Teganya, Kades Aktif Diduga Hendak Cabuli Bocah yang Masih Keluarga Sendiri

PERISTIWA|oleh

Ketapang, Timurpos.co.id – Oknum kepala desa di kecamatan Tumbang Titi Ketapang berinisial Bas alias pak Abu diduga melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual pada seorang anak berusia 14 tahun korban tak lain masih keluarga sendiri. Modusnya dengan cara dirayu dan diberi hadiah handphone.

Persoalan ini sudah dilaporkan ke Polres Ketapang dengan pendampingan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Komisioner KPAD Ketapang Rini Pratiwi membenarkan pelaporan kasus tersebut.

“Benar, karena korbanya dibawah umur, KPAD dampingi. Saat ini kasus itu sudah ditangani penyidik Polres Ketapang. Untuk kronologi kasusnya, silakan ditanyakan ke penyidik ya bang,” ujar Rini Rabu (13/03/2024).

Berdasarkan keterangan keluarga korban bernama Der alias Sg serta berita acara dari kepolisian (BAK) yang diperoleh, kejadian berawal dari ajakan pelaku kepada korban bernama Melati (bukan nama sebenarnya) untuk membeli handphone.

Menurut Melati dikutip dari BAK itu, oknum kades itu dia sebut namanya dengan nama panggilan pak Abu.

Pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekitar jam 19.30 malam, pelaku mengajak korban membeli HP pada salah satu toko di kota Ketapang sekalian menjemput istri dan anaknya yang saat itu sedang berada di mall Ketapang.

Setelah HP dibayar dan diberikan pelaku kepada korban, kemudian korban diajak berkeliling kota Ketapang menggunakan sepeda motor pelaku.

Saat berkeliling tersebut, pak Abu langsung membawa korban ke salah satu hotel dijalan MT Haryono.

Korban tak menaruh curiga sama sekali kepada pelaku karena saat itu pelaku mengatakan bahwa ini salah satu rumahnya.

Koban sadar ketika berada dalam salah satu kamar hotel tersebut. Saat dalam kamar korban dirayu dengan kata-kata tak pantas, dibuka jilbabnya dan dicium oleh pelaku.

Perbuatan pelaku terhenti ketika tiba-tiba handphone pelaku berbunyi panggilan masuk yang diketahui berasal dari istri pelaku.

Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, korban mengambil kunci sepeda motor dan kabur dari dalam kamar tersebut dan langsung menelpon seorang temanya sekaligus saksi kasus ini.

Karena ketakutan, korban meminta tolong dengan kelurganya bernama Der alias Sg. Dan kasus ini sedang dalam penyelidikan unit perlindungan anak dan peremouan Polres Ketapang. M12

MNnews: Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2024 M – 1445 H

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ramadan merupakan bulan mulia yang ditunggu-tunggu umat Islam. Bulan penuh berkah ini kerap dijadikan sebagai momentum meningkatkan amal saleh bagi muslim. Sekecil apapun amalan yang dilakukan di bulan Ramadhan akan dibalas dengan pahala yang berlipat, bulan puasa yang jatuh pada 12 Maret 2024 – 1445 H

Kini Ramadan sudah di depan mata. Umat Islam sudah bersiap menyambut bulan suci dengan penuh suka cita. Bahkan, sepekan terakhir ini banyak yang menggelar Tarhib Ramadhan yang merupakan acara penyambutan bulan Ke-9 Hijrah.

Di era sekarang, banyak muslim yang memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai sarana meramaikan syiar Ramadhan. Membagikan kata-kata Marhaban Ya Ramadhan di medsos juga sering dilakukan muslim.

Kata-kata Marhaban Ya Ramadhan adalah kalimat yang berisi ucapan selamat datang Ramadhan sekaligus menunaikan ibadah puasa di bulan tersebut. Kata-kata ini mengandung makna dan pesan mendalam tentang bulan Ramadhan.

“Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobat lah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

Selamat menunaikan ibadah puasa, mari Jadikan momentum Ramadan kali ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita

Semoga di bulan yang penuh rahmat dan Maghfirah ini, kita senantiasa di beri kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah SWT dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Saya mengutip Hadits Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang di riwayatkan Al-Bukhori dan Muslim yang artinya

Rasulullah SAW Bersabda : “Barang siapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan barang siapa shalat di malam lailatul qodar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, ” HR Al-Bukhari dan Muslim.

Semoga Bulan Suci Ramadhan ini kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kepada ALLAH SWT. M12

Mewujudkan Lapas Bersih dari Narkoba

PERISTIWA|oleh

 

Tanda Tangani MoU Polresta Malang, BNN dan Lapas Perempuan

Kota Malang, Timurpos.co.id – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (Lapas Perempuan Malang) semakin memperkuat sinergitas dengan Polresta Malang Kota dan BNN Kabupaten Malang melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan kerjasama tersebut bertujuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga pemasyarakatan, pemberantasan narkoba, dan pembinaan narapidana.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si melalui Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginanjar, S.I.K., M.Si, Jumat (08/03/2024).

“Dengan adanya perjanjian kerjasama ini semoga semakin mempermudah tugas kita dalam melakukan kegiatan mengurangi peredaran narkoba,” ujar AKBP Apip.

AKBP Apip berharap kerjasama ini dapat terus dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan dan masukan kedepannya.

“Kerjasama Polresta Malang Kota dengan Lapas Perempuan Malang selama ini sudah terjalin dengan baik. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan menjalin kerjasama yang berkelanjutan,” tegas AKBP Apip.

Sementara itu Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Malang Ny. Yunengsih berharap sinergi ini dapat menekan angka peredaran narkoba di wilayah Malang.

“Dukungan dari stake holder seperti Polresta Malang Kota dan BNN Kabupaten Malang sangat penting bagi Lapas Wanita Malang, terutama dalam mewujudkan Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) untuk kali kedua,” ungkap Yunengsih.

Setelah penandatanganan MoU, AKBP Apip dan Kepala BNN Kabupaten Malang mengunjungi ruang pembinaan Lapas Wanita Kelas II A Malang.

Saat berkeliling tampak para warga binaan Lapas Wanita tersebut sedang melakukan produksi, baik produksi keterampilan, UMKM, hingga ruang Produksi Kecap dan Kripik khas Lapas Wanita Kelas IIA Malang.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Polresta Malang Kota, dan BNN Kabupaten Malang merupakan langkah positif dalam meningkatkan sinergitas dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing pihak. M12

Mantan Pramugari Melpa Tambunan, Gugat Rumah Yang Dijual Mantan Suaminya.

PERISTIWA|oleh

Melpa Tambunan didampingi kuasa hukumnya di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara perdata dengan tergugat I Stevanus Hadi Candra Tjan dan Tergugat II Sarah Susanti digelar dipengadilan Negeri Surabaya Ruang Garuda II dengan agenda Saksi.

Saksi Costansa yang merupakan Pekerja Rumah tangga, Melpa Tambunan (Penggugat) mengatakan, ” bahwa benar saat itu tahun 1998 sampai 1999 saya bekerja dirumahnya ibu Melpa, setahu saksi, bahwa antara Bu Melpa dan Almarhum Agus Maulana itu suami Istri.

Bu Melpa kan seorang Pramugari jadi setahu saya pulang nya kadang seminggu sekali kadang satu bulan sekali. Sedangkan Almarhum suaminya itu seorang Polisi, “terang saksi Rabu (06/03/2024).

“Saksi menambahkan bahwa pada saat itu saya berada dirumah Pondok Tjandra Sidoarjo, Sebatas itu saja yang saya tahu pak,”paparnya.

Selepas sidang kuasa hukum penggugat Darius, tidak banyak komentar.

Terpisah Kuasa Hukum Tergugat Jance Leonard Sally dan Jatmiko Agus Cahyono mengatakan, Ya sebenarnya saksi yang diajukan oleh penggugat itu, lebih tepatnya hanya mengenai kondisi rumah tangga dari penggugat. Jadi bukan mengarah ke masalah terkait kepemilikan Rumah,” ucapnya.

Ditambahkan, klien saya itu membeli rumah yang ada Jalan Pondok Tjandra itu sebenarnya sudah sejak tahun 2013.

Pada saat penanda tanganan akte jual beli antara pak Agus Maulana Kasiman dengan Stevanus Hadi Candra Tjah, pak Agus Maulana Kasiman datang bersama dengan perempuan yang bernama Sarah Susanti tergugat II yang pada saat itu diakui sebagai istrinya.

“Klien kami sebagai pembeli dari rumah yang disengketakan itu adalah pembeli yang beritikad baik, karena beli rumah tersebut langsung dari Pak Agus (alm) sendiri dan atas nama pak Agus sendiri sebagaimana dalam SHM didapat pada tahun 1995 sebelum menikah dengan Penggugat tahun 1999.

Sudah ada transaksi jual beli dan sudah mengikuti prosedur yang belaku, dan itu sekarang lagi kami perjuangkan bahwa pembeli beritikad baik itu harus dilindungi,”tegas Yance.

Ditanya mengenai rumah tersebut apakah harta bersama atau harga peninggalan dari orang tua Agus Maulana, Jadi begini pada saat klien kami beli dengan pak agus itu kan pak agus masih hidup berarti bukan harta waris.

“Klien kami membeli rumah itu pada tahun 2013 sedangkan perkawinan Pak Agus dengan Bu Melpa ini katanya tahun 1999, pada saat ada orang perempuan bersama Pak Agus diketahui bernama Sarah Susanti.

Dan klien kami sama sekali tidak mengenal dan mengetahui perihal Melpa (Penggugat).

“Setelah dalam pembuktian di persidangan dengan melihat surat-surat rumah dijelaskan bahwa agus maulana kasimin memilikinya tahun 1995 sebelum menikah dengan melpa (penggugat) dan akhirnya klien kami sepakat dan terjadilah jual beli di hadapan Notaris Turut Tergugat II.

Yance menambahkan, klien kami selaku pihak pembeli yang beritikat baik, harapan kami terhadap Majelis Hakim bisa menentukan dengan bijak sesuai keadilan dan sesuai hukum yang berlaku,”tutupnya. Tok

PN Surabaya Eksekusi, Gudang No 340 di Jalan Kenjeran

PERISTIWA|oleh

Juru Sita PN Surabaya Mendobrak Pintu Gudang

Surabaya, Timurpos.co.id – Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya berhasil mengeksekusi gudang di Jalan Kenjeran Nomor 338-340. Eksekusi itu berdasarkan permohonan Enny Widjaja dan Ratna Wijaya, kedua anak Wijaya. Petugas jurusita mengosongkan gudang tersebut yang sebelumnya dikuasai Sie Probo Wahyudi.

Jurusita PN Surabaya Darmanto mengatakan, eksekusi pengosongan gudang tersebut mereka lakukan berdasarkan putusan sengketa gudang tersebut antara pihak Enny dengan pihak Probo yang sudah berkekuatan hukum tetap. Probo telah kalah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung melawan Enny dan Ratna.

Eksekusi gudang tersebut tidak mudah. Jurusita sebenarnya hendak mengeksekusinya, Selasa, 27 Febuari 2024 lalu, tetapi mereka gagal masuk gudang setelah membacakan penetapan eksekusi.

Massa dari Probo menghalangi petugas jurusita masuk. Hingga kemudian jurusita dengan dibantu 225 Polisi  dan TNI berhasil masuk ke dalam gudang, setelah terlibat saling dorong dengan massa.

“Pada intinya pelaksanaan eksekusi ini menindaklanjuti pelaksanaan pada Selasa pekan lalu. Untuk hari ini (kemarin) kami kosongkan barang-barang yang ada di objek eksekusi,”kata Darmanto, Rabu (06/03/2024).

Sementara itu, pengacara Enny dan Ratna, Satria Ardyrespati Wicaksana Mengatakan, kliennya kini telah terbukti sebagai pemilik gudang tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Semua sudah terbukti di persidangan kalau objek ini sah milik klien kami, Wijaya,” kata Satria.

Menurut dia, Wijaya telah membeli gudang tersebut dari Poediastuti. Sedangkan Probo membeli dari Cicik Permata Dias Suciningrum, anak Poediastuti.

“Padahal, sudah tidak punya hak lagi karena orangtuanya (Poediastuti) sudah menjual kepada orang tua klien kami,” tambahnya.

Ditempat yang sama kuasa hukum Termohon Sie Probo Wahyudi, Alexander Arif menjelaskan gugatan perlawanan kita ajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, kami lampirkan surat gugatan perlawanan supaya gugatan perlawanan eksekusi bisa ditangguhkan mengacu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal eksekusi bisa ditangguhkan.

“Gugatan perlawanan ini pihak ke tiga atau derden verzet itu jelas di atur Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan,” jelasnya. Tok

Para Pedagang Gruduk Kantor Kecamatan Semampir, Buntut Adanya Penataan PKL  

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Nasib Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dari Pegirian, Nyampulangan, Kebon Dalem, Botoh Putih, mendatangi Kantor Kecamatan Semampir Surabaya, terkait imbas dari Penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, untuk dipindahkan sementara di depan Rumah Pemotong Hewan.

Salah satu perwakilan PKL menyampaikan, bahwa, semuanya berawal adanya surat pemberitahuan dari Kelurhaan diberikan kepada para PKL melalui Sat Pol PP, untuk penataan PKL. Namun saat ditanya balik penataan yang bagaimana?, mereka tidak pernah menjawab dengan jelas “nanti, ada informasi lebih lanjut”, itu jawab mereka setiap memberikan surat edaran.

Disingung apakah pihak Kecamatan pernah melakukan diskusi atau rapat bersama PKL terkait permasalah ini.,” tidak pernah sama sekali, namun waktu itu ada udangan rapat yang mana dalam rapat tersebut, pihak Kecamatan dan Keluruhan menyapaikan akan memindahkan PKL di depan Rumah Pemotong Hewan (RPH),” kata Saipul, Selasa (05/03/2024) Malam.

Ia menambahakan, bahwa sebenarnya kami sudah menolak untuk dipindahkan dan kami juga pemindahan PKL di depan RPH itu tidak layak. Seharusnya Terminalnya aja yang dilebarkan.

“Dan perlu diperhatikan kalau alasan penataan, harus yang ditata itu PKL yang ada di Kawasan Makam Sunan Ampel. Karana itu yang membuat macet para (perziarah yang berjalan kali atau lahan pakiran. Bukan penjual yang ada di jalan,” beber Saipul yang sehari-hari berjaual nasi bebek. Adi

Pelaku Pemerasan Sopir Truk di Jalan Raya Jatiroto Diciduk Polisi

PERISTIWA|oleh

Lumajang, Timurpos.co.id – Gerak cepat (gercep) Satreskrim Polres Lumajang berhasil meringkus pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap seorang sopir mobil Isuzu di jalan raya Pondokrejo, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Rabu (21/02/2024).

Pelaku berhasil diamankan LH (23) warga desa Tunjung, kecamatan Randuagung dan seorang penadah MH (38) warga desa Banyuputih Lor, kecamatan Randuagung.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Achmad Rochim, S.H, M.H melalui Kasubsi Pidm Sihumas Ipda Sugiarto S.H mengatakan, peristiwa itu terjadi saat korban bersama temannya mengendarai mobil Isuzu traga Nopol K 9848 CC mengangkut singkong yang hendak di kirim ke daerah Sidoarjo.

Namun saat melintas di jalan raya Pondokrejo, desa Kaliboto Kidul, tiba-tiba dua orang yang sedang menggunakan sepeda motor vixion memaksa untuk berhenti.

“Sopir langsung menghentikan kendaraannya di sebelah kiri jalan, setelah itu pelaku yang belakang turun dari sepeda motornya kemudian menuju pintu sebelah kiri, bersaman mengeluarkan sajam berupa clurit dan mengamcam korban, meminta paksa tas yang berisikan dompet,” ujarnya.

Setelah mengancam korban dengan menggunakan clurit langsung merampas 2 dompet serta 2 buah hp android. Selanjutnya pelaku melarikan diri kembali ke arah timur.

“Atas kejadian itu korban langsung melapor ke Polsek Jatiroto, kemudian ditindaklanjuti,” terang Ipda Sugiarto.

Setelah menindaklanjuti laporan korban, Resmob Polres Lumajang awalnya mengamankan M seorang saksi saat berada dirumahnya di desa Kalidilem, kecamatan Randuagung karena menguasai handphone Vivo milik korban.

“Menurut pengakuannya, dia membeli dari seorang penadah berisial MH dengan harga Rp 800 ribu. Sedangkan pengakuan MH membeli dari pelaku utama LH dengan harga Rp 500 ribu,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan keterangan dari pelaku LH, petugas mencari keberadaan N dirumahnya. Namun saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri.

“Saat ini pelaku pemerasan dan penadah di sel tahanan Mapolres Lumajang,” pungkasnya. M12

Geruduk Mapolda PW IPA Sumut minta Tangkap Sekda dan Ex Bupati Batubara

PERISTIWA|oleh

Medan, Timurpos.co.id – Puluhan anggota pimpinan wilayah ikatan pelajar al washliyah provinsi sumatera utara gelar aksi unjuk rasa di depan kantor mapolda sumatera utara menuntut agar kapolda dan jajaranya segera menuntaskan suap menyuap penerimaan PPPK yang terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten batubara pada 2023 yang lalu.

Dalam aksi tersebut masa aksi meneriak kan tangkap zahir Ex Bupati batubara priode 2018-2023 dan sekretaris daerah serta asisten III Pemkab batubara, mereka menduga bahwa kinerja Dirkrimsus Polda Sumatera utara lemah dalam mengungkapkan kasus ini ada apa dengan dirkrimsus kenapa sangat lambat mengungkap dalang dari suap menyuap penerimaan PPPK tersebut yang tidak lain adalah EX Bupati batubara yakni zahir “Ujar kordinator aksi Latif yang juga asli putra daerah batubara.

Polda sumatera utara dalam kurun waktu satu bulan ini sudah menetapkan 5 orang tersangka dua diantaranya sudah di tahan namun 3 diantaranya belum di tahan, penetapan tersangka tersebut juga janggal menurut Ahmad irham tajhi sekretaris PW IPA Sumut kenapa ada yang di tahan dan ada yang tidak di tahan padahal sudah di tetapkan sebagai tersangka atas suap menyuap PPPK ini, di tempat yang sama ketua PW IPA Sumut Mhd Amril harahap mengungkapkan bahwa mereka menduga Dirkrimsus sudah diamankan oleh sekretaris daerah (NDS) dan asisten III (RA) yang juga diduga kuat ikut mendalangi dan menitipkan para korban untuk disuap oleh pejabat terkait dan diketahui bersama “ujar amril

Masa aksi juga mengatakan mereka akan mendatangi mapolda sumut pada selasa depan dengan masa yang lebih banyak lagi dan apabila Polda sumut tidak sanggup menangani kasus ini mereka akan melanjutkan aksinya ke Mabes Polri di Jakarta

Setelah setengah jam ber Orasi masa yang meneriakkan zahir , NDS ,dan RS segera di tangkap tersebut di terima oleh bagian Dirkrimsus Polda sumatera utara sesuai permintaan masa aksi PW IPA Sumut,adapun yang menerima yakni Hendrik dan Ramadhan manulang memberikan keterangan bahwa proses ini terus di usut oleh tim Dirkrimsus mereka mengucapkan terima kasih atas sikap dan tindakan PW IPA Sumut yang mau berkenan membantu untuk mengungkap kasus suap menyuap PPPK 2023 yang lalu di lingkungan pemerintah batubara. M12

AMI Geruduk KPU Kota Surabaya

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Tmurpos.co.id- Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi KPU Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan mau melakukan klarifikasi terkait dugaan adanya salah satu oknum caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 1 Surabaya, yang diduga menggunakan ijazah SMP.

Ketua umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, menyampaikan bahwa kedatangannya ke KPU Kota Surabaya untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan oknum caleg menggunakan ijazah SMP pada saat pendaftaran sebagai caleg.

Aliansi Madura Indonesia (AMI) juga sangat menyayangkan dengan sikap pimpinan KPU Kota Surabaya yang kurang responsif untuk menemui kami dengan alasan penghitungan suara, padahal pada saat kami datang ke KPU Kota Surabaya, penghitungan suara belum dimulai.

Kami berkomitmen akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas keakar-akarnya dan kami juga akan segera turun Aksi Demo Besar-besaran di Kantor KPU Kota Surabaya dan Kantor Bawaslu Kota Surabaya. M12

Eksekusi Gudang di Jalan Kenjeran 340 Surabaya Gagal 

PERISTIWA|oleh

Suasana di Lapangan saat eksekusi

Surabaya, Timurpos.co.id – Gara-gara ditolak Termohon, eksekusi terhadap rumah di Jalan Kenjeran No 340 A, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari kota Surabaya, oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, batal dan ditunda. Pihak termohon eksekusi rumah seluas 236 meterpersegi ini berdalih, penundaan terjadi karena ada proses gugatan perlawanan yang masih berjalan. Selasa, (27/02/2024).

Pantauan di lokasi, eksekusi yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut pihak PN Surabaya setelah membacakan surat penetapan eksekusi sempat berusaha membuka paksa gudang yang menjadi obyek eksekusi tersebut dari depan.

Namun upaya membuka bangunan berbentuk gudang itu gagal karena pintu yang terbuat dari besi itu terkunci dari dalam dan dihalang-halangi sejumlah masa dari Termohon Eksekusi, yaitu Sie Probo Wahyudi. Aksi saling dorong antara masa dari Termohon Eksekusi dengan Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diback up TNI pun tak terhindarkan.

Juru Sita PN Surabaya mengatakan eksekusi ini berdasarkan penetapan PN Surabaya Nomor 30/EKS/2023/PN Sby juncto Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Sby juncto Nomor 596/PDT/2020/PT SBY juncto Nomor 1510/K/Pdt/2022.

“Alasan kami menolak karena ada gugatan perlawanan dari pihak ketiga atau derden verzet. Juga ada Peninjauan Kembali (PK) kedua,” ungkap kuasa hukum Sie Probo Wahyudi, Alexander Arief saat dikonfirmasi.

Menurut Alex, PK kedua ini dilayangkan karena Pengadilan dari tingkat pertama sampai PK pertama, tidak pernah mempertimbangkan gugatan pokok dari pihak Penggugat atau Sie Probo Wahyudi.

“Sebaliknya yang dipertimbangkan hanya Gugatan Intervensi dari pihak lawan. Dan itu sudah menyalahi Undang-Undang Mahkamah Agung tentang proses hukumnya. Sudah melanggar Pasal 67, karena tidak boleh hakim yang menangani perkara itu tidak melakukan putusan terhadap pokok perkara yang digugat. Itu adalah pelanggaran,” katanya.

Berkaitan dengan penangguhan Eksekusi tersebut tandas Alex, pihaknya sudah berkirim surat ke Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung supaya Eksekusi atas obyek perkara di jalan Kenjeran Nomer 340 A tersebut ditangguhkan sambil menunggu gugatan perlawanannya selesai.

“Itu yang menjadi pertimbangan kami, meski ternyata tidak digubris sama sekali oleh PN Surabaya. Dan seperti yang kita lihat sekarang pada saat eksekusi akan dilaksanakan, tanpa ada pihak kepolisian yang ikut hadir. Eksekusi ini terkesan sangat dipaksakan. Harusnya dengan tidak adanya pengamanan dari polisi ya mundur. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap melaksanakan eksekusi, ” tandas Alexander Arief.

Toba Siahaan selaku hukum Hutomo menjelaskan, bahwa pelaksaan eksekusi yang dilakukan, pada hari ini, terkesan terlalu dipaksakan dimana kami juga sudah mengirim surat untuk permohonan penundaan eksekusi. Dikeranakan kami juga sudah mengajukan gugatan perlawanan dalam obyek ini.

“Kami mengajukan gugutan perlawaan, karana klien kami merupakan pembeli sah dari sebidang tanah seluas 2909 meter persegi di Jalan Kenjeran no 348-350 Surabaya dan sebagaimana undang-undang pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.” Jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut dilakukan tampa dilakukan rapat koordinasi dulu dengan para pihak-pihak dan secara nyata telah melanggar ketentuan pada Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.03/1/2019, yakni pada Bab IV Poin 7a halaman 49. Yang isinya
sebagai berikut: “Panitera memimpin rapat koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak, terkait setempat untuk membicarakan segala persiapan pelaksanaan eksekusi, guna memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi agar tidak sampai mengalami kegagalan serta diatur dalam Surat Dirjen Badilum perihal Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP.

Sementara itu, Satria Ardyrespati Wicaksana selaku pemohon eksekusi mengatakan bahwa permohonan eksekusi yang dilakukan hari ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Putusannya itu sudah Inkracht,” katanya.

Menurut Satriya, pihak yang terlibat dalam eksekusi kali ini adalah Endy Widjaja dan Ratna Widjaja yang adalah ahli waris dari Widjaja sebagai pemilik tanah obyek eksekusi ini. Kemudian Sie Probo Wahyudi alias Gipin dan Fenny Indrawati Sukimin sebagai Penggugat, dan pihak dari Tergugat adalah Cicik Permata Dias, Sutomo Hadi serta Notaris Eny Wahyuni dan Hery Sutiyono.

Dijelaskan Satriya, bahwa eksekusi ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan. Pemohon Eksekusi membeli obyek eksekusi dari orang yang salah. Dalam artian orang yang salah ini tidak punya hak lagi karena orangtuanya sudah menjual kepada orangtua klien kami.

“Mereka awalnya gontok-gontokan sendiri. Bahkan mereka saling mengugat tanpa melibatkan pihak kami. Akhirnya pihak kami masuk sebagai penggugat intervensi.Saat masuk sebagai Intervensi kemudian pihak kami sanggup membuktikan kepemilikan kami, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan bahwa klien kami sebagai pemilik yang sah. Kemudian segala transaksi, segala perjanjian-perjanjian antara termohon eksekusi dengan penjual dibatalkan oleh Pengadilan Negeri,” jelasnya.