Timur Pos

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara terdakwa Maulida Tul Fitria mengaku membeli 20 butir ekstasi seharga Rp5,6 juta untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Pengakuan tersebut disampaikan saat agenda pemeriksaan terdakwa dalam persidangan perkara narkotika.

Di hadapan majelis hakim, Maulida menyebut ekstasi yang dimilikinya diperoleh dari Ruben, yang disebutnya sebagai teman dugem. Ia juga mengaku tidak mengonsumsi sabu karena barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut hanya ekstasi.

“Ekstasi dapat dari Ruben, teman saya, teman dugem saya,” ungkapnya saat memberikan keterangan di persidangan. (12/10/2026)

Maulida menjelaskan, dirinya membeli ekstasi dengan harga Rp5 juta untuk 20 butir. Ia bersikukuh bahwa narkotika tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk dijual kembali.

“Saya pakai sendiri, tidak untuk dijual,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Maulida juga mengungkapkan pernah menawarkan ekstasi berwarna ungu kepada seseorang bernama Lintang. Namun, tawaran itu ditolak. Ia turut mengakui sempat berkomunikasi dengan Zubair (DPO) melalui WhatsApp untuk menanyakan kualitas barang yang diperolehnya.

Sementara itu, terkait pengambilan ekstasi di kawasan Kupang Barat, Maulida menyatakan tidak bertemu dengan siapa pun. Menurut keterangannya, barang tersebut hanya diletakkan di dalam mobil.

Dalam pemeriksaan tersebut, Maulida juga mengungkapkan pernah menawarkan ekstasi berwarna ungu kepada seseorang bernama Lintang. Namun, tawaran itu ditolak. Ia turut mengakui sempat berkomunikasi dengan Zubair melalui WhatsApp untuk menanyakan kualitas barang yang diperolehnya.

Sementara itu, terkait pengambilan ekstasi di kawasan Kupang Barat, Maulida menyatakan tidak bertemu dengan siapa pun. Menurut keterangannya, barang tersebut hanya diletakkan di dalam mobil.

Ketika majelis hakim mendalami pengakuannya mengenai penggunaan narkotika, Maulida kembali menegaskan bahwa ekstasi tersebut dikonsumsi sendiri. Ia juga menyebut telah mengambil barang tersebut sebanyak 10 kali.

Kuasa hukum terdakwa R. Hariyanto terkait perawatan di RSJ, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang setelah mengalami persoalan rumah tangga akibat perceraian dengan suaminya. “Ia mengaku mengonsumsi ekstasi untuk menenangkan diri usai perceraian,” ungkapnya

Dalam persidangan, muncul pula nama Danil. Namun, Maulida menyatakan tidak mengenal orang tersebut dan menegaskan bahwa barang bukti yang dikaitkan dengannya tidak ada, sebagaimana keterangannya di hadapan majelis hakim.

Selain itu, dalam pemeriksaan terdakwa, turut disinggung barang-barang yang diamankan, yakni tas dan kartu ATM serta handphone Sementara itu, keterangan mengenai komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan ekstasi menjadi bagian dari materi yang didalami dalam persidangan.

Atas perbuatannya, didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Persidangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) impor buah senilai Rp 138 miliar yang menjerat Direktur CV Insan Bumi Indonesia memasuki babak baru di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina menuntut Dimas Helmi Achmad Sulthan dan Virta Resia Pangestu terancam 12 tahun penjara.

Ia menjelaskan bahwa terdakwa Dimas Helmi Achmad Sulthan dan Virta Resia Pangestu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan secara berlanjut, serta terlibat dalam pemufakatan jahat TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dimas Helmi Achmad Sulthan dan Terdakwa II Virta Resia Pangestu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar JPU saat membacakan surat tuntutan di Ruang Kartika PN Surabaya, Senin (12/10/2026).

Selain hukuman badan, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp 2 miliar.

JPU menegaskan, jika denda sebesar Rp 2 miliar tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta kekayaan atau pendapatan para terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda tersebut.

“Apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 290 hari,” tegas jaksa.

Perbuatan para terdakwa dijerat dengan Pasal 607 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

Sebelumnya, Dimas Helmi Achmad Sulthan bersama Virta Resia Pangestu, diduga kuat mengalirkan dana hasil penipuan bisnis impor buah fiktif demi menyokong gaya hidup mewah serta pelesiran ke luar negeri.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, modal yang terkumpul dari puluhan korban dialihkan ke berbagai bentuk aset bernilai tinggi, seperti hunian di perumahan mewah Kota Surabaya, deretan kendaraan pribadi, perhiasan emas, serta arloji mahal.

Tak hanya itu, dana tersebut juga dipakai untuk membiayai liburan ke Benua Eropa hingga perjalanan ibadah umrah.

Modus penipuan ini bermula saat terdakwa menjanjikan imbal hasil sebesar 10-13 persen dalam durasi 26 hari kerja bagi korban yang menanamkan modal pada proyek pengadaan buah impor mereka.

Namun pada kenyataannya, kegiatan usaha tersebut sama sekali tidak pernah direalisasikan. Dalam melancarkan aksinya, Virta bertugas membuat dokumen pesanan (purchase order) fiktif guna memperdaya para calon pemodal.

Dari total perputaran dana yang mencapai Rp 138 miliar, tercatat sedikitnya 23 investor mengalami kerugian. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id – Suasana duka tengah menyelimuti Direktur Utama PT Bentang Persada Internusa (BPI), Santoso Utomo Tjioe. Di tengah kehilangan orangtuanya yang baru saja berpulang, Santoso tetap hadir memenuhi kewajibannya dalam persidangan perkara perdagangan wire rope atau tali baja di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (12/10).

Meski kondisi emosionalnya tengah diuji oleh duka keluarga, Santoso tetap mengikuti persidangan dan memberikan keterangannya sebagai terdakwa secara terbuka di hadapan majelis hakim.

Dalam pemeriksaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan pengetahuan Santoso terkait status Standar Nasional Indonesia (SNI) atas barang yang diperdagangkan perusahaannya.

“Menurut penyidik, ternyata hanya tujuh barang yang ber-SNI,” ujar Santoso di persidangan.

Ketika jaksa menanyakan apakah barang tersebut merupakan produk yang dibeli dari PT Surya Sentra Gemilang Sentosa (SSGS), Santoso membenarkannya.

Santoso kemudian menjelaskan bahwa sejak awal pemeriksaan dirinya berusaha terbuka kepada penyidik. Bahkan, ketika mengetahui adanya dugaan barang yang secara administratif bermasalah, ia mengaku meminta penyidik menunjukkan barang-barang lain yang dinilai memiliki persoalan serupa.

“Saya minta ke penyidik, mana lagi barang yang bermasalah, tolong saya diinfo,” tutur Santoso.

Menurut Santoso, berdasarkan temuan penyidik ketika itu, persoalan administratif ditemukan pada wire rope merek Dongwa dan Unistrand.

Ia mengatakan selama menjalankan usahanya, dirinya meyakini barang yang dibeli dari pemasok telah memenuhi ketentuan SNI. Keyakinan tersebut, menurut Santoso, membuat dirinya tidak berpikir perlu kembali melakukan proses standardisasi terhadap barang yang dibelinya.

“Saya mengira membeli Dongwa itu resmi. Jadi saya beranggapan bahwa Dongwa itu sudah ber-SNI, otomatis barang yang saya beli sudah memenuhi standar,” ujarnya.

Mengaku Diyakinkan Pemasok

Dalam persidangan, Santoso juga menguraikan awal kerja sama pembelian wire rope dari SSGS sejak 2023.

Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Direktur SSGS, Jap Jong Tjoan. Menurut Santoso, dalam pertemuan tersebut dirinya mendapatkan penjelasan dan keyakinan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi SNI serta aman untuk dipasarkan.

“Ia datang dan meyakinkan saya jika barangnya ber-SNI dan aman. Ia menunjukkan barang Dongwa,” kata Santoso.

Santoso juga membenarkan adanya surat penunjukan distributor yang diterimanya dari SSGS.

Menurut keterangannya, dalam surat tersebut BPI diberikan izin untuk menjual produk Dongwa dan menggunakan merek sendiri sepanjang tidak mengubah spesifikasi barang.

“Dinyatakan bahwa BPI diizinkan menjual barang Dongwa dan mengganti dengan merek sendiri, tetapi tidak boleh mengubah spesifikasi,” terangnya.

Santoso mengatakan keyakinannya semakin kuat karena dirinya mengaku memperoleh jaminan dari pihak pemasok terkait persoalan SNI.

“Waktu itu SSGS meyakinkan saya bahwa saya jual barangnya, bahwa SNI aman. Kalau ada apa-apa, cukup telepon saya, nanti saya yang bereskan. Jadi saya merasa SNI aman,” katanya.

Terkait perubahan penyebutan merek Dongwa menjadi Unistrand, Santoso menjelaskan bahwa perubahan tersebut hanya dilakukan dalam dokumen surat jalan dan bukan dengan mengganti atau menempelkan merek secara fisik pada wire rope.

“Perubahan hanya pada surat jalan,” ujarnya.

Perkara Berdampak pada Puluhan Karyawan

Di tengah proses hukum yang dijalaninya, Santoso juga menyampaikan dampak perkara tersebut terhadap keberlangsungan perusahaan dan puluhan karyawan yang menggantungkan penghasilan dari PT BPI.

Menurutnya, sekitar 50 karyawan kini terdampak karena kegiatan perusahaan tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Konsentrasinya yang tersita untuk menghadapi proses hukum juga disebut ikut mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan.

“Perusahaan tidak lagi memperjualbelikan sehingga, mohon maaf, mempengaruhi keuangan perusahaan. Gaji karyawan agak sulit,” jelasnya.

Keterangan itu memperlihatkan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung tidak hanya berdampak kepada Santoso secara pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan perusahaan.

Kuasa hukum Santoso, Edward Raimond, kemudian menanyakan pemahaman Santoso mengenai penerapan SNI, khususnya apakah standar tersebut menurut pemahamannya melekat pada merek atau pada barang.

Santoso mengatakan selama ini dirinya memahami bahwa SNI melekat pada barang.

“Jadi saya tahunya selama ini SNI melekat pada barang. Sehingga kalau merek Dongwa sudah ber-SNI, maka saya tidak perlu melakukan tes lagi,” katanya.

Di hadapan majelis hakim, Santoso juga menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk memperdagangkan barang secara ilegal ataupun dengan sengaja mengabaikan ketentuan hukum.

“Saya minta maaf karena tidak ada niat untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Santoso.

Pernyataan itu disampaikan Santoso dalam persidangan yang dijalaninya di tengah suasana duka setelah kehilangan orangtuanya.

Meski tengah menghadapi beban pribadi sekaligus proses hukum, Santoso tetap hadir dan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

Bermula dari Penggeledahan Gudang

Perkara tersebut bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo Nomor 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek Unistrand dan RRT.

Santoso kemudian didakwa secara alternatif berdasarkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Undang-Undang Perdagangan sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Persidangan sebelumnya telah mengurai sejumlah persoalan mengenai asal wire rope, dokumen SNI, hubungan PT BPI dengan pemasok hingga penggunaan merek.

Kini, melalui pemeriksaan terhadap Santoso sebagai terdakwa, persidangan mulai menggali lebih jauh mengenai pengetahuan, keyakinan, serta ada atau tidaknya niat dari Santoso dalam memperdagangkan produk yang kemudian dipersoalkan.

Di tengah proses itulah, Santoso harus menghadapi dua keadaan berat secara bersamaan: kehilangan orangtua dan menjalani persidangan yang turut menentukan masa depannya serta keberlangsungan perusahaan dan puluhan karyawannya. Tok

Surabaya, Timurpos.co.id — Demi memperoleh kepastian hukum atas hubungan dengan anak kandungnya, Kieran Robert Walter, warga negara Inggris, menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ia mengajukan permohonan agar statusnya sebagai ayah kandung mendapat pengakuan hukum di Indonesia.

Permohonan tersebut berkaitan dengan anaknya yang lahir di Selandia Baru. Meski hubungan ayah dan anak itu telah tercantum dalam dokumen resmi luar negeri, Kieran masih membutuhkan kepastian mengenai pengakuan hubungan keperdataan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui permohonan ini, Kieran berharap hubungan hukumnya dengan sang anak memperoleh kejelasan dan perlindungan, terutama untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Kuasa hukum pemohon, Prawidha Murti, menjelaskan bahwa permohonan tersebut berfokus pada pengakuan hubungan hukum ayah dan anak yang telah didukung dokumen resmi dari luar negeri.

“Ini semata-mata meminta pengakuan atas status hubungan hukum ayah dan anak. Pengakuan tersebut sudah ada melalui pengadilan asing dan akta kelahiran luar negeri. Namun, karena belum ada pengakuan di Indonesia, kami meminta agar bukti-bukti tersebut diakui secara sah di sini,” ujar Prawidha seusai persidangan di Ruang Garuda 2 PN Surabaya, Senin (12/10/2026).

Menurut Prawidha, kepastian hukum tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai hubungan keperdataan orang tua dan anak, sekaligus mendukung perlindungan hak anak.
Persoalan itu juga berkaitan dengan potensi sengketa lintas negara, terutama menyangkut hak asuh dan akses orang tua untuk bertemu anaknya.

“Langkah ini kami lakukan untuk kepentingan terbaik sang anak (the best interest of the child). Indonesia belum meratifikasi The Hague Convention terkait pencegahan penculikan anak oleh salah satu orang tua. Tanpa status hukum yang tegas di Indonesia, salah satu orang tua berisiko kehilangan akses terhadap anaknya,” tegasnya.

Akta Kelahiran Jadi Bukti dalam Persidangan

Dalam persidangan dengan agenda pembuktian, anggota tim kuasa hukum pemohon, Aditya Buntukaraeng, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen resmi dari Selandia Baru untuk mendukung permohonan tersebut.

Salah satu dokumen yang diajukan adalah akta kelahiran yang mencantumkan nama Kieran sebagai ayah biologis dan Mimmy, warga negara Indonesia, sebagai ibu kandung anak tersebut.

Menurut Aditya, pencantuman identitas Kieran dalam dokumen resmi itu menjadi salah satu bukti penting untuk mendukung permohonan pengakuan status ayah kandung di Indonesia.

“Hakim sudah mengonfirmasi bahwa nama pemohon tertera jelas dalam akta kelahiran yang dikeluarkan di New Zealand. Dokumen ini menjadi alat bukti utama untuk membuktikan bahwa klien kami adalah ayah kandung dan biologis dari anak tersebut,” katanya.

Persidangan tersebut juga menghadirkan ahli hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Bebeto Ardyo.

Di hadapan majelis hakim, Bebeto menjelaskan bahwa hukum Indonesia membuka ruang pembuktian hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, termasuk dalam kondisi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia.

Penjelasan tersebut merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang pemaknaannya diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

“Putusan MK menegaskan bahwa hubungan hukum antara anak dan ayah biologis tetap dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, maupun alat bukti lain yang sah secara hukum,” jelas Bebeto.

Ia menambahkan, pembuktian hubungan ayah dan anak tidak selalu harus mengandalkan tes DNA. Dokumen resmi dari negara lain, pengakuan pemerintah asing, serta keterangan saksi juga dapat dipertimbangkan oleh hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Akta kelahiran dari negara lain, pengakuan resmi pemerintah asing, hingga keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti. Putusan MK memberi ruang yang luas, dan penilaian akhirnya berada pada kewenangan hakim,” pungkasnya.

Melalui permohonan tersebut, Kieran berharap memperoleh kepastian hukum mengenai statusnya sebagai ayah kandung di Indonesia. Pengakuan itu dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan kejelasan hubungan keperdataan serta perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak pada masa mendatang. Tok