HUKRIM | Timur Pos

Pemukiman dan Kawasan Usaha Komersil Menjamur di Bantaran Kali Surabaya

HUKRIM|05/29/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – BRUIN Nusantara, sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi kantor BBWS Brantas di Wiyung Surabaya. BRUIN diwakili oleh koordinator programnya Muhammad Kholid Basyaiban, S.H menyerahkan satu buah bandel berkas yang berisi surat aduan dan beberapa dokumen pelanggaran alih fungsi bantaran kali Surabaya. Rabu (29/05/2024).

“Surat aduan yang kami kirimkan hari ini berdasar temuan tim BRUIN atas pelanggaran alih fungsi bantaran kali Surabaya. Sekitar 1000 lebih bangunan warung, toko, pergudangan dan pemukiman permanen maupun semi permanen berhasil kami inventarisasi dalam giat susur
sungai”, ungkap Muhammad Kholid Basyaiban, S.H.

Kegiatan susur sungai di lakukan tim BRUIN sebanyak 3 kali sejak bulan Oktober hingga
Desember 2023 mulai dari kecamatan Wringinanom Gresik sampai dengan Terminal Joyoboyo Kota Surabaya.

“Selain pengumpulan bukti serta dokumentasi bangunan liar atau ilegal lewat susur Sungai, kami juga melakukan pemetaan dan mapping bangunan liar dengan memanfaatkan aplikasi google earth untuk melihat secara langsung lewat satelit pelanggaran bangunan liar yang sengaja di biarkan tanpa penertiban oleh pemerintah” imbuh kholid.

Alumni fakultas hukum Universitas Trunojoyo dan juga pengacara publik tersebut menjelaskan bahwa, Selain memotret langsung bangunan liar/ilegal lewat giat susur sungai, mapping bangunan liar menggunakan aplikasi google earth mendukung kevalidan data yang
memperlihatkan secara langsung jarak bangunan liar yang ada dibantaran dengan bibir sungai yang artinya jika dikorelasikan dengan regulasi Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai & Garis Sempadan Danau.

“Pemanfaatan bantaran sungai untuk
pemukiman dan bangunan usaha (gudang, warung, toko dll) melanggar aturan dalam Pasal 22 permen tersebut, yang artinya itu sudah menjadi kewajiban dan tugas BBWS Brantas serta pemerintah terkait untuk menertibkan dan membongkar bangunan tersebut,” tambahnya.

Disisi lain sudah dijelaskan dalam aturan bahwa, Sesuai fungsi dan peruntukannya dan berdasarkan Permen PUPR 28/PRT/M/2015 tentang garis sempadan sungai dan Garis Sempadan Danau, dalam hal ini Kali Surabaya merupakan Sungai yang berada di tengah kawasan perkotaan dan memiliki kriteria kedalaman 3 – 20 meter sehingga ketentuan garis sempadannya adalah paling sedikit 15 meter dari tepi kanan kiri palung sungai.

“Namun, nyatanya bangunan yang kami temukan berada di atasnya yang jelas – jelas itu melanggar regulasi”. Imbuh Kholid.

Diperlukan sosialisasi dan pemahaman terhadap penduduk yang hidup di bantaran sungai Brantas terkhusus aliaran Kali Surabaya yang berada di pusat metropolitan terkait mekanisme pemanfaatan dan larangan kegiatan apapun di bantaran sungai. Karena jelas ketentuan dalam
Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) Junto Pasal 1 angka (7) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 Tentang Garis Sempadan Sungai & Garis Sempadan Danau menjelaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air, dan termasuk di dalamnya tanah bantaran sungai.

“Pemanfaatan bantaran sungai tidak sesuai dengan fungsinya jelas merupakan pelanggaran Pidana yang larangan tersebut di jelaskan dalam pasal 5 junto pasal 7 UU SDA yang menafsirkan bahwa sumber daya air termasuk (bantaran sungai) dikuasai negara dan tidak

dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan atau badan usaha”. Ungkap kholid, lebih lanjut kholid menuturkan bahwa “jika perseorangan, kelompok masyarakat dan atau badan usaha hanya jika ingin memanfaatkan bantaran sungai harus
mempunyai izin pemanfaatan yang diberikan oleh Kementrian PUPR setelah mendapat rekomendasi teknis dari BBWS Brantas”.Fakta lapangan yang ditemukan oleh tim BRUIN atas pembiaran bangunan liar di kawasan bantaran kali Surabaya memberikan penafsiran dan membuka mata bahwa, kinerja BBWS Brantas khususnya Bidang Operasi dan Pemeliharaan dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya sungai Brantas dikatakan “sangat lemah”.

“kami menduga ada permainan oknum BBWS Brantas dengan mafia tanah bantaran dalam memberikan izin dan rekomendasi teknis terhadap perseorangan atau pelaku usaha dalam pemanfaatan tanah bantaran di Kali Surabaya yang marak digunakan untuk pemukiman dan
kawasan usaha komersil”. Ungkap kholid.
Lebih lanjut kholid mengatakan “Bahwa jelas pengawasan dan penegakan hukum melalui tindakan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air dalam pelanggaran bantaran sungai di kawasan kali Surabaya harus segera rutin dan masif dilakukan oleh bidang operasi dan pemeliharaan BBWS Brantas, berdasarkan mekanisme tugas yang dijelaskan dalam Pasal 16
Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementrian PUPR. BBWS Brantas setidaknya berani menindak perseorangan atau pelaku usaha yang memanfaatkan bantaran tanpa disertai izin pemanfaatan dan rekomtek dari
BBWS Brantas serta pemerintah”.

Hilangnya fungsi bantaran sebagai daerah resapan dan kontrol terhadap debit air, penyempitan dan pendangkalan sungai, ancaman banjir, potensi menurunya kualitas air dan dampak merugikan lainnya akan terjadi ketika pelanggaran alih fungsi bantaran kali Surabaya dibiarkan
tanpa ada tindakan serius oleh BBWS Brantas dan pemerintah.

Oleh karena itu, melalui surat aduan yang dilengkapi dokumen bukti pelanggaran yang dajukan oleh tim BRUIN kepada BBWS Brantas yang dtembuskan ke bebrapa institusi, kami harap surat tersebut segera direspon dan institusi BBWS Brantas beserta pemerintah terkait segera
melakukan tindakan berupa :
1. Melakukan tindakan penyidikan menyeluruh dan detail atas pelanggaran yang terjadi di bantaran kali Surabaya, tanpa tebang pilih.
2. Menetapkan dan memberikan sanksi terhadap pelaku atau oknum mafia tanah baik dari institusi BBWS Brantas maupun pihak lain yang selama ini bermain dalam kegiatan mengkomersilkan bantaran kali Surabaya yang seharusnya menjadi kawasan lindung sumber daya air.
3. Memaksimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum yang
melanggar ketentuan dalam regulasi terkait pelanggaran alih fungsi lahan bantaran kali
Surabaya.
4. Segera melakukan pemetaan kerusakan bantaran sungai maupun tanggul sungai
terdampak dari aktifitas yang disebabkan dan bersumber dari bangunan liar.
5. Melakukan penertiban rutin secara berkala bangunan liar di sepanjang kali Surabaya dengan mengandeng institusi pol pp, kepolisian maupun militer agar penertiban berjalan secara maksimal.
6. Ikut andil dalam mengupayakan kawasan lindung di sepanjang bantaran kali Surabaya agar tidak ada lagi tindakan alih fungsi bantaran sungai oleh oknum, yang nantinya
dikuatkan oleh payung hukum melalui SK Gubernur.
7. Memasang papan himbauan yang disertai aturan tegas dan hukuman terkait larangan mendirikan bangunan liar/ilegal di sepanjang bantaran kali Surabaya. TOK

TERUS BERKARYA

Ahli Sebut Surat Keterangan Hak Pewaris Bentuknya Akta Notariil atau Akta Otentik Yang Ada Minuta

HUKRIM|05/29/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Wahyudi Suyanto dan Notaris Protokol Maria Lucia Lindhajany digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh
kuasa hukum penggugat Agus Mulyo, S.H., M.Hum yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Titik Budi Winarti di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Para penggugat pada awalnya membuat Akta Hak Mewaris di Notaris Wahyudi Suyanto S.H sekitar tahun 2010 namun sejak diketemukan adanya kesalahan dalam penulisan bulan angka 9 (Desember) atas kematian orangtuanya tidak sesuai dengan akta kematian hal ini dipersoalkan ketika digunakan untuk mengurus balik nama waris atas sertifikat hak milik yang masih atas nama orangtuanya yg sudah meninggal dunia. Para penggugat mencoba ke beberapa notaris untuk membuat balik nama dan melakukan jual beli yg masih atas nama orangtuanya namun terjadi penolakan karena ada kesalahan penulisan.

Adanya penolakan tersebut untuk dimintakan revisi namun Tjioe Sin Nang berusaha menemui Wahyudi Suyanto tidak pernah ketemu sampai akhirnya Notaris tsb pensiun . Akhirnya Tjio Sin Nang mengambil langkah hukum dengan menggunakan kuasa hukum terhadap Notaris Protokol Maria Lucia, SH. Dengan somasi namun tidak ada tanggapan kemudian dalam jawabnnya Maria Lucia SH selaku Tergugat 2 menyatakan bahwa terhadap surat Keterangan Waris tersebut tidak terdapat minuta akta. Senada dengan hal tersebut Ahli Hukum Keperdataan Dr. GHANSAM ANAND, S.H., MKn. Menyatakan bahwa terkait dengan Surat Keterangan Hak Mewaris harus bentuknya Akta Notariil atau Akta Otentik yg harus ada minuta akta sehingga apabila ada kekeliruan dapat dilakukan revisi terhadap salinan akta yang dimiliki oleh penghadap dan itu bunyi Norma Hukumnya seperti itu mutlak adanya harus dalam bentuk akta.

AHLI juga mensetir Pasal 111 huruf C Angka 5 Permen Agraria / Kepala Badan Perumahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 meyatakan : Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Hal yang tidak terbantahlan dalam persidangan Kuasa Para Penggugat di meja hakim menunjukkan Bukti P. 13 Surat Keterangan Hak Mewaris No. 11/KHM/VI/2010, Ahli menegaskan bukti itu bukan Akta namun bentuknya surat.

Selanjutnya Ahli juga memberikan pendapatnya bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris harus dibuat dalam bentuk Akta Otentik tidak dalam bentuk surat sehingga hal tsb bertentagan dengan norma nya yang harus dan wajib dalam bentuk Akta sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tetang Perubahan atas undang undang no. 30 tahun 2004 tentang Jaabtan Notaris.

Sebagaimana Pasal 15 menyatakan Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan.

Sehingga Ahli terhadap P.13 yang bentuknya adalah surat bukan Akta Otentik adalah jelas bukan produk notaris hal ini sangat bertentangan dengan kewenangannya yaitu undang undang. Hal ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum karena jelas merugikan kepentingan hukum penghadap karena bukti tersebut merugikan dan terhadap bentuk surat tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Terkait dengan pertanyaan kuasa hukum Tergugat 2 ilustrasi apabila ada perjanjian atara dua pihak terjadi penulisan yang salah karena kelebihan huruf tidak sesuai hurufnya benar namun kelebihan nolnya itu bagamana menurut ahli ? Menurut pendapat saya apabila ditinjau dari 3 Teori yaitu Pernyataan, Kehendak dan Kepercayaan. Apabila ditinjau dari Teori Pernyataan apa yang dinyataka dalam.bentuk tulisan itu yang diakui dalam kebenarannya sehingga dia dianggap lalai namun perbuatan yg sudah dituangkan itu sudah salah. Dalam hal menurut pendapat sata sudah suatu perbuatan melanggar hukum karena sudah merugikan kepentingan hukum pihak yang satunya merujuk fakta hukum dipersidangan terbukti secara sah dan meyakinkan para penggugat dapat membuktikan dalil dalil hukumnya gugatan aquo dimana Tergugat I tidak membantah Surat Keterangan Waris tersebut dibuat dalam bentuk surat bukan bentuk Akta Autentik dan diakuinya bahwa Tergugat I yang membuatnya.

Dalam fakta persidangan yg sudah terjawab dengan jelas dan gamblang Advokat Agus Mulyo sudah dapat membuktikan dalil dalil hukumnya dimuka persidangan pada saat diwawancarai awak media. TOK

DRAMA PERSIDANGAN

Ketiga Perampok KSP Gadai Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|05/29/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Modus berpura-pura ingin menggadaikan tape coumpo di KSP Gadai di Jalan Kapas Krampung Nomor 40 Kecamatan Tambaksari Surabaya. Para ketiga terdakwa yaitu Usman Arga Diputra,37, Arys Priyono,51, dan Oni Suganda,41 itu malah merampok barang-barang KSP Gadai dengan mengalami kerugian sebesar Rp 8 juta.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Suparlan Hadiyanto dengan agenda keterangan para terdakwa lewat video call di ruang Sari 3 di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin,(27/05/2022).

Usman Arga Diputra mengatakan, awalnya kita sudah merencanakan untuk mengambil barang pegadaian dan menyewa satu mobil. “Caranya Arys Priyono masuk terlebih dahulu ke dalam KSP Gadai dengan berpura-pura untuk menggadaikan tape coumpo. Selang 10 menit saya masuk dan langsung mendorong meja pegadaian. Namun pegawai pegadaian berontak, sehingga Arys mengeluarkan pisau dapur dan menodong pegawai tersebut,”kata Usman warga Jalan Bendul Merisi Gang 8/8 RT 02 RW 05 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Menurut Usman, untuk Oni Suganda ada di dalam mobil sambil mengawasi sekitar lokasi. “Iya, Oni berjaga di mobil sambil mengawasi sekitar lokasi. Setelah mendapatkan barang langsung di bawa ke dalam mobil Yang Mulia. Untuk barang yang diambil yaitu 1 HP Oppo Reno 10 warna biru muda, 1 HP Vivo Y21A warna diamond glow dan 1 laptop Asus warna hitam series X441UA,”ucapnya.

Sementara itu, Arys Priyono membenarkannya. “Benar yang Mulia. Saya yang berpura-pura untuk menggadaikan tape coumpo dan menodong pegawai pegadaian dengan pisau dapur,”terang warga Jalan Kapasari Kedukuhan Buntu Blok C/33 RT 10 RW 10 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto Surabaya.

Begitu juga dengan Oni Suganda juga sama. “Benar Yang Mulia. Saya yang menunggu mereka di dalam mobil sambil mengawasi lokasi sekitar,”jelas warga Jalan Jalan Kapasari Kedukuhan Buntu Blok C/33 RT 10 RW 10 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto Surabaya.

Sebelumnya, kata jaksa Suparlan menjelaskan ketiga terdakwa Usman Arga Diputra, Arys Priyono, dan Oni Suganda mengendarai satu mobil Daihatsu Luxio Nopol W1915WO warna silver menuju ke KSP Gadai di Kapas Krampung Surabaya. Kejadian itu, 07 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di KSP Gadai Jalan Kapas Krampung Nomor 40 Kecamatan Tambaksari Surabaya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan KSP Gadai mengalami kerugian sebesar Rp 8 juta. “Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP,”ungkapnya. TOK

SEPUTAR KEPOLISIAN

Polisi Tangkap Tiga Pelaku Penembakan di Tol Waru

HUKRIM|05/28/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Subdit III Jatanras Polda Jawa Timur menangkap tiga tersangka kasus penembakan yang beberapa hari ini sempat meneror warga Surabaya hingga pengendara mobil di Tol Waru. Tiga tersangka berinisial NBL (20) warga Jemurwonosari, JLK (19) warga Sambikerep Surabaya, dan satu anak dibawah umur yang memiliki motif iseng karena terobsesi kerap bermain game online perang-perangan.

“Pelaku ini terobsesi dari permainan game online perang-perangan jadi mereka membeli air softgun dan melakukan aksi di tol dan di beberapa tempat di Surabaya,” ucap Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto, Senin (27/5/2024).

Totok menjelaskan pelaku ini membeli dua air softgun lalu menggunakan di jalan tol. “Pelaku ini sempat mengganti plat nomor mobil yang digunakan untuk menembak,” ucapnya.

Kedua pelaku ini masih mahasiswa sedangkan satu tersangka lainnya masih dibawah usia 17 tahun atau masih SMA. “Pelaku ini membeli sejata air softgun melalui market place atau online,” ucap Totok.

Kejadian penembakan terjadi pada 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Tepatnya sebelum gerbang tol waru.

Saat itu, pengemudi bernama Ramlan Waskita melaju dengan kecepatan 50 km/jam ketika mengendarai truk colt diesel. Tiba-tiba ada sebuah mobil pajero sport warna hitam diduga menembak air softgun.

Satu tembakan mengenai truk, satu mengenai pipi, dan satu di bibir dan langsung berdarah. Terduga pelaku diduga menembak dengan jarak sekitar 2 meter antara truk dan Pajero dengan posisi penembak duduk pada kursi penumpang sebelah kiri dengan laras panjang.

Kemudian, ada pula kejadian kedua dengan korban bernama Eko Cahyono. Pria berusia 35 tahun asal Jember, berlangsung pada 19 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WIB.

Penembakan airsoftgun terjadi di tol Sidoarjo-Gresik. Korban menyatakan pelaku pemuda Tionghoa pada mobil dengan Pajero atau CRV hitam.

Sedangkan, penembakan yang dialami seorang tukang sampah dan pemulung yang bernama Kusharto (61). Kejadian ini terjadi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04:30 WIB Kurharto sedang dalam perjalanan pulang setelah membuang sampah di TPA Unesa.

Kemudian terdapat mobil berwarna hitam yang mendekatinya lalu tiba tiba ditembak dari kaca kursi penumpang sebelah kiri. Seketika dirinya berteriak minta tolong, namun karena waktu kejadian kondisi sekitar masih sepi tak ada warga yang menolong. Akibat tembakan tersebut dirinya menderita luka di ketiak sebelah kanan.

Dengan perbuatan itu ketiga tersangka dijerat pasal berlapis Pasal 170 KUHP subs 351 ayat KUHP Jo 55 KUHP Jo 64 KUHP dan atau Pasal ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951. “Ancaman untuk pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951 dengan hukuman maksimal 20 tahun, untuk pasal 170 KUHP maksimal hukuman 5 tahun 6 bulan. Dan pasal 351 ayat 1 KUHP hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan,” ucap Totok. M12

DRAMA PERSIDANGAN

Canggih Soliemin Diplokoto Geddy dan Indah Miliaran Rupiah

HUKRIM|05/28/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara penipuan dan penggelapan yang membelit terdakwa Greddy Harnando, warga Ketintang Surabaya, modus investasi modal usaha memenuhi kebutuhan kain sprei merek King Koil, dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor di Pengadian Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rista Erna Soelistiowati, Vini Angeline dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menghadirkan saksi pelapor dan korban yakni Canggih Soliemin.

Canggih Soliemin menjelaskan bahwa, terhadap Greddy sudah mengenal sejak 2020 saat covid-19 dan Greddy merupakan Komisaris di PT. Garda Tanatek Indonesia (PT GTI). Kemudian itu terdakwa menawarkan untuk investasi untuk suplay spei King Koil dan menjanjikan keutungan 4% perbulan.

“Saat itu terdakwa juga menunjukan PO antara perusahaan (PT. GTI) dengan PT Duta Abadi Primantara, pemegang lisensi/ izin resmi merk King Koil di Indonesia. Saya melihat PO tersebut baik secara langsung maupun dikirim oleh terdakwa melalui WA,” kata Cangih dihadapan Majelis Hakim di Ruang Tirta 1 PN Surabaya. Senin (27/05/2024).

Masih kata Cangih bahwa, kemudian saya tertarik dan menginvestasikan awal Rp 600 juta dan terus bertambah hingga totalnya sekitar Rp. 5 miliar. Kemudian saya mendengar adanya berita negatif tentang terdakwa, lalu saya meminta untuk menarik uang investasi tersebut. Namun sayangnya terdakwa selalu berlasan, kalau masih ada projek dan saat itu Indah selaku Direktur Utama PT. GTI akan siap bertangung jawab

“Kemudian saya juga mengecek ke PT. Duta Abadi Primantara, melalui telepon dan mendapatkan informasi dari Meliana yang menyatakan PT. Duta Abadi Primantara tidak berkerjasama dengan PT. GTI,” kata Canggih.

Disingung oleh JPU terkait uang investasi tersebut sudah dikembalikan atau bagaiamana?

Canggih menjelsakan, meskipun sulit, namun terdakwa sudah membayar sekitar Rp 1 miliar lebih dengan cara dicicil, dan beberapa mobil namun masih ada sangakutan dengan leasing. Kemudian kita komunikasikan dengan leasing terkait mobil yang diserahkan terdakwa.

“Kalau totalnya semuanya sekitar Rp.4,8 miliaran yang sudah dibayarkan dari total investasi dan keuntungan Rp 5,9 miliar.

Untuk diketahui dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rista Erna Soelistiowati, Vini Angeline dan Agus Budiarto, dari Kejati Jatim, menyebutkan bahwa, awalnya korban berkenalan dengan Greddy Harnando pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 korban dipertemukan oleh terdakwa Indah Catur Agustin di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo 75 Surabaya. Saat itu Graddy Harnando mengaku sebagai Komisaris Utama di PT GTI bergerak dibidang perdagangan besar tekstil, pakain, dan alas kaki. Dan Indah sebagai Direktur Utamanya.

Pada bulan September 2020, Greddy kembali bertemu dengan korban bersama saksi Silvester Setiyadi Laksmana dan Wisnu Rudiono di Cafe Tanahmera Jalan Trunojoyo No. 75 Surabaya. Greddy mengatakan kalau PT GTI sedang kerjasama dengan PT Duta Abadi Primantara, pemegang lisensi/ izin resmi merk King Koil di Indonesia untuk kebutuhan kain yang nilainya milyaran rupiah.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, rumah sakit-rumah sakit membutuhkan banyak sprei sekali pakai lalu dibuang. Atas kebutuhan tersebut, King Koil menerima banyak pesanan sprei dari rumah sakit-rumah sakit.

Atas cerita tersebut, Greddy Harnando meminta agar korban Canggih mau berinvestasi dan dijanjikan keuntungan 4 persen dari nilai investasi.

Kemudian terdakwa Indah menyakinkan korban bahwa adanya order dari King Koil dalam jumlah besar, dan menjanjikan bagi hasil 4 persen tiap bulannya. Akhirnya korban pun tertarik dan mau menginvestasikan dananya hingga Rp 5,950 miliar.

Setelah jatuh tempo dari kesepakatan, korban nyatanya tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Selanjutnya korban Canggih meminta agar terdakwa Greddy dan Indah untuk segera mengembalikan modal yang sudah diinvestasikan. Namun terdakwa justru menghindari dan beralasan sedang banyak pemenuhan kebutuhan kain King Koil, meminta saksi Canggih tetap investasikan modalnya.

Supaya korban Canggih tidak menarik dananya, Greddy memberikan 7 lembar cek BCA KCP Klampis nilai total RP 5,950 miliar. Namun saat saksi Canggih Soliemin mencairkan cek tersebut tidak bisa karena rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.

Bahwa setelah korban maksa agar terdakwa mengembalikan dananya, akhirnya ada dana yang bisa dikembaliin secara bertahan sejumlah Rp 1,125 miliar dengan alasan pihak PT. Duta Abadi Primantara belum membayar ke PT.GTI.

Menurut keterangan saksi Shinta Dwi Laksmi selaku HRD PT Duta Abadi Primantara, perusahaannya tidak pernah mengeluarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) supply kain king koil periode September – November 2020, RAB periode November – Desember 2020, tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa Indah Catur Agustin dan Terdakwa Greddy Harnando.

Somasi saksi Canggih Soliemin, kepada Terdakwa Indah Catur Agustin dan Greddy Harnando, tidak ada tanggapan. Perbuatan Terdakwa Indah Catur Agustin dan Greddy Harnando, saksi Canggih Soliemin mengalami kerugian Rp 4.825.000.000,-

“Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TOK

DRAMA PERSIDANGAN

Mun Arif: Kasus ini Sebenarnya Perdata, Bukan Pidana

HUKRIM|05/24/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara Indah Catur Agustin (direktur) dan Greddy Harnando (komisaris) PT Garda Tamatek Indonesia (GTI) disidang di Pengadilan Negeri Surabaya secara terpisah dengan dakwaan telah menipu Canggih hingga merugikan Rp 4,8 miliar.

Indah melalui pengacaranya, Mun Arif dkk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Arif menegaskan bahwa semua keuntungan beserta modal dari Canggih sebenarnya sudah dikembalikan kliennya. Karena itu, Arif menyebut bahwa tidak ada kerugian yang diderita Canggih.

“Korban sudah mendapatkan keuntungan Rp 24 miliar. Kalau bunga, denda dan segala macam kami memang mesti membayar. Tapi, itu harus diajukan secara perdata,” kata Arif. Rabu (22/05/2024) selepas sidang

Arif menyebut bahwa, kasus ini sebenarnya perdata, bukan pidana. Sebab, tidak ada kerugian materiil yang diderita Canggih. Nilai yang belum terbayar itu potensi keuntungan saja.

“Cek itu keluar setelah terjadi masalah sebagai jaminan. Bukan keluar sejak awal sebagai alat pembayaran. Sebetulnya ini perdata, bukan pidana,” ujar Arif.

JPU Vini Angeline dalam dakwaannya mengatakan, Greddy awalnya menemui Canggih untuk menawarinya menjadi investor pengadaan sprei merek King Koil untuk rumah sakit pada 2019 lalu. Pengadaan sprei itu nilainya mencapai miliaran karena rumah sakit hanya menggunakan sprei untuk sekali pakai saat pandemi.

“Greddy menjanjikan keuntungan sebesar empat persen dari nilai investasi yang diberikan,” kata jaksa Vini dalam dakwaannya.

Canggih lantas menyetor Rp 5,9 miliar secara bertahap ke rekening GTI untuk investasi periode November 2020 hingga September 2021. Setelah habis periode, Canggih berniat menarik modalnya. Namun, Indah dan Greddy menahan agar modal itu tidak ditarik. Keduanya juga memberikan tujuh lembar cek sebagai jaminan. Greddy menyebut bahwa cek-cek itu sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan dan bisa ditarik periode Oktober 2022 hingga Januari 2023.

“Namun, saat Canggih mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan rekening giro sudah ditutup,” ujarnya.

Akibatnya, Canggih merugi Rp 4,8 miliar. Canggih melaporkan Indah dan Greddy ke Polisi. TOK

DRAMA PERSIDANGAN

Alvin dan Dian Terseret Kasus Tipu Gelap Investasi

HUKRIM|05/22/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara penipuan budidaya Ikan Kerapu di Situbondo yang membelit terdakwa Pasangan Suami-Istri (Pasutri) Alvian Wisnutara dan Dian Setyo yang merugikan Ernie Yulianti sebesar Rp 2,5 Miliar dengan agenda keterangan terdakwa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Moch. Taufik Tatas P di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (22/05/2024).

Dalam keterangan terdakwa pada intinya untuk terdakwa Dian membenarkan keterangan Berita Acara Pemeriksan (BAP), namun untuk pertemuan yang pertama itu di Exselso dan ia (Dian) juga pernah datang Situbondo.

“Saya datang juga ke Situbondo,” kata Dian.

Lanjut Pertanyaan dari Majelis Hakim terkait berapa uang yang sudah kembalikan? ” saya sudah kembalikan sekitar Rp 500 juta, untuk sisanya belum dikembalikan, karana saat itu listrik padam di Budidaya ikan kerapu.” Kelit terdakwa Alvin.

Lanjut pertanyaan dari Majelis Hakim, terkait selain usaha ikan kerapu ada usaha apa lagi?” Ada cafe, caroseri, namun semua macet (oleng),” beber Alvian.

Ia menambahkan bahwa, saya merasa menyesal telah menyeret istri saya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa, Alvin Wisnutara
mempergunakan uang yang ditransfer oleh saksi Ernie Tri Yuliati yaitu : sebagian besar dipergunakan untuk membangun café di Jl. Kav. DPR Blok E No. 22 Sidoarjo, untuk pengembalian dana kepada orang – orang yang pernah memberikan modal usaha pembenihan ikan kerapu di Situbondo – Jawa Timur yang dijalankan, untuk pengeluaran operasional usaha pembenihan ikan kerapu di Situbondo serta untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa saksi Ernie Tri Yuliati sulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan para terdakwa sehingga kemudian melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polrestabes Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alvin Wisnutara dan istrinya Dian Setyo Riantien, saksi Erinie Tri Yuliati mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 Miliar dan JPU Damang Anubowo mendakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. TOK

KEBODOHAN SOSIAL

Terdakwa Martin Mengaku Sebagai Dirut di PT. PUP, Tidak Digaji Melainkan Disantuni

HUKRIM|05/21/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara kejahatan Pasar Modal yang membelit terdakwa Martin Soebijantoro anak dari Yohanes Seiiok Khing (alm) yang merugikan para Investor hingga Rp 337.400.000.000 . Yang dipimpim oleh Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini, sidang kali ini diagendakan pemerikasan terdakwa.

Dalam keterangan terdakwa mengatakan bahwa, pada intinya saya tidak tahu, saya cuma tanda tangan aja. Saya ini korban dari teman-temannya. “Saya ini cuma korban, namun saya tahu akibat dari tanda tangan tersebut banyak korban hingga miliaran,” kata Martin di hadapan Majelis Hakim di Ruang Candra PN Surabaya. Selasa,(21/05/2024).

Disingung oleh Majelis Hakim dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Bareskrim Polri, terdakwa menyatakan bahwa, PT. Pusaka Utama Persada (PUP) adalah nasabah dari PT. Kresna Sekuritas dan PT. PUP teravilasi dengan PT. Makmur Sejahtera Lestari. “Saya tidak tahu yang mulia,” saut Martin.

Sontak Majelis Hakim menayakan, bahwa ini keterangan di BAB terdakwa. Lanjut terdakwa juga menjabat sebagai direktur di PT. Pusaka Utama Persada dari Tahun 2012 dan 2020 sudah hampir 8 tahun lamanya. Namun terdakwa berdalih, tidak tahu apa-apa dan terkait gaji, terdakwa juga menyakal bukan gaji melainkan santuan.

Terdakwa juga bilang di PT. Pusaka Utama Persada adalah kegiatan ada tiga kegiatan yakni Jual Beli Saham, perjajian menjual dan membeli saham kembali.

Terdakwa Martin menjelaskan bahwa, benar ada perjanjian dan saya juga bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Saya juga mengaku bersalah gara-gara tanda tangan itu banyak korban.

“Kalua masalah izin saya tidak tahu dan apakah ada rekening di perusahan juga tidak tahu,” kelit terdakwa.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU Furkon Adhi Nugroho menyebutkan, bahwa Terdakwa Martin Soebijantoro anak dari Yohanes Siesiok Khing Alm baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama dengan Saksi Eko Hartono, Saksi Michael Steven dan Saksi Octavianus Budiyanto (masing-masing dilakukan secara berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bertempat di PT. Kresna Sekuritas Cabang Surabaya Jalan Sulawesi Nomor 43 Surabaya, Jalan Indrapura 29-33 Kelurahan Krembangan Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Kresna Tower B lantai 2, 6 dan 9, 18 Parc Place SCBD Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kresna Sekuritas Medan di Jalan Kartini Nomor 17 A Medan dan di Jalan Gajah Mada Nomor 10 Medan.

Bahwa PT. Kresna Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. KRESNA SECURITIES, Nomor: 6 tanggal 03 Juli 2013, PT. KRESNA SECURITIES merupakan perantara pedagang efek yang bergerak di bidang jual-beli efek untuk nasabahnya (Ijin usaha telah dicabut oleh OJK), Produk yang ditawarkan adalah:ELA (Equity Link Agrrement) dengan bunga 13% per tahun dan JBS (Jual Beli Saham) dengan bunga 13% per tahun.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Kresna Securities sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (“Keputusan Sirkuler), Nomor: 11, Tanggal: 28 Februari 2014 oleh Notaris HIZMELINA, SH bahwa saksi OCTAVIANUS BUDIYANTO adalah sebagai Direktur Utama PT. Kresna Sekuritas.

Bahwa PT. Pusaka Utama Persada didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Pusaka Utama Persada, Nomor: 39 tanggal 31 Desember 2012, dengan kegiatan usaha:

Pembangunan seperti kontruksi Gedung, Perdagangan seperti import, eksport dan penyalur utk SPBU dan lain-lain.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Utama Persada Nomor: 39, tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris HIZMELINA bahwa terdakwa MARTIN SOEBIJANTORO adalah sebagai Direktur PT. Pusaka Utama Persada.

Bahwa PT. Makmur Sejahtera Lestari didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1 tanggal 12 Februari 1985, dengan kegiatan usaha:Pembangunan: kontraktor, kontruksi renovasi Gedung, Perdagangan: Radio komunikasi dan microwave dan lain-lain. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Makmur Sejahtera Lestari, Nomor : 38, tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris HIZMELINA, SH bahwa saksi EKO HARTONO adalah sebagai Direktur PT Makmur Sejahtera Lestari.

Bahwa PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk (ASMI), pendirian berdasarkan Akta 15 tgl 23 Maret 2004 : Asuransi Mitra Maparya, Akta 94 tgl 15 Juni 2016: Asuransi Kresna Mitra (Ganti nama), Akta 28 tgl 28 Agustus 2020 Asuransi Maximus Graha Persada (ganti nama) mempunyai produk Asuransi Kendaraan, Kebakaran, Kesehatan, Pengengkutan, Engineering, Uang, Jaminan Pemilik Proyek.

Bahwa PT. Kresna Graha Sekurindo dimana kemudian berubah menjadi PT. Kresna Graha Investama Tbk (KREN) untuk Akta terakhir adalah Akta Nomor 6 Tanggal 5 Februari 2021, merupakan Perusahaan Holding yang memberikan modal kepada anak perusahaannya.

Bahwa hubungan antara PT. Pusaka Utama Persada dengan PT. Kresna Sekuritas adalah merupakan nasabah dari PT. Kresna Sekuritas. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Pusaka Utama Persada adalah kegiatan Jual Beli Saham dan Gadai Saham dengan dasar perikatan perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Gadai Saham dan Perjanjian Hak Membeli & Menjual Saham dengan investor. Cara PT. Pusaka Utama Persada menawarkan produknya adalah bahwa pemasaran produk Jual Beli Saham dan Gadai Saham dengan perikatan perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Gadai Saham dan Perjanjian Hak Membeli & Menjual Saham.

Bahwa Saksi Michael Steven selaku Presiden Direktur PT Kresna Graha Investama (Pemegang mayoritas Saham Kresna Sekuritas) membuat kesepakatan dengan PT. Pusaka Utama Persada, PT. Makmur Sejahtera Lestari dan PT. Sukses Permai Sentosa yang merupakan bagian dari Grup Kresna yang memiliki saham ASMI dan KREN untuk mentransaksikan saham-saham tersebut kepada nasabah di KS dengan underlying Perjanjian Jual Beli Saham, Hak Membeli dan Menjual Saham, dan Gadai Saham.

produk sesuai dengan dokumen adalah sebagai berikut: Perjanjian Jual Beli Saham: perjanjian Jual Beli Saham ASMI dan KREN antara PT. Pusaka Utama Persada dan Investor yang dilakukan melalui rekening efek PT. Pusaka Utama Persada dan rekening efek investor di PT. Kresna Sekuritas.

Bahwa Terdakwa Martin Soebijantoro melakukan perjanjian jual beli saham atas nama investor Saksi Herman Hartanto, Saksi Hartawan Hartanto, Saksi Mo Ling Hartanto, Saksi Mo Fang Hartanto, Saksi Mo Sien Hartanto, Saksi Darwo, Saksi Johannes B. Darmawan, Saksi Cynthia Versillia, yang menginvestasikan sejumlah dana dengan jaminan sejumlah saham “KREN” PT. Kresna Graha Investama Tbk. dan “ASMI” PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk. senilai dana investasi.

Bahwa saham yang dijadikan jaminan pada Perjanjian Gadai Saham antara investor atau nasabah dengan PT. Kresna Sekuritas yaitu saham “KREN” PT. Kresna Graha Investama Tbk. dan “ASMI” PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.

Bahwa produk investasi “ELA” (Equity Link Agreemant) dari PT. Kresna Sekuritas adalah produk investasi dimana nasabah/investor menempatkan dana di PT. Kresna Sekuritas dengan imbal hasil 9%-12% per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan s.d. 6 (enam) bulan, yang dananya disetorkan ke PT. Kresna Cemerlang Abadi dan ke rekening PT. Citra Pusaka Nusantara dan mendantangani perjanjian dengan pihak PT. Kresna Cemerlang Abadi dan PT. Pusaka Utama Persada. Setelah jatuh tempo dana akan dicairkan ke rekening nasabah, atau diperpanjang apabila nasabah ingin diperpanjang. Kemudian PT. Kresna Sekuritas menggadaikan saham PT. Kresna Graha Investama Tbk. (KREN) dan saham PT. Asuransi Mitra Kresa (ASMI) menunjuk pihak ketiga untuk mengikat perjanjian dengan nasabah atau investor yaitu PT. Citra Pusaka Nusantara, PT. Makmur Sejahtera Lestari, PT. Pusaka Utama Persada.

Bahwa produk ”JBS” (Jual Beli Saham) dari PT. Kresna Sekuritas adalah produk investasi dimana nasabah menempatkan dana dalam produk investasi jual beli saham dengan imbal hasil sebesar 12% per tahun, dengan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, yang mana nasabah menyetorkan dana investasi ke rekening dana nasabah selanjutnya nasabah diarahkan untuk menandatangani perjanjian dengan PT. Pusaka Utama Persada, PT. Makmur Sejahtera Lestari dan PT. Sukses Permai Sentosa. Selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan top-up ke Rekening Dana Nasabah di PT. Kresna Sekuritas dimana kemudian dilakukan pengelolaan rekening efek oleh PT. Kresna Sekuritas berdasarkan Surat Kuasa untuk melaksanakan transaksi & penandatanganan dokumen. Setelah jatuh tempo dana akan dicairkan ke rekening nasabah, atau diperpanjang apabila nasabah ingin diperpanjang.

Bahwa sekitar tahun 2014, Saksi Theresia Limantoro yang merupakan agen PT. Kresna Sekuritas menghubungi Saksi Johanes B. Darmawan dan Saksi Cynthia Versillia yang dulunya merupakah nasabah Theresia Limantoro di PT. Sinarmas MSIG untuk menawarkan investasi di PT. Kresna Sekuritas yang memiliki produk investasi “ELA” (Equity Link Agreemant) dengan iming-iming mendapatkan bagi hasil atau bunga yang sangat tinggi sekitar 12?n menguntungkan, serta bunga tersebut didapatkan oleh nasabah setiap bulannya.

Bahwa sekira awal tahun 2017, Saksi Tommy Wijaya yang merupakan agen PT. Kresna Sekuritas menghubungi saksi Herman Hartanto, Hartawan Hartanto, Mo Ling Hartanto, Mo Fang Hartanto dan Mo Sien Hartanto yang berdomisili di Surabaya dengan maksud menawarkan produk investasi agar untuk menginvestasikan uangnya kepada PT. Kresna Sekuritas, dengan iming-iming bunga sebesar 9% sampai dengan 12% pertahun, dan hasil investasinya di PT. Kresna Sekuritas akan bagus serta seluruh investasi-investasi yang telah dilakukan para investor terjamin akan dikembalikan oleh PT. Kresna Sekuritas dengan tepat waktu, namun para investor tidak dijelaskan sama sekali nama/bentuk/jenis/produk investasi yang ditawarkan oleh PT. Kresna Sekuritas.

Bahwa sekitar tahun 2017, Saksi Richieta Carissa Jap alias Lilo yang merupakan agen dari PT. Kresna Sekuritas datang ke kantor Pt. Waruna Nusa Sentana dan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudra yang berlamatkan di Jalan Gajah Mada Nomor 10 Medan dengan maksud menawarkan produk Investasi PT. Kresna Sekuritas yaitu Jual Beli saham kepada Saksi Darwo selaku Direktur PT. Waruna Nusa Sentana dan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudra melalui Saksi Norsal untuk menginvestasikan uangnya kepada PT. Kresna Sekuritas dalam produk investasi, dengan iming-iming dalam setiap bulannya akan memperoleh keuntungan sebesar 13% per tahun dari total dana yang diinvestasikan, sedangkan masa tempo ditentukan sendiri oleh nasabah pada saat perjanjian awal penempatan dana oleh nasabah.

Bahwa pihak PT. Kresna Sekuritas tidak pernah menjelaskan kepada Saksi Herman Hartanto, Saksi Hartawan Hartanto, Saksi Mo Ling Hartanto, Saksi Mo Fang Hartanto, Saksi Mo Sien Hartanto, Saksi Darwo, Saksi Johannes B. Darmawan, Saksi Cynthia Versillia mengenai prospektus oleh perusahaan efek mengenai informasi-informasi tertulis berupa informasi mengenai pendirian Kresna Sekuritas, penawaran umum, komite investasi, tim pengelola investasi, laporan keuangan jenis produk/kegiatan dari Kantor Akuntan Publik, informasi mengenai Manajer Investasi PT. Kresna Sekuritas, pengalaman manajer investasi, pihak-pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi, profil bank kustodian, pengalaman bank kustodian, pihak yang terafliasi dengan bank kustodian, tujuan investasi, kebijakan investasi, pembatasan investasi, kebijakan pembagian hasil investasi, metode penghitungan nilai pasar wajar efek dalam portofolio PT. Kresna Sekuritas yang digunakan oleh Manajer Investasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), informasi perpajakan, manfaat bagi pemegang unit penyertaan, faktor-faktor resiko utama, alokasi biaya, imbalan jasa, hak hak pemegang unit penyertaan, pembubaran, likuidasi, pendapat akuntan tentang laporan keuangan, persyaratan dan tata cara pembelian unit penyertaan, persyaratan dan tata cara penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan, persyaratan dan tata cara pengalihan investasi, dan penyelesaian sengketa dari perusahaan dari PT. Kresna Graha Investama Tbk. Kode Saham KREN, PT. asuransi Kresna Mitra Tbk. (sekarang Bernama PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. ) Kode saham ASMI PT. Kresna Sekuritas, PT. Pusaka Utama Persada, PT. Citra Pusaka Nusantara, PT. Makmur sejahtera Lestari.

Bahwa kemudian Saksi Herman Hartanto, Saksi Hartawan Hartanto, Saksi Mo Ling Hartanto, Saksi Mo Fang Hartanto dan Saksi Mo Sien Hartanto tertarik dengan produk investasi PT. Kresna Sekuritas yang ditawarkan oleh Saksi Tommy Wijaya, sehingga melakukan transfer uang dengan prerincian sebagai berikut :

Bahwa Saksi Darwo tertarik dengan produk investasi PT. Kresna Sekuritas yang ditawarkan oleh Saksi Richieta Carissa Jap alias Lilo dengan perincian atas seluruh transfer uang yang telah dilakukan oleh Saksi Darwo sebesar Rp.65.000.000.000.

Bahwa total Investasi yang di setorkan oleh Saksi Herman Hartanto, Saksi Hartawan Hartanto, Saksi Mo Ling Hartanto, Saksi Mo Fang Hartanto, Saksi Mo Sien Hartanto, Saksi Darwo, Saksi Johannes B. Darmawan dan Saksi Cynthia Versillia di Group Kresna sebesar Rp.337.400.000.000,

Bahwa Terdakwa Martin Soebijantoro selaku Direktur PT. Pusaka Utama Persada (PUP) sebagai Pihak Pertama melakukan perjanjian Gadai saham dengan Saksi Herman Hartanto, Saksi Hartawan Hartanto, Saksi Mo Ling Hartanto, Saksi Mo Fang Hartanto, Saksi Mo Sien Hartanto, Saksi Darwo, Saksi Johannes B. Darmawan dan Saksi Cynthia Versillia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TOK

DRAMA PERSIDANGAN

Djunaudi: Dakwaan JPU Aneh, Perkara di Split Dengan Terdakwa Indah

HUKRIM|05/16/2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Greddy Harnando warga Ketintang Surabaya diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Rista Erna Soelistiowati, Vini Angeline dan Agus Budiarto, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait perkara penipuan dan penggelapan modus investasi modal usaha memenuhi kebutuhan kain sprei merek King Koil di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (16/05/2024).

Perkara bermula Terdakwa Greddy Harnando warga Ketintang Wiyata 05/06 RT. 003 RW. 004 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya bersama Indah Catur Agustin (berkas terpisah) menjanjikan keuntungan 4 persen tiap bulannya terhadap korban Canggih Soliemin apabila mau berinvestasi besar ke perusahaannya PT Garda Tanatek Indonesia (PT GTI).

Namun dalam kenyataan, keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban tersebut tidak pernah diberikan. Bahkan modal usaha yang ingin ditarik sebesar Rp 5,950 miliar tak diberikan dan hanya diberikan jaminan 7 lembar cek BCA KCP Klampis. Lebih apesnya lagi saat akan mencairkan cek tersebut, ditolak oleh pihak bank dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.

JPU Rista Erna Soelistiowati, Vini Angeline dan Agus Budiarto, dari Kejati Jatim, awalnya korban berkenalan dengan Greddy Harnando pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 korban dipertemukan oleh terdakwa Indah Catur Agustin di Cafe Tanamerah Jalan Trunojoyo 75 Surabaya. Saat itu Graddy Harnando mengaku sebagai Komisaris Utama di PT GTI bergerak dibidang perdagangan besar tekstil, pakain, dan alas kaki. Dan Indah sebagai Direktur Utamanya.