Pendekar PSHT Divonis 7 Bulan Penjara Di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pendekar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Ahmad Said dan Suwanto divonis bersalah melakukan pengeroyokan dengan Pidana penjara selama 7 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Manganpul di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (04/04/2023).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Maganpul mengatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan Pidana penjara selama 7 bulan.

“Terhadap para terdakwa dihukum Pidana penjara selama 7 bulan,” kata Hakim Mangapul di ruang Garuda 1 PN Surabaya.

Atas putusan tersebut, para terdakwa menyatakan pikir-pikir.” Kami pikir-pikir dulu Yang Mulia,” saut Penasehat terdakwa Moch Kholis.

Hal sama juga diungkapkan oleh JPU Darwis dengan menyatakan pikir-pikir.

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan dari JPU, yang sebelumnya kedua terdakwa dituntut dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 tahun.

Untuk diketahui dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Harwiadi menyebutkan, bahwa terdakwa Ahmad Said dan Suwanto bersama-sama Rudi Suryo Susanto, Bambang Supriyo, Sugeng serta Muji yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan 30 orang lainya hari Kamis, 18 April 2019, Saksi Indung Kisworo, Muhmmad Bukhori dan Rozag Syafrisal menghadiri acara bedah buku yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) UINSA. Mendatangi acara tersebut dengan maksud untuk membubarkan acara tersebut karena menurut mereka acara tersebut belum mendapat ijin dari pengurus PSHT Cabang Surabaya.

Kemudian saksi Muhammad Bukhori berniat masuk ke dalam Aula Uinsa untuk menyelamatkan Ketua UKM UINSA yang bernama Roudlotus Tsaniyah, namun Muhammad Bukhori dihalang-halangi oleh mereka, lalu Bambang Supriyono dengan tangannya memiting leher saksi Bukhori selanjutnya Rudy Suryo Susanto memukuli pipi Bukhoro sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kedua terdakwa memukul dibagian belakang dan Muji memukul dibagian wajah Bukhori.

bahwa saat itu saksi Indung Kisworo yang berada didekat situ, lehernya juga dipegangi (dipiting) oleh terdakwa Ahmad Said, kemudian beberapa orang tersebut juga memukuli wajah saksi Indung, namun saksi tidak bisa melihat dengan jelas siapa saja yang memukulinya.

Bahwa saksi Roudlotus Tsaniyah dan Rozaq Syafrizal yang saat itu berada di dalam Aula UINSA berusaha untuk menutup pintu Aula agar mereka tidak masuk ke dalam Aula, namun mereka berhasil masuk ke dalam Aula dan berusaha komunikasi dengan Rudi Suryo Susanto hingga terjadi perdebatan.

Selanjutnya Rozaq yang berusaha untuk menyelamatkan buku-buku, dipukuli oleh terdakwa Suwanto dan teman-temannya hingga Rozaq terjatuh dan diinjak, kemudian datang Muh. Mukhis berusaha untuk melerai lalu Rozaq terbagun dan berlari menuju ruangan kaca.

Berdasarkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/002/IV/YAN.2.4/2019/Rumkit tanggal 18 April 2018 dari RS. Bhayangkara, Moh Dahlan Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Hernadi Hermanus, dengan hasil pemeriksaan terhadap Indung Kisworo.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar pada pelipis kiri yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Sementara Rozag Syafrisal dari hasil visum didapatkan luka memar pada lengan atas kiri sisi dalam dekat ketiak dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.

Anggota gerak bawah : didapatkan luka memar pada sisi dalam lutut kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Atas Perbuatan para terdakwa, JPU didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP. Ti0

Notaris Angelo Akui Adanya Adendum SKW

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Robert Julius Salim diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara penipuan dan penggelapan pengurusan perkara, dengan agenda keterangan saksi, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta di Penggadilan Negeri Surabaya. Senin, (03/04/2023).

Dalam sidang kali ini JPU Herlambang Adhi Nugroho menghadirkan saksi Notaris Angelo Bintang.

Angelo Bintang mengatakan, bahwa pernah diperiksa di Polrestabes Surabaya terkait Surat Keterangan Waris (SKW) Harijina. Harjiana mengurus SKW sebanyak 2 kali.

“Yang pertama Hendri dan Agus atas kuasa dari Harijana sudah jadi SKW 02, kemudian ada adendum,” kata Notaris Angelo di hadapan Majelis Hakim di ruang Garuda 1 PN Surabaya.

Ditanya oleh JPU, apakah saksi pernah menerima pembayaran dari terdakwa dan apakah pernah meminta uang pembayaran pengurusan SKW.” Saya tidak perna meminta ataupun menerima pembayaran dari terdakwa, hanya menerima pembayaran sebesar Rp.15 juta dari Harijana untuk SKW yang pertama,” kata Angelo dihadapan Majelis Hakim.

Disingung oleh Penasehat hukum terdakwa apakah saksi mengatahui ada perjanjian antara Robert  dengan Harijana,” saya tidak mengetahui.

Atas keterangan saksi terdakwa Robert menyakal keterangan saksi. “Tidak benar yang Mulia,” saut terdakwa.

Sebelum menutup persidangan Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah ada saksi yang dihadirkan lagi dari Pihak terdakwa,” kami sudah cukup Yang Mulia,” saut JPU Herlambang.

Sementara dari pihak Penasehat Hukum (PH) terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan,” kami tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa,” beber PH terdakwa.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa berawal sekitar bulan September 2020 saksi Harijana dikenalkan oleh Hioe Fie Chung salah satu suadara kandung Alm. Aprilia Okadjaja kepada Justisia Sutandio, kemudian mengenalkan dengan anaknya Robert Julius Salim (Terdakwa) untuk mengurus pengamanan terhadap aset harta peninggalan Alm Aprilia Okadjaja. Kemudian terdakwa  memaparkan secara gamblang langkah-langkah hukum apa saja yang harus ditempuh untuk mengamankan seluruh harta peninggalan Alm. Aprilia Okadjaja atas terbitnya Akta Wasiat No 67 yang diedarkan oleh King Finder Wong.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Notaris Dedi Wijaya  menanyakan soal akta wasiat yang ternyata sebenarnya masih ada Akta Wasiat asli yang lebih baru dari pada Akta Wasiat No. 67 yaitu Akta Wasiat yang isinya menjelaskan bahwa harta peninggalan Alm. Aprilia Okadjaja akan diberikan kepada Fenita Okdjaja dan Harijana yang belum dimunculkan oleh Notaris Dedi Wijaya, sehingga kalau Akta tersebut sudah ada maka tugas pengamanan harta peninggalan akan tuntas.

Bahwa terdakwa Robert Julius mulai meminta uang kepada Harjiana yang totalnya sebesar Rp.1,1 miliar dengan cara ditranfer ke rekening Justisia Sutandio, dengan rincian, tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 500 juta sebagai uang muka dan untuk pengambilan akta wasiat terbaru di Notaris Dedi Wijaya, tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp.100 juta untuk biaya tambahan pengurusan akta wasiat. Pada tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 510 juta untuk keperluan pelunasan pengurusan akta wasiat tersebut sebesar Rp. 500 juta serta untuk uang makan dan uang transport sebesar Rp. 10 juta.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Robert menunjukan Surat Pengantar Pembatalan Akta No 67 tertanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya dan ditujukan ke Kemenkumham RI dan menurut keterangan terdakwa Robert Akta Wasiat terbaru yang sudah selesai tidak dapat digunakan karena harus terdaftar di AHU di Kemenkumham RI dan perlu dibuat SKW berisi Wasiat Terbaru dengan Penetapan Pengadilan Negeri (disebut SKW WT PPN).

Bahwa diluar dari surat perjanjian kesepakatan sementara tersebut terdakwa Robert kembali meminta uang sebesar Rp 1,9 miliar yang sebesar Rp. 1,6 miliar  ditransfer ke rekening Justisia Bank BCA  sedangkan yang sebesar Rp. 300 juta ke rekening terdakwa.

Pada tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 500 juta untuk biaya pelaporan ke Polda Jatim untuk melaporkan King Finder Wong yang masuk rumah tanpa ijin, yang sebenarnya uang yang diminta oleh terdakwa adalah Rp. 1 miliar. tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 300 juta untuk menambahkan kekurangan biaya pelaporan ke Polda Jatim, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 100 juta untuk uang muka penetapan SKW di pengadilan dan Pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 300 juta untuk uang muka pembuatan SKW untuk menjadi SKW WT PPN di Notaris Angelo Bintang, Pada 01 Desember 2020 Rp.200 juta untuk pelunasan penetapan dan pengesahan SKW WT PPN di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 200 juta untuk pembetulan SKW yang dibuat oleh Notaris Angelo Bintang yaitu SKW No. 02/SKHW-ABS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang mengalami kesalahan isi di akta tersebut, karena ahli waris hanya berisi 3 saudara Alm. Aprilla Okadjaja yang seharusnya 5 orang.

Pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 300 juta saya kembali mentransfer uang ke rekening BCA atas nama terdakwa  untuk keperluan operasional melawan gugatan King Finder Wong  di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 saksi Harijana melakukan pengecekan pendaftaran AHU Akta Wasiat No. 67 dengan melalui online untuk memastikan terdakwa  bekerja sesuai janjinya ataukah tidak, ternyata Akta wasiat no 67 King Finder Wong masih ada dan belum dibatalkan serta Pendaftaran AHU Wasiat atas nama Fenita Okadjaja dan Harijana masih belum juga ada terdaftar di Kemenkumham.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Harijana mengalami kerugian Rp.1 miliar dan didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP. Ti0

Chiseney Yuang Jadi Pesakitan Di PN Surabaya, Terkait Perkara Dugaan Pencurian

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan pencurian dalam rumah tangga sebuah cincin Star Sapphire milik suaminya yang membelit terdakwa Chisney Yuan Wang.,  M.Comm., dengan agenda pembacaan nota keberatan (Eksepsi)dari Penasehat terdakwa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Anak Agung Gede Agung Pratama di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (04/04/2023).

Penasehat Hukum terdakwa Budi Santoso mengatakan, bahwa pada intinya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih prematur, karana klien kami tidak ada niat untuk mengambil cincin tersebut. Dikaranakan saat itu habis adanya perkara KDRT, Chisney meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa sehingga cincin tersebut ikut terbawa.

“Kami ada bukti chatnya kalau, cincin tersebut hendak dikembalikan, namun tidak bisa dikirim lewat jasa pengiriman takutnya akan hilang dan saat ayah dari The Irasan datang ke Jakarta untuk menengok cucunya, Chisney sempat mau menitipkan cincin, akan tetapi mertuanya tidak mau ikut campur,” katanya.

Terdakwa Chisney Yuan Wang didampangi PHnya

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Chisney Yuan Wang dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm, merupakan suami dan istri berdasarkan Akta Surat Perkawinan Nomor A037235 tanggal 27 Oktober 2007 yang kemudian pada tanggal 29 Oktober 2007 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam rentang waktu selama perkawinan berlangsung,selanjutnya sejak bulan Januari 2020 terjadi pisah meja dan pisah ranjang antara Terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm. Puncaknya, pada tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa meninggalkan rumah di Jalan Dharma Husada Indah Utara  Surabaya dengan membawa tas dan koper untuk menuju ke Wihara Eka Dharma Jalan Taman Darmo Baru Surabaya dikarenakan terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm.

Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan rumah pada hari dan waktu yang telah disebutkan di atas, turut membawa 1 (satu) kantong kecil perhiasaan yang termasuk di dalamnya berisi cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru milik saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm yang merupakan cincin pemberian dari saksi The Bambang Susanto (ayah kandung saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm) pada tahun 1994. Namun, sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa sempat memisahkan cincin kawin yang semula berada pada kotak yang sama dengan cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru, dan meletakkan cincin kawin di meja di dalam kamar di rumah Jalan Dharma Husada Indah  Surabaya, akan tetapi untuk cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru tidak dipisahkan oleh Terdakwa, justru disimpan kemudian dibawa pada saat meninggalkan rumah.

Bahwa pada tanggal 06 November 2021 sekira jam 22.55 Wib, saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru melalui Whatsapp, “Cincin-cincinku dimana semua? Aku mau pake. Thanks” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, “Cincin kawin di kamar, cincin yang dari papamu (blue sapphire) ada kebawa… nanti ku kembalikan ya… tapi gak berani kirim pakai JNE… takut hilang… nanti aku titipin sapa pas ada yang mau ke Surabaya.” Namun, hingga tanggal 30 November 2021, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru tersebut, sehingga saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm membuat Surat Somasi untuk pertama dan terakhir di tanggal yang sama, untuk selanjutnya dikirimkan melalui JNE pada tanggal 05 Desember 2021.

Bahwa menurut keterangan ahli yaitu Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D menerangkan mengenai ruang lingkuo Pasal 367 ayat (2) KUHP dapat dikenakan, yang pertama, terhadap pihak-pihak yang melakukan pencurian telah pisah meja dan ranjang. Kondisi kedua adalah ketika diantara pasangan suami istri tersebut telah terdapat pemisahan harta bersama yang mana hanya dapat dipisah apabila terdapat perceraian atau melalui perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Secara lebih lanjut, turut menguatkan dengan memaknai daripada makna pemisahan harta dengan merujuk pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan “sepanjang barang yang diambil adalah harta bawaan dan pelaku mengetahui dengan sadar maka dapat dipidana.

Berdasarkan kronologi fakta perbuatan antara terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm tidak pernah ada perjanjian sebelum, saat dan sesudah perkawinan berlangsung mengenai pemisahan harta kekayaan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah objek berupa cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru merupakan barang bawaan yang diperoleh oleh saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm dari saksi The Bambang Susanto bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. 

Sejak tahun 2020, telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang antara Terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm. Pada saat terdakwa meninggalkan rumah dan turut serta membawa barang bawaan dari saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm berupa cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru dikarenakan alasan terbawa, namun pada saat saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm meminta pengembalian cincin tersebut tidak kunjung dikembalikan. Maka merujuk pada pertimbangan yuridis pertama: telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang antara Terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm, kedua: adanya pemisahan harta bersama, kondisi pertama hanya dapat terpenuhi apabaila suami istri tersebut memang telah pisah meja atau pisah ranjang, atau kondisi kedua dapat terpenuhi ketika terdapat perjanjian perkawinan, yang dapat dilakukan sebelum atau dalam perkawinan, atau ketiga: pencurian dapat dilakukan terhadap harta bawaan dan pelaku mengetahui akan hal tersebut, jadi faktor pisah harta hanya menjadi salah satu faktor penentu ada atau tidaknya dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal a quo, jadi sepanjang pencurian dilakukan terhadap harta bawaan dan pelaku mengetahui hal tersebut maka sangkaan a quo terpenuhi.

Bahwa menurut keterangan ahli yaitu Dr. Faizal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M menerangkan mengenai harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Secara lebih lanjut, mengenai perpisahan harta kekayaan adalah memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur mengenai adanya pemisahan harta kekayaan adalah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang mana dilakukan perjanjian perkawinan berlangsung antara suami dan istri.

Berdasarkan kronologi fakta perbuatan antara terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm, tidak pernah ada perjanjian sebelum, saat dan sesudah perkawinan berlangsung mengenai pemisahan harta kekayaan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah objek berupa cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru merupakan barang bawaan yang diperoleh oleh saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm dari saksi The Bambang Susanto bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Sejak tahun 2020, telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang antara Terdakwa dan saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm. Pada saat terdakwa meninggalkan rumah dan turut serta membawa barang bawaan dari saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm berupa cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru dikarenakan alasan terbawa, namun pada saat saksi The Irsan Pribadi Susanto, M.Comm meminta pengembalian cincin tersebut tidak kunjung dikembalikan maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari unsur Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Akibat perbuatan terdakwa Chisney Yuang Wang mengakibatkan saksi The Irsan Pribadi Susanto mengalami kerugian berupa hilangnya cincin Star Sapphire (Corundum) 6.24 ct warna biru dan didakwa dengan Pasal 367 ayat (2) KUHP. Ti0

Markus, Robert Julius Diadili Di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Robert Julius Salim diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara penipuan dan penggelapan pengurusan perkara (Markus), dengan agenda keterangan saksi di Penggadilan Negeri Surabaya. Senin, (03/04/2023).

Dalam sidang kali ini JPU menghadirkan saksi Harijana dan Hendri.

Harijana mengatakan, bahwa berawal ada surat Akta Wasiat No. 67 yang telah diedarkan oleh King Finder Wong di beberapa Bank tempat penyipanan aset berharga milik alm Aprilia Okadjaja. Kemudian kita hubungi keluarga yang di Amerika, kalua King Finder Wong bukan merupukan ahli waris hanya tabib akupuntur. Kemudian saya dikenalkan sama ibu terdakwa yang merupakan seorang Notaris dan sepempat bertemu dengan keduanya (ibunya terdakwa dan terdakwa).

“Dari pertemuan tersebut Robert (Terdakwa) bisa mengurus dan mengamakan aset-aset milik Aprilia Okadjaja. Kemudian terdakwa mulai meminta uang dengan total sekitar 1,1 milaar dengan cara ditranfer ke rekening Justisia Sutandio atas perintah terdakwa,” kata Harjiana di ruang Garuda 1 PN Surabaya.

Masih kata Harijana, bahwa saat itu Robert juga menyarankan untuk melaporkan King Finder Wong ke Polda Jatim dan pengurusan pembatalan Surat Keterangan Waris (SKW). Awalnya Robert minta Rp 1 Milaar, namun saya tidak punya uang, kemudian disepakiti Rp.500 juta untuk pelaporan King di Polda Jatim dan Robert minta tambahan lagi sebesar Rp.300 juta. Namun ternyata laporan Polisi tidak ada dan saya juga tidak pernah diperiksa di Polda Jatim. Terkait pembatalan SKW, terdakwa minta uang sejumlah Rp.200 juta.

saksi Harijana dan Hendri

“Ternyata saat saya cek di AHU, tidak ada pembatalan dan saya sendiri yang bayar di Notaris Angelo Bintang sebesar Rp.5 juta, kerana terdakwa belum membayar,” katanya.

Sementara Hendri hanya membenarkan keterangan saksi Harijana.

Lanjut pertanyaan dari Penasehat hukum terdakwa selian tersakwa ada lagi yang terlibat. ” perjanjian itu saya buat dengan tedakwa Robert dan Wang Suwandi. Nantinya Wang Suwandi Rencananya juga saya laporkan.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa berawal sekitar bulan September 2020 saksi Harijana dikenalkan oleh Hioe Fie Chung salah satu suadara kandung Alm. Aprilia Okadjaja kepada Justisia Sutandio, kemudian mengenalkan dengan anaknya Robert Julius Salim (Terdakwa) untuk mengurus pengamanan terhadap aset harta peninggalan Alm Aprilia Okadjaja. Kemudian terdakwa  memaparkan secara gamblang langkah-langkah hukum apa saja yang harus ditempuh untuk mengamankan seluruh harta peninggalan Alm. Aprilia Okadjaja atas terbitnya Akta Wasiat No 67 yang diedarkan oleh King Finder Wong.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Notaris Dedi Wijaya  menanyakan soal akta wasiat yang ternyata sebenarnya masih ada Akta Wasiat asli yang lebih baru dari pada Akta Wasiat No. 67 yaitu Akta Wasiat yang isinya menjelaskan bahwa harta peninggalan Alm. Aprilia Okadjaja akan diberikan kepada Fenita Okdjaja dan Harijana yang belum dimunculkan oleh Notaris Dedi Wijaya, sehingga kalau Akta tersebut sudah ada maka tugas pengamanan harta peninggalan akan tuntas.

Bahwa terdakwa Robert Julius mulai meminta uang kepada Harjiana yang totalnya sebesar Rp.1,1 miliar dengan cara ditranfer ke rekening Justisia Sutandio, dengan rincian, tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 500 juta sebagai uang muka dan untuk pengambilan akta wasiat terbaru di Notaris Dedi Wijaya, tanggal 01 Oktober 2020 sebesar Rp.100 juta untuk biaya tambahan pengurusan akta wasiat. Pada tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp. 510 juta untuk keperluan pelunasan pengurusan akta wasiat tersebut sebesar Rp. 500 juta serta untuk uang makan dan uang transport sebesar Rp. 10 juta.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Robert menunjukan Surat Pengantar Pembatalan Akta No 67 tertanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya dan ditujukan ke Kemenkumham RI dan menurut keterangan terdakwa Robert Akta Wasiat terbaru yang sudah selesai tidak dapat digunakan karena harus terdaftar di AHU di Kemenkumham RI dan perlu dibuat SKW berisi Wasiat Terbaru dengan Penetapan Pengadilan Negeri (disebut SKW WT PPN).

Bahwa di luar dari surat perjanjian kesepakatan sementara tersebut terdakwa Robert kembali meminta uang sebesar Rp 1,9 miliar yang sebesar Rp. 1,6 miliar  ditransfer ke rekening Justisia Bank BCA  sedangkan yang sebesar Rp. 300 juta ke rekening terdakwa.

Pada tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp. 500 juta untuk biaya pelaporan ke Polda Jatim untuk melaporkan King Finder Wong yang masuk rumah tanpa ijin, yang sebenarnya uang yang diminta oleh terdakwa adalah Rp. 1 miliar. tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 300 juta untuk menambahkan kekurangan biaya pelaporan ke Polda Jatim, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 100 juta untuk uang muka penetapan SKW di pengadilan.

Pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 300 juta untuk uang muka pembuatan SKW untuk menjadi SKW WT PPN di Notaris Angelo Bintang, tanggal 01 Desember 2020 Rp.200 juta untuk pelunasan penetapan dan pengesahan SKW WT PPN di Pengadilan Negeri. Pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 200 juta untuk pembetulan SKW yang dibuat oleh Notaris Angelo Bintang yaitu SKW No. 02/SKHW-ABS/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang mengalami kesalahan isi di akta tersebut, karena ahli waris hanya berisi 3 saudara Alm. Aprilla Okadjaja yang seharusnya 5 orang.

Pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 300 juta saya kembali mentransfer uang ke rekening BCA atas nama terdakwa  untuk keperluan operasional melawan gugatan King Finder Wong  di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 saksi Harijana melakukan pengecekan pendaftaran AHU Akta Wasiat No. 67 dengan melalui online untuk memastikan terdakwa  bekerja sesuai janjinya ataukah tidak, ternyata Akta wasiat no 67 King Finder Wong masih ada dan belum dibatalkan serta Pendaftaran AHU Wasiat atas nama Fenita Okadjaja dan Harijana masih belum juga ada terdaftar di Kemenkumham.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Harijana mengalami kerugian Rp.1 miliar dan didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP. Ti0

Rizki Otak Pencurian Sepeda Pancal Di Sidangkan Di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Muhamad Rizki Ainul Fattah diseret di Pengadilan oleh JPU Hasanudin Tandilolo dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara pencurian sepada pancal milik karyawati Bank Mandiri di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya. Senin, (03/04/2023).

Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi yakni Aisya dan Mubarok Satpam Bank Mandiri.

Aisyah mengatakan bahwa, telah kehilangan sepada pancal yang biasanya di pakir di dekat Bank Mandiri. Sepada itu biasanya dibuat kalau hari jumat ada acara bersepeda.

“Kerugaian sekitar Rp.4,5 juta – Rp. 5 jutaan Yang Mulia,” kata Aisyah

Sementara Mubarok mengatakan, bahwa mengetahui sepada itu hilang saat hendak memasukan sepada tersebut, kemudian saya cek melalui CCTV dan kemudian berkoordinasi dengan PM dan Polsek Wonokromo Surabaya. Kemudian dilakukan penangakapan terdakwa terdakwa.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa bersama saksi anak RA berjalan  melewati Parkiran RSAL Surabaya (Depan Bank Mandiri) melihat Sepeda Pancal merk United milik saksi Verryna Adzilatul Fathiha yang sedang di parkir.

Kemudian terdakwa bersama saksi anak RA timbul niat untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa berperan yang mengawasi situasi keadaan dan untuk saksi anak RA berperan yang mengambil Sepeda Pancal tersebut.

Setelah mengetahui kejadian tersebut dan melihat CCTV, kemudian saksi Verryna melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan akibat perbuatan terdawa, saksi Aisyah Nurul Fatihah mengalami kerugian sebesar Rp. 5 juta dan didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana. Ti0

Bayu Wibisono: Bukti Yang Diajukan Penggugat Dari Geogle Dan Foto Copy

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id Sidang lanjutan gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan pengugat Asruni Alim dan Mariani Chistine melawan tergugat Sulistyawati, Yohansen, Erny Listiowati dan Dwi Suwarno serta turut tergugat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Kepala Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Surabaya Barat dan BPN Sidoarjo dengan agenda penyerahan bukti tambahan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dewantoro di PN Surabaya. Senin, (03/04/2023).

Kuasa Hukum tergugat Bayu Wibisono usai sidang menjelaskan, bahwa sidang tadi agendanya tambahan bukti mas, kita mengajukan kelengkapan saja. Dari fakta-fakta persidangan sebelumnya menunjukkan, bahwa objek sengketa klien kami secara keseluruhan menguasai lahan 100 persen, dan itu selama 40 tahun lebih ditinggali oleh tergugat bersama kedua anaknya.

“Selain Ibu Sulistywati sebelumnya tidak pernah ada pihak ketiga yang mengaku-ngaku istri pak Saripin.” Kata Bayu di PN Surabaya.

Masih kata Bayu, bahwa sejak Tahun 1983 itu gak pernah ada yang mengaku sebagai pihak ketiga. Nah setelah Pak Saripin meninggal Dunia Tahun 2021 baru muncul bahwa beliau itu (Asruni Alim) yang katanya istri dari Pak Saripin.

Dokumen-dokumen itu mengatakan, bahwa Saripin menikah dengan Sulistywati, status keterangannya jejaka, diluar itu tidak pernah ada keterangan lainnya.

“Kemudian sejak pernikahannya tahun 1983 antara Saripin dengan Sulistywati sampai sekarang, tidak pernah pihak ada orang ketiga yang terlibat sama sekali baik itu dalam ekonomi keluarga termasuk pembelian barang, tanah, bangunan dan sebagainya,” terang Bayu Wibisono.

Ia menambahkan, bahwa pengugat tidak pernah terlibat sama sekali dan tergugat tidak pernah tahu adanya pernikahan sebelumnya karena Dokumen-dokumen yang dimiliki itu hanyalah menikah dengan Sulistywati.

Hal senada dikatakan Kuasa tergugat lainnya, Santi Mardiyanti, bukti tergugat yang diajukan itu kebanyakan diambil dari geogle, seperti nama tunik yang seolah tunik itu nama orang tua dari Sulistywati, ternyata itu salah. Dan terbukti semua bukti dari penggugat itu, semuanya adalah foto copy.

Terpisah Kuasa Hukum penggugat Leonard diaingung terkait bukti apa yang diserahkan,” iya mas langsung ke klien saya ya, saya belum ada stagment terkait perkara itu, “singkatnya. Ti0

Hendro Sutjipto Tjioe Divonis 2 Tahun Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Hendro Sutjipto Tjioe divonis bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan dengan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Ketua Majelis Hakim Khadwanto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (30/03/2023).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Khadwanto mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana penggelapan dengan jabatan sebagai mana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana penjara selama 2 tahun,” kata Hakim Khadwanto di ruang Tirta 1 PN Surabaya.

Mendengar putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima putusan.” Saya terima Yang Mulia,” saut terdakwa.

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho dengan pidana selama 2 Tahun dan 6 bulan penjara.

Terhadap putusan Majelis Hakim, terdakwa menerima. Namun pihak dari JPU mengatakan pikir-pikir. “Saya menerima Yang Mulia,”ucap terdakwa.

Sebelumnya  pada tanggal 13 Agustus 2022 dilakukan stock opnam kain-kain yang ada di gudang dan diketahui ada beberapa kain yang hilang kemudian dilakukan audit kain-kain yang ada di gudang serta melihat rekaman CCTV yang ada di gudang. Terlihat terdakwa Hendro Sutjipto Tjioe bersama-sama dengan karyawan lainnya antara lain Veri Ardiansyah bagian serabutan atau kuli gudang, Saini bagian mengepakan dan kernet kirim barang, Agung Satrio Utomo bagian serabutan, Imam Tamami bagian operator forklip, Usman bagian serabutan dan Holilul Rohman bagian serabutan, dengan cara mengeluarkan kain-kain dari dalam gudang kemudian dijual.

Bahwa kejadian berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022, sehingga PT. Budi Agung Sentosa mengalami kerugian sebanyak 52 pcs kain senilai Rp 36 juta antara lain 45 piece kain Toyobo senilai Rp 30 juta. “Akibatnya perbuatan terdakwa PT Korman Wahana Transindo mengalami kerugian sebesar R 150 juta,”tutupnya. Ti0

Laporan Sutrisno Dipersoslkan Eksan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Evi Mei Haryati diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Duta Melisa dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara gelapkan mobil Honda Jazz millik suami sirinya yakni Sutrisno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (30/03/2023).

Dalam sidang kali ini JPU Nurhayati menghadirkan saksi yakni Sutrisno yang merupakan suami sirihnya terdakwa dan Eksan Siwanto.

Dalam keterangan para saksi pada intinya Sutrisno tidak pernah menyuruh Evi untuk menjual mobil Honda Jazz, cuma waktu itu Evi hanya bilang pinjam mobilnya dan untuk Eksan hanya membeli mobil tersebut.

Lanjut pemerikasan terhadap terdakwa Evi menjelaskan, bahwa telah mengakui telah menjual mobil Honda Jazz Nopol L 1984 AAT, milik suami sirinya, melalui Yudar (DPO) Seharga Rp.175 juta secara cash, Rp.2 juta diberikan kepada Yudar sebagai komisi dan sisanya habis untuk bayar hutang.

Disingung oleh JPU apa alasan terdakwa menjual mobil milik Sutrisno.”Selama 5 bulan, hidup bersama Sutrisno tidak diberi nafkah,” saut terdakwa melalui Vidio call.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa perkara ini berawal, 28 Juni 2022 saat terdakwa meminjam mobil Honda Jazz milik Sutrisno dengan alasan mau ke rumah budenya di daerah Banyuwangi, namun mobil tersebut dijual kepada seorang yang tidak tahu namanya.hanya ada seorang yang mengantar, Yudar masih buron seharga Rp.175 juta. Terdakwa menerima penjualan mobil Rp.173 juta dan sisanya Rp.2 juta diberikan kepada Yudar.

Bahwa, selanjutnya Sutrisno,SH melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Gubeng dengan laporan Polisi: LP/B/47/VII/2022/SPKT/POLSEK GUBENG/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR.

Kemudian, hari Sabtu 14 Januari 2023, Ekasan Siswanto, melakukan perpanjangan Pajak tahunan di Samsat Jatirogo Tuban yang jatuh temponya pada tanggal 19 Januari 2023 dan diberitahu oleh petugas samsat setempat bahwa mobil tersebut dalam status blokir lapor jual oleh pemiliknya sehingga pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Eksan Siswanto pergi ke Samsat Surabaya Timur atau Manyar Surabaya namun disuruh ke Samsat Polda Jawa timur dan oleh samsat Polda Jawa Timur disuruh ke Polsek Gubeng dan diberitahukan oleh penyidik reskrim mobil tersebut digelapkan oleh terdakwa beserta dokumennya.

Bahwa Eksan Siswanto telah membeli satu unit mobil Honda Jazz Jazz CKS 1,5 RS MT CKD warna abu-abu metalik tahun 2016 Nopol L 1984 AAT, dari akun Market Place Facebook Bashir (DPO), hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang ditawarkan seharga Rp.205.000.000 sehingga selanjutannya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Eksan mendatangi Bashir di daerah Sukodono, Sidoarjo untuk membeli mobil tersebut sehingga terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.203 juta dan membayarnya melalui transfer Teller Bank BCA atas nama Lydia Rosalia.

Atas perbuatan terdakwa Sutrisno mengalami kerugian sekitar Rp.180 juta dan JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP.

Selapas Sidang Eksan Siswanto didampingi Penasehat hukumnya mengatakan, bahwa  kok, bisa Laporan Polisi di Polsek Gubeng Surabaya, itu bisa diterima, karana saya beli mobil tersebut lengakap dengan STNK dan BPKB, waktu itu Sutrisno laporan pakai apa?, saya sangat kecewa karana saya dituduh sebagai penadah.

“Saya beli Mobil lengkap ada STNK dan BPKBnya.” keluhnya. Ti0

Gelapkan Harta Kakanya, Lilik Suriyati Diadili

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Lilik Suriyati Sabatun Honaan diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut (JPU) Muhammad Fadhil dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, lantaran gelapkan 3 unit mobil dan uang kontrak  milik Sinta Kunawarochmah yang merupakan suadaranya sendiri dengan total kerugian hampir setengah miliar rupiah di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (29/03/2023).

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Fadhil menyebutkan, diambilnya, digadaikan, hingga penggelapan yang dilakukan Lilik selama 2 tahun, sekitar bulan Juni 2019 sampai Juli 2021. Tepatnya, di Jalan Setro V Surabaya atau rumah kakaknya, Sita Kunawarochmah.

Kala itu, Lilik tinggal bersama Sita. Karena itu, ia tahu persis mana dan apa saja barang berharga yang disimpan kakaknya yang bekerja sebagai TKW, diantaranya 3 unit mobil dan sebuah kontrakan di Jalan Bogrami, Surabaya dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 456 juta.

Ketiga mobil milik Sita, sebelumnya berada di rental. Sebab, sengaja diletakkan dan dipinjamkan orang lain dengan alasan bisnis untuk disewakan.

Namun, tanpa seizin Sita, Lilik mengambil 3 BPKB mobil di dalam brangkas secara berkala. Lalu, menghubungi Sugeng Adi Purnomo yang merupakan pemilik Purnama Rental, tempat Sita menitipkan mobilnya.

“Saat itu, 2 unit mobil ini dititipkan ke rental saya, kunci mobil itu saya kasihkan ke ibu Lilik, karena untuk di jual atas perintah Bu Sita untuk biaya pemakaman suaminya yang meninggal di Hongkong,” kata Sugeng saat dihadirkan dalam sidang di Ruang Garuda, PN Surabaya.

Usai menguasai mobil itu, Lilik langsung menjual mobil tersebut dengan harga Rp 40 juta, Rp 70 juta, dan Rp 120 juta. Padahal, harga pasaran masih jauh diatas nominal yang digadaikan.

“Terhadap permohonan tersebut, terdakwa mendapatkan pinjaman tanpa sepengetahuan dari saksi Sita Kurniawarochmah. Seluruh uang hasil pinjaman diambil oleh terdakwa Lilik,” kata Fadhil 

Masih kata JPU Fadhil, bahwa seluruhnya, dijadikan jaminan untuk pengajuan di pembiayaan multi guna renovasi rumah di kawasan Merr, Surabaya. Bahkan, dihadapan petugas dengan membawa KTP dan KK atas nama Sita Kurniawarochmah.

Namun, belakangan tersebut terbongkar. Lilik kepergok menyamar sebagai Sita untuk memuluskan aksinya.

“Dalam permohonan tersebut, dia (Lilik) mengaku sebagai Sita Kurniawarochmah, seluruh tandatangan dipalsukan,” ungkap Faizal, salah satu petugas multi guna pembiayaan.

“Oktober 2021, Bu Lilik ada itikad mau jual mobilnya ke kredit, tapi ternyata Bu Sita palsu (Lilik),” imbuhnya.

Selain itu, uang dari Nurhadi, orang yang mengontrak rumah Sita pun juga diambil Lilik. Hal tersebut usai dilakukan pembayaran secara cicil dengan jumlah Rp 29 juta.

Ketika semuanya terbongkar, Lilik mengakui perbuatannya. Ia menyebut terpaksa dan khilaf, meski melakukan penggelapan berulang kali.

“Saya menyesal, saya khilaf, saya gunakan untuk kepentingan pribadi, buat bayar utang yang mulia. Saya capek ditagih-tagih orang-orang terus,” beber terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa, Sita mengalami kerugian mencapai Rp 456 juta dan didakwa dengan Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana. Ti0

Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya Divonis 5 Tahun Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Drs Aminuddin Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya divonis Pidana penjara selama 5 tahun oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno, terkait perkara Organisasi Kemasyarakatan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (29/03/2023).

Ketua Majelis Hakim Sutarno mengatakan, Mengadili, menyatakan terdakwa Aminuddin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatur Pasal 82 A ayat (2) Jo. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

“Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 tahun 

Pimpinan Khilafatul Muslimin Surabaya Divonis 5 Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Hakim Sutarno di ruang Tirta 1 PN Surabaya.

Atas putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho, menyatakan Pikir-pikir. Hal sama juga diungakapkan oleh terdakwa Aminuddin juga menyatakan pikir-pikir.

“Pikir-pikir dulu Yang Mulia,” saut terdakwa 

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa, Rabu (25/5/2022), bertempat di Sekretariat Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya, Jamaah Khilafatul Muslimin melakukan musyawarah untuk pembentukan panitia yang berkaitan dengan kegiatan motor syiar. Hasilnya, telah disetujui oleh terdakwa Aminuddin yang notabene selaku Amir atau Pimpinan Tertinggi Khilafatul Muslimin Wilayah Surabaya Raya.

Lalu, dilaksanakan motor syiar pada tanggal 29 Mei 2022. “Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, jemaah Khilafatul Muslimin melakukan kegiatan motor syiar dengan titik awal berkumpul di Kantor Khilafah Muslimin Wilayah Surabaya di Jalan Gadel Sari Madya 1A-02 Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.

Lalu, Aminuddin beserta pengikutnya melakukan motor syiar dengan rute Balongsari, Margomulyo, Kalianak, Rajawali, Kenjeran, Merr, Gununganyar, Rungkut. Bahkan, mencapai kawasan Sidoarjo, tepatnya di Aloha, Medaeng, hingga Geluran dan berakhir di kantor Khilafah Muslimin Wilayah Surabaya, yakni Jalan Gadel Sari Madya 1A-02 Surabaya.

Dalam melakukan kegiatan syiar motor, dibagi dalam 2 rombongan yang dipimpin oleh masing-masing koordinator lapangan. Diantaranya Khoiri Hidayat dan Imran Chamdani. Sementara, Aminuddin selaku penanggungjawab kegiatan.

Perihal maksud dan tujuan diadakannya kegiatan syiar motor, Aminuddin menyatakan untuk menyampaikan maklumat dan mensyiarkan kekhalifahan Islam. Supaya warga mengetahui akan keberadaan Khilafah dan tidak salah paham terhadap Khilafah.

Bahwa pada saat melakukan syiar motor, jemaah Khilafatul Muslimin membawa bendera berwarna putih yang bertuliskan ‘Lailahailallah’ berwarna hijau yang merupakan bendera Khilafatul Muslimin dan dikibarkan di depan khalayak dengan tujuan untuk mensyiarkan karena bendera tersebut bagian dari syiar dakwah.

Bendera yang dibawa Aminuddin dan pengikutnya, diklaim melambangkan tauqit. Bahkan, sebagai simbol persatuan umat Islam. Sehingga, setiap kendaraan roda dua jemaah, dipasang pamflet yang juga bertuliskan ‘Bersatu Hanya Dalam Sistem Khilafah’.

Gambar bendera milik Khilafatul Muslimin, dinilai mirip dengan bendera milik HisbuTakhrir Indonesia (HTI). Sejatinya, HTI telah dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Karena, tulisan yang ada di bendera, sama dengan bendera milik HTI yang berbeda hanya ada pada warna bendera dan tulisan Khilafah Muslimin.

Selain membawa bendera, pada saat syiar motor, rombongan juga membagikan selebaran yang berisi nasihat dan himbauan, dengan maklumat yang pada intinya Khalifah mengajak kepada seluruh umat dan segenap komponen bangsa sipil maupun militer untuk bersatu dan tidak terpecah belah dalam kesatuan umat Islam. Menurut mereka, berpecah belah itu diancam oleh Allah dan masuk neraka.

Lalu, pada lembaran dibaliknya, berisi maklumat yang intinya diumumkan kembali berdirinya kekhalifahan Islam. Artinya, terbentuknya kembali organisasi Islam dalam wadah persatuan umat Islam atau kekhalifahan.

Di dalam warga Jemaah Khilafatul, mereka mengklaim terdiri dari muslim dan non muslim. Dalam dakwaan tersebut juga dijelaskan, pengikutnya menunjuk sebagai Khalifah untuk sementara adalah Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja sampai dilaksanakannya pemilihan kembali.

Untuk maksud dan tujuan organisasi Khilafatul Muslimin, lanjut Sulfikar, yakni agar umat Islam sedunia bersatu dalam System Khalifah serta mencapai Ridho Allah termasuk seluruh umat manusia dan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Aminuddin, tidak berbadan hukum, tidak memiliki akta pendirian atau anggaran dasar sebagai ormas melainkan Khilafah Muslimin didirikan karena melaksanakan QS.3 ayat (103), QS.42 (ayat 13).

Bahwa Islam itu harus bersatu, haram hukumnya berpecah belah dan diancam masuk neraka. Bahwa dengan adanya syiar motor tersebut telah menimbulkan keresahan atau keonaran di masyarakat khususnya di Surabaya.

Akibat hal itu, Aminuddin diancam pidana dalam Pasal 82 A ayat (2) Juncto Pasal 59 ayat (4) huruf a UU RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Ti0