Timur Pos

Penanganan Perkara di Polsek Prigen Dipertanyakan, Tiga Hari dari Penyidikan ke Sidang

HUKRIM|oleh

Pasuruan, Timurpos.co.id — Penanganan perkara dugaan penganiayaan di wilayah hukum Polsek Prigen, Polres Pasuruan, menuai sorotan. Pasalnya, berdasarkan SP2HP tertanggal 11 Agustus 2026, perkara yang dilaporkan pada 18 Juli 2026 baru disebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan sangkaan Pasal 471 KUHP. Namun, pihak pelapor mendapat informasi perkara akan disidangkan di PN Bangil pada 14 Agustus 2026.

Kuasa hukum pelapor, Dr. Teguh Suharto Utomo, mempertanyakan bagaimana proses perkara dapat berlangsung begitu cepat.

“Bagaimana mungkin pada 11 Agustus baru diberitahukan naik penyidikan, tetapi tiga hari kemudian disebut sudah sidang? Semua tahapan dan dokumennya harus dijelaskan secara transparan,” tegas Teguh saat diwawancarai media di Polda Jatim.

Ia juga mempertanyakan penerapan Pasal 471 KUHP tentang penganiayaan ringan. Sebab, menurut pihak pelapor, terdapat Visum et Repertum yang menunjukkan memar dan luka lebam pada korban.

Menurut Teguh, penyidik perlu menguji secara objektif apakah fakta dan alat bukti lebih tepat diterapkan Pasal 471 atau Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan.

“Jangan sampai pasal ditentukan dulu, bukti dicari kemudian. Harus fakta, alat bukti, analisis unsur, baru kesimpulan hukum. Tidak boleh ada pasal pesanan,” ujarnya.

Selain itu, muncul dugaan intervensi dari perangkat desa melalui LMD Prigen. Teguh meminta dugaan tersebut diklarifikasi dan dibuktikan, termasuk kemungkinan adanya komunikasi atau pertemuan yang memengaruhi konstruksi perkara.

Ia juga menyoroti SP2HP Polsek Prigen tertanggal 11 Agustus 2026 yang masih mencantumkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, meski sejak 2 Januari 2026 telah berlaku KUHAP baru berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Teguh mendesak Kapolres Pasuruan, Dirreskrimum, Irwasda dan Bidpropam Polda Jatim turun tangan melakukan pengawasan serta menggelar perkara khusus.

Pihak pelapor meminta audit administrasi perkara, pemeriksaan seluruh alat bukti dan dugaan intervensi, serta transparansi nomor perkara apabila benar perkara tersebut telah terdaftar di PN Bangil dan akan disidangkan pada 14 Agustus 2026.

“Korban tidak meminta keistimewaan. Yang diminta hanya proses hukum yang transparan, objektif dan sesuai prosedur,” pungkas Teguh. Tok

Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Remaja, Santri Hidayatullah Al Muhajirin Jalani Skrining Anemia

PERISTIWA|oleh

Bangkalan, Timurpos.co.id — Upaya meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin, Bangkalan. Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang diketuai Dr. Wiwik Winarningsih, dr., M.Kes., FISQua tersebut berfokus pada deteksi dini anemia dan pemantauan status gizi santri melalui pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) darah. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan menu makanan di lingkungan pesantren.
Sebanyak 50 santri dan santriwati mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta mendapatkan sosialisasi mengenai anemia serta pentingnya menjaga status gizi pada usia remaja.

Melalui edukasi tersebut, santri didorong untuk lebih memahami pentingnya mengenali kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus menerapkan pola hidup dan pola makan yang dapat mendukung kesehatan dan pertumbuhan mereka.

Salah satu agenda utama kegiatan adalah pemeriksaan kadar Hb darah. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini anemia sekaligus untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan para santri.

Data yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi menu makanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan gizi santri.

Selain pemeriksaan Hb, kegiatan juga menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Para santri dan santriwati dapat memeriksakan kondisi kesehatan mereka secara langsung tanpa dipungut biaya.

Kegiatan semakin lengkap dengan layanan konsultasi kesehatan bersama dokter berpengalaman. Melalui layanan tersebut, peserta dapat memperoleh penjelasan serta arahan kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Kegiatan Pengmas ini tidak hanya memberikan manfaat berupa pemeriksaan kesehatan, tetapi juga mendorong para santri untuk lebih memahami pentingnya upaya pencegahan penyakit dan pemenuhan kebutuhan gizi.

Edukasi kesehatan diharapkan mampu membangun kebiasaan positif di lingkungan pesantren, sehingga para santri lebih peduli terhadap kondisi tubuh dan tidak mengabaikan berbagai keluhan kesehatan yang mereka alami.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi di bidang kesehatan kepada masyarakat. Program ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 3, yakni Good Health and Well-being, yang menekankan pentingnya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui edukasi, deteksi dini, pemeriksaan kesehatan, serta upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan pesantren yang semakin peduli terhadap kesehatan.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung para santri sebagai generasi muda agar tumbuh sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dan edukasi selama program berlangsung. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran kesehatan secara berkelanjutan di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Muhajirin.

Dengan dukungan pihak pesantren, tenaga kesehatan, dan perguruan tinggi, upaya menjaga kesehatan santri diharapkan dapat terus dikembangkan guna mewujudkan generasi muda yang sehat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tok

Pengosongan Ngagel Timur Tuai Sorotan, Miko: Kalau HGU, Jangan Disebut Surat Ijo

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tindakan pengosongan area bekas Pabrik Karung di kawasan Ngagel Timur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memicu kecemasan di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kejelasan status dan dasar penguasaan lahan.

Kawasan yang memiliki nilai strategis tersebut disebut berkaitan dengan aset dan status hak atas tanah yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Kondisi itu juga memunculkan kekhawatiran bagi warga yang selama ini menempati permukiman dengan status tanah Surat Ijo di Kota Surabaya.

Pemerhati pelayanan publik, Miko Saleh, menilai langkah pengosongan tidak semestinya dilakukan tanpa adanya penjelasan mengenai status hukum lahan serta prosedur yang menjadi dasar tindakan pemerintah.

“Pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah Gubernur Jawa Timur. Kalau menyinggung masalah Pabrik Karung, kalau itu dinyatakan area Surat Ijo, itu salah besar karena di situ HGU (Hak Guna Usaha),” ujar Miko saat memberikan pandangannya terkait status hukum lahan tersebut, Selasa (11/8/2026).

Menurut Miko, transparansi menjadi hal penting, terlebih jika kawasan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) maupun fasilitas kesehatan.

Ia mempertanyakan sejauh mana informasi mengenai pengalihan aset, perubahan peruntukan kawasan, serta status hak atas tanah telah disampaikan kepada masyarakat.
Miko juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila lahan tersebut merupakan bagian dari aset PTPN XI dan masih berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), maka proses pelepasan atau perubahan hak harus memiliki dasar administrasi dan keputusan dari instansi yang berwenang.

“Kalau memang itu HGU, pelepasan atau perubahan statusnya tentu harus jelas. Harus ada keputusan dari instansi yang berwenang, termasuk BPN dan kementerian terkait sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menilai pembangunan maupun pemanfaatan aset pemerintah yang menggunakan anggaran negara maupun daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Pembangunan ini pakai uang rakyat. Ini adalah pajak yang selama ini dibayarkan ke Pemkot oleh warga Kota Surabaya. Kalau dia selintutan, jangan salahkan warga Kota Surabaya akan selintutan juga,” katanya.

Miko mengingatkan, kurangnya keterbukaan dalam proses pengosongan maupun rencana pemanfaatan kawasan berpotensi memperbesar keresahan warga.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan komunikasi, transparansi dokumen, serta kepastian hukum sebelum mengambil tindakan di lapangan. Terlebih, persoalan pertanahan menyangkut hak masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara hati-hati.

Ia berharap Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim membuka secara terang status hukum lahan bekas Pabrik Karung Ngagel Timur, termasuk dasar penguasaan, status HGU, proses pengalihan aset, serta rencana pemanfaatan kawasan tersebut.

Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menerima keputusan pengosongan, tetapi juga mengetahui dasar hukum dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut. Tok

Mantan Kadis ESDM Jatim Nurkholis Diperiksa dalam Kasus Pungli Izin Air Tanah

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur telah memeriksa mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Nurkholis, terkait penyidikan dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin pengusahaan air tanah. Senin (10/8/2026).

Pemeriksaan terhadap Nurkholis dilakukan penyidik Kejati Jatim sebelum penetapan tersangka baru, Ertika Dinawati (ED), dalam perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Punia Atmaja NR, usai mengumumkan penetapan Ertika sebagai tersangka, Selasa, 28 Juli 2026 lalu.

Saat ditanya mengenai pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas ESDM Jatim tersebut, Punia membenarkannya.

“Sepertinya sudah ya. Sebelumnya sudah kita minta keterangan,” ujar Punia.

Namun, Punia menegaskan, penyidik belum menyimpulkan apakah dugaan praktik pungli juga terjadi saat Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim.

Menurut dia, penyidik masih mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.

“Nanti kami akan mendalami kembali. Kasih waktu dulu. Kami akan terus meng-update perkembangan perkara ini,” katanya.

Punia juga menyebut penyidikan perkara tersebut masih sangat mungkin dikembangkan. Jika nantinya ditemukan fakta dan alat bukti baru, penyidik akan menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan menetapkan tersangka tambahan.

“Kalau ada fakta baru, tentu akan kami kembangkan berdasarkan alat bukti yang kami peroleh,” tegasnya.

Sejauh ini, Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungli pengurusan perizinan di Dinas ESDM Jatim.

Keempatnya yakni Aris Mukiyono, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim; Oni Setiawan, Kepala Bidang Pertambangan; Hermawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

Dalam penyidikan, Kejati Jatim menduga praktik pungli tersebut menyasar ratusan pemohon izin pengusahaan air tanah.

Selain mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, penyidik juga masih menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Perkara ini pun masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka maupun pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum bertambah apabila penyidik menemukan bukti yang cukup. Tok

Kejari Tanjung Perak Setorkan Rp4,9 Miliar Hasil TPPU Judi Online ke Kas Negara

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya menyetorkan uang sebesar Rp4.907.261.329 ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), Senin (10/8/2026).

Uang tersebut merupakan barang bukti hasil penyitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berkaitan dengan tindak pidana asal berupa perjudian online.

Penyetoran dilakukan sebagai tindak lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/PPHK-TPPU/2025/PN Sby tanggal 14 Oktober 2025 yang menetapkan dana hasil penyitaan dari sejumlah rekening terkait sebagai aset negara.

Pelaksanaan penyetoran berlangsung di BSI KCP Surabaya Pasar Atom dan disaksikan dalam kegiatan press release di Aula Kejari Tanjung Perak.

Dalam keterangannya, Kejari Tanjung Perak menjelaskan bahwa pelaksanaan penetapan hakim merupakan salah satu tugas Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaksanakan penyetoran uang sebesar Rp4.907.261.329 kepada kas negara melalui Bank Syariah Indonesia,” ujar pihak Kejari Tanjung Perak.

Dana tersebut sebelumnya disita oleh penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Jawa Timur dari beberapa rekening yang saling berkaitan dan diduga digunakan dalam modus tindak pidana pencucian uang.

Perkara TPPU tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal berupa perjudian online melalui website S.M.A. Dalam perkara ini, salah satu pihak yang disebut, Yurry, saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Permohonan terkait status barang bukti tersebut diajukan Ditresiber Polda Jatim kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada 12 Agustus 2025. Permohonan itu kemudian dikabulkan dengan diterbitkannya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus/PPHK-TPPU/2025/PN Sby tertanggal 14 Oktober 2025.

Penetapan tersebut pada pokoknya menyatakan dana yang tersimpan dalam sejumlah rekening yang telah disita dengan total Rp4.907.261.329 sebagai aset negara.

Pelaksanaan penetapan kemudian dilakukan oleh Kejari Tanjung Perak karena rekening yang telah disita tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara perjudian atas nama terpidana Sutikno.

Perkara tersebut sebelumnya telah selesai ditangani dan dituntut oleh Kejari Tanjung Perak pada 2025. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyerahkan pelaksanaan penetapan tersebut kepada Kejari Tanjung Perak.

Kejari Tanjung Perak menegaskan, penyetoran uang tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengejar dan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara.

Penegakan hukum, kata Kejari, tidak cukup hanya dengan pendekatan follow the suspect atau mengejar pelaku, tetapi juga harus dilakukan melalui follow the money, yakni melacak aliran dana, menyita, serta merampas hasil tindak pidana.

“Penyerahan uang rampasan hari ini merupakan bukti nyata dari komitmen tersebut,” tegasnya.

Dengan tambahan penyetoran sebesar Rp4,9 miliar tersebut, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diserahkan Kejari Tanjung Perak kepada negara mencapai Rp8.864.756.557.

Capaian tersebut disebut telah mencapai 905 persen dari target PNBP Kejari Tanjung Perak tahun 2026.

Kejaksaan menegaskan capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan hasil tindak pidana tidak memberikan keuntungan finansial kepada pelakunya.

“Ini semua merupakan bukti nyata bahwa kami ingin memastikan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan finansial bagi para pelakunya,” pungkasnya. Tok

Dirut PT BPI Ajukan Eksepsi, Pengacara Sebut Kasus Wire Rope Hanya Pelanggaran Administratif

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Direktur Utama PT Bentang Persada Internusa (BPI), Santoso Utomo Tjioe, mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan memperdagangkan tali kawat baja (wire rope) tanpa memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Eksepsi tersebut dibacakan tim kuasa hukum Santoso yang dipimpin Edward Raimond dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (10/8/2026).

Salah satu poin utama yang disoroti pihak terdakwa adalah tidak adanya mens rea atau niat jahat dalam perbuatan yang didakwakan kepada Santoso.

Edward menegaskan, perkara yang menjerat kliennya lebih tepat dipandang sebagai persoalan bisnis dan administratif, bukan tindak pidana.

“Klien kami tidak memiliki mens rea atau niat jahat. Apabila terdapat kekeliruan administratif, penyelesaiannya seyogianya mengedepankan pembinaan dan perbaikan kepatuhan, bukan serta-merta menggunakan instrumen hukum pidana,” ujar Edward usai persidangan.

Menurut Edward, pendekatan administratif dinilai lebih tepat bagi pelaku usaha yang memiliki itikad baik untuk memperbaiki kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, Santoso tidak mengetahui bahwa kewajiban SNI harus melekat pada produk berdasarkan merek yang diperdagangkan. Selama ini, kliennya beranggapan bahwa wire rope yang dijual telah memenuhi ketentuan SNI karena produk tersebut sebelumnya berasal dari barang yang telah memiliki sertifikasi.

“Ketidaktahuan klien kami terhadap aspek administratif tersebut tidak patut dijadikan dasar pemidanaan. Jika memang terdapat kekeliruan, seharusnya cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif,” katanya.

Edward berharap majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui pembinaan dan penyempurnaan aspek administratif.

“Apabila memang terdapat kekeliruan dari klien kami, hal tersebut seyogianya diselesaikan melalui pembinaan dan penyempurnaan aspek administratif. Pendekatan yang mengedepankan edukasi dan perbaikan kepatuhan akan memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha maupun bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan taat aturan,” tegasnya.

Ia juga menilai kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi di Indonesia. Karena itu, Edward berharap penegakan hukum terhadap pelaku usaha tetap memberikan kepastian dan ruang untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan administratif.

“Kepastian hukum sangat penting agar iklim investasi tetap terjaga,” ujarnya.

Jaksa Ungkap Temuan Ratusan Gulung Wire Rope

Sementara itu, berdasarkan surat dakwaan JPU Siska Christina, perkara tersebut bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo No. 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek UNISTRAND dan RRT.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek UNISTRAND dan RRT,” kata JPU dalam persidangan.

Jaksa mengungkapkan, PT BPI memperoleh wire rope tersebut dari PT Surya Indah Jaya Dieselinido Perkasa dan PT Surya Sentra Gemilang Sentosa.

Kedua perusahaan tersebut diketahui memiliki SPPT SNI untuk produk dengan merek DONGWA.

Namun, menurut jaksa, Santoso tidak memperdagangkan produk tersebut menggunakan merek DONGWA. Produk justru dipasarkan dengan merek UNISTRAND dan RRT tanpa memiliki SPPT SNI atas merek yang diperdagangkan.

Atas perkara tersebut, Santoso didakwa secara alternatif dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, ia juga didakwa melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 65 juncto Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Pasal 109 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan pidana terbaru.

Perkara selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan untuk mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. Tok

Syahrul Penjual Pil Ekstasi Hanya Dituntut 3 Tahun 5 Bulan, Sidang Putusan Ditunda

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara peredaran gelap narkotika jenis pil ekstasi yang menjerat Syahrul Hariyan Pesu bin Hermansyah dengan barang bukti lima butir ekstasi ditunda. Agenda pembacaan putusan yang sedianya digelar Senin (10/8/2026) tidak dapat dilaksanakan lantaran susunan majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak lengkap.

Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leande menyampaikan sidang ditunda hingga Rabu, 12 Agustus 2026.

“Sidang ditunda pada hari Rabu, 12 Agustus 2026,” kata Ferdinand Marcus di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (10/8/2026).

Padahal, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, agenda persidangan tercatat sebagai pembacaan putusan yang dijadwalkan berlangsung di ruang Tirta PN Surabaya.

Sebelumnya, Syahrul dituntut pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Putu Wimar Maharani, S.H. dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Selain pidana penjara, JPU menuntut Syahrul membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu tiga bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa.

Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar denda, JPU menuntut denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Syahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan Syahrul tetap berada dalam tahanan serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana yang dijatuhkan.

Berawal dari Pesanan Rp2 Juta
Perkara tersebut bermula pada Selasa, 10 Februari 2026 sekitar pukul 23.20 WIB. Saat itu, seorang perempuan bernama Friska alias Loli, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), memesan pil ekstasi kepada Syahrul melalui WhatsApp.

Friska kemudian mentransfer uang sebesar Rp2 juta ke rekening BCA milik Syahrul.

Setelah menerima pesanan tersebut, Syahrul menghubungi seseorang bernama Andi, yang juga masuk dalam DPO, untuk membeli lima butir pil ekstasi dengan harga Rp1,45 juta.

Pada Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 01.15 WIB, Syahrul mengambil narkotika tersebut melalui sistem ranjau di bawah jembatan penyeberangan di Jalan Raya Waru, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Sekitar pukul 02.00 WIB, Syahrul kemudian menuju kawasan Jalan Raya Kupang Indah, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. Di lokasi tersebut, ia meranjau lima butir pil ekstasi yang dipesan Friska.

Namun, sebelum barang tersebut diambil, petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak menangkap Syahrul.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima butir pil ekstasi warna merah muda berlogo tengkorak dengan berat netto sekitar 1,998 gram.

Selain itu, petugas turut mengamankan kartu ATM BCA milik terdakwa, satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A23, serta satu buah kemasan jajanan bekas Momogi.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, lima tablet tersebut dinyatakan mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I.

JPU menilai perbuatan Syahrul dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun keperluan laboratorium.

Kini, Syahrul masih menunggu putusan majelis hakim yang dijadwalkan dibacakan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Tok

Hotel Pasar Besar jadi Sarang Peredaran Narkoba, Tiga Terdakwa Dituntut 9 Tahun Penjara 

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Reiyan Novandana Syanur Putra, menuntut tiga terdakwa kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu, yakni Muhammad Rizky Al Ghazali bin M. Syapriansyah, Siska binti Mat Liyah, dan Jefri bin Mat Saleh, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 tahun. Sabtu, (8/8/2026).

Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak memiliki harta yang mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada pekan ini sejatinya beragenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi). Namun, persidangan terpaksa ditunda karena kuasa hukum para terdakwa tidak hadir di ruang sidang.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, perkara bermula pada 25 Maret 2026 ketika Muhammad Rizky menghubungi Siska melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan harga sabu sebanyak 100 gram. Setelah Siska berkoordinasi dengan Jefri, disepakati pembelian sabu sebanyak 45 gram dengan nilai sekitar Rp20,7 juta.

Rizky kemudian mentransfer uang sebesar Rp21 juta ke rekening BNI milik Siska sebagai pembayaran.

Selanjutnya, Siska bersama Jefri menemui seorang pria bernama Imam yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Dalam pertemuan tersebut, Siska menyerahkan uang sebesar Rp20,5 juta kepada Imam, sedangkan kekurangan pembayaran Rp250 ribu dijanjikan akan dilunasi kemudian. Imam lalu menyerahkan satu paket sabu kepada keduanya.

Pada 27 Maret 2026, Siska mengabarkan kepada Rizky bahwa barang telah diterima. Keesokan harinya, sabu tersebut diserahkan kepada Rizky di Kamar Nomor 224 Hotel Pasar Besar, Jalan Pasar Besar Wetan, Surabaya.

Menurut dakwaan, sebagian sabu sempat dikonsumsi bersama oleh Rizky dan Siska. Sementara sisanya direncanakan akan diedarkan kembali ke wilayah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Namun, rencana tersebut gagal setelah petugas Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Rizky pada 30 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB di lobi Hotel Pasar Besar. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 39,588 gram, alat hisap, pipet kaca yang berisi sisa sabu seberat 0,008 gram, serta satu unit telepon genggam.

Sekitar lima menit kemudian, petugas menangkap Siska di kamar hotel yang sama. Dari tangan terdakwa disita sebuah telepon genggam, kartu ATM BNI, serta bukti penarikan tunai sebesar Rp20.525.000.

Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, Jefri juga berhasil diamankan di kawasan Jalan Pasar Besar Wetan, Surabaya. Polisi turut menyita telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika tersebut.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 02795/NNF/2026 tanggal 10 April 2026 menyatakan bahwa barang bukti sabu seberat 39,588 gram dan 0,008 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Jaksa juga mencantumkan dakwaan berdasarkan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Tok

Anita Tegaskan Tak Pernah Berikan Pernyataan dan Minta Publik Tunggu Proses Hukum

KEPOLISIAN|oleh

Makasar, Timurpos.co.id – Beredarnya sejumlah pemberitaan terkait dugaan kasus yang melibatkan seorang dosen di Makassar memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Anita memberikan klarifikasi resmi.

Anita menegaskan bahwa dirinya, tidak pernah memberikan pernyataan maupun wawancara, kepada media online mana pun, maupun media daring lainnya.

“Terkait laporan saya terhadap Advokat AM di Polda Sulsel No: 998/XI/2023/SPKT tanggal 8 November 2023 tentang dugaan tindak pidana pelecehan seksual, perkara tersebut sudah dihentikan. Saya juga tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memberikan izin untuk memuat atau mempublikasikan berita tersebut,” ujar Anita melalui kuasa hukumnya. Jumat (7/8/2026).

Menurut pihak Anita, hingga saat ini ‘tidak ada satu pun keterangan resmi’ yang disampaikan kepada wartawan mengenai substansi perkara yang sedang berjalan.

Bahkan, Anita memilih untuk, tidak menanggapi nomor-nomor yang mengaku sebagai wartawan, sebagai bentuk kehati-hatian.

Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman, penyampaian informasi yang tidak utuh, serta penggunaan pernyataan yang tidak pernah disampaikan langsung olehnya.

Pihak Anita berharap masyarakat,tidak terburu-buru menarik kesimpulan, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun pemberitaan yang tidak bersumber dari pernyataan resminya.

Ia juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tok

Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Direktur PT Cahaya Agung Perdana Sebut Proyek Banjir Pacitan Terkendala Situasi COVID-19

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang dugaan tindak pidana korupsi proyek konstruksi Penanganan Banjir Sungai Asem Gandok, Grindulu, dan Anak Sungainya di Kabupaten Pacitan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dalam perkara ini, Ir. H. Supriyanto, Direktur PT Cahaya Agung Perdana Karya selaku pelaksana proyek, dituntut pidana 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, Tendy Soewadji, S.Pi., M.M., Kepala Cabang PT Wahana Prakarsa Utama Jawa Timur selaku konsultan pengawas, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Doan Novelman, Yuanita Mawarni, dan Destiyan Rama Deo Nanta. Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dibebankan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indrayani kali ini beragenda penyampaian replik dan duplik.

Dalam repliknya, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan (pledoi) para terdakwa dan tetap berpegang pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. Sementara itu, penasihat hukum Tendy Soewadji menyatakan tetap pada isi pledoi.

Secara terpisah, penasihat hukum Ir. H. Supriyanto, Dr. Syaiful Ma’arif, S.H., C.N., M.H., dalam dupliknya menegaskan bahwa proyek tersebut dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 sehingga terdapat kondisi khusus yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Menurutnya, saat itu prioritas pemerintah adalah menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan proyek tetap selesai, sehingga aspek administrasi bukan menjadi fokus utama.

“Terkait penggunaan tenaga kerja lokal, hal itu diperbolehkan. Selain mendukung kelancaran pekerjaan, kebijakan tersebut juga bertujuan membantu masyarakat memperoleh penghasilan di tengah kondisi ekonomi akibat pandemi. Bukan berarti pekerjaan itu disubkontrakkan,” ujar Syaiful usai sidang.

Ia juga membantah adanya penyimpangan dalam pekerjaan bronjong. Menurutnya, secara teknis konstruksi bronjong tidak mensyaratkan pemeriksaan laboratorium. Yang menjadi syarat utama adalah penggunaan batu yang keras, kuat, dan tidak mudah bergeser sehingga memenuhi spesifikasi teknis.

Selain itu, Syaiful menegaskan masa tanggung jawab pekerjaan hanya berlaku selama dua tahun. Sementara pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan sekitar lima tahun setelah proyek selesai.

“Selama dua tahun masa tanggung jawab itu tidak pernah ada temuan ataupun pemeriksaan yang menyatakan adanya permasalahan pada proyek. Bahkan hingga saat ini pekerjaan yang dilaksanakan pada masa COVID-19 tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Sementara itu, untuk terdakwa Tendy Soewadji, penasihat hukumnya menyampaikan bahwa kliennya telah menitipkan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp566.810.000 kepada Kejaksaan Negeri Pacitan melalui penasihat hukum Dasi, S.H. dan Hari Ananto, S.H. Uang tersebut dimohonkan agar dinyatakan sah menurut hukum dan dirampas untuk negara.

Berawal dari Proyek APBN Tahun 2021

Perkara ini bermula dari proyek Penanganan Banjir Sungai Asem Gandok, Grindulu, dan Anak Sungainya di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp14 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, Ir. H. Supriyanto selaku Direktur PT Cahaya Agung Perdana Karya merupakan penyedia jasa pelaksana proyek berdasarkan kontrak tertanggal 3 Maret 2021 beserta addendum terakhir pada 29 Oktober 2021. Jaksa menilai terdakwa tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya sehingga diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp875.288.091,54.

Sementara itu, Tendy Soewadji selaku Kepala Cabang PT Wahana Prakarsa Utama Jawa Timur bertindak sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak tertanggal 15 Maret 2021. Sebagai konsultan pengawas, ia memiliki kewenangan memberikan teguran atas penyimpangan pekerjaan, mengoreksi pelaksanaan konstruksi, hingga merekomendasikan penolakan material yang tidak sesuai spesifikasi.

Namun, JPU menilai terdakwa tidak menjalankan kewajiban pengawasan sebagaimana mestinya sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp566.810.000.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan proyek sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Tok