Lewat Program POLIDIK, Kapolres Tanjung Perak Ajak Siswa SMPN 15 Jauhi Narkoba

Surabaya, Timurpos.co.id – Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan AZ memberikan pembinaan kepada ratusan pelajar SMP Negeri 15 Surabaya, Senin (2/11/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan implementasi Program Commander Wish Kapolri melalui Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) yang bertujuan memperkuat pembinaan karakter dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

Apel yang berlangsung pukul 07.10 – 08.30 WIB di SMPN 15 Surabaya, Jalan H.M. Noer No.352 Kenjeran itu disambut Kepala Sekolah Yoeri Soesilo bersama guru dan siswa.

Dalam amanatnya, AKBP Irwan menegaskan kehadiran polisi di sekolah bukan hanya soal keamanan, tapi juga membangun kedekatan dengan dunia pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan aman dan kondusif.

“Kehadiran kami bagian dari program Polisi Bersama Masyarakat. Kami ingin memastikan proses belajar mengajar berjalan aman, tertib, dan sesuai harapan,” ujarnya.

Ia mengajak pelajar dan guru bersama-sama menjaga lingkungan sekolah dan keluarga dari pengaruh negatif, terutama narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda.

“Mungkin di antara adik-adik yang berdiri di hadapan saya hari ini, kelak ada yang menjadi Kapolres. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus belajar, jauhi narkoba, dan sayangi diri sendiri,” tuturnya.

“Jauhilah narkoba karena dapat merusak masa depan. Hormati orang tua dan guru. Jadilah generasi yang berani mengatakan tidak pada narkoba,” tegasnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan edukasi bahaya narkoba oleh Kasat Narkoba AKP Adik Agus. Selain pencegahan narkoba, program POLIDIK juga mengedukasi tentang kenakalan remaja, kedisiplinan, dan bijak bermedia sosial. Tok

Bursa Ketua PCNU Sidoarjo, Nama Hidayatullah Muncul dengan Latar Pendidikan dan Kesehatan

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Nama dr. Hidayatullah, Sp.N., turut muncul dalam pemberitaan mengenai bursa Ketua Tanfidziyah PCNU Sidoarjo menjelang Konferensi Cabang XXII. Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) tersebut memiliki latar pengabdian dalam organisasi NU, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sabtu (31/10/2026).

Liputan Sidoarjo menyebut Hidayatullah sebagai salah satu figur yang diperbincangkan untuk kepemimpinan mendatang. Sejumlah nama lain juga diberitakan, antara lain KH Zainal Abidin, H. Suwarno HB, H. Sugiono Al-Hafidz, dan H. Usman Balok. Nama-nama tersebut masih berada dalam pemberitaan bursa kepemimpinan, bukan daftar calon resmi yang telah ditetapkan.

Di tengah pembicaraan itu, pengalaman Hidayatullah dapat ditelusuri melalui kegiatan organisasi sarjana, pemberdayaan desa, pengembangan pelayanan rumah sakit, dan penanganan persoalan kesehatan masyarakat.

Hidayatullah pernah memimpin Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sidoarjo. Arsip NU Online mengenai pelantikan kepengurusan awal menyebutnya sebagai ketua pertama organisasi tersebut di kabupaten ini.

Ketika itu, ia mengemukakan rencana pendidikan kesehatan bagi pesantren, badan otonom, madrasah, dan sekolah NU. Ia juga merencanakan pembentukan koordinator kecamatan untuk memperluas jaringan organisasi sarjana.

Pada masa kepemimpinannya, ISNU Sidoarjo turut menyelenggarakan pelatihan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin bagi sekitar 30 kepala desa. Kegiatan tersebut membahas perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan penyusunan dokumen pemerintahan desa.

Hidayatullah menjelaskan bahwa pelatihan itu diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Di tingkat wilayah, ia pernah memimpin Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Jawa Timur. Ketika pandemi COVID-19, Hidayatullah menginisiasi pembentukan relawan pemulasaraan jenazah dengan melibatkan lembaga, badan otonom, dan rumah sakit NU.

Rencana pelatihan relawan tersebut memperhatikan ketentuan medis dan tuntunan agama dalam penanganan jenazah. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas COVID-19 PWNU Jawa Timur, ia juga menyampaikan program bantuan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri serta beasiswa bagi anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi.

Pengalaman pengelolaan lembaga kesehatan dijalaninya melalui RSI Siti Hajar Sidoarjo. Saat menjabat direktur, rumah sakit tersebut meluncurkan aplikasi pendaftaran daring Porsi RSI Siti Hajar.

Aplikasi itu dirancang untuk membantu pasien memperoleh nomor antrean serta memilih dokter dan waktu pelayanan melalui telepon seluler. Dalam penjelasannya saat peluncuran, Hidayatullah menyebut keterlibatan aktivis muda NU yang memiliki keahlian teknologi informasi.

Pada masa kepemimpinannya, RSI Siti Hajar juga meraih juara pertama dalam ajang PERSI Award 2018. Publikasi rumah sakit menjelaskan bahwa karya yang diikutsertakan mengkaji hubungan kegiatan kemasyarakatan dengan citra, merek, dan loyalitas terhadap rumah sakit. Penghargaan tersebut merupakan capaian bersama tim dan manajemen rumah sakit.

Selain memimpin UMAHA, Hidayatullah mendapat amanah sebagai Ketua Koordinator Wilayah Jawa Timur Konsultan Hukum Kesehatan dan Advokasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KOHKARSSI) masa bakti 2026–2031.

Dalam forum pelantikannya, ia menekankan edukasi hukum kesehatan, pencegahan persoalan hukum, serta pendampingan melalui kerja sama lintas profesi. Penguatan tata kelola rumah sakit dan perlindungan masyarakat sebagai penerima layanan menjadi bagian dari perhatian yang disampaikannya.

Rentang pengalaman tersebut menjadi latar Hidayatullah ketika namanya disebut menjelang Konfercab NU Sidoarjo. M12

Fokus Pilah Olah Sampah Organik di Kali Tebu, ECOTON bersama Warga di Kota Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Guna menekan laju pencemaran lingkungan di kawasan Kali Tebu Surabaya, Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) melalui tim MOZAIK meluncurkan inovasi tempat penampung sampah organik bernama ORBIN (Organic Bin). Program yang menyasar warga di kawasan Kali Tebu Surabaya ini bertujuan mengubah kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sisa makanan menggunakan kantong plastik sekali pakai. Kamis (29/10/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan setelah tim MOZAIK berhasil mengevakuasi hingga 133 ton sampah dari aliran Kali Tebu hingga Oktober 2026. Inisiatif ECOTON ini berjalan berkat dukungan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Kemenko Marves, dan UNDP Indonesia.

Wasis Sutikno, ST, MM Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inovasi pencegahan timbulan sampah plastik dari tingkat rumah tangga ini.

“kami mengucapakan terima kasih kepada ECOTON atas inovasi ORBIN yang manfaatnya sangat luar biasa ini. Saat ini, dari 1.800 ton timbulan sampah per hari di Surabaya, sebagian besar adalah sampah organik yang pengelolaannya masih harus terus kita tingkatkan. Kota Surabaya memiliki target wajib untuk mengurangi sampah hingga 40 persen setiap tahunnya. Dengan ORBIN, anggapan bahwa mengelola sampah organik itu sulit dapat terpatahkan karena prosesnya menjadi sangat dipermudah. Kami di DLH berharap ORBIN dapat menjadi sarana yang mudah dan menyenangkan, serta secara efektif membantu pencapaian target pengurangan sampah 40 persen melalui pilah olah sampah organik.”

“Inisiatif ECOTON melalui pengenalan ORBIN sangat sejalan dengan misi Pemerintah Kota Surabaya dalam mereduksi sampah langsung dari sumbernya. Kami di Dinas Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi kolaborasi ini. Memfasilitasi masyarakat untuk mengelola sampah organik tanpa mengandalkan kantong plastik sekali pakai adalah langkah nyata yang sangat krusial untuk mencegah kebocoran residu plastik dan memulihkan ekosistem sungai kita, khususnya di aliran Kali Tebu,” ungkap perwakilan pejabat DLH Kota Surabaya.

Dampak positif dari program ini langsung disambut baik oleh masyarakat setempat. Mujiatiningsih, Fasilitator Kelurahan sekaligus perwakilan Ketua PKK RW 13 Simokerto, menegaskan tingginya antusiasme warga dalam mengadopsi gaya hidup baru yang lebih minim sampah.

“Kami merasakan cara ini cukup efektif dan bagus. Warga juga sudah mulai merespons dan praktek pilah sampah organik dengan wadah ORBIN ini. Jadi ini tidak hanya sebatas jalannya program saja, tetapi akan kami lakukan seterusnya. Karena dampaknya sudah bisa kami rasakan meskipun baru berjalan,” tegas Mujiatiningsih yang akrab disapa Bu yuli tersebut.

Berbeda dengan Siti Cholifah Ketua Bank Sampah Markisa RT.05 Kel.Tanah Kalikedinding mengatakan dirinya mendukung implementasi penggunaan ORBIN dengan membangun bata terawang di lingkungannya.

“seperti dilingkungan saya terdapat bata terawang untuk mengelolah sampah organik, jadi warga yang sudah memilah sampah bisa mengantar ke tempat pengolahan organik menggunakan ORBIN, dilengkapi dengan tutup dan tidak bocor memudahkan mobilitas penyaluran sampah organik rumah tangga ke tempat komposter terdekat”, jelas ifa panggilan akrabnya.

Waste Prevention Manager ECOTON, Tonis Afrianto, menjelaskan bahwa ORBIN merupakan wadah berkapasitas 4-5 kilogram yang dirancang khusus untuk skala rumah tangga. Dilengkapi penutup rapat untuk mencegah bau dan hama seperti lalat dan tikus, serta pegangan agar mudah dibawa ke tempat sumur komposter.

“Sering kali kita melihat banyak orang menggunakan plastik sekali pakai untuk mengumpulkan sampah organik dari dapur. Akibatnya, pembuangan ini menjadi dua jenis : sampah organiknya dan pembungkus plastiknya yang kemudian menjadi residu atau sampah baru. Dengan ORBIN, warga cukup mudah tinggal membawa sampah dari dapur langsung menuju ke tempat pengelolaan sampah tanpa perlu memproduksi sampah plastik baru dan per oktober 2026 kami berhasil mendistribusikan lebih dari 300 ORBIN kepada rumah tangga di sepanjang kali Tebu dari target 750 ORBIN” jelas Tonis.

Saat ini, penggunaan ORBIN telah diterapkan di tiga kelurahan sepanjang aliran Kali Tebu di Surabaya yaitu kelurahan Simokerto, Kapas Madya Baru, dan Tanah Kali Kedinding, dan mulai direplikasi ke wilayah lain, termasuk di puluhan rumah tangga di Kota Batu, jawa timur melalui skema program RW Mandiri Sampah. Tok

Diskotek Stasiun dan Club Deluxe Dirazia Polisi

Surabaya, Timurpos.co.id – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur menggelar razia di tiga tempat hiburan malam di Surabaya pada Kamis (22/10/2026) dini hari.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan pengunjung menjalani pemeriksaan urine untuk mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkotika.

Dari razia di Diskotek Stasiun, sedikitnya 20 pengunjung diamankan setelah hasil tes urine mereka dinyatakan positif narkoba. Menariknya, sebagian besar pengunjung yang diamankan disebut belum memasuki area diskotek.
Seorang staf parkir di kompleks Tunjungan Plaza mengungkapkan, sejumlah pengunjung justru diamankan petugas saat masih berada di area parkir.

“Mereka justru diciduk dari bawah di area tempat parkiran,” ujar staf parkir tersebut.

Sementara itu, Manajer Operasional Diskotek Stasiun, Harianto, menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam.

Menurutnya, razia tersebut menjadi langkah penting untuk mendukung upaya menciptakan lingkungan hiburan yang bebas dari narkoba. Ia juga menanggapi berbagai komentar di media sosial yang mengaitkan tempat hiburan tersebut dengan narkotika.

“Kami dukung kepolisian untuk zero narkoba. Kami juga risih dengan komentar-komentar di medsos, seolah menyebut tempat kami ada narkobanya, padahal Stasiun tak menjual narkoba. Biar jadi pelajaran bagi semua,” tegasnya.

Selain Diskotek Stasiun, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim turut menyasar Club Deluxe yang berada di kompleks Siola, Jalan Tunjungan, serta sebuah tempat hiburan malam di sekitar Mapolrestabes Surabaya.

Dari dua lokasi tersebut, lima pengunjung dilaporkan terjaring setelah hasil tes urine menunjukkan positif methamphetamine dan amphetamine.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hasil razia yang berlangsung pada Kamis dini hari tersebut.

“Nanti saya konfirmasi ke satuan kerja terkait,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut dari Ditresnarkoba Polda Jatim mengenai identitas pengunjung yang diamankan, status penanganan mereka, maupun rincian hasil pemeriksaan di masing-masing lokasi.

Hasil tes urine positif juga perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai prosedur untuk memastikan langkah hukum atau penanganan selanjutnya. M12

Bekali Warga Binaan dengan Keahlian Produktif, Karutan Surabaya Tristiantoro Tinjau Langsung Program Pembinaan Kemandirian

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan sebagai upaya membekali mereka dengan keterampilan produktif sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam mendorong warga binaan agar mampu hidup mandiri, memiliki bekal keahlian, serta membangun masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.

Komitmen tersebut terlihat saat Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Gedung Subseksi Bimbingan Kegiatan Rutan Surabaya, Kamis (15/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, sejumlah awak media turut diajak melihat secara langsung berbagai aktivitas keterampilan yang dijalankan warga binaan.

Peninjauan ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada pengembangan potensi, peningkatan keterampilan, serta persiapan warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah bebas.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subseksi Bimbingan Kegiatan, Imam Haidar Pratama, menjelaskan bahwa program pembinaan kemandirian di Rutan Kelas I Surabaya saat ini mencakup tiga bidang utama, yakni kuliner, keterampilan jasa, dan hortikultura.

Ketiga bidang tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan mempelajari keterampilan praktis sesuai dengan bidang yang diminati dan dapat dikembangkan. Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan memiliki kemampuan yang bisa dimanfaatkan sebagai bekal bekerja, berwirausaha, maupun menjalankan kegiatan produktif lainnya setelah kembali ke masyarakat.

Pembinaan keterampilan tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk membangun rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Dengan bekal kemampuan yang memadai, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial serta menjalani kehidupan yang positif setelah menyelesaikan masa pidana.

Pembinaan Bukan Sekadar Menjalani Masa Pidana

Program pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan setelah bebas.

Melalui pelatihan yang terarah, Rutan Kelas I Surabaya berupaya membangun fondasi keterampilan yang dapat menunjang kemandirian warga binaan. Harapannya, kemampuan yang diperoleh selama menjalani pembinaan tidak berhenti sebagai aktivitas di dalam rutan, melainkan dapat diterapkan secara nyata ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Selain itu, keterlibatan awak media dalam peninjauan tersebut menjadi sarana untuk memperlihatkan secara langsung pelaksanaan program pembinaan kepada publik.

Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa pembinaan pemasyarakatan turut menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, perubahan perilaku, dan kesiapan warga binaan untuk kembali berperan secara positif di lingkungan masyarakat.

Dengan terus mengembangkan program keterampilan di bidang kuliner, jasa, dan hortikultura, Rutan Kelas I Surabaya berupaya menghadirkan pembinaan yang produktif dan bermanfaat.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa proses pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi warga binaan untuk belajar, memperbaiki diri, serta mempersiapkan masa depan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ron

Ketua Dewan Pakar PERADIN Prof. Ariawan Gunadi Ikuti Pembahasan Masa Depan Sengketa Investasi Global

Austria, Timurpos.co.id – Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (41), Ketua Yayasan Tarumanagara sekaligus Ketua Dewan Pakar Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), menghadiri Sidang ke-55 Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Reform yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026 di Wina, Austria.

Forum yang diselenggarakan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tersebut membahas upaya reformasi mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara penerima investasi.

Pembahasan ini menjadi penting di tengah kebutuhan untuk membangun sistem penyelesaian sengketa investasi yang adil, transparan, efisien, dan konsisten.

Reformasi ISDS dan Kepastian Hukum Investasi

Salah satu tantangan dalam mekanisme ISDS adalah memastikan proses penyelesaian sengketa dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem tersebut sekaligus menjaga keseimbangan antara hak investor dan kewenangan negara.

Sistem penyelesaian sengketa yang kredibel diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor tanpa menghilangkan ruang bagi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjalankan agenda pembangunan berdasarkan hukum yang berlaku.

Bagi dunia usaha internasional, kepastian mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi ketidakpastian hukum. Sementara bagi negara, reformasi ISDS diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menjaga kepentingan publik.

Indonesia Perlu Mengikuti Perkembangan Hukum Investasi Global

Perkembangan reformasi ISDS juga relevan bagi Indonesia. Pemahaman terhadap arah pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan dalam mengkaji kebijakan investasi serta pengembangan hukum nasional.

Keterlibatan kalangan pendidikan tinggi dan profesi hukum dalam mengikuti perkembangan forum internasional dinilai penting untuk memperluas wawasan mengenai tata kelola investasi lintas negara.

Kehadiran Prof. Ariawan Gunadi dalam forum tersebut menjadi bagian dari perhatian kalangan akademisi dan profesi hukum terhadap dinamika reformasi hukum investasi global.

Melalui pembahasan di UNCITRAL, reformasi mekanisme penyelesaian sengketa investasi diharapkan dapat terus mengarah pada sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan negara serta masyarakat. M12

Wawali Malang Bergerak Cepat Evaluasi Jalur Mandiri POPDA, Dua Atlet Dipastikan Berangkat

Malang, Timurpos.co.id – Persoalan sistem jalur mandiri dalam proses pemberangkatan atlet Kota Malang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur 2026 mendapat respons cepat dari Pemerintah Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin langsung melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut, terutama pada poin 3 dan 4 yang dinilai perlu diperbaiki karena berpotensi merugikan atlet yang telah melalui proses seleksi teknik.

Ali menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada atlet yang telah berjuang melalui proses seleksi dan pembinaan untuk membawa nama Kota Malang di ajang olahraga.

“Pemerintah harus hadir memberikan ruang dan kesempatan kepada atlet yang sudah berproses dan berjuang. Jangan sampai persoalan sistem justru menghambat atlet yang memiliki potensi untuk membawa nama baik Kota Malang,” ujar Ali Muthohirin.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki mekanisme pemberangkatan atlet agar lebih tepat dan tidak mengabaikan proses seleksi yang telah dijalani para atlet. Menurutnya, atlet yang telah menjalani seleksi teknik dengan baik harus mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di arena pertandingan.

Tidak hanya mengevaluasi sistem, Ali juga memastikan Pemkot Malang tetap memberikan kesempatan kepada atlet yang telah dinyatakan lolos seleksi teknik POPDA 2026. Dua atlet yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi teknik dipastikan akan diberangkatkan untuk mewakili Kota Malang pada POPDA Jawa Timur 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.

“Yang sudah lolos seleksi teknik harus diberikan kesempatan untuk bertanding dan membawa nama Kota Malang. Kami akan memberikan dukungan agar mereka bisa tampil maksimal,” tegasnya.

Langkah cepat tersebut menjadi solusi bagi atlet yang sebelumnya menghadapi persoalan dalam mekanisme pemberangkatan. Kepastian keberangkatan juga memberikan harapan baru bagi atlet dan orang tua yang telah mendampingi proses latihan dan seleksi selama ini.

Ali menambahkan, dukungan pemerintah tidak hanya diberikan dalam bentuk keberangkatan. Pembinaan dan persiapan atlet juga akan terus dilakukan sehingga para atlet dapat tampil optimal saat bertanding.

“Harapan kami tentu para atlet bisa memberikan yang terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Malang. Karena itu, pembinaan dan dukungan kepada mereka harus terus dilakukan,” katanya.

Pemerintah Kota Malang berharap langkah evaluasi dan perbaikan sistem tersebut dapat menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pembinaan olahraga. Pemerintah juga didorong untuk membuka peluang yang lebih besar bagi atlet berprestasi sehingga perjuangan mereka dalam menjalani proses seleksi, latihan, dan pembinaan dapat berujung pada kesempatan untuk bertanding dan mengharumkan nama daerah.

Dengan kepastian pemberangkatan dua atlet yang telah lolos seleksi teknik, pembinaan pun akan terus dimaksimalkan. Targetnya, para atlet Kota Malang mampu tampil kompetitif dan membawa pulang medali, termasuk medali emas, dari POPDA Jawa Timur 2026. M12

Miris! Atlet Popda Kota Malang Berjuang Bawa Nama Daerah, Justru Diminta Biaya Sendiri

Malang, Timurpos.co.id – Sejumlah atlet yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi teknik Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026 mempertanyakan kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Setelah menerima pemberitahuan hasil seleksi teknik dan diminta melengkapi data administrasi untuk mengikuti POPDA. Setelah semua kelengkapan dipenuhi, ternyata sejumlah atlet tiba-tiba tidak tercantum dalam daftar atlet yang diberangkatkan.

Hasil konfirmasi, ternyata Disporapar Kota Malang membatasi jumlah atlet yang diberangkatkan karena alasan efisiensi anggaran. Setiap cabang olahraga disebut hanya mendapatkan kuota sembilan atlet untuk diberangkatkan menggunakan pembiayaan pemerintah.

Persoalan semakin menuai sorotan karena atlet yang tidak masuk kuota tetap diberikan pilihan mengikuti POPDA melalui jalur mandiri. Namun, konsekuensinya tidak sekadar menanggung biaya keberangkatan sendiri.

Dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua atau wali, atlet jalur mandiri diwajibkan membiayai sendiri kebutuhan selama POPDA, mulai dari seragam kontingen, konsumsi, penginapan hingga transportasi pergi-pulang.

Yang paling dipersoalkan adalah poin ketiga dan keempat dalam surat tersebut. Pada poin ketiga, orang tua/wali menyatakan bahwa atlet yang mengikuti POPDA secara mandiri melepaskan hak secara permanen atas segala bentuk klaim apresiasi, bonus, insentif maupun penghargaan finansial dan nonfinansial lainnya dari Pemerintah Kota Malang.

Sementara poin keempat memuat pelepasan dan pembebasan Pemerintah Kota Malang dari berbagai klaim maupun tuntutan yang berkaitan dengan cedera fisik, gangguan kesehatan, kecacatan, kematian, risiko keselamatan, hingga kehilangan atau kerusakan barang pribadi atlet selama rangkaian kegiatan.

Kebijakan tersebut sanget merugikan atlet. Di satu sisi, atlet tetap diminta berjuang membawa nama dan menjadi bagian dari kontingen Kota Malang. Namun di sisi lain, biaya ditanggung sendiri, sementara hak atas apresiasi maupun insentif dari pemerintah daerah dinyatakan dilepaskan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: jika atlet tetap membawa nama Kota Malang dan berprestasi di ajang resmi antarkabupaten/kota tingkat Jawa Timur, mengapa status mereka seolah berbeda hanya karena keberangkatannya menggunakan biaya mandiri?

Tidak hanya itu, besaran biaya yang harus disiapkan orang tua atlet juga menjadi persoalan tersendiri.

Untuk atlet yang bertanding di Surabaya, rincian kebutuhan per hari disebut mencapai Rp724.500. Rinciannya meliputi uang harian Rp100 ribu, hotel Rp287.500, kendaraan Rp190 ribu, nasi kotak Rp105 ribu, snack Rp20 ribu, extra fooding Rp10 ribu dan air mineral Rp12 ribu.

Selain biaya harian tersebut, terdapat kebutuhan perlengkapan yang terdiri dari kaos Rp150 ribu, sepatu Rp355.700, topi Rp45.100, celana training Rp110 ribu dan jaket Rp181 ribu.

Total kebutuhan perlengkapan tersebut mencapai Rp841.800. Jika digabungkan dengan komponen biaya lainnya, nilainya mencapai sekitar Rp1.566.300, belum termasuk akumulasi kebutuhan harian selama pelaksanaan pertandingan.

Sementara untuk atlet yang bertanding di Ngawi dan Kediri, kebutuhan per hari disebut mencapai Rp667 ribu, dengan rincian uang harian Rp100 ribu, hotel Rp200 ribu, kendaraan Rp220 ribu, nasi kotak Rp105 ribu, snack Rp20 ribu, extra fooding Rp10 ribu dan air mineral Rp12 ribu.

Sejumlah wali atlet dan pelatih pun mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut.

Salah satu wali atlet yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai, atlet yang mengikuti POPDA merupakan representasi resmi Kota Malang sehingga seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang layak dari pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya kemampuan orang tua membiayai anaknya bertanding.

Yang dipersoalkan adalah ketika atlet tetap diminta membawa nama daerah, tetapi dibebani biaya sendiri sekaligus diminta melepaskan hak atas apresiasi apabila berhasil meraih prestasi.

“Atlet disuruh berjuang sebagai perwakilan daerah, dengan biaya sendiri. Saat menang, haknya tidak diberikan. Apakah ini bukan dzolim?” tegas wali atlet tersebut.

Wali atlet lainnya juga mengaku kecewa karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketidakadilan antara atlet yang dibiayai pemerintah dan atlet yang harus berangkat secara mandiri.

Mereka mempertanyakan apakah efisiensi anggaran harus berujung pada pengalihan hampir seluruh beban kepada orang tua atlet, termasuk risiko keselamatan dan hilangnya hak apresiasi.

Persoalan ini juga dinilai dapat berdampak terhadap pembinaan olahraga pelajar. Sebab, atlet yang telah melalui proses seleksi dan dinyatakan lolos seharusnya mendapatkan kepastian mengenai status keberangkatan, pembiayaan, perlindungan, serta hak mereka sebagai atlet yang membawa nama daerah.

Jika keterbatasan anggaran memang menjadi alasan utama, para wali atlet berharap pemerintah daerah memberikan skema yang lebih adil dan transparan, bukan sekadar memindahkan beban pembiayaan kepada orang tua.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, membenarkan adanya keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut membuat jumlah atlet yang dapat diberangkatkan melalui pembiayaan pemerintah dibatasi.

Menurutnya, setiap cabang olahraga hanya mendapatkan kuota sembilan atlet yang diberangkatkan.

Kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, efisiensi semestinya tidak menghilangkan prinsip keadilan dalam pembinaan atlet.

Sebab, ketika seorang atlet tetap bertanding sebagai bagian dari kontingen Kota Malang, maka yang dibawa bukan hanya nama pribadi, melainkan nama daerah yang diwakilinya.

Dan ketika prestasi dituntut untuk mengharumkan nama Kota Malang, pertanyaan para wali atlet kini sederhana:

Mengapa ketika berprestasi atlet tidak boleh mendapatkan hak apresiasi, sementara ketika menghadapi biaya dan risiko justru harus menanggungnya sendiri? M12

Peringati Maulid Nabi, Yayasan Langgar Mas Adah Gelar Sunatan Massal untuk 100 Anak

Surabaya, Timurpos.co.id – Yayasan Langgar Mas Adah menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan kegiatan sosial berupa sunatan massal bagi 100 anak, di Jalan Sidodadi III, Surabaya. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (3–4 Oktober 2026).

Rangkaian acara diawali dengan pengajian dan ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Abdullah Samsul Arifin dari Jember. Dalam ceramahnya, ia mengajak para jamaah untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW serta menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi muda sejak dini.

Selain sebagai bentuk peringatan Maulid Nabi, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial Yayasan Langgar Mas Adad terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang mengikuti sunatan massal.

Pengasuh Yayasan Langgar Mas Adah KH. Gus Muhammad Akbar, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk melahirkan generasi yang berbakti, berilmu, dan berakhlak luhur,” ujarnya.

Sebanyak 100 anak mengikuti kegiatan sunatan massal dengan didampingi orang tua masing-masing. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian yayasan terhadap kesehatan anak sekaligus upaya mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.

Panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi sarana meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Ari

Hari Sungai Sedunia 2026, 350 Orang Angkut 3,12 Ton Sampah dari Kali Tebu Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Hari Sungai Sedunia (World Rivers Day) diperingati secara global pada 27 September 2026. Setiap tahun, peringatan ini dirayakan pada pekan keempat September untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga sungai, baik dari sisi kebersihan, kualitas air, maupun keberlanjutan ekosistemnya. Minggu (26/9/2026).

Sungai memiliki peran penting sebagai sumber air, pengendali banjir, habitat berbagai jenis makhluk hidup, sekaligus jalur yang menghubungkan daratan dengan laut. Namun, berbagai sungai di Indonesia masih menghadapi persoalan pencemaran dan kebocoran sampah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut adalah Program Sungai Lestari, program pengelolaan sampah sungai yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak Juni 2026, program ini telah berjalan di Kota Surabaya, melalui intervensi di Kali Tebu dan Kali Mrutu. Pada awal Agustus, program diperluas ke Kota Surakarta melalui Sungai Premulung. Mulai Oktober 2026, Program Sungai Lestari akan beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kota Bekasi.

Program Sungai Lestari merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab, dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, serta diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama Clean Rivers melalui Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

Clean Rivers merupakan organisasi nirlaba global yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan berfokus pada penanganan sampah serta pencemaran air di sungai-sungai dunia. Pada awal Agustus 2026, delegasi Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Uni Emirat Arab, Emirates Foundation dan Clean Rivers juga berkunjung ke lokasi Program Sungai Lestari di Surabaya dan Surakarta.

Program ini menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat tingkat RT/RW, perempuan, pemulung, pengepul, hingga sekolah. Intervensinya tidak hanya berupa pengangkutan sampah, tetapi juga pemasangan trash boom dan mini dock, pemilahan dan pengolahan sampah, pencegahan sampah dari sumber, serta edukasi perubahan perilaku masyarakat.

Di Surabaya, Program Sungai Lestari melibatkan Ecoton dan Yayasan Lohjinawi. Di Surakarta melibatkan Yayasan Veritas Edukasi Lingkungan (VEL) dan Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari). Sementara di wilayah lain melibatkan Yayasan Trash Revolution Indonesia (Travo), Yayasan Bumi Saswaya, Yayasan Greeneration Indonesia dan Yayasan Raga Pandawara Satya (Pandawara Group).

350 Orang Bersihkan Kali Tebu, 3,12 Ton Sampah Diangkut

Dalam rangka memperingati Hari Sungai Dunia 2026, Ecoton bersama Satgas Sungai Lestari Kali Tebu menggelar patroli dan aksi bersih sungai yang dipusatkan di SMPN 58 Kota Surabaya, Minggu (27/9). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 350 orang, dihadiri langsung oleh Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

“Kami sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini, dalam momentum hari Sungai Sedunia. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak termasuk ECOTON, Lohjinawi, dan Satgas Sungai Lestari Kali Tebu, serta seluruh masyarakat dan peserta yang hari ini ikut bersama-sama membersihkan Kali Tebu. Saat ini sudah mulai terlihat perubahan-perubahan perilaku masyarakat yang awalnya tidak peduli pada sungai, sekarang sudah mulai banyak yang peduli terhadap sungai.” Ujar Muhammad Fikser, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

 

Patroli dan aksi bersih dilakukan dengan membagi Kali Tebu menjadi tiga zona, mulai dari segmen hulu, tengah hingga hilir. Kegiatan ini juga diselenggarakan secara hybrid. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Satgas Sungai Lestari Kali Tebu, Ayu, melaporkan hasil patroli dan aksi bersih sungai kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, melalui teleconference.

Laporan tersebut menyampaikan kondisi Kali Tebu serta hasil pengangkutan sampah dari tiga zona yang menjadi lokasi aksi, dan seluruh peserta kegiatan berhasil mengangkut 3.121,72 kilogram atau 3,12 ton sampah.

“Dalam satu kegiatan hari ini, dari tiga zona kami berhasil mengangkat 3,12 ton sampah. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Kali Tebu masih membutuhkan kerja bersama dan pengawasan yang dilakukan secara rutin” ujar Ayu, Ketua Satgas Sungai Lestari Kali Tebu.

Gandeng Relawan Eco Enzyme Nusantara, 300 Liter Eco Enzyme Dituangkan ke Kali Tebu

Selain patroli dan aksi bersih sungai, Ecoton juga menggandeng Komunitas Relawan Eco Enzyme Nusantara Cabang Surabaya dalam kegiatan penuangan eco enzyme ke aliran Kali Tebu. Sebanyak 200 botol eco enzyme dengan volume masing-masing 1,5 liter, atau total 300 liter, dituangkan ke sungai dalam rangkaian peringatan Hari Sungai Dunia 2026.

“Eco enzyme yang dituangkan ke sungai merupakan bagian dari upaya kami untuk membantu menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan perairan, sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam menjaga sungai,” ujar Christiany Tanzil, Komunitas Relawan Eco Enzyme Nusantara Cabang Surabaya

Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi Ecoton bersama komunitas lingkungan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi Kali Tebu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk lebih aktif menjaga kebersihan sungai dan mencegah pencemaran dari sumbernya.

Pelajar Tanam Pohon di Bantaran Kali Tebu

Selain aksi bersih sungai dan penuangan Eco Enzyme, para siswa SMP, turut melakukan penanaman pohon di bantaran Kali Tebu. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi lingkungan agar pelajar tidak hanya mengenal pentingnya menjaga sungai, tetapi juga terlibat langsung dalam merawat lingkungan di sekitarnya.

Kepala SMPN 58 Surabaya, Suharti, mengatakan keterlibatan pelajar dalam kegiatan lingkungan penting untuk membangun kepedulian sejak dini.

“Menanam pohon adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk ikut menjaga lingkungan. Kami ingin anak-anak tidak hanya belajar tentang lingkungan di kelas, tetapi juga terlibat langsung merawat Kali Tebu dan memahami bahwa menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Suharti, Kepala SMPN 58 Surabaya.

Rangkaian peringatan Hari Sungai Dunia 2026 juga diisi dengan penanaman pohon di bantaran Kali Tebu. Kegiatan ini dilakukan bersama masyarakat dan peserta sebagai bagian dari upaya penghijauan serta menjaga lingkungan di sekitar sungai. Penanaman pohon diharapkan dapat memperkuat vegetasi bantaran dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk merawat kawasan sungai.

Ecoton Berhasil Evakuasi Sampah Sungai Sebanyak 122,5 ton Sejak Mei Sampai September

Melalui Mission for Zero Plastic Leakage (MOZAIK) Kali Tebu Surabaya, sebagai bagian dari program #SungaiLestari, Ecoton terus memperkuat upaya menjaga Kali Tebu dari pencemaran dan kebocoran sampah menuju laut dengan memasang pencegat sampah atau trashboom di segmen hulu, Kelurahan Kapas Madya Baru dan Simorto, dan segmen tengah, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Tanah Kali Kedinding.

Selama periode Mei sampai September 2026, Ecoton berhasil mengevakuasi 122,5 ton sampah dari Kali Tebu dan memilah sebanyak 95,9 ton sampah. Hasil pemilahan menunjukkan komposisi sampah didominasi oleh residu sebesar 84,1 persen, sampah organik 7,6 persen dan sampah daur ulang 8,32 persen.

Lima jenis sampah yang paling banyak ditemukan yaitu Residu lainnya: 50,16 ton atau 53,35 persen, Popok: 30,51 ton atau 32,44 persen, Organik lainnya, seperti daun dan bangkai hewan: 3,5 ton atau 3,73 persen, Organik kayu, ranting dan batok kelapa sebanyak 3 persen dan Plastik kresek sebanyak 2,3 ton.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran Kali Tebu bukan hanya tentang sampah plastik. Tingginya timbulan residu dan sampah popok juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena menunjukkan masih adanya sampah rumah tangga yang masuk ke lingkungan dan sungai.

“Data pemilahan menjadi penting karena kita bisa melihat sampah apa yang sebenarnya masuk ke sungai.Karakteristik dan komposisi sampah di Kali Tebu bisa mendorong solusi penyelesaian masalah harus dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan lingkungan,” ujar Daru Setyorini, Direktur Eksekutif ECOTON. Tok