Surabaya, Timurpos.co.id – Menyusul beredarnya postingan di media sosial yang menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Deddy Arisandi, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu (15/11/2026). Dalam siaran pers bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026, pihak Kejari Surabaya telah melakukan klarifikasi internal dan mengambil langkah administratif terhadap yang bersangkutan.
Deddy Arisandi Dibebas Tugaskan Sementara
Berdasarkan informasi yang berkembang di akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026) yang memuat dugaan perselingkuhan, KDRT, dan nikah siri yang dilakukan oleh Jaksa Deddy Arisandi, Kajari Surabaya menyatakan:
“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebas tugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas.” Kata Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.Tri Anggoro Mukti.
Meski demikian, Kajari menegaskan selama ini yang bersangkutan dinilai telah menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik penuntut umum.
Perkara Erica Natasha Tetap Berjalan, Masyarakat Diminta Mengawal
Pihak Kejari Surabaya meminta agar isu yang berkembang tidak mengganggu proses perkara yang sedang ditangani oleh Jaksa Deddy Arisandi, yakni perkara dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby. Dalam perkara tersebut, terdakwa Erica Natasha Risakotta telah dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan pada Selasa (10/11/2026).
“Berharap jangan sampai proses penanganan perkara… menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” tegas Tri Anggoro Mukti.
Laporan Dapat Disampaikan Melalui Saluran Resmi
Kajari Surabaya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lembaganya. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui:
SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id. Hotline Kejari Surabaya: 0821-3311-700
“Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran kode etik sebagai insan Adhyaksa,” tegas Tri Anggoro dalam pernyataannya.
Pihak Kejari Surabaya juga menjelaskan bahwa persoalan pribadi yang melibatkan anggota dapat dilaporkan melalui jalur yang tersedia jika diduga melanggar hukum. Tok
