Surabaya, Timurpos.co.id – Tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Obor Justitia mengajukan permohonan pembebasan bagi dua warga negara (WN) China, yaitu Zhuqilin alias Zhu alias Axiong dan Qiu Zuping alias A Tong. Kedua orang tersebut menjadi terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan sejumlah perempuan warga negara Jepang.
Permintaan ini disampaikan melalui pembacaan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11/2026). Tim pembela dipimpin oleh Robertho, S.H., M.H., didampingi Yohan Affeanto, Ruddy Bagus Hary Wijaya, dan Nelson Ariyadi Martinus. Mereka menilai tuntutan hukuman 10 tahun penjara untuk tiap terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum mempertimbangkan peran serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa secara proporsional.
Belum Ada Bukti Keterlibatan Langsung
Dalam pledoinya, tim advokat menyoroti kurangnya pembuktian yang cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sesuai Pasal 455 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Keberadaan seseorang di lokasi dugaan kejahatan tidak otomatis membuktikan ia ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut,” jelas Robertho di hadapan Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Palawi.
Tim pembela menjelaskan perbedaan tugas kedua terdakwa:
1. Zhuqilin (Axiong): Bekerja sebagai pengurus rumah tangga, menerima gaji dari sosok bernama Di Bo alias Bo Ge. Tugasnya hanya mengatur kebutuhan sehari‑hari rumah, sehingga status ini tidak dapat dijadikan bukti kesengajaan melakukan TPPO.
2. Qiu Zuping (A Tong): Bekerja sebagai juru masak. Tidak ada keterangan saksi langsung yang membuktikan ia merampas ponsel korban, melakukan penculikan, penyekapan, maupun membatasi kebebasan perempuan‑perempuan Jepang. Ia bahkan baru ditahan pada 27 Juli 2026, beberapa bulan setelah penangkapan awal tanggal 22 April 2026.
“Kami meminta majelis hakim tidak menyamakan pekerjaan juru masak dan pengurus rumah tangga dengan keterlibatan TPPO tanpa bukti yang jelas,” tegas Robertho.
Kendala Bukti Keterangan Korban dan Bahasa
Poin penting lainnya yang disampaikan tim pembela adalah ketidakhadiran para korban warga Jepang untuk memberikan kesaksian langsung di persidangan. Selama ini, keterangan korban hanya dibacakan lewat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan. Kondisi ini membuat tim pembela tidak dapat melakukan pemeriksaan silang langsung untuk menguji identitas pelaku, tindakan yang dituduhkan, serta konsistensi pernyataan korban.
Selain itu, tim advokat juga mengangkat isu hambatan perbedaan bahasa antara terdakwa asal Tiongkok, saksi asal Jepang, dan aparat hukum Indonesia. Mereka meminta majelis hakim memeriksa apakah proses penerjemahan selama penyidikan dan sidang memengaruhi akurasi isi BAP.
Keterangan Saksi Menunjukkan Kebebasan Gerak Korban
Tim pembela juga menguraikan keterangan saksi dari sidang tanggal 28 September, 1 Oktober, dan 5 Oktober 2026. Sejumlah saksi menyatakan perempuan‑perempuan Jepang yang tinggal di rumah lokasi perkara masih bebas menggunakan ponsel, memasak, mencuci pakaian, melakukan panggilan video, bahkan keluar masuk rumah.
Salah satu saksi Jepang juga menyatakan paspornya hilang saat berada di tempat hiburan malam, dan para perempuan sempat menghubungi pasangan mereka, makan sendiri, mencuci pakaian, serta pergi bersama menikmati hiburan. Tiga saksi Jepang lain juga menyatakan kedatangan mereka ke Indonesia tidak berkaitan dengan kedua terdakwa. Selain itu, polisi belum menemukan bukti yang menghubungkan situs pekerjaan Furukawa dengan Zhuqilin dan Qiu Zuping.
Petitum: Minta Pembebasan
Dalam petitum akhir, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima seluruh isi nota pembelaan, menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dakwaan TPPO, membebaskan mereka dari seluruh tuntutan, serta segera mengeluarkan dari tahanan sepanjang tidak ada dasar penahanan sah lainnya.
Jika majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda, tim pembela meminta hakim menilai peran dan tingkat kesalahan masing‑masing terdakwa secara individual, tanpa langsung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan JPU.
Atas pembelaan (pledoi) dari Para terdakwa melalui penasehat hukumnya, JPU Damang Anubowo menyatakan tetap pada tuntutan. Tok
























