Timur Pos

LSM GEMAH Ancam Laporkan Tender Rumah Pompa Sidokare I dan II ke KPK

HUKRIM|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id — Paket pengadaan perbaikan sistem rumah pompa Sidokare I dan II di Kabupaten Sidoarjo dengan kode tender 10141377000 dan nilai pagu Rp3 miliar memasuki babak baru. Tender dengan metode pemilihan pascakualifikasi tersebut mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni (GEMAH), yang menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses lelang.

LSM GEMAH bahkan mengancam akan melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses tender tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sorotan itu muncul setelah paket pekerjaan tersebut diketahui telah melalui proses tender sebanyak dua kali. Berdasarkan informasi pada situs resmi pengadaan pemerintah (LPSE), pada pengumuman tanggal 25 Maret 2026 dengan kode tender 10123284000, CV Putra Utama Perkasa dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi karena bukti kepemilikan alat crane on track dinilai tidak sesuai dengan persyaratan.

Namun, pada pengumuman tender berikutnya yang berlangsung pada 3 Juni 2026 dengan kode tender 10141377009, CV Putra Utama Perkasa justru muncul sebagai pemenang.

LSM GEMAH juga menyoroti pengumuman tender kedua pada situs LPSE yang disebut tidak mencantumkan keterangan “Tender Ulang”, sehingga terkesan seperti proses tender baru yang pertama kali dilaksanakan.

Ketua DPP LSM GEMAH, Johnson, menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pelaksanaan tender, termasuk dugaan adanya pengondisian.

“Tender pengadaan sistem rumah pompa Sidokare I dan II sarat penyimpangan. Dugaan tender pengondisian tidak bisa dipungkiri.

Indikator terjadinya pengondisian dari awal pengumuman tender pertama dan kedua amat nyata, belum pada kelengkapan persyaratan seperti SBU (Sertifikat Badan Usaha) milik CV Putra Utama Perkasa. Pada tender kedua, tahapan evaluasi seharusnya sudah gugur karena statusnya berbunyi dokumen tidak lengkap, namun surat penunjukan penyedia menjadi status tender tersebut,” ujar Johnson, Jumat (21/8/2026).

Menurut Johnson, perjalanan CV Putra Utama Perkasa dalam proses tender tersebut terkesan berjalan mulus meskipun sebelumnya pernah dinyatakan gugur.

“Anehnya perjalanan CV Putra Utama Perkasa seperti diberi karpet merah alias lancar,” katanya.

Johnson menambahkan, pihaknya kini tengah mempersiapkan laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut kepada lembaga antirasuah di Jakarta.

“Paket rumah pompa ini akan memasuki babak baru. Persiapan pelaporan pada lembaga antirasuah (KPK) di Jakarta tinggal menghitung hari. Kelengkapan data dan berkas hingga beberapa alat peraga demo sudah kami persiapkan,” ujar Johnson sembari menunjukkan sejumlah spanduk dan banner yang disiapkan untuk aksi di KPK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud, melalui Kabid Ketersediaan Sumber Daya Air, Farid, mengatakan pihaknya telah menerima disposisi untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Farid menegaskan, dari sisi SBU, pihaknya menilai persyaratan yang dimiliki penyedia telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, terkait dugaan pengondisian tender yang disampaikan LSM GEMAH, ia mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh.

“Saya memang mendapat disposisi menerangkan masalah ini, terkait SBU yang jelas sudah memenuhi aturan main yang berlaku. Terkait temuan LSM GEMAH yang menyatakan tender pengondisian dengan beberapa indikator yang telah disampaikan, tentu saya belum bisa menjawab, karena porsi yang menentukan peserta hingga pemenang ada pada Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa,” ujar Farid saat ditemui Johnson bersama tim media di kantornya, Jumat (21/8/2026).

Hingga berita ini ditulis, dugaan penyimpangan dalam proses tender tersebut masih berupa sorotan dan tudingan dari LSM GEMAH. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pengadaan, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak yang berwenang.

LSM GEMAH menyatakan akan membawa data serta dokumen yang mereka miliki kepada KPK sebagai bahan laporan dan meminta lembaga antirasuah tersebut menelusuri proses pengadaan perbaikan sistem rumah pompa Sidokare I dan II. (daulat)

Perkara Virta Resia Pangestu dan Dimas Helmi, SIPP ini belum Terpublik

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dua saksi korban dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan penipuan dengan modus investasi bisnis buah impor yang menjerat terdakwa Dimas Helmi Achmad Sulthan bin Hari Agus Santoso (alm) dan Virta Resia Pangestu anak dari Sudarto. Kamis (20/8/2026).

Dalam persidangan, kedua saksi mengaku telah menanamkan modal hingga total Rp2,5 miliar. Kedua saksi tersebut yakni Ahmad Aldi Dwi Jatmiko dan Amaluddin Bahera. Keduanya mengungkap sejumlah fakta mengenai investasi yang disebut menawarkan keuntungan 10 persen dengan masa pengembalian antara 21 hingga 25 hari.

Persidangan digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (20/8/2026), dengan majelis hakim yang diketuai Edi Saputra Sembiring.

Aldi, yang sebelumnya bekerja sebagai sales mobil, mengatakan dirinya mengenal Dimas ketika terdakwa membeli sebuah mobil Toyota Innova Zenix melalui dirinya.

“Saat saya masih bekerja di dealer mobil, saya sebagai sales-nya. Dimas membeli mobil Innova Zenix tahun 2024. Dari pertemuan itu terjalin komunikasi kembali,” ujar Aldi di hadapan majelis hakim.

Menurut Aldi, setelah komunikasi kembali terjalin, dirinya kemudian ditawari untuk berinvestasi. Ia mengaku pertama kali menanamkan modal sebesar Rp60 juta yang ditransfer ke rekening Dimas.

Dana tersebut, kata Aldi, sebagian merupakan milik keluarganya. Ia dijanjikan keuntungan sebesar 10 persen dengan jangka waktu pengembalian antara 21 sampai 25 hari.

“Saya awalnya investasikan senilai Rp60 juta. Keuntungan dijanjikan 10 persen, tempo 21 hingga 25 hari,” ungkapnya.

Amaluddin Investasikan Rp2,5 Miliar
Kesaksian serupa disampaikan Amaluddin Bahera. Pria yang mengaku sebagai teman SD Dimas itu mengatakan dirinya telah menanamkan modal hingga mencapai Rp2,5 miliar.

Dalam persidangan, Amaluddin juga mengungkap bahwa jumlah korban dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar 200 orang.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari penyidik, total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp250 miliar.

“Saya teman SD Dimas, Yang Mulia. Total Rp2,5 miliar saya tanamkan sebagai modal. Dimas saat ditagih mengatakan dirinya juga ditipu Virta,” beber Amaluddin.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Aldi. Menurut dia, Dimas juga pernah menyampaikan bahwa uang investasi para korban diserahkan dan dikelola oleh Virta.

Usai persidangan, Aldi mengatakan para korban yang jumlahnya disebut lebih dari 200 orang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti asal seluruh korban.

Namun, berdasarkan komunikasi di grup tersebut, sejumlah korban disebut berasal dari luar Surabaya, termasuk dari Palu, Sulawesi, dan Kalimantan.

“Korban ada 200 orang lebih. Saya tidak tahu asalnya dari mana saja, tetapi ada yang dari Palu dan Kalimantan. Uang semuanya kata Dimas diserahkan dan dikelola oleh terdakwa Virta,” kata Aldi kepada wartawan.

Ia juga menyebut terdapat korban yang merupakan mantan bos Dimas ketika bekerja di sebuah perusahaan.

“Ada juga korban yang ternyata mantan bosnya Dimas dulu. Dimas dulu pernah kerja di PP, katanya orang Palu. Kalau selain itu saya kurang paham,” tambahnya.

Menariknya, dalam persidangan terungkap bahwa kedua terdakwa disebut sama-sama mengklaim sebagai pihak yang menjadi korban.

Saat diberikan kesempatan menanggapi keterangan para saksi, terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan korban pada pokoknya benar.

Sebelumnya, dalam agenda persidangan pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pihaknya berencana menghadirkan sekitar 23 saksi korban dalam perkara tersebut.

Perkara dugaan penipuan dengan modus investasi bisnis buah impor ini menjadi perhatian publik setelah mencuat melalui pemberitaan dan media sosial. Investasi tersebut disebut berkaitan dengan bisnis buah impor yang didatangkan dari berbagai negara.

Meski dalam persidangan mulai terungkap adanya saling tuding antara kedua terdakwa mengenai pengelolaan dana investasi, proses pembuktian masih terus berjalan.

Sementara itu, terkait kemungkinan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap kedua terdakwa, hingga persidangan berjalan beberapa agenda belum diketahui secara pasti. Pasalnya, surat dakwaan yang memuat konstruksi perkara secara lengkap juga belum terlihat pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya. Tok

Warkop Jagad Kopi Resmi Dibuka di Jalan Pawiyatan Bubutan Surabaya

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Warkop Jagad Kopi yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Nomor 8, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, resmi menggelar acara pembukaan sederhana melalui tasyakuran kecil-kecilan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Acara tasyakuran tersebut berlangsung secara sederhana dan penuh keakraban.

Sejumlah kerabat serta tamu undangan turut hadir untuk memberikan dukungan sekaligus doa atas dibukanya Warkop Jagad Kopi.
Pembukaan diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas dimulainya usaha tersebut. Suasana kekeluargaan terlihat dalam kegiatan yang berlangsung di lokasi Warkop Jagad Kopi.

Warkop Jagad Kopi hadir sebagai salah satu tempat nongkrong yang menawarkan suasana santai bagi masyarakat, khususnya warga sekitar Bubutan dan masyarakat Surabaya yang ingin menikmati kopi maupun bersantai bersama keluarga dan rekan.
Pemilik Warkop Jagad Kopi berharap keberadaan usaha tersebut dapat diterima masyarakat serta menjadi tempat yang nyaman untuk bersilaturahmi dan berkumpul.

“Pembukaan ini kami lakukan secara sederhana dengan tasyakuran dan doa bersama. Semoga Warkop Jagad Kopi ke depan bisa berjalan lancar, semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar pemilik Warkop Jagad Kopi.

Dengan mengusung suasana warung kopi yang sederhana dan akrab, Warkop Jagad Kopi diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan tempat berkumpul bagi masyarakat di kawasan Bubutan, Surabaya.

Warkop Jagad Kopi
📍 Jalan Pawiyatan Nomor 8, Bubutan, Surabaya.

Justitia Loka Law Firm Bantah Dalil Somasi, Sebut Ijazah Klien Diduga Masih Dikuasai Perusahaan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Persoalan terkait penguasaan ijazah milik mantan pekerja PT Trans Lintas Perak kembali mencuat. Kantor Hukum Justitia Loka Law Firm melalui para pengacaranya, Danny Wijaya, S.H., M.H., Moch. Rizal Husni Mubarok, S.H., dan Billyardo Risky Perdana Putra, S.H., menyampaikan surat jawaban atas tanggapan somasi I tertanggal 14 Agustus 2026 yang diterima pada 15 Agustus 2020 dilayangkan Rekan Harli & Associates.

Dalam surat tanggapan tersebut, kuasa hukum klien menyampaikan sejumlah poin terkait kronologi penguasaan ijazah yang disebut masih menjadi persoalan antara mantan pekerja dengan perusahaan.

Billyardo Risky Perdana, SH.,menjelaskan, ketika kliennya melamar pekerjaan di perusahaan tersebut pada 2018, ia menyerahkan ijazah asli sebagai salah satu persyaratan. Setelah resmi bekerja, ijazah tersebut disebut ditahan oleh perusahaan dan digunakan sebagai jaminan administratif.

“Ketika klien kami resmi bekerja di perusahaan klien rekan, ijazah dari klien kami ditahan untuk digunakan sebagai jaminan, untuk menjadi alat sandera administratif,” kata Billyardo kepada awak media.

Selanjutnya, ketika klien mengundurkan diri pada 2019, ia disebut sempat berupaya mengambil kembali ijazahnya. Namun, menurut kuasa hukum, proses pengambilan ijazah tersebut dipersulit oleh pihak perusahaan.

Karena terdesak kebutuhan hidup, klien kemudian memilih merantau ke Kalimantan. Pengambilan ijazah akhirnya ditunda dan baru diupayakan kembali setelah klien pulang dari perantauan.

Namun, menurut pihak kuasa hukum, persoalan kembali muncul ketika klien berusaha mengambil ijazahnya. Perusahaan disebut kembali mempersulit proses pengembalian dokumen tersebut sehingga kemudian menimbulkan permasalahan hukum.

“Pada saat klien kami mengambil kembali ijazahnya setelah pulang dari perantauan, perusahaan klien rekan kembali mempersulit sehingga timbullah permasalahan ini,” katanya.

Lebih lanjut, setelah perusahaan menerima somasi I, klien disebut kembali dihubungi oleh pihak perusahaan. Dalam komunikasi tersebut, menurut kuasa hukum, perusahaan menawarkan atau meminta agar klien bersedia dibuatkan ijazah kembali.

Kuasa hukum juga menyoroti bukti berupa fotokopi Daftar Susunan Ijazah Driver PT Trans Lintas Perak yang mereka lampirkan dalam surat tanggapan.

Menurut pihak kuasa hukum, dokumen tersebut menunjukkan bahwa klien mereka tidak pernah menandatangani pengembalian ijazah kepada perusahaan.

“Bukti tersebut menunjukkan dokumen ijazah klien kami masih dalam penguasaan perusahaan klien rekan,” tegas Billyardo

Atas dasar itu, kuasa hukum menyatakan pihaknya memiliki dasar untuk mempertanyakan status dan keberadaan ijazah asli milik klien. Mereka juga menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan bukti serta kronologi yang dimiliki masing-masing pihak.

Surat tanggapan tersebut disampaikan sebagai respons atas somasi yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak perusahaan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak PT Trans Lintas Perak mengenai dalil-dalil yang disampaikan dalam surat tanggapan kuasa hukum tersebut. Tok

Mantan Dosen Unsuri Muzaki Afandi Dipolisikan Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen

HUKRIM|oleh

Foto: Pelapor didampingi Penasehat Hukumnya

Surabaya, Timurpos.co.id — Mantan dosen Universitas Sunan Giri (Unsuri), H. Muzaki Afandi, S.H., M.H., bersama sejumlah pihak lainnya dilaporkan ke Polda Jawa Timur terkait dugaan pemalsuan surat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Laporan tersebut dibuat oleh Pujiono Sutikno pada 20 November 2023.

Kuasa hukum Pujiono, Ansorul Huda, S.H., M.H., meminta penyidik menangani perkara secara objektif dan sesuai koridor hukum. Pihaknya juga menyebut telah menerima undangan untuk mengikuti gelar perkara yang akan dilakukan Polda Jatim.

Menurut Ansorul, perkara tersebut bermula dari dugaan penggunaan dokumen dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya pada 2014. Dalam perkara itu, Muzaki disebut mendalilkan dirinya sebagai putra Abdurrahman yang disebut sebagai pemilik tanah.

Namun, dalam pemeriksaan di Polda Jatim, Muzaki disebut telah menarik kembali keterangan dan dokumen yang sebelumnya digunakan dalam perkara perdata tersebut.

“Dia sudah memberikan keterangan secara langsung di depan penyidik Polda Jawa Timur. Dia menyatakan bahwa kondisi yang disampaikan dalam perkara perdata itu adalah kondisi yang palsu,” ujar Ansorul. Rabu (18/8/2026).

Menurutnya, pihak pelapor menilai alat bukti berupa dokumen dan keterangan terkait perkara tersebut telah tersedia. Karena itu, penyidik diminta segera mengusut dugaan tindak pidana tersebut secara menyeluruh.

Ansorul juga menyebut perkara perdata yang menjadi latar belakang laporan pidana itu telah berkekuatan hukum tetap hingga tahap peninjauan kembali (PK). Putusan tersebut, menurutnya, berdampak terhadap tiga bidang tanah yang diklaim milik Pujiono.

“Putusan pengadilan itu sudah inkrah dan bahkan terakhir sudah sampai PK,” katanya.
Pujiono berharap dugaan pemalsuan tersebut diproses sesuai hukum apabila alat bukti dan unsur pidananya terpenuhi.

“Kalau memang sudah ada pengakuan dari Pak Muzaki terkait dokumen yang dipermasalahkan, harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai perkara ini dipermainkan,” tegas Pujiono.

Ia juga menyebut Muzaki merupakan mantan dosen Unsuri dan dalam perkara tersebut diduga dibantu mantan muridnya yang dikenal dengan nama The Tomy.

Sementara itu, Muzaki Afandi dan The Tomy hingga berita ini ditulis belum memberikan konfirmasi terkait tudingan tersebut.

Diketahui, laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Polda Jawa Timur dengan nomor LP/B/706/XI/2023/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 20 November 2023. Polda Jatim disebut akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Tok

Orang Tua Protes Anak Diduga Jadi Korban Perundungan di Playtopia, Minta Pertanggungjawaban Pengelola

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kekhawatiran terhadap kondisi psikis anak dirasakan Ricky Anthony, orang tua dari seorang anak laki-laki berinisial M (6). Ricky menduga putra semata wayangnya menjadi korban perundungan oleh sejumlah anak lain saat bermain di arena Playtopia, yang berada di area Pakuwon City Mall Surabaya, Sabtu (16/8/2026).

Menurut Ricky, kejadian tersebut melibatkan sejumlah anak yang diperkirakan berjumlah lebih dari tujuh orang. Ia kemudian meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola arena bermain atas kejadian yang dialami anaknya.

Persoalan tersebut kembali mencuat saat Ricky bersama saudaranya, Margaret, bertemu dengan salah seorang karyawan Playtopia bernama Roni di sebuah kafe yang berada tepat di sebelah arena bermain Playtopia di lantai 3 Pakuwon City Mall, Selasa (18/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ricky mempertanyakan tindak lanjut dari permintaannya untuk melihat rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) di lokasi kejadian. Menurut Ricky, sebelumnya pihak Playtopia sempat menjanjikan akan memberikan informasi terkait rekaman tersebut.

Namun, hingga Selasa, Ricky mengaku belum mendapatkan kepastian. Ia pun mempertanyakan alasan pihak pengelola yang belum memberikan akses atau memperlihatkan rekaman CCTV.

“Kita ini niat baik-baik, ya. Kita sudah kasih kesempatan dari tadi malam sampai dengan hari ini. Anda tidak ada konfirmasi apa pun ke pihak kita. Saya menunggu dari pagi, Anda menjanjikan tadi malam segera,” ujar Ricky dengan nada kecewa kepada Roni.

Menanggapi desakan tersebut, Roni menjelaskan bahwa dirinya bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Kebetulan saya di sini juga bukan leader, jadi tidak bertanggung jawab untuk keputusan,” kata Roni.

Ricky kemudian meminta Roni menghubungi atasannya agar persoalan tersebut dapat segera mendapatkan keputusan. Roni selanjutnya menyebut nama Andry sebagai leader yang berada di atasnya.

Ricky bersama Margaret pun meminta agar komunikasi dengan pimpinan Playtopia dilakukan secara langsung melalui sambungan video.

“Oke, siap telepon. Via Zoom, video call,” desak Ricky.

Namun, Roni menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban dari pimpinan.

“Saya belum memberi kabar karena kita masih menunggu jawaban dari beliau,” ujar Roni.

Perdebatan antara kedua pihak tersebut kemudian menarik perhatian sejumlah pengunjung kafe maupun karyawan toko di sekitar arena Playtopia.

Ricky mengaku khawatir kejadian tersebut berdampak terhadap kondisi psikologis putranya. Ia bahkan mempertimbangkan pemeriksaan psikolog secara rutin untuk memastikan kondisi anaknya setelah kejadian tersebut.

Ricky juga menilai pengelola arena bermain memiliki tanggung jawab terhadap keamanan anak selama berada di area permainan. Terlebih, menurutnya, orang tua atau pendamping tidak diperbolehkan masuk ke dalam area bermain sehingga harus menunggu dari luar.

Ia menyebut harga tiket bermain yang dibayarkan berada di kisaran Rp170 ribu per jam. Karena itu, Ricky berharap pihak pengelola memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

Jika tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, Ricky menyatakan akan mempertimbangkan menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ricky, perusahaan yang mengelola Playtopia berada di bawah PT Giandhi Inti Fantasi. Kantor pusat perusahaan tersebut disebut berada di kawasan Ciputra World, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan.

Perusahaan tersebut disebut bergerak di bidang jasa hiburan anak dan memiliki sejumlah outlet di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak pimpinan perusahaan Playtopia belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait dugaan perundungan tersebut, termasuk mengenai permintaan rekaman CCTV dan langkah penanganan terhadap keluhan orang tua korban. Tok

Ijazah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Dipersoalkan di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sri Wahyuni, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Timur, Sukur Prijanto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

dan Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Indah Kuntari, S.H. di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (18/8/2026).

Indah Kuntari dalam gugatnya menyebutkan menyoroti sejumlah tindakan dan/atau kelalaian para tergugat yang dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam petitumnya, penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya serta menyatakan penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Warga Negara dalam perkara tersebut.

Penggugat juga meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Selain itu, penggugat meminta adanya langkah pemulihan administratif dan evaluasi terhadap narasumber maupun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Langkah tersebut, menurut petitum gugatan, diperlukan guna menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam gugatan tersebut berkaitan dengan status hukum dokumen akademik yang digunakan oleh salah satu tergugat.

Penggugat meminta Sukur Prijanto memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai status hukum dokumen akademik yang digunakannya.

Klarifikasi tersebut diminta disampaikan melalui sedikitnya 30 media mainstream, baik televisi, surat kabar atau media cetak, maupun media online.

Tak hanya itu, penggugat juga meminta Universitas Wijaya Putra mencabut, membatalkan, dan menyatakan tidak sah ijazah Strata Dua (S-2) atas nama Sukur Prijanto yang menurut penggugat diterbitkan secara tidak sah.

Namun, seluruh dalil dan tuntutan tersebut masih merupakan bagian dari gugatan yang diajukan penggugat dan belum merupakan putusan pengadilan. Kebenaran serta kekuatan hukum dari dalil-dalil tersebut masih akan dinilai dan diuji dalam proses persidangan.

Dalam petitumnya, penggugat juga meminta agar putusan perkara tersebut nantinya mempunyai akibat hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggugat turut meminta para tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sebagai alternatif, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Terpisah pihak tergugat dalam perkara ini masih belum memberikan penjelasan secara resmi.

Perkara tersebut selanjutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan di persidangan, termasuk pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak serta tanggapan dari masing-masing tergugat. Tok

Dua Terdakwa Pemalsu SIM Divonis Satu Tahun Penjara di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Foto: ilustrasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan pidana penjara masing-masing satu tahun terhadap terdakwa Muhammad Hendra Pratama bin Mustofa dan M. Andrean Heru Kristian bin Mustofa dalam perkara pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Safruddin setelah majelis menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rasyid dari Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 3 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, perkara tersebut bermula ketika Muhammad Hendra Pratama sejak 2022 bekerja sebagai calo atau makelar pengurusan SIM dan mutasi BPKB di Satpas dan Samsat Kabupaten Sidoarjo.

Sekitar Mei 2025, Hendra kemudian berencana membuka usaha pembuatan SIM secara instan. Untuk menjalankan aksinya, ia disebut membeli file pembuatan SIM dalam bentuk flashdisk di Lumajang seharga Rp4 juta.

Hendra kemudian menyiapkan sejumlah peralatan, di antaranya kertas Vitex berupa stiker transparan ukuran A4, printer, laptop merek Asus, SIM bekas yang telah dibersihkan, serta alat laminating.

 

Dalam menjalankan usaha tersebut, Hendra mengajak menantunya, M. Nasrullah alias Anas yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO), serta adiknya, M. Andrean Heru Kristian.

Untuk menarik pelanggan, Hendra disebut membuat akun Facebook bernama Gemilang Biro Jasa (pengurusan SIM). Dalam akun tersebut ditawarkan pembuatan SIM secara cepat tanpa mengikuti tes teori, praktik, maupun tes psikologi.

Tarif yang ditawarkan yakni SIM C sebesar Rp750 ribu, SIM A Rp850 ribu, SIM B Rp1,3 juta, dan SIM B II Umum Rp2,3 juta.

Dalam salah satu pesanan, saksi Agustinus Dwi Djumadi disebut tertarik membuat SIM B II Umum setelah melihat promosi tersebut. Setelah berkomunikasi melalui WhatsApp, keduanya menyepakati harga Rp2,4 juta.

Agustinus kemudian menyerahkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP, foto setengah badan, tanda tangan di atas kertas putih, serta SIM A.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan Hendra kepada M. Nasrullah alias Anas untuk diproses. Berdasarkan dakwaan, Anas mengetik identitas pemesan menggunakan laptop, kemudian mencetaknya dengan printer yang telah disiapkan.

Hasil cetakan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM, ditempelkan pada SIM bekas yang telah dibersihkan, kemudian dilaminasi dan dirapikan hingga siap diserahkan kepada pemesan.

Setelah SIM selesai, Hendra memberitahukan kepada pemesan dan Andrean melalui WhatsApp. Andrean kemudian bertugas mengantarkan SIM tersebut kepada pelanggan.

Pembayaran disebut dilakukan secara tunai kepada Andrean maupun melalui transfer ke rekening Andrean atau Hendra. Sementara itu, Andrean dan Nasrullah disebut memperoleh upah masing-masing sebesar Rp100 ribu dari Hendra.

Selain Agustinus, para terdakwa juga disebut menerima pesanan SIM dari saksi Evita Shinta Dinata serta sejumlah orang lainnya.

Dalam dakwaan disebutkan, SIM yang dibuat para terdakwa tersebut tidak terdaftar di Satpas Colombo Polrestabes Surabaya.

JPU kemudian mendakwa perbuatan para terdakwa dengan Pasal 391 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Adapun barang bukti berupa sejumlah SIM palsu, di antaranya SIM C atas nama Willy Catur Oktavianto K., Tyaga Wajendra Haryanto, Evita Shinta Dinata, serta SIM B II Umum atas nama Agustinus Dwi Djumadi.

Selain itu, turut menjadi barang bukti print out percakapan WhatsApp, bukti transfer, SIM C palsu atas nama Muhammad Hendra Pratama, serta sejumlah dokumen perbandingan SIM dengan data pada aplikasi dan database Korlantas Polri.

Barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan. Tok

Dari Pelapor Jadi Terlapor, Eddy Yohanes Hadapi Laporan Pasal 220 Jo 317 KUHP

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id -Perkembangan baru terjadi dalam rangkaian perkara hukum yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan menyeret sejumlah pihak. Eddy Yohanes, yang disebut sebagai menantu DPO Tan Irwan, kini menghadapi laporan pidana yang dibuat oleh Arif Maha Putra, seorang notaris asal Gresik.

Laporan tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 juncto Pasal 317 KUHP. Berdasarkan informasi yang diterima tim kuasa hukum, perkara tersebut disebut tengah memasuki tahap penting dan berpotensi ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Perkembangan ini mendapat perhatian dari tim hukum Soetijono. Kuasa hukum Soetijono, Dr. Teguh Suharto Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., menilai laporan Arif Maha Putra perlu dilihat secara utuh bersama rangkaian perkara sebelumnya.

Menurut Teguh, selama beberapa tahun terakhir muncul sejumlah laporan yang menyeret Soetijono, keluarga, pihak yang membantu kepentingan hukum, hingga dirinya sebagai advokat. Ia menyebut, berdasarkan dokumen yang dimiliki pihaknya, sejumlah perkara tersebut berakhir dengan penghentian penyelidikan atau tidak ditemukannya peristiwa pidana.

“Kalau hanya satu laporan, mungkin bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Tetapi kalau laporan muncul berkali-kali terhadap orang-orang yang berada di sekitar pihak tertentu, lalu satu demi satu tidak menemukan peristiwa pidana, maka rangkaian tersebut patut dibedah secara objektif,” ujar Teguh.

Pasal 220 dan 317 KUHP
Teguh menjelaskan, Pasal 220 KUHP berkaitan dengan perbuatan memberitahukan atau mengadukan kepada penguasa mengenai suatu tindak pidana yang diketahui tidak dilakukan.

Sementara Pasal 317 KUHP mengatur mengenai pengaduan atau pemberitahuan palsu terhadap seseorang dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Karena itu, menurut Teguh, apabila penyelidikan menemukan bukti yang cukup mengenai adanya unsur kesengajaan dan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan, persoalan tersebut tidak lagi sebatas konflik antarindividu.

“Ini menyangkut pertanggungjawaban hukum atas penggunaan mekanisme pelaporan pidana,” katanya.

Soroti Dugaan Pola dalam Rangkaian Perkara
Teguh juga menyebut pihaknya melihat adanya dugaan pola dalam sejumlah perkara yang selama ini terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

“Apakah Eddy Yohanes benar-benar hanya pelapor atau ada peran yang lebih besar di balik rangkaian perkara ini, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi kami melihat adanya pola yang sangat serius dan karena itu seluruh rangkaian ini akan kami buka secara terang-benderang,” tegasnya.

Menurut Teguh, laporan Arif Maha Putra menjadi penting karena Eddy Yohanes kini berada dalam posisi sebagai pihak terlapor.

“Ini bukan persoalan balas dendam. Ini persoalan kepastian hukum. Kalau memang tidak bersalah, silakan dibuktikan dalam proses hukum. Tetapi kalau ternyata ditemukan bukti bahwa ada laporan yang dibuat dengan sengaja atas dasar informasi yang tidak benar dan digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang, maka harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Desak Polrestabes Surabaya Beri Kepastian
Tim kuasa hukum meminta Polrestabes Surabaya memberikan kepastian mengenai perkembangan laporan tersebut. Teguh menyebut laporan itu telah berjalan cukup lama sehingga tidak semestinya status hukum para pihak dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kami menghormati kewenangan penyidik. Tetapi kami juga meminta profesionalitas. Kalau memang hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup, silakan naikkan ke penyidikan. Kalau tidak memenuhi unsur, jelaskan secara terbuka berdasarkan hukum.
Yang kami tolak adalah ketidakjelasan,” katanya.

Teguh menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut agar berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Ia juga menyatakan akan memetakan berbagai dokumen, kronologi, surat penghentian penyelidikan, serta laporan-laporan sebelumnya untuk melihat apakah terdapat keterkaitan di antara perkara-perkara tersebut.

“Kalau benar ada aktor yang selama ini menggerakkan atau menginisiasi rangkaian perkara, tentu harus dibuktikan. Kami tidak akan menuduh tanpa dasar. Tetapi kami juga tidak akan diam apabila ditemukan fakta dan bukti yang mengarah ke sana,” tegas Teguh.

Rumah Eddy Yohanes Disebut Kosong
Di tengah proses hukum tersebut, kondisi rumah yang disebut sebagai kediaman Eddy Yohanes di kawasan Klampis Semolo Timur Blok AB Nomor 25, Surabaya, juga menjadi perhatian.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada tim, rumah tersebut disebut dalam kondisi kosong dan tidak berpenghuni. Di sekitar lokasi terlihat sampah berserakan, sementara akses rumah disebut dalam keadaan dirantai. Nomor rumah juga disebut telah dicopot.

Namun, kondisi tersebut belum dapat dipastikan berkaitan dengan perkara hukum yang sedang berjalan. Karena itu, diperlukan konfirmasi dari Eddy Yohanes maupun pihak terkait mengenai kondisi rumah tersebut dan alasan pencopotan nomor rumah.
Teguh menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembuktian kepada aparat penegak hukum.

“Eddy Yohanes kami sebut diduga sebagai salah satu pihak yang perlu diperiksa secara serius dalam rangkaian ini. Apakah benar dia memiliki peran atau tidak, biarkan penyidik membuktikan. Kami siap memberikan seluruh data dan bukti yang kami miliki,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Eddy Yohanes belum memberikan keterangan atau hak jawab terkait laporan Arif Maha Putra maupun tudingan adanya dugaan peran dalam rangkaian perkara tersebut. Tok

DPP LSM ABABIL Desak Predator Seksual terhadap Anak Ditindak Tegas

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Bangsa Berjiwa Intelektual (DPP LSM ABABIL) meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait mengambil langkah tegas terhadap dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Sekretaris Jenderal DPP LSM ABABIL, Abah Ali, yang mewakili Ketua Umum karena berhalangan hadir, menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Setiap dugaan kekerasan maupun pelecehan seksual, menurutnya, harus ditangani secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

“Yang kami soroti bukan sekadar persoalan seksual, tetapi dugaan adanya predator seksual yang menyasar anak atau peserta didik. Siapa pun pelakunya, apabila terbukti melakukan kekerasan atau pelecehan seksual, harus ditindak tegas sesuai hukum dan tidak boleh diberi ruang untuk mengulangi perbuatannya,” tegas Abah Ali, Senin (17/8/2026).

Surat Resmi Telah Dikirim

Sebagai langkah konkret, DPP LSM ABABIL mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Melalui surat tersebut, DPP LSM ABABIL meminta pemerintah melakukan pengawasan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan terhadap setiap dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami mengimbau Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar segera mengambil tindakan tegas. Jangan menunggu sampai muncul korban berikutnya,” ujar Abah Ali.

Korban Harus Mendapat Perlindungan

Selain meminta proses hukum berjalan, DPP LSM ABABIL menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan psikologis, medis, dan hukum.

“Korban harus mendapatkan perlindungan penuh. Mereka membutuhkan pendampingan psikologis, medis, dan hukum. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan ketika berusaha mendapatkan keadilan,” tegasnya.

Ia juga meminta identitas dan martabat korban dijaga guna mencegah trauma maupun tekanan tambahan.

Ajak Seluruh Elemen Perkuat Pengawasan

DPP LSM ABABIL mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan, LSM, serta masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pendidikan.

Abah Ali juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

“Kami berharap seluruh elemen di Jawa Timur bersatu. Jangan ada pembiaran terhadap siapa pun yang terbukti membahayakan anak-anak. Keselamatan generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Proses Hukum Harus Berjalan

DPP LSM ABABIL menegaskan, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila terbukti bersalah melalui proses hukum, pelaku harus mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak peduli siapa pelakunya. Kalau terbukti melakukan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, proses secara hukum dan berikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan ada perlakuan istimewa,” tegas Abah Ali.

Ia menambahkan, sikap DPP LSM ABABIL ditujukan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, bukan untuk menggeneralisasi kelompok masyarakat berdasarkan orientasi seksual.

Sekolah Harus Menjadi Tempat Aman
DPP LSM ABABIL berharap pemerintah segera merespons surat yang telah disampaikan serta memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan di lingkungan pendidikan.

“Sekolah harus menjadi tempat anak belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Bukan tempat mereka menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Karena itu, kami meminta pemerintah bertindak tegas dan memberikan kepastian hukum,” pungkas Abah Ali.

DPP LSM ABABIL menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal upaya perlindungan anak agar lingkungan pendidikan di Jawa Timur aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Tok