Waduh, Edward Tannur Terlihat Mondar-Mandir di Kejati

HUKRIM|oleh

Edward Tannur di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Surabaya, Timurpos.co.id – Usai sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JamPidsus) menahan Meirizka Widjaja, ayah dari Ronald Tannur, Edward Tannur terlihat mendatangi Kejati Jatim. Belum diketahui kedatangan Edward Tannur ke Kejati Jatim, namun dugaan terkait kasus suap dan gratifikasi kepada ketiga hakim pemvonis bebas Ronald Tannur. Selasa (05/11/2024).

Menggunakan kemeja lengan panjang dan menggunakan masker, terlihat Edward Tannur berada di ruang lobby utama Kejati Jatim. Saat ditanya awak media, memilih diam sambil mondar-mandir menunggu kuasa hukumnya.

Belum ada statmen resmi dari pihak penyidik Kejaksaan Agung ataupun pihak Kejati Jatim atas kehadiran Edward Tannur.

Kuasa Hukum Meirizka Widjaja, Filmon M W Lay yang saat bersama Edward Tannur belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut “Nanti aja ya mas. Nanti saja, belum ada (update tanggapan atas penahanan),” ujarnya sambil menginggalkan kerumunan awak media yang terus mengikutinya dari area parkir hingga Ruang Lobby Utama Kantor Kejati Jatim.

Sebelumnya, dalam rilis Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menahan Meirizka Widjaja yang merupakan ibu kandung Ronald Tannur dugaan kasus suap dan gratifikasi. Ibu Ronald Tannur diperiksa dan ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim.

Dugaan ibu Ronald Tannur ini berperan penting dalam kasus suap dan gratifikasi 3 hakim PN Surabaya. Dugaan tersangka Meirizka Widjaja memberikan gratifikasi dan suap kepada tiga hakim sebesar Rp3,5 Miliar. TOK

Hotel Dafam Pacific Caesar Terancam Dibongkar Pemkot Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Hotel Dafma Pacific Caesar terancam dirobohkan. Hotel milik The Irsan Pribadi Susanto dianggap telah melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat keputusam (SK) No. 8274 / 436.7.4 / 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang sanksi administratif pembongkaran bangunan.

Murka dengan keputusan tersebut, Irsan menggugat Kepala DPRKPP Pemkot Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Irsan berkeberatan dengan sanksi administratif yang dijatuhkan tergugat berupa pembongkaran bangunan pada hotel di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) Nomor 45 C tersebut.

Irsan dalam petitumnya menuntut agar surat keputusan (SK) tergugat Nomor. 100.3.3 / 8274 / 436.7.4 / 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang sanksi administratif pembongkaran bangunan agar dinyatakan tidak sah dan dicabut. Namun, pengacara Irsan, Budi Herlambang saat dikonfirmasi terkait gugatan itu sejak Jumat (1/11) hingga kemarin petang (3/11) masih belum memberikan tanggapan.

Pada bagian depan hotel tersebut tertempel stiker pelanggaran dari Pemkot Surabaya. Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hotel tersebut diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan karena telah melakukan pelanggaran.

“Pelanggaran yang dilakukan adalah membangun melebihi IMB (izin mendirikan bangunan) yang telah diterbitkan,” kata Sidharta.

Pemkot akan menghadapi gugatan Irsan. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan SK kepala DPRKPP yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut. “Surat Nomor. 100.3.3/ 8274/ 436.7.4/2024 tanggal 31 Juli 2024 merupakan keputusan kepala DPRKPP tentang sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur,” ujar Sidharta.

Main Judol di Kantor Ekspedisi Kalimas Baru Umbu Denny Diciduk Polisi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Umbu Denny diserer di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait perkara Judi Online (Judol) dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Nur Kholis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini JPU Herlambang menghadirkan saksi penangakap Achmad Yani.

Yani mengatakan bahwa, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya judi online dengan uang sebagai taruhan.

“Kami bersama tim langsung ke lokasi dan menangkap terdakwa Umbu Denny yang sedang bermain judi online mahjong. Kejadian hari Selasa, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kantor ekspedisi di Jalan Kalimas Baru 3/87E Surabaya,”kata Yani. Kamis (31/10/2024).

Selanjutnya, Yani menjelaskan bahwa terdakwa sudah 6 bulan bermain judi online dan sifatnya untung-untungan. Nah untuk cara bermain terdakwa melakukan deposito mulia Rp 50 sampai Rp 100 ribu dan kemudian masuk ke website tersebut. Kalau terdakwa menang langsung terisi saldonya namun kalau sebaliknya langsung berkurang saldonya.

“Intinya permainan judi online mahjong ini untung-untung Yang Mulia. Dari pengakuan terdakwa pernah menang sebesar Rp 150 ribu namun banyak kalahnya,”ucapnya.

Kemudian atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. “Benar Yang Mulia,”terang Umbu lewat video call.

Menurut Herlambang, terdakwa melakukan permainan slot mahjong online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP atau pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP,” tutup JPU Herlambang. TOK

Reggy Manajer Asuransi Jiwa Astra Rekrut Agen Palsu Cari Nasabah Fiktif

HUKRIM|oleh

Foto: Reggy Priyanto, eks direct development manager PT Asuransi Jiwa Astra

Surabaya, Timurpos.co.id – Reggy Priyanto, eks direct development manager PT Asuransi Jiwa Astra merekrut delapan agen asuransi yang menggunakan identitas palsu. Agen-agen itu lantas membuat ratusan nasabah fiktif menggunakan identitas orang lain. Tujuannya, supaya mendapatkan komisi dan bonus dari perusahaan asuransi tempatnya bekerja. Perbuatan Reggy berpotensi merugikan asuransi Astra Life senilai Rp 27 miliar.

Jaksa penuntut umum Siska Christina dalam dakwaannya menjelaskan, delapan agen asuransi itu direktur Reggy dengan identitas palsu. Mereka memalsukan identitas untuk menjadi agen menggunakan nama orang lain. Sebab, nama agen-agen tersebut sudah terdaftar sebagai agen asuransi lain.

Untuk mendapatkan komisi dan bonus yang besar, para agen yang direkrut Reggy itu mencari orang-orang yang mau digunakan identitasnya untuk dijadikan nasabah asuransi produk Ava iBright Protector. “Yang semua dokumen pengajuan polisnya tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang telah dipinjam identitasnya tersebut,” ungkap jaksa Siska dalam surat dakwaannya.

Dokumen pendaftaran nasabah baru itu diisi dan ditandatangani admin serta para agen sendiri. Tanpa sepengetahuan pemilik dokumen. Isinya juga dimanipulasi. Penghasilan nasabah dibesarkan, padahal penghasilan mereka tidak sebesar itu. “Identitas orang-orang itu didaftarkan sebagai nasabah fiktif tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Persyaratan pengajuan polis itu lalu dikirim ke alamat email terdakwa Reggy,” tuturnya.

Para agen membayar polis asuransi nasabah fiktif itu menggunakan uang pribadi mereka. Setelah itu, mereka menutup polis nasabah. Dari penutupan polis itu mereka mendapatkan bonus dan komisi. Caranya, menyuruh pemegang rekening mentransfer sejumlah uang yang diterima dari asuransi ke rekening milik mereka. Selain itu, para agen juga mendapatkan bonus pencapaian target dari membuat nasabah fiktif.

Akibat perbuatan terdakwa Reggy, pihak asuransi merugi Rp 27 miliar. Jaksa Siska mendakwa Reggy dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Reggy melalui pengacaranya mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Namun, pengacara Reggy saat berusaha dikonfirmasi seusai persidangan menolak memberikan keterangan. Pengacara yang tidak menyebutkan namanya itu bergegas pergi. TOK

Suwandi Gelapkan Muatan Bungkil Kedelai Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Foto: Bos Dump Truk Adi Yulianto Memberikan Kesaksian di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sopir Truk perusahaan ekspedisi PT. Sumber Karya Barutama Trans, Suwandi diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yustus One Simus Parlindungan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, terkait perkara penggelapan muatan bungkil kedelai yang dicampur dengan gampeng yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini JPU Yustus menghadirkan saksi Muhammad Adi Yulianto pemiliki Anggkutan PT. Sumbet Karya Barutama Trans.

Adi menjelaskan bahwa, setahu saya adanya perkara penggelapan muatan bungkil kedali, terdakwa adalah sopir kami. Seharusnya muantan harusnya dikirim daerah pergudangan Sidoarjo, namun oleh terdakwa muatan dibongkar lalu diturunkan lebih dari setengahnya lalu dicampur dengan gampeng seperti pasir putih.

Disingung oleh Majelis Hakim siapa yang dirugikan. ” sebenarnya saya yang dirugikan Yang Mulia. Ada dua muatan damp truk. Nilia rugikan sekitar Rp 320 jutaan, cuma yang disita satu truk saja,” saut Adi dihadapan Majelis Hakim di ruang Cakra di PN Surabaya. Selasa (29/10/2024).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membatahnya.” Benar Yang Mulia,” saut terdakwa melalui sambungan Video call.

Sebelum sidang ditutup, JPU Yustus memberikan kesempatan kepada saksi apakah ada yang disampaikan lagi.

Bos Truk menyapaikan bahwa, dalam perkara ini saya yang dirugikan, kalau bisa truknya bisa dikembalikan. Karena saya sangat memerlukan truk tersebut.

“Saya menemukan truk tersebut, kemudian saya laporkan ke Polisi, malah saya yang rugi,” keluhnya.

Hakim Saifudin Zuri membarikan saran, untuk membuat surat permohonan pinjam pakai.” Sudah Yang Mulia, Namun ditolak sama Polisi, saat itu,” ujar Adi.

Berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa, Terdakwa berprofesi sebagai supir di perusahaan ekspedisi PT. Sumber Karya Barutama Trans sejak bulan April 2024, dengan sistem kerja bergantung pada orderan angkutan dan menerima upah borongan kisaran Rp.300 ribu – Rp.400 ribu untuk satu kali trip pengantaran yang dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang disepakati.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa mendapat orderan berdasarkan surat jalan dari PT. TEGAL BESAR WANGI untuk melakukan pengantaran muatan berupa bungkil kedelai rute dari Terminal teluk lamong menuju PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA alamat Jl. Jimbaren Wetan Pergudangan Meiko Abadi 7 Blok D 20 Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa berangkat dari pool PT SUMBER KARYA BARUTAMA TRANS dengan mengendarai satu unit Dump Truk ISUZU UD Trucks / CWE 280 6X4R WB 4300MM M/T warna putih No. Pol. W 8862 NB dengan No Rangka MHCFVH431DJ000093 dan No Mesin 6HK1630369 dengan keadaan kosong menuju lokasi muat yaitu di teluk lamong untuk menunggu antrian timbang kemudian Sekira Jam 07.00 WIB Terdakwa meminta surat jalan, kemudian dilakukan proses muat bungkil kedelai sebanyak 24.220 Kg.

Lalu setelah proses muat selesai atas arahan dari ESCOBAR (DPO) yang dikenalkan oleh HENDRIK (DPO) Terdakwa mengendarai truk yang berisi muatan bungkil kedelai menuju gudang Romokalisari yang jelas berbeda dengan tujuan, lalu sekitar jam 10.00 WIB setibanya di gudang Romokalisari Terdakwa memasukkan Truk ke dalam gudang kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menunggu didepan gudang, kemudian setelah sekitar 2,5 jam sebagian muatan bungkil kedelai selesai diambil Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. ESCOBAR dengan cara transfer, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA alamat Jl. Jimbaren Wetan Pergudangan Meiko Abadi 7 Blok D 20 Kab. Sidoarjo.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA alamat Jl. Jimbaren Wetan Pergudangan Meiko Abadi 7 Blok D 20 Kab. Sidoarjo, ketika dilakukan bongkar muatan truk yang dikendarai Terdakwa, diketahui oleh pihak staf gudang jika kondisi muatan bungkil kedelai / Brazilian Soybean Meal tidak sesuai pesanan Perusahaan dan terindikasi telah dicampur tepung batu kapur (lime stone).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggelapkan muatan berupa bungkil kedelai milik PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA dengan cara dicampur dengan batu kapur agar tidak kelihatan berkurang, mengakibatkan bungkil kedelai menjadi rusak dan tidak bisa digunakan untuk bahan baku campuran pakan ternak, dan PT. PROTEIN INDUSTRI PAKAN INDONESIA mengalami kerugian materil sebesar ± Rp 219 juta dan atas Perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHPidana. TOK

Rugikan Perusahan Ratusan Miliaar, Viki Yossida Dihukum 4,5 Tahun Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Viki Yossida, mantan direktur PT Manunggal Andalan Investindo (MAI) dan PT Manunggal Indowood Investindo (MII) divonis bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan sebesar Rp 135 miliar dan USD 354.241 dengan Pidana penjara selama tahun dan 6 bulan oleh Ketua Mejelis Hakim R Yoes Hartyarso di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diketuai oleh R Yoes Hartyarso dan hakim anggota yaitu Rudito Surotomo serta Arwana.

Yoes mengatakan bahwa terdakwa Viki Yossida terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam jabatan. Dan menolak pembelaan dari penasehat hukumnya. Mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana dalam jabatan sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam pasal 374 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Viki Yossida dengan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan,”kata Yoes di ruang Candra PN Surabaya, Senin, (28/10/2024).

Namun putusan majelis hakim lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Suparlan Hadiyanto dengan menuntut selama 5 tahun penjara. Terhadap putusan ini terdakwa bisa melakukan banding atau pikir-pikir. “Pikir-pikir Yang Mulia,”ucap Viki didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Andre Rian Hidayanto. Begitu juga sama dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang mengajukan pikir-pikir.

Sementara itu, penasehat hukum dari korban, Aji Saepullah menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam pertimbangan hakim bahwa terbukti adanya aliran dana yang tidak diperuntukkan oleh PT MAI dan PT MII. Oleh karena itu dilakukan audit yang sudah dilaksanakan akuntan publik dan dari hasil audit itu Rp 135 miliar dan USD 354.241.

“Atas putusan tersebut kami sebagai kuasa hukum dari korban, sebetulnya kami mengharapkan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yaitu 5 tahun. Karena pasal 374 KUHP itu maksimal 5 tahun. Mengapa kita berharap akan dijatuhkan vonis 5 tahun. Karena mengingat kerugian yang sangat besar dan bukan hanya kerugian dan penggelapan tetapi ada unsur kepercayaan yang disalahgunakan. Ada suatu jabatan yang dilanggar. Karena terdakwa sebagai Direktur PT MAI dan PT MII,”ucap Aji selepas sidang.

Awalnya PT MAI dan PT MII didirikan Linda bersama almarhum Imam Marsudi, ayah Viki. PT MAI didirikan 2015 lalu dan setahun berikutnya PT MII menyusul berdiri. Kedua perusahaan itu didirikan dengan modal dari Linda berbentuk saham. Linda dan Imam juga sudah mendirikan pabrik di Probolinggo.

Dua perusahaan itu dikelola Viki selaku direktur bersama ayahnya. Namun, ayah dan anak itu tidak transparan terhadap keuangan perusahaan. Mereka tidak pernah melaporkan kondisi keuangan kepada Linda.

Linda dan anaknya, almarhum Maliki Andrizal Syarif yang menjabat sebagai direktur utama di perusahaan itu mengaudit kedua perusahaan tersebut. Hasilnya, ditemukan selisih antara pemasukan dengan pengeluaran.

“Sejak menjabat sebagai direktur mulai 2016 hingga 2020, Viki telah mentransfer uang dari rekening PT MAI dan PT MMI ke rekening pribadinya dan kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan kedua perusahaan tersebut,”kata jaksa Suparlan dalam dakwaannya.

Viki juga menarik tunai uang dari rekening perusahaan yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Selain itu, Viki juga mendirikan 22 perusahaan selama menjabat sebagai direktur PT MAI dan PT MMI. Linda menduga terdakwa Viki menggunakan uang dari PT MAI dan PT MII untuk menjalankan operasional perseroan yang terdakwa dirikan. TOK

Terdakwa Ronald Tannur Dijebloskan di Rutan Medaeng

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengkonfirmasi jika pihaknya melalui Rutan I Surabaya telah menerima jaksa yang mengeksekusi terdakwa Ronald Tannur (RT). Heni menegaskan bahwa pihaknya akan memproses sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Saat ini masih berlangsung proses pemberkasan dan administrasi lainnya di Rutan Surabaya di Medaeng,” ujar Heni, Minggu (27/10) sekitar pukul 07.40 WIB.

Menurut Heni, RT diantarkan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Surabaya Ali Prakosa. Pihak rutan yang dipimpin Tomi Elyus lantas melakukan pengecekan berkas dan pemeriksaan kesehatan.

“Sementara yang bersangkutan dalam kondisi sehat, namun akan kami pantau terus ke depannya,” lanjut Heni.

Heni menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan untuk RT. Dia diperlakukan sama dengan tahanan atau narapidana lainnya.

“Kami tekankan semua sesuai SOP yang berlaku, perlakuannya sama seperti narapidana lainnya,” tegasnya.

Heni menjelaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan update terbaru soal penanganan RT.

“Nanti kami update lagi, mengingat proses masih berlangsung,” tutup Heni. TOK

Tampa Perlawaan Ronald Tannur Ditangkap Tim Kejaksaan di Rumahnya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksan Jawa Timur (Kejati Jatim) akhirnya melakukan proses eksekusi terhadap Gregorius Ronald Tannur, terpidana dalam kasus penganiayaan hingga meninggal dunia pada Dini Sera Afrianti. Putra dari Edward Tannur, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu pun dieksekusi oleh tim dari Kejaksaan di salah satu rumahnya di Surabaya pada Minggu (27/10/2024).

Eksekusi terhadap Gregorius Ronald Tannur ini pun dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia amiati. Ia menyatakan, Ronald Tannur di eksekusi di rumahnya di Pakuwon City Virginia Regency, Surabaya, Jawa timur.

“Gregrorius R. Tanur dieksekusi oleh Tim Kejati Jatim di kediamannya di Surabaya Pakuwon City Virginia Regency, Surabaya,” tegasnya kepada awak media.

Ia menambahkan, Tannur dalam catatan Kejaksaan memiliki dua alamat resmi. Kedua alamat itu adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan satu alamat di Surabaya.

“Yang bersangkutan memiliki 2 alamat resmi yang tercatat di admnistrasi perkara yaitu (selain Surabaya) juga beralamat di NTT,” tambahnya.

Saat disingung apakah ada upaya perlawanan terhadap proses eksekusi ini oleh terpidana Tannur? Mia menyatakan, Tannur melakukan tindakan untuk menunda-nunda proses eksekusi. Namun, upaya tersebut tak membuatnya surut untuk melakukan eksekusi. Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan pada aparat TNI untuk melakukan proses pengamanan.

“Alhamdulilah lancar. Hanya tindakan wajar untuk berupaya menunda-nunda dan sesuai SOP, kami juga terlebih dahulu memohon bantuan kepada aparat keamanan (TNI) untuk pengamanan,” jelas Mia.

Diketahui, Gregorius Ronald Tannur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara berdasarkan amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Ia sempat menghirup udara bebas, setelah pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya ia dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim.

Namun, kabar soal Ronald Tannur kembali menghebohkan publik setelah Jampidsus menangkap tiga orang Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul yang bersamaan juga ditangkap seorang Advokat Senior Lisa Rahmat.

“Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya sedangkan untuk pengacara Lisa dilakukan penangkapan di Jakarta,” ucap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar, di Jakarta, Rabu (23/10) malam.

Tiga Hakim itu ditangkap setelah diduga menerima suap. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHAP. TOK

Tiga Hakim PN Surabaya Digulung Tim Kejagung RI Terkait Perkara Suap Kasus Ronald Tannur

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, menyebut tiga hakim PN Surabaya tertangkap OTT atas kasus suap vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim itu adalah, Erintuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Rabu, (23/10/2024) malam.

“Tiga orang hakim yang ditangkap ini karena menerima suap terkait penanganan perkara dengan terdakwa Ronald Tannur,” kata Mia, di Kejati Jatim, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mia enggan menyampaikan merinci detail materi terkait suap yang diterima oleh ketiga hakim tersebut. Sebab, lanjut Mia, Kejati Jatim hanya memfasilitasi tim dari Kejagung terkait tempat pemeriksaan ketiga hakim itu.

“Jadi, kami tidak bisa menyampaikan materi apapun terkiat suap atau gratifikasi yang diterima tiga orang hakim itu, karena itu kewenangan dari Tim Kejagung,” katanya.

Mia menyebut Tim Kejagung saat ini tengah memeriksa ketiga hakim itu, meminjam tempat di Kejati Jatim. Mia juga meruluskan terkait pemberitaan yang beredar, bahwa pemeriksaan ketiga hakim dilakukan di Mapolda Jatim.

“Kami ingin meluruskan bahwa, pemeriksaannya bukan di Polda Jatim, tapi di Kejati Jatim. Saat ini tiga orang itu masih dalam pemeriksaan oleh Tim Kejagung, dan Insya Allah ketiga orang itu nanti akan dibawa ke Jakarta malam ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa, terkait Perkara Nomor: 1466 K/Pid/2024 atas nama Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur, pada tanggal 22 Oktober 2024, satu hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Majelis yang memeriksa Gregorius Ronald Tannur
anak dari Edward Tannur, Majelis Kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar yang pada pokoknya:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tersebut

Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Terhadap peristiwa ini, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin, karena peristiwa ini telah mencederai kebahagian dan rasa syukur Hakim seluruh Indonesia atas perhatian Pemerintah yang telah menaikkan tunjangan jabatan Hakim dengan menyetujui revisi PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung dengan PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 94 Tahun 2012.

Terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanah oleh Kejaksaan Agung, maka secara adminstrasi Hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Dan apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden.

Seperti diketahui, Komisi Yudisial (KY) sebelumnya merekomendasi pemberian sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun, kepada tiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Rekomendasi hukuman pemecatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi III DPR RI yang dipimpin Habiburokhman dengan KY pada Senin, 26 Agustus 2024.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo disebut terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH), karena memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur. TOK

Fiqih Arfani Diadili Perkara Cabul di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Figih Arfani Mantan Kepala Biro LKBN Antara Jatim diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terkait perkara pencabulan terhadap mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri berinisial VKS di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Siska Christina dalam surat dakwaannya menjelaskan, terdakwa Fiqih yang ditunjuk kantornya sebagai mentor magang mahasiswi tersebut telah tiga kali melecehkan VKS. Pelecehan seksual itu dilakukan terdakwa ketika keduanya sedang berada di kantor.

Pertama, terdakwa Fiqih melecehkan korbannya pada Oktober 2023. Ketika itu dia mengajak VKS untuk naik ke lantai empat gedung kantor. Fiqih meminta pendapat apakah tempat tersebut cocok untuk dijadikan kafe atau tidak. Setelah berpendapat bahwa tempat itu cocok untuk kafe, VKS mengajak terdakwa turun. Dia takut karena hanya berdua di situ.

Namun, Fiqih kemudian melecehkan korban. “Saksi korban langsung mendorong badan terdakwa,” ungkap jaksa Siska dalam surat dakwaannya.

Berselang sebulan, Fiqih kembali mengulangi perbuatannya. Modusnya, dia mengajak korban naik ke lantai empat untuk menata barang suvenir di lemari. Saat berdua, Fiqih melecehkan korban. Masih pada bulan yang sama, terdakwa kembali melecehkan korban di lantai empat. Korban mendorong badan terdakwa lalu bergegas lari ke lantai bawah.

Pengacara terdakwa, Aning Wijayanti mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Namun, nota keberatan terdakwa itu ditolak Majelis Hakim dalam putusan sela. Majelis meminta Jaksa melanjutkan pembuktian perkara tersebut. Saat dikonfirmasi seusai sidang, Aning menolak. TOK