Timur Pos

Tak Terima Diberitakan Dugaan Tangkap Lepas Kasus Pencurian Besi, Kasat Reskrim Blokir WhatsApp Wartawan

KEPOLISIAN|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Dugaan praktik tangkap lepas kembali menjadi sorotan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Kali ini, perhatian publik tertuju pada penanganan kasus dugaan pencurian besi di area pabrik ban CV Indah Jaya Ban, Jalan Bypass Kedungsari, Mojokerto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga orang berinisial B, U, dan A, warga Kecamatan Jetis dan Ketapang, Kabupaten Mojokerto, disebut diamankan oleh Satreskrim Polres Mojokerto Kota pada Juni 2026 terkait dugaan pencurian besi.

Dalam penanganan tersebut, polisi disebut turut mengamankan sejumlah barang bukti serta satu unit kendaraan pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut besi.

Namun, perkara ini kemudian menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa ketiga orang tersebut telah dipulangkan pada 16 Juli 2026, atau sekitar satu bulan setelah diamankan.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan uang sebesar Rp225 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan keluarnya ketiga orang tersebut.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Mangara Panjaitan pada Jumat (17/7/2026).

Namun, hingga berita awal mengenai dugaan tangkap lepas tersebut diterbitkan, tidak diperoleh tanggapan maupun klarifikasi resmi dari yang bersangkutan.

Setelah berita diterbitkan dan tautannya dikirimkan kepada AKP Mangara Panjaitan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang hak jawab, tidak diperoleh penjelasan maupun bantahan terhadap substansi pemberitaan.
Alih-alih memberikan klarifikasi, nomor telepon wartawan yang melakukan konfirmasi justru diketahui telah diblokir.

Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah isu yang berkembang. Sebab, konfirmasi dan klarifikasi merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan, sekaligus menjadi ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan fakta dan penjelasan versi institusi.

Kanit Benarkan Ada Penangkapan
Di tengah belum adanya penjelasan langsung dari Kasat Reskrim, salah satu Kanit di jajaran Satreskrim Polres Mojokerto Kota bernama David membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga orang yang dimaksud.
Namun, David membantah nominal uang yang beredar di masyarakat.

“Penangkapannya memang ada, tetapi nominalnya bukan sebesar itu,” ujarnya kepada media ini.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan dari internal Satreskrim Polres Mojokerto Kota yang berhasil diperoleh hingga berita ini ditulis.

Meski demikian, keterangan tersebut belum menjelaskan secara rinci sejumlah hal yang menjadi perhatian publik, antara lain status hukum ketiga orang yang diamankan, perkembangan proses penanganan perkara, dasar pemulangan mereka, serta nominal yang sebenarnya jika memang terdapat uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah perkara dugaan pencurian besi tersebut masih dalam tahap penyelidikan, telah masuk tahap penyidikan, dihentikan, atau diselesaikan melalui mekanisme hukum lainnya.

Belum ada pula penjelasan resmi mengenai alasan pemulangan ketiga orang tersebut setelah sebelumnya disebut diamankan selama kurang lebih satu bulan.

Dalam konteks penegakan hukum, transparansi informasi menjadi penting, terlebih ketika sebuah perkara telah menjadi perhatian publik. Penjelasan yang terbuka dan berbasis fakta diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi maupun berkembangnya spekulasi di masyarakat.

Media ini masih membuka ruang hak jawab bagi Polres Mojokerto Kota, khususnya Kasat Reskrim AKP Mangara Panjaitan, untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait penanganan perkara tersebut.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan fakta sebenarnya mengenai proses penangkapan, status hukum para terduga, barang bukti yang diamankan, alasan pemulangan, serta isu nominal uang Rp225 juta yang beredar di masyarakat.

Dengan demikian, publik dapat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai penanganan kasus dugaan pencurian besi tersebut. M12

Ditinggali Warisan HGB Mati & Berkas Mandek Era Asep Heri, Kakanwil ATR/BPN Jatim Baru Muhammad Naim Ditantang Pembenahan Total

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Pergantian kepemimpinan di Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur membawa titik terang dan harapan baru bagi masyarakat serta pelaku usaha. Kakanwil ATR/BPN Jatim yang baru, Muhammad Naim, kini diharapkan mampu menuntaskan deretan permasalahan pelayanan publik yang sempat mandek pada era Asep Heri. Selasa, (21/7/2026).

Sebagaimana diketahui, kinerja pelayanan pertanahan di Jatim sempat mendapat sorotan tajam akibat penumpukan ribuan berkas permohonan yang tak kunjung selesai. Dampak paling merugikan dirasakan oleh pemohon perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), di mana berkas yang diajukan justru dibiarkan mengendap hingga melewati batas masa berlaku (kadaluarsa).

Kondisi tersebut dirasakan jauh berbeda jika dibandingkan era kepemimpinan Jonahar maupun Lampri (yang sempat menjabat sekitar 6 bulan), di mana pelayanan pertanahan dikenal lebih responsif, transparan, dan memiliki kepastian alur penyelesaian.

Kehadiran Muhammad Naim sebagai Kakanwil anyar pun disambut positif sekaligus diiringi ekspektasi tinggi dari publik Jawa Timur.

Publik kini menanti langkah konkrit dan terobosan dari Muhammad Naim untuk mengurai benang kusut pelayanan pertanahan di Jawa Timur demi mengembalikan kepastian hukum atas tanah dan menjaga kondusivitas iklim investasi daerah. Tok

Billing Manager Fastlab Surabaya Didakwa Gelapkan Rp145,9 Juta Dana Pembayaran Vaksin untuk Judi Online

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang Billing Manager Klinik Utama Fastlab Surabaya, Wahyu Budi Prasetyo, didakwa melakukan penggelapan dana pembayaran layanan vaksin milik PT Inti Darma Globalindo senilai Rp145.996.600. Dana yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan diduga justru dialihkan ke rekening pribadi terdakwa dan digunakan untuk bermain judi online, membayar cicilan, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Senin (20/7/2026).

Dalam sidang kali ini JPU M. Mosleh Rahman menghadirkan pemilik PT. Inti Darma Globalindo.

Saksi menjelaskan, saya membeli Perusahaan dan memiliki saham mayoritas diangkat sebagai Direktur Utama sejak 23 April 2025. Saat serah Terima dari Dirut yang lama ada selisih dan saya laporkan. Adanya uang perusahaan yang masuk ke rekening pribadi.

“Saat saya tanyakan kepada Dirut lama, bilangnya itu Wahyu yang melakukan, ” Katanya.

Masih kata saksi, bahwa total kerugian saya sekitar Rp 145 jutaan dan terdakwa belum ada pengembalian sama sekali.

Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada memberikan pengertian, seharusnya saksi sebelum membeli perusahaan harus diteliti dulu, karena ini PT sudah jelas pertanggungjawabannya. Seharusnya yang dirugikan ini adalah manajemen lama bukannya saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membatahnya.

Untuk diketahui Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M. Mosleh Rahman dari Kejaksaan Negeri Surabaya, perbuatan tersebut diduga dilakukan dalam kurun waktu 3 Januari hingga 8 Mei 2025 di Klinik Utama Fastlab, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 10-12, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam dakwaan dijelaskan, Wahyu telah bekerja di PT Inti Darma Globalindo sejak Oktober 2014 dan menjabat sebagai Billing Manager sejak 2017. Tugasnya antara lain membuat laporan penagihan, melakukan penagihan kepada pelanggan, rekonsiliasi data dan bank, serta mengurus permintaan faktur pajak.

Menurut JPU, pada 3 Januari 2025 terdakwa menghubungi petugas administrasi, Mu’minatul Rizqyyah, melalui WhatsApp dan meminta agar seluruh dana pembayaran vaksin ditransfer ke rekening pribadi miliknya di Bank BNI. Terdakwa beralasan rekening perusahaan sedang dalam proses penutupan sementara atau rekonsiliasi.

Padahal, berdasarkan hasil penyelidikan, rekening perusahaan PT Inti Darma Globalindo dalam kondisi normal dan tetap dapat digunakan untuk menerima setoran.

Atas permintaan tersebut, Mu’minatul Rizqyyah kemudian beberapa kali mentransfer uang hasil pembayaran vaksin dari rekening pribadinya ke rekening atas nama Wahyu Budi Prasetyo. Transfer dilakukan secara bertahap sejak 3 Januari hingga 7 Mei 2025 dengan total 31 transaksi senilai Rp145.996.600.

Namun, dana tersebut tidak pernah disetorkan ke rekening perusahaan sebagaimana prosedur yang berlaku.

Dalam dakwaan disebutkan, uang tersebut justru dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online, membayar cicilan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan itu terungkap setelah PT Inti Darma Globalindo melakukan audit internal yang dituangkan dalam Laporan Audit Internal Nomor 01/DIR/AUDITKEU/SUB/V/2025 tanggal 16 Juni 2026.

Hasil audit menyatakan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2025, dana pembayaran pelanggan layanan Fastlab yang diterima petugas administrasi seluruhnya dialihkan ke rekening pribadi terdakwa dengan nilai keseluruhan Rp145.996.600.

Akibat perbuatan tersebut, PT Inti Darma Globalindo mengalami kerugian sebesar Rp145.996.600.

Atas perbuatannya, Wahyu Budi Prasetyo didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggelapan dalam jabatan, yakni menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya karena hubungan kerja secara melawan hukum. Persidangan perkara tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Tok

MIKK Advocates Laporkan PT Sahabat Peternak Indonesia ke Polrestabes Surabaya

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor hukum MIKK Advocates & Counsellors at Law resmi melaporkan manajemen PT Sahabat Peternak Indonesia (PT SPI) ke Polrestabes Surabaya terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam program investasi bertajuk “Titip Qurban”, “Titip Sapi Perah”, dan program investasi ternak sejenis.

Selain membuat laporan polisi, tim kuasa hukum juga telah melayangkan surat somasi kepada PT SPI sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas dugaan wanprestasi dan dugaan pelanggaran pidana.

Langkah hukum tersebut dilakukan atas nama sembilan orang korban yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada MIKK Advocates & Counsellors at Law. Total kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp485 juta.

Managing Partner MIKK Advocates & Counsellors at Law, Muhamad Irfan Kasuma, S.H., CPLA, mengatakan para korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga diduga penawaran investasi dilakukan secara luas.

“Berdasarkan hasil pendalaman kami, pola yang ditemukan bukan sekadar kegagalan bisnis biasa. Hilangnya jejak digital perusahaan, sulitnya menghubungi pihak pengelola, hingga tidak ditemukannya ternak sesuai jumlah yang dijanjikan menjadi indikasi yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (18/7/2026).

Kronologi Dugaan Kasus

Berdasarkan keterangan para korban, PT SPI menawarkan investasi ternak dengan janji pembagian keuntungan setiap bulan serta pengembalian modal pada saat jatuh tempo.
Pada tahap awal, pembayaran keuntungan disebut berjalan lancar.

Namun, sejak akhir 2025 hingga awal 2026 pembayaran mulai terlambat, bahkan berhenti.
Para korban juga mengaku kesulitan menghubungi pihak perusahaan karena nomor admin tidak lagi aktif dan akun media sosial resmi PT SPI tidak dapat diakses.

Saat beberapa investor melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang, mereka mengaku tidak menemukan jumlah ternak sebagaimana yang dijanjikan dalam skema investasi.

Atas dasar temuan tersebut, tim kuasa hukum menilai perkara ini patut diduga mengarah pada tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 tentang Penipuan dan Pasal 486 tentang Penggelapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dugaan tersebut masih merupakan tuduhan yang akan dibuktikan melalui proses hukum.

Masyarakat Diminta Waspada

MIKK Advocates mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran investasi “titip ternak” yang menjanjikan keuntungan tetap dalam waktu singkat.

Menurut mereka, skema investasi seperti Titip Qurban, Titip Sapi Perah, atau Titip Kambing Perah pada dasarnya dapat dijalankan secara legal apabila dikelola secara transparan, memiliki aset ternak yang nyata, serta dilakukan dengan itikad baik.

Namun, masyarakat diminta mewaspadai sejumlah indikasi, seperti janji keuntungan tinggi yang tidak wajar, tidak adanya akses untuk memverifikasi keberadaan ternak, legalitas perusahaan yang tidak jelas, hingga perubahan alamat maupun kontak perusahaan secara mendadak.

Ajak Korban Lain Melapor

MIKK Advocates menduga jumlah korban PT Sahabat Peternak Indonesia lebih banyak dibandingkan sembilan orang yang saat ini telah memberikan kuasa hukum.

Karena itu, kantor hukum tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa mengalami kerugian serupa untuk bergabung dalam langkah hukum yang sedang ditempuh.
Korban dapat menghubungi MIKK Advocates & Counsellors at Law yang bekerja sama dengan Firma Hukum JustitiaLoka Nusantara melalui alamat korespondensi di Jl. Bhaskara Tengah No. D21, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, atau melalui nomor 0878-2112-1663.

MIKK Advocates & Counsellors at Law merupakan kantor hukum yang berkantor pusat di Metro Indah Mall, Bandung, dengan kantor perwakilan di Jakarta, dan bergerak di bidang hukum korporasi, komersial, serta litigasi.

Dalam perkara ini, firma hukum tersebut menyatakan akan mengawal proses hukum guna memperjuangkan pemulihan hak-hak para kliennya.

Tiga Terduga Pelaku Pencurian Besi Dikabarkan Dipulangkan, Muncul Dugaan Uang Tebusan

KEPOLISIAN|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Dugaan praktik tangkap lepas kembali menjadi sorotan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Kali ini, isu tersebut mencuat dalam penanganan kasus dugaan pencurian besi di area pabrik ban CV Indah Jaya Ban, Jalan Bypass Kedungsari, Kota Mojokerto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Satreskrim Polres Mojokerto Kota mengamankan tiga orang terduga pelaku berinisial B, U, dan A, warga Kecamatan Jetis dan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Mojokerto, pada Juni 2026.

Selain mengamankan ketiga terduga pelaku, petugas juga dikabarkan menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil pikap milik B yang diduga digunakan untuk mengangkut besi hasil dugaan pencurian.

Namun, penanganan perkara ini memunculkan tanda tanya setelah ketiganya dikabarkan telah dipulangkan pada 16 Juli 2026. Bersamaan dengan itu, beredar informasi mengenai dugaan adanya uang tebusan sebesar Rp225 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan pemulangan para terduga pelaku.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media telah meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Mangara Panjaitan, pada Jumat (17/7/2026). Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi yang diberikan.

Sementara itu, salah seorang Kanit di jajaran Satreskrim Polres Mojokerto Kota bernama David membenarkan adanya penangkapan terhadap ketiga orang tersebut. Namun, ia membantah nominal uang yang beredar di masyarakat.

“Penangkapannya memang ada, tetapi nominalnya bukan sebesar itu,” ujarnya kepada media ini, Jumat (17/7/2026).

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status hukum ketiga terduga pelaku, perkembangan penyidikan, maupun alasan hukum yang mendasari pemulangan mereka setelah diamankan selama kurang lebih satu bulan.

Publik pun menantikan kejelasan apakah perkara tersebut masih dalam proses penyidikan, telah dihentikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, atau terdapat alasan hukum lain yang menjadi dasar pemulangan para terduga pelaku.

Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, media ini memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam berita ini. Apabila terdapat penjelasan resmi dari Polres Mojokerto Kota, media ini akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya. M12

Usai SP3 Terbit, Kuasa Hukum Notaris Arif Mahaputra Siapkan Langkah Hukum terhadap Pelapor

HUKRIM|oleh

Foto: Eddy Yohanes (Pelapor) saat buka Masker

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara pidana yang sempat menjerat Notaris Arif Mahaputra, S.H., M.Kn. berdasarkan laporan Eddy Yohanes di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur resmi dihentikan. Penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) setelah menyimpulkan tidak terdapat alat bukti yang cukup. Sabtu (18/7/2026).

Menanggapi penghentian perkara tersebut, kuasa hukum Arif Mahaputra, Dr. Teguh Suharto Utomo, menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum terhadap pelapor, Eddy Yohanes.

“Setelah perkara ini dihentikan melalui SP3 karena tidak cukup bukti, kami akan mengambil langkah hukum selanjutnya terhadap Eddy Yohanes,” tegas Dr. Teguh.

Menurutnya, perjalanan perkara ini menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai mekanisme. Penyidik sebelumnya telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Namun, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menyimpulkan alat bukti yang tersedia belum memenuhi syarat untuk melanjutkan proses pidana. Karena itu, penyidikan dihentikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Dr. Teguh menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan prinsip due process of law. Dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena adanya laporan, melainkan harus didukung alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Di sisi lain, Dr. Teguh juga menyoroti makna perjuangan seorang advokat dalam mendampingi klien. Menurutnya, advokat menjalankan profesinya berdasarkan sumpah jabatan, integritas, dan keyakinan terhadap kebenaran hukum, bukan untuk mengejar popularitas ataupun mengharapkan ucapan terima kasih.

“Ketika seseorang datang meminta perlindungan hukum, kami memberikan kemampuan, waktu, tenaga, pengalaman, bahkan mempertaruhkan reputasi profesi demi memastikan hak-hak hukumnya terlindungi. Menghargai perjuangan orang lain pada akhirnya merupakan persoalan integritas dan etika masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, advokat tidak pernah memilih perkara berdasarkan peluang memperoleh pujian ataupun balas budi.

“Kami tidak pernah meminta balas budi. Namun jangan pernah melupakan siapa yang berdiri di samping Anda ketika semua orang mulai menjauh. Saat badai perkara datang, hanya sedikit orang yang berani berdiri membela berdasarkan hukum dan keyakinan profesional,” katanya.

Dr. Teguh menilai, dalam praktik hukum tidak jarang seseorang baru menyadari arti perjuangan kuasa hukumnya setelah ancaman pidana benar-benar berakhir. Bahkan, ada pihak yang setelah memperoleh kepastian hukum justru melupakan proses panjang yang telah dilalui bersama advokatnya.

“Sejarah tidak pernah berbohong. Dokumen perkara akan selalu mencatat siapa yang berjuang sejak awal, siapa yang mengambil risiko, dan siapa yang hanya menikmati hasil akhirnya. Integritas seorang advokat tidak diukur dari banyaknya ucapan terima kasih, tetapi dari konsistensinya menegakkan hukum dan keadilan,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Dr. Teguh menegaskan akan tetap menjalankan profesi advokat secara independen, profesional, dan bermartabat.

“Loyalitas advokat diberikan kepada hukum dan keadilan. Rasa terima kasih adalah nilai moral yang tidak dapat dipaksakan. Kami akan tetap melangkah dengan kepala tegak, karena kehormatan seorang advokat lahir dari integritasnya, bukan dari pengakuan orang lain,” pungkasnya. Tok

PERADI Ingatkan Advokat Utamakan Integritas dan Etika Profesi

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Dr. Teguh Suharto Utomo, menegaskan bahwa seorang advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berargumentasi, tetapi juga wajib menjaga konsistensi logika hukum, integritas moral, dan etika profesi.

Menurutnya, dalam negara hukum (rechtstaat), setiap pernyataan advokat yang disampaikan kepada publik memiliki konsekuensi terhadap citra profesi. Karena itu, inkonsistensi dalam menyampaikan pendapat dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

“Ketika seorang advokat menyampaikan pendapat di ruang publik yang terkesan berubah-ubah mengikuti momentum, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pribadi, melainkan juga kehormatan profesi advokat secara keseluruhan,” ujar Teguh.

Ia menilai masyarakat berhak mempertanyakan apabila terdapat pernyataan yang dinilai saling bertentangan. Misalnya, pada satu kesempatan menyampaikan kritik keras hingga seolah menyatakan fakultas hukum layak ditutup karena perubahan status hukum seorang pejabat penegak hukum, namun pada kesempatan lain justru menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah karena belum terbukti secara hukum dan tidak ditahan.

“Apabila kedua pernyataan tersebut benar disampaikan, maka publik dapat menangkap adanya inkonsistensi dalam cara berpikir hukum,” katanya.

Teguh menegaskan bahwa advokat memang memiliki kebebasan untuk memberikan pendampingan hukum kepada siapa pun tanpa harus menyetujui perbuatan kliennya. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk membangun narasi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi yang membingungkan masyarakat.

“Seorang advokat seharusnya menjadi penjernih persoalan hukum, bukan justru menambah kebisingan opini publik,” tegasnya.

Menurut Teguh, pernyataan yang emosional, sensasional, atau berubah mengikuti kepentingan sesaat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Masyarakat, kata dia, membutuhkan argumentasi yang konsisten, objektif, dan berbasis fakta, bukan retorika yang berubah sesuai posisi pihak yang sedang dibela.

Selain itu, Teguh juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, termasuk terhadap insan pers. Ia menilai penggunaan kata-kata yang bersifat menghina atau merendahkan profesi wartawan dalam forum terbuka tidak mencerminkan sikap yang patut dijunjung oleh seorang advokat.

“Advokat hendaknya menghormati semua profesi, termasuk wartawan, serta menghindari penggunaan bahasa yang bernada menghina, merendahkan, atau menyerang secara personal dalam setiap penyampaian pendapat di ruang publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, kehormatan profesi, dan Kode Etik Advokat Indonesia.

“Hak imunitas advokat bukanlah hak untuk menyampaikan narasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian ataupun menimbulkan kesan adanya standar ganda,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan kehormatan, integritas, kejujuran intelektual, independensi, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama profesi. Oleh sebab itu, advokat yang memiliki pengaruh di ruang publik dituntut lebih berhati-hati dalam setiap pernyataannya agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum ditafsirkan berbeda hanya karena adanya perbedaan kepentingan.

Menurut Teguh, profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia. Kemuliaan tersebut tidak diukur dari popularitas maupun kemampuan membangun opini, melainkan dari konsistensi dalam menegakkan hukum, keberanian menyampaikan kebenaran secara objektif, serta kesetiaan terhadap etika profesi.

Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap inkonsistensi seorang advokat bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.
“Seorang advokat yang baik semestinya terbuka terhadap kritik sepanjang disampaikan berdasarkan argumentasi hukum, fakta, dan etika profesi,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 27.

Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan setiap advokat menjaga kehormatan profesi, integritas, independensi, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya.

Menutup pernyataannya, Dr. Teguh Suharto Utomo menegaskan bahwa profesi advokat tidak membutuhkan retorika yang berubah mengikuti arah angin.

“Yang dibutuhkan adalah konsistensi, integritas, dan keberanian mempertahankan prinsip hukum dalam keadaan apa pun. Ketika seorang advokat kehilangan konsistensi, maka yang pertama kali terkikis bukanlah popularitasnya, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat itu sendiri,” pungkasnya. Tok

Diduga Plagiat Merek N’dia Beauty Care (NBC), Pasutri Asal Ngunut Jalani Sidang Dakwaan

HUKRIM|oleh

Tulungagung, Timurpos.co.id – Sepasang suami istri berinisial Anang Ragil Saputro (42) dan Tatik Krisnawati (45), warga Kecamatan Ngunut, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung atas dugaan pelanggaran hak merek dagang produk skincare milik N’dia Beauty Care (NBC). Akibat dugaan perbuatan tersebut, pemilik merek mengaku mengalami kerugian material yang cukup besar.

Sidang yang digelar pada Kamis (16/7/2026) beragenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochamad Iskandar dan Yunan Putra Firdaus Selama proses persidangan berlangsung, kedua terdakwa diketahui berstatus tahanan kota dan tidak diperkenankan keluar dari wilayah Tulungagung.

Dalam dakwaannya, JPU menyatakan perbuatan para terdakwa diduga melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Korban sekaligus Owner N’dia Beauty Care (NBC), Nadia Zanira Al Habsy, turut menghadiri sidang pembacaan dakwaan tersebut.

Nadia menjelaskan bahwa terdakwa TK sebelumnya merupakan salah satu mitra distributor produk skincare N’dia Beauty Care (NBC) . Namun, karena adanya persoalan tertentu, TK memutuskan mengundurkan diri sebagai mitra. Keputusan tersebut, menurut Nadia, telah dihormati dan diterima dengan baik.

“Setelah itu muncul produk skincare dengan merek Mee Beauty Care (MBC) yang dijual dengan harga lebih murah. Bahkan warna logonya sama persis dengan logo milik NBC,” ujar Nadia usai persidangan.

Menurutnya, kemunculan produk MBC sempat membuat konsumen kebingungan karena dinilai memiliki kemiripan dengan merek N’dia Beauty Care (NBC). Setelah ditelusuri, produk tersebut diketahui diproduksi dan dipasarkan oleh TK bersama suaminya, ARS.

“Harga yang mereka tawarkan membuat citra merek saya terdampak. Kami juga mengalami kerugian material yang cukup besar karena produk tersebut diperdagangkan sejak tahun 2024 hingga 2025,” ungkapnya.

Sebelum perkara bergulir ke pengadilan, kasus tersebut sempat dimediasi di Polda Jawa Timur. Namun upaya mediasi tidak membuahkan hasil karena kedua terdakwa tetap menyatakan tidak bersalah.

“Sebenarnya ada lima orang yang terlibat. Tiga orang sudah meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Sedangkan dua terdakwa ini tidak mengakui telah berbuat salah,” jelas Nadia.

Ia menegaskan bahwa persaingan usaha merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara sehat tanpa meniru atau menjatuhkan merek milik pihak lain.

“Saya berharap seluruh proses persidangan berjalan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi saya,” pungkasnya. Tok

Kolaborasi Kejati dan Pengadilan, 447 Anak di Jatim Resmi Peroleh Wali Sah

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sebanyak 477 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian sebagai dasar hukum untuk mendapatkan berbagai hak sipil, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan atas hak-hak keperdataan mereka.

Program yang dilaksanakan secara serentak di 38 kabupaten/kota pada Kamis (16/7/2026) ini menyasar anak-anak yatim piatu, terlantar, serta penyandang disabilitas yang belum memiliki wali sah secara hukum.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bersama Kejaksaan Negeri se-Jatim, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, jajaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta pemerintah daerah.

Wakil Kepala Kejati Jawa Timur, Luhur Istighfar, mengatakan pengangkatan wali secara serentak ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

“Melalui penetapan perwalian yang sah secara hukum hari ini, kita telah membuka jalan bagi anak-anak untuk memperoleh kepastian identitas hukum, menjamin hak atas pendidikan dan layanan kesehatan dari pemerintah, serta melindungi hak atas harta peninggalan orang tua agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Luhur.

Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan, khususnya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Negara memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang terlantar atau belum memiliki wali yang sah. Jaksa Pengacara Negara hadir sebagai representasi negara untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak yang paling rentan,” jelasnya.

Luhur berharap program serupa dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia.

“Ini mungkin baru pertama kali terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan ditiru oleh provinsi-provinsi lain,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh wali yang telah ditetapkan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

“Rawatlah anak-anak ini dengan penuh cinta kasih, didik mereka agar memiliki budi pekerti luhur sehingga kelak menjadi generasi yang membanggakan bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan legalitas perwalian menjadi kunci agar seluruh hak anak dapat terpenuhi secara optimal, mulai dari pendidikan hingga perlindungan sosial.

“Bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian sehingga hak yang dimiliki benar-benar bisa mereka rasakan. Anak-anak inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan dan menjaga kota ini,” ujar Eri.

Ia juga mengingatkan para wali agar memperlakukan anak-anak tersebut seperti anak kandung sendiri.

“Tolong sayangi mereka seperti menyayangi anak kandung sendiri. Berikan pendidikan terbaik dan kasih sayang terbaik karena mereka adalah masa depan bangsa,” katanya.

Eri menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan asesmen sosial, pendampingan pendidikan, serta perlindungan kesejahteraan guna memastikan seluruh hak anak terpenuhi.

“Kami ingin menyelamatkan anak-anak ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah,” tegasnya.

Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, mengaku program penetapan perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.

“Program perwalian dari Kejaksaan sangat membantu sekali. Proses ini sangat diperlukan agar anak-anak memiliki identitas sehingga mereka bisa bersekolah. Dengan adanya perwalian ini, anak-anak benar-benar tertolong,” ungkapnya.

Rahajeng menjelaskan, yayasannya mengajukan empat anak untuk memperoleh penetapan perwalian dari total 43 anak yang diasuh.

“Sebagian besar anak kami merupakan anak terlantar sehingga mengalami kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Penetapan perwalian ini menjadi jembatan agar mereka memiliki identitas yang sah dan dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara,” pungkasnya. Tok

Dua Bulan Belum Ada Tersangka, Kuasa Hukum Anthony Desak Penyidik Bertindak

KEPOLISIAN|oleh

Foto: ilustrasi (Intr)

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim kuasa hukum Anthony Benjamin mengeluhkan belum adanya kepastian hukum dalam penanganan perkara dugaan bullying, pengeroyokan, dan ancaman pembunuhan yang menimpa kliennya. Hingga lebih dari dua bulan sejak perkara dilaporkan, penyidik Polrestabes Surabaya dinilai belum menetapkan tersangka meski proses penyidikan terus berjalan. Kamis, (16/7/2026).

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., M.H., M.M., Oki Prasetijawan, S.H., CLA, dan Muhammad Wahyu, S.H., mendesak Kapolrestabes Surabaya beserta jajaran Satreskrim untuk segera memberikan kepastian hukum apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Menurut mereka, lambannya proses penanganan perkara tidak hanya memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa tindakan bullying, pengeroyokan, dan ancaman kekerasan tidak mendapat penegakan hukum yang tegas.
“Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikis akibat intimidasi dan ancaman yang diterimanya. Kondisi ini membutuhkan perlindungan hukum yang nyata dari negara,” ujar tim kuasa hukum dalam keterangannya.
Kuasa hukum menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, menurut mereka, berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan mental korban.
Dr. Teguh Suharto Utomo menyampaikan bahwa trauma psikis akibat bullying dan ancaman pembunuhan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dampaknya dapat membekas hingga dewasa.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara cepat, profesional, objektif, dan berkeadilan agar korban memperoleh kepastian hukum sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa,” katanya.
Selain memberikan keadilan bagi korban, kuasa hukum menilai penegakan hukum yang tegas juga memiliki fungsi pencegahan (preventif) agar perilaku kekerasan dan premanisme di kalangan remaja tidak berkembang.
Mereka mengkhawatirkan apabila tindakan kekerasan dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, para pelaku justru akan semakin berani melakukan tindakan serupa yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius di kemudian hari.
Karena itu, tim kuasa hukum meminta Kapolrestabes Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut dengan memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
“Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang terabaikan. Kami berharap penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan apabila alat bukti telah dinyatakan cukup,” tegas tim kuasa hukum.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polrestabes Surabaya terkait perkembangan terbaru penyidikan perkara tersebut maupun mengenai kemungkinan penetapan tersangka. Tok