Surabaya, Timurpos.co.id– Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) terungkap. Dana perusahaan daerah senilai miliaran rupiah diduga digunakan untuk membiayai upaya menutup perkara hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan pada 19 November 2026.
Keempat tersangka masing-masing Moch. Nahroni, Direktur Keuangan dan SDM KBS; Nurika Widyasanti, Direktur Operasional KBS, Eliya Emi Suprapto, anggota Badan Pengawas KBS, serta Muhammad Ma’ruf Syah, seorang advokat.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PD TS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa-menyewa tenant.
Dalam proses tersebut, Direktur Operasional berinisial NW dan Direktur Keuangan berinisial MN meminta bantuan anggota Badan Pengawas berinisial EES untuk mencarikan pengacara.
EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada advokat berinisial MM. Namun, pendampingan hukum tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih untuk menghentikan penanganan perkara.
“Advokat MM meminta biaya pendampingan hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga meminta dana tambahan Rp500 juta dengan alasan untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak,” ungkap I Gede Punia Atmaja di lobi Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.
Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PD TS KBS atas persetujuan kedua direksi. Penyerahannya dilakukan melalui EES kepada MM. Namun, uang tersebut ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Permintaan dana kembali berlanjut ketika perkara memasuki tahap pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025. Saat itu, MM kembali meminta biaya jasa hukum sebesar Rp100 juta dan tambahan dana Rp995 juta.
Menurut Punia, permintaan dana tersebut terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Meski demikian, seluruh dana itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses penanganan perkara tetap berjalan.
Untuk menyamarkan penggunaan uang tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan hukum, tinjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga palsu, hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan.
Dokumen-dokumen itu diduga dibuat seolah-olah pengeluaran Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas layanan hukum dan kegiatan konsultasi yang sah.
Kerugian Negara Capai Rp3,27 Miliar
Selain aliran dana Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan upaya menutup perkara, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PD TS KBS lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Rinciannya, pengeluaran pada 2025 sebesar Rp707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur melalui laporan nomor PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan dengan dua lapis Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsider: Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan karena dana kas perusahaan daerah yang semestinya dikelola untuk kepentingan operasional Kebun Binatang Surabaya justru diduga digunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. Tok























