Surabaya, Timurpos.co.id – Maraknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Indonesia mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MADAS (Madura Asli) Serumpun Jawa Timur (Jatim).
Organisasi masyarakat tersebut menilai, praktik korupsi telah mencederai amanah jabatan dan merugikan masyarakat. Para pejabat yang seharusnya menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru diduga menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.
Atas kondisi tersebut, DPD MADAS Serumpun Jatim bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan pernyataan sikap terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (21/7/2026) siang.
Dalam aksi tersebut, massa mengusung tajuk “Hukum Dikebiri, Koruptor Diberi Diskon, Rakyat Miskin Dicekik Sampai Mati”.
MADAS Serumpun Jatim menilai kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Karena itu, penegakan hukum dinilai harus dilakukan secara adil, transparan, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan di depan Kejati Jatim meliputi:
1. Memproses setiap perkara hukum secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Memastikan penanganan perkara dilakukan secara independen guna menjaga objektivitas dan keadilan.
3.Menindak seluruh pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu serta mengoptimalkan pengembalian aset negara untuk kepentingan masyarakat.
Ketua DPD MADAS Serumpun Jatim, R. Zainal Fatah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
“Negara hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga pemuda, untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan transparan.
“Supremasi hukum harus menjadi pondasi negara. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.
Zainal menegaskan, MADAS Serumpun Jatim akan terus mendukung aparat penegak hukum yang bekerja secara jujur dan profesional, sekaligus mendorong tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi yang dinilai telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat.
“Kami dari MADAS Serumpun Jatim akan selalu mendukung aparatur negara yang jujur dan menindak tegas para pelaku kejahatan, terutama koruptor yang telah menyengsarakan masyarakat. Aparat negara harus menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena pertanggungjawaban mereka adalah kepada seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Kalau ingin, judulnya juga bisa dibuat lebih tajam dan bernuansa investigasi, misalnya: “Korupsi Merajalela, MADAS Serumpun Jatim Desak Kejati Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu”. M12
