 hektare. Jenis pohon yang ditanam antara lain Rasamala, Puspa, Huru, dan Saninten. Selain itu, sebanyak 75 bibit pohon produktif berjenis Multi-Purpose Tree Species (MPTS) dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai upaya mendorong kesejahteraan melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

Melalui kegiatan ini, Perhutani bersama Kementerian Kehutanan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan hutan berkelanjutan untuk generasi mendatang. TOK/*

PN Surabaya Akan Segera Terapkan Sidang Secara Tatap Muka

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Humas PN Surabaya, Hakim S. Pujiono, SH.,M.Hum

Surabaya, Timurpos.co.id – Bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tidak perlu kuatir, karena Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya telah menjamin Pelayanan Publik tetap berjalan seperti biasanya, meskipun penyesuaian jam saat bulan suci Ramadhan ini akan diterapkan.

KPN Surabaya, Dr. Rustanto SH., M.Hum melalui Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Hakim, S. Pujiono mengatakan bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya di Bulan Suci Ramadhan tetap menjalankan pelayanan publik seperti bisa, jadi untuk jadwal sidang kita majukan dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB, kemudian kita lanjutakan untuk sidang perkara Pidana hingga pukul 15.00 WIB.

“Untuk pelayanan di PTSP, kita buka dari 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB,” kata Hakim Pujianto kepada awak media. Jumat (28/02/2025).

Disingung terkait apakah PN Surabaya, siap untuk menjalankan sidang tatap muka atau offline.

Hakim S. Pujiono SH., M.Hum menjelaskan bahwa, KPN sudah berkoordinasi kepada semua pihak, mulai dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Rumah Tahanan (Rutan) untuk memastikan apa saja yang perlu dilakukan agar sidang tatap muka atau offline bisa dilakukan di PN Surabaya. Pada intinaya semuanya menyabut dengan baik.

“Jadi PN Surabaya sudah siap, untuk sidang secara offline. Nantinya kami akan segera mengirimkan surat ke Mahkama Agung (MA) terkait persoal ini,” tegas Hakim Pujiono

Ia menambahkan bahwa, Untuk keamanan Tahanan dan akses tahan sebelum disidangkan sudah disiapkan dan kami juga melakukan pengawasan terhadap pengunjung atau keluarga tahanan agar tidak masuk di ruang tahanan, takutnya membawa sesuatu.

“kami saat ini masih menganalisa apa saja kekurangan di PN Surabaya, sebab itu kami melakukan antisipasi sebelum ada kejadian tidak kita inginkan.” Tambahnya. TOK

Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Polkam dan Bareskrim Polri Perkuat Sinergi Untuk Stabilitas Nasional

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Wahyu Widada, M.Phil., dan jajaran pimpinan serta staf Bareskrim Polri. Kamis (27/02/2025).

Dalam sambutannya, Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga guna memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas nasional. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kapolri serta koordinasi dengan Kabaintelkam dan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Intelijen Negara.

“Rapat koordinasi ini adalah bagian dari amanat Presiden yang disampaikan dalam retret kabinet beberapa waktu lalu. Tujuannya adalah memastikan koordinasi antar-lembaga berjalan efektif, mengingat selama ini koordinasi sering lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan,” ujar Asisten I Penasihat Khusus Presiden.

Tim dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan yang hadir dalam rapat ini dipimpin oleh Asisten I, DR. H. Adi Warman., S.H., M.H., M.B.A. yang didampingi oleh Asisten II, Letnan Jenderal (Purn.) Yoedhi Swastono, serta didampingi pula oleh Pembantu Asisten, Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Erwin Chahara Rusmana, M.Hum., dan Kolonel TNI (Purn.) DR. AL Muchalif Suryo, S.IP., M.A. Kehadiran mereka bertujuan untuk melakukan “belanja masalah” yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden dalam bentuk nasihat dan pertimbangan strategis yang bersifat sangat rahasia.

Dalam rapat tersebut, DR. H. Adi Warman., menyampaikan tiga poin utama yang menjadi perhatian Presiden:

1.Penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

2.Kesiapsiagaan terhadap ancaman strategis, seperti kejahatan siber, narkotika, perbankan, korupsi, serta potensi gangguan sosial dan politik.

3.Sinergi lintas sektor, karena keberhasilan menjaga stabilitas nasional membutuhkan kerja sama erat antara Bareskrim Polri, pemerintah, dan elemen masyarakat.

“Kami mengapresiasi Bareskrim Polri atas dedikasi luar biasa dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Dengan koordinasi yang solid, kita bisa menghadapi berbagai tantangan keamanan dengan lebih efektif,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan di Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih baik, stabilitas nasional dapat terus terjaga demi terciptanya Indonesia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera. TOK

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejati Jatim Untuk Capai WBBM

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam membangun zona integritas dengan mencanangkan langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2025. Acara yang berlangsung di Surabaya pada Selasa, 12 Februari 2025, ini menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata di lingkungan Kejati Jatim. Selasa (11/02/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH., MH., CMA, CSSL, menegaskan bahwa sejak meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019, Kejati Jatim telah mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. Namun, perjuangan tidak berhenti di situ. Target selanjutnya adalah mencapai WBBM, yang menuntut peningkatan standar pelayanan, akuntabilitas, serta penguatan integritas di seluruh lini.

Sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2024, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi untuk meraih predikat WBBM, antara lain:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal “BB”.
Indeks Reformasi Birokrasi minimal “B” untuk pemerintah daerah dan “BB” untuk lembaga.

Lebih dari sekadar pencanangan, pembangunan zona integritas harus dimulai dari tiga aspek utama, yakni membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

Kejati Jatim akan memperkuat Standard Operating Procedure (SOP), mencegah gratifikasi, menerapkan Whistleblowing System (WBS), serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Perubahan mindset adalah kunci. Menanamkan nilai anti korupsi dan rasa malu terhadap perilaku tercela menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berintegritas dan memberikan teladan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.

Budaya kerja yang bersih dan melayani harus menjadi kebiasaan setiap insan Adhyaksa. Profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab harus tertanam dalam setiap aspek pekerjaan di lingkungan Kejati Jatim.

Kajati Jatim mengajak seluruh jajaran Kejati Jatim untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Pembangunan zona integritas bukan hanya tugas pimpinan atau segelintir orang, tetapi tanggung jawab seluruh elemen di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” tegas Mia Amiati.

Dengan semangat reformasi birokrasi, Kejati Jatim berkomitmen untuk menjaga marwah institusi, menjalankan tugas dengan penuh integritas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Sebagai simbol dimulainya komitmen ini, Kajati Jatim secara resmi mencanangkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menuju satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2025. TOK

KONI Kota Surabaya Targetkan Minimal 200 Mendali Emas di Proprov IX 2025 Jatim di Malang

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Subkri bersama Dayat, Ketua Dispora Surabaya dan Hosli Abdulah, Ketua KONI Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Jelang diadakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya. Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya megadakan rapat kordiansi semua elemen menyipakan strategi khusus mencapai target juara umum dengan perolehan 200 medali emas diajang itu.

Acara yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Gedung Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya menargetkan Surabaya menjadi Juara umum minimal dengan memperoleh 200 mendali emas.

Ketua Hokey Kota Surabaya, Subraki S.Pd menjelaskan bahwa, sesuai arahan dari Pak Wali Kota Surabaya, target awal kita adalah mendapatkan 200 mendali emas, namun untuk semua Cabang Olaraga (Cabor) ada 223 mendali emas yang diperebutkan di ajang Porprov) IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya.

“Untuk Kota Surabaya ada 48 cabor yang ikut berpartisipasi salah satu pastinya Hockey.” Kata Subakri didampingi Dayat, Ketua Dispora Surabaya dan Hosli Abdulah, Ketua KONI Surabaya. Sabtu (08/02/2025).

Ia berharap seluruh cabor dapat mempersiapkan performa sebaik mungkin, agar dapat tampil maksimal dan menorehkan lebih banyak lagi prestasi bagi Kota Surabaya.

“Untuk Tim Hockey Puslacab Surabaya, kita tagetkan untuk mendapatkan 3 mendali emas dan satu perak di ajang Porprov IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya.” harapnya. TOK

Perhutani Divre Jatim Tanam Padi Gogo di Bojonegoro, Dukung Swasembada Pangan

PEMERINTAHAN|oleh

Bojonegoro, Timurpos.co.id – Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Divre Jatim) bersama Perhutani KPH Bojonegoro dan sejumlah stakeholder di Kabupaten Bojonegoro turut serta dalam penanaman serentak agroforestry pangan. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Kehutanan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan padi gogo di lahan kering.

Kegiatan ini berlangsung di petak 86.a1, RPH Nglambangan, BKPH Nglambangan, KPH Bojonegoro. Pada tahap awal, penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektare, yang selanjutnya akan diperluas hingga 19,5 hektare secara bertahap.

Sebelum penanaman, Kepala Perhutani Divre Jatim, Wawan Triwibowo, menyerahkan bibit padi gogo kepada perwakilan petani. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penanaman simbolis oleh seluruh peserta dari berbagai provinsi, setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Wawan Triwibowo, menegaskan bahwa penanaman padi gogo ini merupakan bagian dari strategi agroforestry yang mengintegrasikan pertanian dan kehutanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung program swasembada pangan nasional.

“Lahan hutan kami ingin berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Saat ini, kita menanam di lokasi tumpangsari kayu putih dengan pola plong-plongan, di mana 12 meter digunakan untuk tanaman pertanian dan 9 meter lainnya untuk tanaman kayu putih,” ujar Wawan Triwibowo.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Widodo Joko Santoso, menyampaikan bahwa Bojonegoro memiliki 25.000 hektare lahan hutan yang dikelola oleh 43 kelompok masyarakat. Lahan tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas pertanian seperti padi dan jagung yang dapat mendukung swasembada pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Perhutani, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta berbagai pihak terkait dalam memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur.

“Bojonegoro saat ini menempati peringkat ketiga sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi padi dan menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu kontributor utama dalam mencapai swasembada pangan,” ungkap Helmy Elisabeth.

Acara penanaman serentak ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala Perum Perhutani Divre Jatim Wawan Triwibowo, Wakil Kepala Perhutani Divre Jatim Suratno, Administratur Perhutani KPH Bojonegoro Slamet Juwanto, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, hadir pula unsur Forkopimcam Ngasem, Kepala Desa Setren, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Manunggal I, serta para penyuluh pertanian.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan program ini dapat menjadi model pengelolaan lahan hutan yang produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. TOK

Pengerajin Batik Kab. Mojokerto Siap Menjadi Pelopor Harkamtibmas

PEMERINTAHAN|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Jelang penantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih tahun 2025 dalam beberapa hari mendatang, kelompok UMKM pengrajin Batik Kab. Mojokerto siap menjadi pelopor harkamtibmas dalam mencegah upaya dari kelompok / oknum tertentu yang berusahan mengganggu jalannya pelantikan dan menggugat hasil Pilkada.

Kelompok UMKM pengerajin Batik, Kab. Mojokerto menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga Stabilitas dan kondusifitas kamtibmas sangat penting bagi semua elemen masyarakat karena akan memberikan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya baik dalam kegiatan sosial bermasyarakat maupun menjalankan kegiatan usaha.

“Disisi lain stabilitas dan kondusifitas kamtibmas juga merupakan salah satu indikator yang menjadi acuan para investor untuk masuk berinvestasi di suatu daerah, kata Ketua kelompok Pengerajin Batik Kab. Mojokerto Erna kepada awak media. Rabu (05/02/2024)

Masih kata Erna bahwa, Oleh karena hal tersebut, kami mendukung Pemerintah dan seluruh aparat keamanan untuk tetap menjaga stabiltas kamtibmas khususnya menjelang kegiatan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh elemen Masyarakat khususnya pelaku usaha untuk tetap menjaga stabilitas kamtibmas menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur sehingga perekonomian dapat terus mengalami peningkatan, ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, Kami kelompok UMKM pengrajin batik Kab. Mojokerto siap menjadi pelopor harkamtibmas, “kami harap langkah upaya untuk menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Jawa Timur khususnya menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga diikuti oleh masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Tambahnya. TOK

Putusan PHI Surabaya Kurang Propisional Dengan Mengabaikan Rekomendasi Dinasker

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Siti Umi (55) Mantan Karyawan PT Kapasari melayangkan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dipengadilan jalan Arjuna Surabaya guna memperjuangkan haknya menuntut uang pesangon sebesar 130 juta, akhirnya kandas. Hakim pengadilan Surabaya memenangkan PT Kapasari.

“Mengacu Peraturan Pemerintah melalui Dinas tenaga kerja (Disnaker) Penggugat berhak mendapatkan pesangon dari PT Kapasari sebesar 136.475.00 ribu rupiah, dengan beberapa rincian sesuai dengan lamanya bekerja.

Ketentuan Disnaker itu ditolak oleh hakim Pengadilan Surabaya yang diketuai Nyoman Ayu Wulandari melalui putusan E-Cort tertanggal 30 Januari 2025.

Mengadili, Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur / Tidak Jelas
(Obscuur Libel),

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard),

“Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,” tukas Hakim Nyoman Ayu Wulandari, melalui E-Cort Senin (03/02/2025).

Kuasa Hukum Penggugat Sentot Wardhana, mengatakan, putusan pengadilan Hubungan Industrial PN Surabaya, saya kiira kurang propisional.

Dalam eksepsi kami sudah saya tuangkan bahwa klien kami meminta haknya, berupa uang pesangon, beliau bekerja diperusahaan itu sejak 1994.

Uang pesangon itu sudah ditetapkan oleh Dinas pemerintah terkait Disnaker Sidoarjo sebanyak 136 juta, namun tetap saja diabaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, karena itu saya akan upaya Kasasi, mas,” tegas Sentot. TOK

Aksi Nyata! Pertamina International Shipping Perkuat Peran Wanita di Industri Maritim

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan komitmennya untuk menguatkan peran wanita di industri maritim. Berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional, mendukung penerapan praktik Environmental, Social & Governance (ESG) untuk bisnis berkelanjutan. Jakarta (24/01/2025).

PIS melalui komunitas pemberdayaan perempuan di bawah naungan PERTIWI Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), yang diketuai oleh Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati, menjalankan sejumlah program yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam meningkatkan peran wanita tersebut.

Ia menjelaskan, data dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyebutkan bahwa pekerja perempuan mencakup 1,2% atau sekitar 24.000 tenaga kerja aktif di industri maritim global.

“Saat ini industri maritim masih didominasi laki-laki, baik di Indonesia maupun secara global. Di Indonesia, partisipasi perempuan hanya tercatat sebanyak 2,8%. Kondisi ini menjadi tugas bersama untuk menjadikan sektor maritim menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi pekerja perempuan,” ujar Diah.

Dalam komitmen jangka panjangnya, PIS menargetkan peningkatan partisipasi perempuan dalam jajaran kepemimpinan hingga 30% pada 2034. Komitmen ini sejalan dengan target IMO dan juga secara bersamaan mendukung implementasi Environmental Social Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDG) poin ke-5 terkait perwujudan kesetaraan gender serta kesejahteraan perempuan. Sebagai catatan, hingga 2024 PIS telah mencatatkan 18,7% partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Diah juga menyoroti bahwa karakteristik unik industri maritim memerlukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi perempuan. “Sebagai sub-holding yang banyak beroperasi di laut lepas, PIS harus memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan di lingkungan kerja kami. Dibutuhkan upaya khusus dan terencana untuk menciptakan ekosistem yang ramah perempuan,” tambahnya.

Keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan ini dibuktikan dengan telah resminya PIS masuk dalam berbagai organisasi internasional dan nasional. Di antaranya adalah dengan penandatanganan komitmen Women’s Empowerment Principles (WEP) yang digagas oleh UN Women. Di mana dengan penandatanganan ini, PIS menjalankan prinsip-prinsip empowerment dalam menjalankan bisnisnya.

Di dalam negeri, PIS juga berkolaborasi dengan Indonesian National Ship Owners’ Association (INSA) untuk mendorong peran wanita di industri ini. Selain itu, Desember lalu PIS menggandeng MUTIARA PELINDO, dan organisasi perempuan Women in Maritime Associations Indonesia (WIMA), melalui nota kesepahaman (MoU) untuk bersinergi bersama menciptakan industri maritim yang ramah perempuan.

“PIS menyadari bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memajukan peran wanita di industri maritim. Kehadiran wanita diperlukan bukan untuk menambah kompetisi, tapi untuk bersinergi menciptakan industri maritim nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga kami yakini bisa membantu pertumbuhan industri ke depannya,” kata diah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pertamina dan PIS dalam menciptakan sektor maritim yang lebih inklusif. “Inklusivitas serta peningkatan peran pekerja perempuan dalam sektor maritim merupakan hal krusial yang perlu ditingkatkan bersama. Sehingga semua masyarakat dapat berkontribusi bersama dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Lollan.

Chairwoman WIMA Indonesia Chandra Motik mengapresiasi kolaborasi ini. “Sejak dahulu, perempuan telah berperan besar dalam sejarah maritim Indonesia. Langkah PIS dan Pelindo menciptakan industri yang ramah perempuan patut diapresiasi. Kami berharap kedepannya lebih banyak perempuan dapat turut berkolaborasi bersama membangun sektor maritim nasional” ungkap Chandra dalam penandatanganan MoU.

Lebih lanjut, komitmen PIS untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan perempuan di industri maritim sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama pada poin ke-2 terkait pengembangan ekonomi berbasis kelautan, poin ke-3 terkait pembukaan lapangan kerja dan poin ke-4 yang mendukung penguatan peran perempuan.

“Dengan mendorong representasi perempuan di sektor maritim, PIS turut berkontribusi pada pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan, menciptakan peluang kerja baru yang inklusif, serta memberdayakan perempuan untuk mengambil peran strategis di industri ini. Langkah ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkokoh fondasi keberlanjutan ekonomi dan sosial di Indonesia, selaras rencana pembangunan pemerintah,” tutup Diah.

Launching Satu Desa Satu Duta Pariwisata Jadi Strategi Jitu Promosi Pariwisata Sidoarjo

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Pemkab Sidoarjo promosikan destinasi wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu caranya dengan menggandeng muda mudi Sidoarjo. Mereka dijadikan Duta Pariwisata disetiap desa. Siang tadi, Selasa, (14/1), Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mengkukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata. Pengukuhan dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa.

Ada 164 orang perwakilan Duta Pariwisata yang dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari serta Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Pengukuhan tersebut juga disaksikan kepala desa dan ketua TP-PKK Desa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian memperingati Hari Jadi ke 166 tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam sambutannya mengatakan program Satu Desa Satu Duta Pariwisata akan mengali potensi pariwisata yang ada disetiap desa. Dikatakannya setiap desa memiliki karateristik dan keunikan tersendiri. Baik itu dari segi alam, budaya maupun tradisi lokal yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata. Oleh karenanya ia berharap Duta Pariwisata dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan desanya masing-masing.

“Program Satu Desa Satu Duta Pariwisata ini juga akan memotivasi setiap desa untuk terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya,”ucapnya.

H. Subandi meminta nantinya Duta Pariwisata dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desanya. Selain itu mereka diharapkan dapat ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan alam. Semua pihak diharapkan Plt. Bupati saling mendukung dan bersinergi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan sektor pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari yang hadir mewakili Pj. Gubernur Jatim mengatakan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memilki destinasi wisata patut diperhitungkan. Pariwisata di Sidoarjo tidak kalah bagusnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Oleh karenanya peran Duta Pariwisata sangat dibutuhkan untuk dapat mempromosikannya secara luas.

“Dalam meningkatkan kunjungan wisata perlu melibatkan Duta Wisata di Jawa Timur. Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi,” ujarnya.

Dikatakannya keberadaan Duta Wisata akan membantu pemerintah dalam urusan kepariwisataan. Menurutnya Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi. Kontribusi mereka sangat besar terhadap target kunjungan wisata.

“Peran Duta Wisata diantaranya sebagai ambassador, sebagai ikon, sebagai educator dan sebagai promotor,” ujarnya.(carlo)