Timur Pos

Mantan Karyawan PT Kasa Husada Wira Jatim Sampaikan Aspirasi soal Pesangon dan Kekurangan Gaji kepada DPRD Jatim

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sejumlah mantan karyawan PT Kasa Husada Wira Jatim melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Jawa Timur Komisi C, H. Fuad Bernardi, S.Kom., M.MT. untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pandangan terkait persoalan hak-hak ketenagakerjaan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para mantan karyawan menyampaikan persoalan mengenai belum dibayarkannya uang pesangon serta adanya kekurangan pembayaran gaji yang menurut mereka belum diselesaikan oleh perusahaan. Persoalan tersebut telah berlangsung sekitar satu tahun sejak mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara kekurangan gaji disebut berkaitan dengan periode selama kurang lebih tiga tahun.

Para mantan karyawan juga menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah ditempuh melalui jalur hukum. Gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) yang mereka ajukan telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya. Namun, pihak perusahaan masih menempuh upaya hukum kasasi, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

DPRD Memiliki Keterbatasan Kewenangan terhadap BUMD

Dalam diskusi tersebut, Fuad Bernardi menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan intervensi secara langsung terhadap persoalan internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD pada prinsipnya menjalankan fungsi pengawasan dan dapat memberikan rekomendasi, sedangkan kewenangan pengelolaan BUMD berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga eksekutif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Fuad menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dari fungsi kedewanan.

Fuad juga memberikan masukan kepada para mantan karyawan agar menyampaikan aspirasi secara resmi melalui surat kepada Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur untuk meminta audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan yang dihadapi para mantan karyawan dapat menjadi perhatian langsung pemerintah provinsi, mengingat PT Kasa Husada Wira Jatim merupakan anak perusahaan BUMD yang berada di bawah PT Panca Wira Usaha (PWU).

Dua Wacana Skema Pemenuhan Hak Karyawan

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai sejumlah alternatif atau wacana untuk mendukung penyehatan keuangan PT Kasa Husada sekaligus pemenuhan hak mantan karyawan, khususnya terkait pesangon dan kekurangan pembayaran gaji.

Setidaknya terdapat dua wacana yang menjadi pembahasan, yaitu:

Penjualan saham PT Kasa Husada yang terdapat dalam PT Adi Graha Wira Jatim, yang hasilnya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber untuk mendukung penyehatan kondisi keuangan PT Kasa Husada dan penyelesaian kewajiban perusahaan.

Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Kasa Husada, sebagai salah satu alternatif dukungan permodalan untuk membantu proses penyehatan perusahaan dan pemenuhan kewajiban kepada para karyawan.

Terkait wacana penjualan saham tersebut, Fuad menjelaskan bahwa dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, penjualan saham yang dimiliki PT Kasa Husada dalam PT Adi Graha Wira Jatim telah dianjurkan untuk dipertimbangkan apabila memang ditujukan dalam rangka penyehatan keuangan PT Kasa Husada.

Sementara itu, terkait wacana penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fuad menyampaikan bahwa pihaknya di Komisi C masih memiliki pertimbangan dan keraguan mengenai mekanisme serta efektivitas penggunaannya.

Menurutnya, apabila penyertaan modal diberikan kepada PT PWU sebagai BUMD induk, maka perlu dipastikan secara jelas bagaimana mekanisme pengalokasian dana tersebut kepada PT Kasa Husada. Hal tersebut penting agar tujuan penyertaan modal benar-benar dapat memberikan dampak terhadap penyehatan PT Kasa Husada dan penyelesaian hak-hak karyawan.

Menurut Fuad, apabila penyertaan modal nantinya menjadi pilihan kebijakan pemerintah daerah, maka perlu terdapat kejelasan peruntukan, mekanisme pengawasan, serta indikator penggunaan dana, sehingga dana publik yang diberikan melalui penyertaan modal benar-benar dapat digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Mendapat Perspektif Baru dari Mantan Karyawan

Pertemuan tersebut juga memberikan perspektif baru bagi Fuad mengenai kondisi yang terjadi di lingkungan BUMD. Menurutnya, selama ini informasi mengenai BUMD yang diterima DPRD lebih banyak berasal dari jajaran direksi maupun komisaris.

Fuad menilai penyampaian aspirasi secara langsung dari mantan karyawan menjadi bagian penting dalam memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sebuah BUMD maupun anak perusahaan BUMD.

Ia berharap persoalan yang disampaikan para mantan karyawan dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait, terutama dalam mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta memastikan hak-hak pekerja dapat dipenuhi.

Fuad juga menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan harus tetap dihormati. DPRD Jawa Timur tidak berada pada posisi untuk mencampuri proses peradilan, namun aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengelolaan BUMD.

Pertemuan tersebut ditutup dengan dorongan agar para mantan karyawan menempuh komunikasi secara resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mekanisme audiensi. Dengan demikian, persoalan mengenai hak-hak karyawan, kondisi keuangan PT Kasa Husada, serta opsi penyehatan perusahaan dapat memperoleh perhatian dan pembahasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. M12

Praperadilan Eks Direktur BPR Kota Madiun: Pemohon Soroti Pemanggilan Tahap II Sebelum Putusan dan Hadirkan Bukti P-8 hingga P-11

HUKRIM|oleh

Madiun, Timurpos.co.id – Perkembangan persidangan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2026/PN.Mad di Pengadilan Negeri Madiun Kota kembali mendapat perhatian setelah Para Pemohon menghadirkan Prof. Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sebagai ahli dalam persidangan. Rabu (2/9/2026).

Dalam keterangannya, Prof. Iwan menegaskan bahwa Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menjaga hak dan kepentingan hukum seseorang yang sedang berhadapan dengan proses pidana.

Menurutnya, selama perkara Praperadilan belum memperoleh putusan, tindakan aparat penegak hukum tidak sepatutnya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hal yang masih diperiksa oleh pengadilan.

“Sebelum ada putusan Praperadilan maka penyidik tidak boleh melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan hal-hal yang belum diputuskan oleh pengadilan,” demikian keterangan Prof. Iwan sebagaimana diberitakan Times Indonesia.

Keterangan ahli tersebut menjadi semakin relevan bagi Para Pemohon karena dalam perkara ini terdapat rangkaian dokumen P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang menurut Pemohon menunjukkan persoalan waktu dan prosedur yang perlu diuji secara cermat oleh Hakim.

P-8 merupakan salinan putusan Praperadilan Nomor 03/Pid.Pra/2026/PN.Mad yang baru dijatuhkan pada 28 Juli 2026. Sementara itu, P-9, P-10 dan P-11 seluruhnya bertanggal 24 Juli 2026, yaitu sebelum putusan tersebut dijatuhkan. P-9 berkaitan dengan undangan untuk kepentingan Tahap II, sedangkan P-10 dan P-11 merupakan panggilan terhadap Para Pemohon untuk kepentingan Tahap II. Dengan demikian, Pemohon menempatkan keempat bukti tersebut sebagai satu rangkaian fakta yang harus dibaca secara utuh: tindakan telah dipersiapkan dan dikirim pada 24 Juli, sementara putusan Praperadilan baru lahir pada 28 Juli.

Menurut Joko Siswanto, S.Kom., S.H., CTA., CCA., selaku Kuasa Hukum Para Pemohon, persoalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penyidik sama sekali tidak mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan atau Tahap II.

“Persoalannya bukan apakah Termohon secara abstrak mempunyai kewenangan. Yang harus diuji adalah apakah kewenangan itu dapat dijalankan pada saat legalitas penetapan tersangka masih sedang diuji dalam Praperadilan dan belum ada putusan Hakim Tunggal.”

Menurut Joko, titik penting perkara justru terletak pada timing dan konteks pelaksanaan kewenangan tersebut. Pemohon tidak sedang meminta Hakim masuk ke dalam pokok perkara pidana, melainkan meminta pengujian terhadap legalitas serta prosedur tindakan aparat penegak hukum.

P-8, P-9, P-10 dan P-11 Menjadi Rangkaian Fakta Baru

Kuasa Hukum Para Pemohon menegaskan bahwa P-8 sampai dengan P-11 tidak boleh dipisahkan.

P-8 menjadi penentu waktu yang menunjukkan bahwa putusan Praperadilan Nomor 03 baru dijatuhkan pada 28 Juli 2026. Di sisi lain, P-9, P-10 dan P-11 membuktikan adanya tindakan konkret pada 24 Juli 2026, ketika menurut konstruksi Pemohon proses Praperadilan sebelumnya masih berlangsung.

Konstruksi tersebut kemudian mendapatkan penguatan dari keterangan Prof. Iwan yang, setelah diuji melalui pertanyaan dari pihak-pihak dalam persidangan, tetap membedakan secara tegas antara tindakan sebelum dan sesudah putusan Praperadilan.

Dalam persidangan, Prof. Iwan bahkan menyampaikan secara tegas:

“jangan dipanggil dulu, lah wong masih prapid.”

Ahli juga menjelaskan bahwa setelah putusan, tindakan penyidik harus melihat amar putusan. Namun sebelum putusan dijatuhkan, menurut Ahli, pemanggilan tersebut tidak semestinya dilakukan.

Ketika persoalan itu kembali diuji dalam konteks P-21 dan Tahap II, Prof. Iwan tetap mempertahankan pendapatnya. Ahli menerangkan bahwa selama keabsahan penetapan tersangka masih belum diputus, tersangka tidak sepatutnya dipanggil terlebih dahulu, dan ketika ditanya mengenai penerimaan Tahap II, Ahli menyatakan bahwa menurut pengetahuannya proses tersebut sebaiknya menunggu putusan Praperadilan.

Bagi Pemohon, rangkaian tersebut penting karena menunjukkan bahwa P-9, P-10 dan P-11 bukan sekadar surat administratif, melainkan fakta konkret yang waktunya harus dinilai bersama dengan P-8 dan keterangan ahli.

Pemohon: Praperadilan Bukan untuk Menghambat Penegakan Hukum

Joko Siswanto menegaskan bahwa Para Pemohon tidak sedang berupaya menghalangi proses penegakan hukum.

“Kami tidak meminta Pengadilan untuk menghalangi penegakan hukum. Kami meminta agar penegakan hukum dilakukan menurut hukum.”

Menurut Joko, dalam negara hukum, kewenangan aparat harus selalu berjalan bersama dengan profesionalitas, proporsionalitas, proseduralitas, kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak hukum orang yang sedang berhadapan dengan proses pidana.

Ia menilai penting bagi Pengadilan untuk melihat perkara ini bukan hanya dari pertanyaan apakah aparat memiliki kewenangan, tetapi juga bagaimana, kapan dan dalam konteks apa kewenangan tersebut digunakan.

“Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjalankannya secara profesional dan sesuai prosedur.”

Era Keterbukaan Informasi Menuntut Aparat Semakin Taat Hukum

Para Pemohon juga memandang perkara ini mempunyai arti yang lebih luas. Di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat kini semakin mudah mengakses peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli maupun berbagai pedoman hukum.

Karena itu, menurut Joko, paradigma penegakan hukum juga harus berkembang dari paradigma kekuasaan menuju paradigma akuntabilitas.

“Polisi, Jaksa, Advokat maupun Pengadilan bukanlah pihak yang berada di luar hukum. Semuanya adalah bagian dari sistem hukum dan sama-sama tunduk kepada hukum.”

Menurutnya, Praperadilan bukan musuh penegakan hukum. Sebaliknya, Praperadilan merupakan mekanisme penting agar penggunaan kewenangan negara tidak bergeser menjadi kesewenang-wenangan.

Dalam konteks perkara ini, Pemohon berharap Hakim Tunggal berani melihat P-8 sampai P-11 bersama seluruh fakta persidangan secara utuh dan memberikan penilaian berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan subjek dengan perkara sebelumnya.

Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2026/PN.Mad diajukan oleh dua eks Direktur Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, yaitu SMW dan AM, S.Kom., M.M., terhadap Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota selaku Termohon I dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun selaku Termohon II.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian terhadap tindakan penyidikan, penetapan tersangka, P-21 serta rangkaian tindakan Tahap II yang dipersoalkan Para Pemohon.

Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Dian Lismana Zamroni di Pengadilan Negeri Madiun Kota. M12

Edukasi PHBS dan Air Bersih UNUSA Tingkatkan Pemahaman Santri Sunan Drajat 9 Poin

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Program edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemeliharaan fasilitas air bersih yang dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) di Pondok Pesantren Sunan Drajat menunjukkan hasil positif.

Evaluasi terhadap 10 peserta Materi B mencatat adanya peningkatan nilai rata-rata dari 84 pada tes awal menjadi 93 pada tes akhir. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 9 poin atau sekitar 10,7 persen dibandingkan nilai awal.

Dari 10 santri putra berusia 17 tahun yang mengikuti evaluasi, lima peserta memperoleh nilai lebih tinggi, sementara lima lainnya mempertahankan nilai sebelumnya. Tidak ada peserta yang mengalami penurunan nilai.
Meski menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut masih belum memenuhi target awal program sebesar 20 persen. Karena itu, penguatan edukasi dan penerapan praktik PHBS dalam kehidupan sehari-hari dinilai masih diperlukan.

Program tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan pola kehidupan komunal di lingkungan pesantren, di mana fasilitas air dan sanitasi digunakan secara bersama-sama. Kondisi sarana serta perilaku pengguna menjadi dua faktor yang sama-sama berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan.

Kebiasaan seperti mencuci tangan tanpa sabun, membiarkan keran bocor, membuang sampah ke saluran air, maupun jarang membersihkan bak penampungan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit.

Kegiatan dikoordinasikan oleh dr. Lysa Veterini, Sp.PA, bersama tim dosen dan mahasiswa UNUSA. Pelaksanaan program memadukan pendidikan kesehatan dengan penguatan pemeliharaan fasilitas air bersih.

Para santri tidak hanya ditempatkan sebagai peserta edukasi, tetapi juga didorong menjadi penggerak perubahan di lingkungan asrama.

Dalam sesi edukasi, santri mendapatkan materi mengenai hubungan antara air bersih, kebersihan diri, dan pencegahan penyakit. Materi mencakup waktu-waktu penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun serta cara menjaga keran dan saluran air agar tetap berfungsi dengan baik.

Pembelajaran dilakukan melalui demonstrasi, diskusi kelompok, serta tes awal dan tes akhir untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.

Pesan mengenai pentingnya kebersihan juga diperkuat melalui media edukasi berupa poster bertema “Santri Bersih, Air Bersih, Tubuh Sehat”, stiker, dan leaflet.

Tim UNUSA turut membentuk kader “Sahabat PHBS” yang bertugas mengingatkan teman sebaya, mengamati kondisi kebersihan fasilitas, serta mendukung kampanye kebersihan di lingkungan pesantren.

Pada aspek sarana, tim bersama pihak mitra menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk pengurasan bak, pembersihan saluran, pemeriksaan keran dan pipa, hingga penanganan kebocoran dan genangan.
Jadwal pemeliharaan serta pembagian tanggung jawab juga disusun secara berkala dan dilengkapi daftar periksa sebagai sarana dokumentasi.

Program tersebut juga mengenalkan formulir pencatatan keluhan yang berpotensi berkaitan dengan kondisi air dan sanitasi, seperti diare dan penyakit kulit.

Data yang direkap berdasarkan waktu kejadian dan lokasi asrama diharapkan dapat membantu pengurus mengenali pola permasalahan, menentukan fasilitas yang membutuhkan perhatian, serta menyusun tindak lanjut secara lebih terarah.

Untuk menjaga keberlanjutan program, tim menyerahkan modul, SOP, daftar periksa, formulir pemantauan, serta berbagai media edukasi kepada pihak pesantren.

Penanggung jawab internal didorong untuk melanjutkan kegiatan edukasi dan pemeriksaan fasilitas secara berkala. Sementara itu, Pos Kesehatan Pesantren dapat menjadi wadah pemantauan kondisi air bersih, sanitasi, serta berbagai keluhan kesehatan santri.

Hasil tes memberikan gambaran awal mengenai peningkatan pemahaman peserta. Namun, evaluasi tersebut belum mengukur perubahan perilaku, keterlaksanaan jadwal pemeliharaan fasilitas, maupun konsistensi pencatatan keluhan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pemantauan lanjutan tetap diperlukan agar peningkatan pengetahuan tidak berhenti pada hasil tes, tetapi berkembang menjadi kebiasaan hidup bersih serta sistem pemeliharaan fasilitas yang konsisten.

Kolaborasi UNUSA dan Pondok Pesantren Sunan Drajat menunjukkan bahwa nilai kebersihan sebagai bagian dari iman dapat diterapkan melalui langkah-langkah yang nyata dan terukur.

Dengan kebiasaan PHBS, fasilitas air yang terpelihara, serta sistem pencatatan yang tertib, lingkungan pesantren diharapkan menjadi semakin sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas santri dalam belajar maupun beribadah. Tok

Perkara Dugaan Ijazah Tak Sah Anggota DPRD Bojonegoro Siap Masuk Pokok Perkara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Upaya perdamaian dalam perkara dugaan ketidakabsahan ijazah yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Prijanto, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, dan Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya terancam menemui jalan buntu.

Perkara perdata Nomor 600/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut telah memasuki tahapan mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (1/9/2026). Namun, mediasi perdana belum menghasilkan titik temu karena masih terdapat sejumlah keberatan mendasar dari masing-masing pihak.

Penggugat, Indah Kuntari, menyatakan tetap konsisten dengan materi gugatan yang diajukannya. Sementara kuasa hukum para tergugat, Dedy Purwoko, mempertanyakan kepentingan hukum atau legal standing penggugat dalam mengajukan perkara tersebut.

Kondisi ini membuat peluang tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi masih belum jelas.

Usai mengikuti mediasi, Indah mengatakan gugatan diajukan dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang ingin menjalankan fungsi pengawasan publik. Ia juga membantah adanya kepentingan politik di balik perkara tersebut.

Menurut Indah, fokus gugatan adalah dugaan persoalan administrasi pendidikan dan keabsahan dokumen akademik yang digunakan Sukur.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah riwayat pendidikan Sukur. Menurut penggugat, pendidikan Sukur bermula dari jenjang D3 Kesehatan kemudian beralih ke S1 Ekonomi.

Indah mempertanyakan proses alih jenjang tersebut, termasuk waktu penyelesaian pendidikan serta mekanisme penyesuaian akademiknya.

“Peralihan antardisiplin ilmu dari kesehatan ke ekonomi itu butuh penyesuaian dan prosedur matrikulasi yang jelas di PDDikti. Cacat prosedur ini harus ditelusuri secara tuntas,” ujar Indah usai mediasi.

Selain jalur pendidikan, penggugat juga menyoroti status perguruan tinggi dan pencatatan data akademik yang berkaitan dengan ijazah Sukur.

Dalam gugatannya, Indah meminta dilakukan klarifikasi serta langkah administratif apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.

Gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Sukur. Sri Wahyuni turut menjadi pihak tergugat karena dalam gugatan dikaitkan dengan keterlibatan Sukur dalam kegiatan kelembagaan DPRD Jawa Timur.

Penggugat meminta agar keterlibatan Sukur dalam berbagai kegiatan seminar maupun acara resmi, khususnya kegiatan yang menggunakan alokasi APBD, dihentikan sampai persoalan administrasi akademiknya memperoleh kejelasan.

Sementara terhadap UWP, penggugat meminta pihak universitas memberikan klarifikasi mengenai proses penerimaan, perkuliahan, hingga pencatatan data akademik Sukur dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Penggugat juga meminta UWP mencabut, membatalkan, dan menyatakan tidak sah ijazah S2 atas nama Sukur apabila dalam proses hukum nantinya terbukti terdapat pelanggaran.

Tergugat Pertanyakan Legal Standing
Di sisi lain, pihak tergugat mempertanyakan dasar dan kepentingan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut.

Kuasa hukum tergugat, Dedy Purwoko, mengatakan pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu apakah penggugat memiliki hubungan hukum atau kepentingan yang cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap para tergugat.

“Yang kami pertanyakan adalah legal standing penggugat. Apa kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini harus jelas,” ujar Dedy.

Ia menyebut terdapat sejumlah tuntutan yang menurut pihak tergugat perlu diperjelas dasar hukumnya.

Di antaranya, penggugat disebut menyatakan tidak pernah menggunakan jasa maupun ijazah Tergugat 2 dan meminta pengembalian honorarium yang diberikan kepada Tergugat 1.
Penggugat juga meminta Tergugat 2 menyampaikan permohonan maaf serta mendesak Tergugat 3, yakni UWP, melakukan pencabutan ijazah yang dipersoalkan.

Tuntutan tersebut mendapat keberatan dari pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2. Menurut Dedy, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan hukum penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan.

Sementara itu, pihak UWP juga menyampaikan keberatan terhadap tuntutan pencabutan ijazah.
Pihak kampus menegaskan bahwa proses penerimaan mahasiswa hingga kegiatan perkuliahan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur akademik yang berlaku.

Karena itu, tuntutan pencabutan ijazah menjadi salah satu poin yang akan dipertanyakan dalam proses hukum.

Pihak tergugat selanjutnya diminta hakim mediator untuk menuangkan seluruh tanggapan dan keberatan tersebut secara tertulis.

Mediasi lanjutan dijadwalkan dengan agenda penyerahan berkas tanggapan dari masing-masing pihak.

Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara di PN Surabaya.

Dengan demikian, persoalan mengenai legal standing penggugat, proses pendidikan Sukur, serta status dan pencatatan ijazah yang dipersoalkan akan diuji lebih lanjut melalui proses persidangan.

Hakim Mediator Dimaz Desianto, menyatakan terkiat perkara tersebut belum ada titik temu.

“Kemarin agenda menyerahkan resume saja, sidang dilanjutkan selasa minggu depan, “Kata Dimaz kepada awak media. Tok

Polsek Tambaksari Disorot, Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan Advokat Sukardi Dinilai Cederai Kepercayaan Publik

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Penanganan laporan dugaan penganiayaan yang menimpa advokat asal Surabaya, Sukardi, S.H., mendapat sorotan. Kuasa hukum korban, Dodik Firmansyah, S.H., menilai proses penanganan perkara tersebut berjalan lamban dan meminta pimpinan kepolisian melakukan evaluasi terhadap kinerja Polsek Tambaksari.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Rabu, 15 Juli 2026 sekitar pukul 00.00 WIB di Jalan Raya Tambangboyo, Surabaya, tepatnya di depan Warung Mak Ning.
Ironisnya, kejadian tersebut berlangsung saat Sukardi tengah menggelar acara tasyakuran ulang tahunnya yang ke-48 bersama keluarga dan kerabat.

Dalam kejadian itu, Sukardi diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Afandi alias Korea. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan mengaku mengalami dampak psikologis.

Laporan Sudah Diterima Sejak 16 Juli
Sukardi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambaksari. Laporan resmi diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Tambaksari pada Kamis, 16 Juli 2026 sekitar pukul 00.54 WIB.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/248/B/VII/2026/JATIM/RESTABES SBY/SEK.
Namun, hingga 1 September 2026, atau sekitar satu setengah bulan sejak laporan dibuat, pihak korban mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara maupun tindakan hukum terhadap terlapor.
Kuasa hukum korban, Dodik Firmansyah, S.H., mengaku kecewa dengan kondisi tersebut.

“Ini yang membuat kami geram. Laporan sudah diterima resmi oleh Polsek Tambaksari sejak 16 Juli 2026. Namun sampai hari ini, kami belum melihat adanya kejelasan penanganan terhadap terlapor,” ujar Dodik saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2026).

Menurut Dodik, lambannya penanganan perkara tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum.

“Bagaimana masyarakat mau percaya kepada hukum kalau seorang advokat saja yang melapor ke polisi merasa belum mendapatkan kepastian atas laporannya. Korban mengalami trauma, sementara proses hukumnya kami nilai belum memberikan kepastian,” katanya.

Desak Kapolrestabes dan Propam Evaluasi
Atas kondisi tersebut, pihak kuasa hukum mendesak Kapolrestabes Surabaya dan Bidpropam Polda Jawa Timur memberikan perhatian serta mengevaluasi penanganan laporan tersebut.

Dodik meminta penyidik memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini perkara dugaan penganiayaan. Ada korban, ada laporan resmi, dan identitas terlapor sudah diketahui. Kami meminta penyidik memberikan kejelasan mengenai tahapan penanganannya, termasuk apabila memang telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar aparat kepolisian mempertimbangkan langkah hukum terhadap terlapor sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendesak Kapolrestabes Surabaya untuk memberikan perhatian terhadap perkara ini dan memastikan Polsek Tambaksari bekerja secara profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum,” lanjut Dodik.

Berdampak pada Psikis dan Aktivitas Profesi
Sementara itu, Sukardi mengaku peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan aktivitas profesinya sebagai advokat.

Ia mengaku sempat mengalami trauma dan terganggu dalam menjalankan aktivitasnya mendampingi para pencari keadilan.

“Saat itu saya sedang bersyukur atas bertambahnya usia. Namun yang saya dapat justru kekerasan. Ini sangat membekas bagi saya. Kami berharap hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Sukardi.

Pihak keluarga dan kuasa hukum berharap kepolisian segera memberikan kepastian mengenai perkembangan laporan LP/248/B/VII/2026/JATIM/RESTABES SBY/SEK.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Tambaksari belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk mengenai status hukum Afandi alias Korea.

Konfirmasi dari pihak kepolisian diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, termasuk alasan belum adanya tindakan hukum lebih lanjut terhadap terlapor. M12

Rutan Surabaya Tegaskan Pengamanan Tanpa Kekerasan, Integritas Petugas Diperkuat

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengamanan menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan seluruh proses pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya berjalan aman, tertib dan kondusif. Untuk memperkuat hal tersebut, jajaran pengamanan kembali dikonsolidasikan dengan penekanan pada kedisiplinan pemeriksaan, kepatuhan prosedur serta integritas petugas.

Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Keamanan digelar di Aula Lantai 3 Gedung Utama Rutan Kelas I Surabaya, Selasa (1/9/2026). Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Surabaya, Andra Naftali Gustaf Vano, mengumpulkan seluruh Kepala Regu Pengamanan beserta anggota untuk menyamakan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Konsolidasi tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen agar seluruh jajaran memahami kembali tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengamanan tidak boleh hanya mengandalkan rutinitas, tetapi harus dibangun melalui kewaspadaan, disiplin dan pelaksanaan prosedur secara konsisten.

Salah satu poin utama yang ditekankan adalah pemeriksaan di Pintu Pengamanan Utama (P2U). Sebagai akses penting menuju lingkungan Rutan, P2U harus menjadi titik pemeriksaan yang dilaksanakan secara cermat dan disiplin.

Setiap petugas dituntut memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Ketelitian menjadi hal penting untuk mencegah adanya celah yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Serah Terima Piket Harus Menjamin Kesinambungan Pengamanan

Selain memperketat pemeriksaan di P2U, jajaran juga mendapatkan penguatan mengenai prosedur pengamanan Wasrik serta pelaksanaan serah terima piket.

Serah terima antarpetugas merupakan bagian penting dalam kesinambungan sistem pengamanan. Informasi mengenai situasi dan kondisi lingkungan Rutan harus disampaikan dengan jelas sehingga regu berikutnya dapat melanjutkan tugas tanpa kehilangan informasi penting.

Dengan komunikasi yang baik dan koordinasi antarregu yang solid, potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal dan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.

Penerapan prosedur secara konsisten juga diharapkan mampu memperkuat pola kerja yang tertib, terukur dan profesional.

Integritas Menjadi Garda Terdepan

Dalam penguatan tersebut, aspek integritas petugas turut menjadi perhatian. Sistem keamanan yang kuat tidak cukup hanya dengan aturan, fasilitas maupun prosedur. Dibutuhkan petugas yang memiliki komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

Setiap anggota jajaran pengamanan diharapkan mampu menjaga profesionalitas serta tidak mengabaikan ketentuan dalam kondisi apa pun.

Di sisi lain, pelaksanaan pengamanan harus tetap mengedepankan prinsip tanpa kekerasan. Ketegasan dalam menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan sikap profesional, proporsional dan manusiawi.

Hal ini penting agar fungsi pengamanan tetap mampu memberikan rasa aman tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keamanan Terjaga, Pembinaan Berjalan Optimal

Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan warga binaan. Lingkungan Rutan yang aman memberikan ruang bagi warga binaan untuk mengikuti program pembinaan secara tertib dan kondusif.

Stabilitas keamanan juga memberikan rasa nyaman bagi keluarga warga binaan yang datang melakukan kunjungan serta masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan pemasyarakatan.

Karena itu, penguatan fungsi keamanan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Semakin baik sistem pengamanan diterapkan, semakin besar pula jaminan bahwa layanan dapat berlangsung secara aman, tertib dan profesional.

Rutan Surabaya Tegaskan Komitmen Pengamanan Profesional

Melalui kegiatan konsolidasi tersebut, Rutan Kelas I Surabaya terus memperkuat budaya kerja jajaran pengamanan. Pemeriksaan P2U yang disiplin, prosedur pengamanan Wasrik, serah terima piket yang tertib serta penegakan integritas menjadi satu kesatuan dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Surabaya, Andra Naftali Gustaf Vano, bersama seluruh jajaran memastikan fungsi pengamanan dijalankan dengan prinsip kuat tanpa kekerasan dan tetap mengedepankan profesionalitas.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Rutan Surabaya dalam menjaga kepercayaan publik.

Sebab, keamanan di lingkungan Rutan bukan semata-mata persoalan menjaga kondisi tetap kondusif. Lebih jauh, keamanan merupakan jaminan agar hak warga binaan tetap terlindungi, keluarga dapat memperoleh layanan dengan aman, proses pembinaan berjalan optimal, dan pelayanan pemasyarakatan berlangsung sesuai standar, transparan serta manusiawi. Tok

Hampir 4 Bulan Berjalan, Perkara Aipda Slamet Hutoyo Masuk Tahap II, Kuasa Hukum Korban Desak Segera Ditahan

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara dugaan kekerasan terhadap anak yang menyeret nama Aipda Slamet Hutoyo memasuki babak baru. Setelah hampir empat bulan bergulir sejak laporan dibuat, perkara tersebut kini telah memasuki tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan.

Dalam perkara ini, Aipda Slamet Hutoyo telah berstatus sebagai tersangka. Namun, pihak kuasa hukum korban mempertanyakan mengapa proses penahanan baru menjadi perhatian setelah perkara memasuki tahap II.

Aipda Slamet Hutoyo sebelumnya dilaporkan oleh Moch. Umar (41), orang tua dari SBR (14), ke Polrestabes Surabaya. Laporan tersebut tercatat dalam tanda bukti lapor Nomor : LP/B/936/V/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur, tertanggal 3 Mei 2026 sekitar pukul 05.30 WIB.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, di Jalan Pacar Kembang Gang 3, Surabaya. Saat itu, SBR bersama sejumlah anak lainnya sedang bermain sepak bola.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak korban, Aipda Slamet Hutoyo kemudian datang ke lokasi dan diduga melempar batu ke arah anak-anak tersebut. Setelah itu, terjadi dugaan kekerasan terhadap sejumlah anak.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh orang tua korban kepada pihak kepolisian. Dari informasi yang disampaikan kuasa hukum, tiga dari empat anak yang berada di lokasi saat kejadian akhirnya membuat laporan melalui orang tua masing-masing.

Belakangan, pihak korban menyebut jumlah anak yang diduga menjadi korban mencapai delapan orang. Namun, tidak seluruh anak tersebut membuat laporan secara resmi ke Polrestabes Surabaya.

Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Penahanan

Sukardi, S.H., selaku kuasa hukum korban, menilai proses hukum terhadap perkara tersebut seharusnya dapat berjalan lebih cepat dan transparan.

Menurutnya, status tersangka dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak semestinya diikuti dengan langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak melihat status maupun golongan seseorang. Kalau memang unsur tindak pidananya terpenuhi, proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Sukardi.

Ia juga mempertanyakan lamanya proses perkara yang hingga kini telah berjalan hampir empat bulan sejak laporan dibuat.

“Orang tua korban sampai sekarang masih menunggu kepastian hukum. Kami mempertanyakan mengapa prosesnya begitu lama. Apalagi perkara ini berkaitan dengan anak-anak yang masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar,” katanya.

Sukardi menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut hingga proses persidangan selesai. Ia berharap pelimpahan tahap II menjadi momentum agar penanganan perkara berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum kepada korban maupun keluarganya.

“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai ke pengadilan dan putusan. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban serta keluarga,” tegasnya.

Kuasa hukum korban juga meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum terkait untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif dan transparan, serta mengambil langkah hukum terhadap tersangka sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Aipda Slamet Hutoyo maupun kuasa hukumnya mengenai tuduhan yang dilaporkan tersebut. M12

Petani Tambak Keputih Gelar Aksi, Soroti Dugaan Penyerobotan Sempadan Sungai oleh Proyek Padel

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Puluhan petani tambak yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Cahaya Keputih menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Selasa (1/9/2026).

Sekitar 50 orang mengikuti aksi yang dipimpin Ketua Pokdakan Cahaya Keputih, Samsul Ma’arif. Mereka mempersoalkan pembangunan lapangan olahraga padel komersial yang disebut berada di kawasan proyek PT Taman Timur.

Massa menilai pembangunan tersebut berdampak terhadap fungsi sempadan Sungai Berem yang selama ini digunakan sebagai akses menuju kawasan tambak.

Aksi dimulai sekitar pukul 07.50 WIB dari Plengsengan Pos 2 Petani Tambak Keputih. Massa kemudian bergerak menuju kawasan Simpang Lima Keputih dan sejumlah titik di Jalan Keputih Tegal hingga kawasan proyek.

Setibanya di Simpang Lima Keputih sekitar pukul 08.02 WIB, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kondisi sempadan sungai. Salah satunya bertuliskan, “Sempadan sungai bukan ruang privat” dan “Sempadan sungai milik pemerintah kota digunakan untuk masyarakat.”

Dalam orasinya, massa meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya turun langsung menyelesaikan persoalan sempadan Sungai Berem di kawasan Keputih.

Mereka juga meminta agar keberadaan dan nasib petani tambak dilindungi serta menolak tindakan yang mereka anggap sebagai kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan akses dan lingkungan.

“Kelompok Pembudidaya Ikan Cahaya Keputih hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait proyek pembangunan lapangan olahraga padel komersial di kawasan Keputih yang kami nilai menyerobot sempadan sungai,” ujar massa dalam orasinya.

Massa juga menuding pembangunan tersebut menyebabkan bagian bibir sungai ditutup menggunakan konstruksi beton. Kondisi itu, menurut mereka, membuat akses petani tambak untuk melintas menuju area budidaya menjadi terganggu.

“Pembangunan ini menutup bibir sungai dengan beton. Rekan-rekan petani tambak tidak bisa melintas seperti sebelum adanya pembangunan,” teriak salah seorang peserta aksi.

Massa mendesak PT Taman Timur memperhatikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka juga menyatakan aksi tersebut merupakan langkah awal dan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak ada penyelesaian.

“Satukan suara. Kalau tidak ada tindakan atau respons, kami pastikan akan ada aksi dengan massa yang lebih besar,” ujar peserta aksi lainnya.

Sekitar pukul 09.30 WIB, perwakilan PT Taman Timur menemui massa. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga menyerahkan surat pernyataan penolakan terkait persoalan sempadan sungai.

Selanjutnya, sekitar pukul 09.35 WIB, perwakilan PT Taman Timur bersama massa melakukan peninjauan langsung ke lokasi sempadan sungai yang dipersoalkan.

Aksi kemudian berakhir sekitar pukul 09.50 WIB. Massa membubarkan diri dan kegiatan berlangsung dalam kondisi aman serta kondusif.

Pokdakan Cahaya Keputih berharap Pemkot Surabaya segera turun tangan untuk memastikan status dan fungsi sempadan sungai serta mengembalikan akses yang selama ini digunakan petani tambak menuju kawasan budidaya.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian warga dan petani tambak, terutama terkait batas sempadan sungai, fungsi fasilitas umum, serta dampak pembangunan kawasan komersial terhadap akses masyarakat.

Hingga aksi berakhir, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak PT Taman Timur Regency mengenai tuntutan massa dan tudingan terkait pembangunan di area sempadan sungai tersebut. Direksi Grand Eastern Andre Susanto saat dikonfirmasi timurpos menyatakan akan memberi klarifikasi semuanya pada waktunya

Untuk diketahui perkara ini muncul saat Manajemen PT Taman Timur Regency, pengembang perumahan Grand Eastern membangun lapangan Padel, meskipun ada penolak oleh sejumlah warga, developer PT Taman Timur yang terus melanjutkan proyek walau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta telah ada stiker pelanggaran yang sudah tertempel sejak 27 Januari 2026. Selain itu warga menyoroti dampak pembangunan yang ditakutkan akan berdampak banjir dan hilangnya sempadan sungai. Tok

Warga Keluhkan Pelayanan Samsat Surabaya Utara

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Pelayanan di Samsat Surabaya Utara menjadi sorotan setelah seorang warga mengaku mengalami penolakan saat mengurus perpanjangan STNK lima tahunan. Penolakan tersebut disebut terjadi meski dokumen yang dibawa telah dinyatakan lengkap dan proses cek fisik kendaraan telah dilakukan.

Persoalan bermula ketika warga bernama Abdul Rokib datang bersama saudara pemilik kendaraan ke Samsat Surabaya Utara. Kedatangannya bertujuan mengurus administrasi kendaraan tanpa menggunakan jasa calo.

Sejumlah dokumen yang dibawa antara lain STNK, BPKB, hasil cek fisik kendaraan, serta surat kuasa bermaterai tertanggal 28 Agustus 2026.

Namun, setelah proses cek fisik selesai, pengurusan disebut terhenti di loket pelayanan. Menurut keterangan warga, sejumlah petugas yang disebut bernama Tinus, Rio, dan beberapa petugas lainnya memberikan penjelasan berbeda mengenai alasan penolakan.

Salah satu alasan yang disampaikan disebut karena penerima kuasa telah dua kali melakukan pengurusan sehingga dianggap tidak sesuai dengan SOP Samsat Surabaya Utara.

Warga juga mengaku sempat mendapat tawaran agar membuat surat pernyataan tidak menuntut sebagai syarat agar proses pengurusan dapat dilanjutkan.

Keterangan tersebut kini menjadi pertanyaan warga karena mereka meminta kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk membatasi penggunaan surat kuasa tersebut.

Konfirmasi ke Polda Jatim Belum Mendapat Jawaban

Untuk mendapatkan kejelasan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., terkait persoalan tersebut.

Konfirmasi dilayangkan pada Sabtu, 29 Agustus 2026 sekitar pukul 10.44 WIB.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak Wakapolda Jatim.

Konfirmasi serupa juga telah diarahkan kepada Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, S.I.K., serta Kombes Teddy Chandra, yang disebut saat ini menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya III Sahli Kapolri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.

Dasar Aturan Dipertanyakan

Persoalan utama yang kini dipertanyakan warga adalah mengenai adanya pembatasan penggunaan surat kuasa dalam pengurusan administrasi kendaraan.

Warga mempertanyakan apakah ketentuan mengenai pembatasan penerima kuasa hingga dua kali tersebut memang tercantum dalam aturan resmi atau merupakan ketentuan internal yang berlaku di Samsat Surabaya Utara.

Hal ini penting untuk dijelaskan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai persyaratan pelayanan dan tidak mengalami kebingungan ketika mengurus dokumen kendaraan.

Selain itu, warga juga mempertanyakan mengapa proses cek fisik kendaraan dapat dilakukan apabila kemudian berkas dinyatakan tidak dapat diproses pada tahap berikutnya.

Pertanyaan Soal Kuitansi dan Legalitas
Sorotan lain disampaikan M. Julian, SH.ST., pengamat kebijakan di Surabaya. Ia mempertanyakan sejumlah persyaratan yang disebut diminta dalam proses pelayanan, termasuk persoalan kuitansi jual beli kendaraan.

“Kalau berbicara masalah surat kuasa karena pernah masuk sebelumnya dan harus disertai legalitas dari CV/PT, lalu bagaimana dengan kuitansi jual beli yang dikeluarkan oleh pihak fotokopi? Dasar hukumnya di mana? Kuitansi seharusnya dikeluarkan oleh pihak penjual dan diterima oleh pihak pembeli,” ujar Julian.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan maupun persepsi adanya praktik tertentu dalam pelayanan.

“Apakah mungkin di situ ada dugaan kontribusi atau kemitraan bersama?” tegasnya.

Warga Minta Evaluasi Pelayanan
Atas persoalan tersebut, warga meminta pimpinan Polda Jatim maupun Ditlantas Polda Jatim memberikan penjelasan mengenai standar pelayanan yang sebenarnya berlaku di Samsat Surabaya Utara.

Mereka juga berharap dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan, terutama apabila benar terdapat penolakan terhadap berkas yang dinilai telah memenuhi persyaratan.

Warga meminta agar SOP pelayanan dipublikasikan secara jelas di setiap loket sehingga masyarakat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sejak awal.

Mereka juga meminta proses pengurusan kendaraan milik Abdus Salam dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Samsat Surabaya Utara maupun Polda Jatim belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan tersebut. Tok

 

Sarbumusi Kecam Pungli Rp145 Miliar Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

PERISTIWA|oleh

Jombang – Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengecam dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Ia menilai praktik tersebut keji karena mengeruk uang ratusan miliar rupiah dari hasil kerja buruh migran yang berjuang menafkahi keluarga di Tanah Air.

“Ini adalah bentuk perampokan berdarah dingin di atas keringat para pahlawan devisa. Digitalisasi pelayanan publik seperti SI Permit yang seharusnya hadir untuk mempermudah, melindungi, dan menutup celah korupsi, justru disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab sebagai alat pemeras,” katanya pada Kamis (27/8/2026).

Ia menegaskan, praktik ini bukan lagi sekadar bentuk kelalaian atau pelanggaran administratif biasa, melainkan kejahatan birokrasi yang terstruktur dan terencana.

“Ketika negara absen dan membiarkan warganya diperas di perwakilan luar negeri, ini adalah kekerasan birokrasi yang amat menyayat hati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irham mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri, untuk segera memproses kasus ini secara hukum. Selain itu, sambungnya, meminta penyidikan menyeluruh dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan, hingga TPPU dengan melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran uang haram dari agensi asing ke pejabat terkait.

“Meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta instansi terkait untuk segera membebastugaskan dan menonaktifkan seluruh petugas verifikator maupun pihak pengendali sistem yang terindikasi terlibat,” jelasnya.

Menurutnya, langkah penonaktifan ini dinilai sangat mendesak demi menjaga integritas proses hukum yang berjalan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti. Bahkan, Irham mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengambil alih serta melakukan audit total terhadap seluruh infrastruktur sistem digital terkait.

“Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga seluruh uang buruh migran dikembalikan dan hak-hak perlindungan hukum PMI dipenuhi secara utuh tanpa intimidasi,” jelasnya.

Diketahui, menurut laporan investigasi VOICEIndonesia.co pada 25 Agustus 2026 mengungkap dugaan pungli dalam registrasi kontrak kerja domestik PMI di Malaysia. Pungutan disebut mencapai RM300-RM500 per berkas. Pungli tersebut diduga menyasar 66.049 registrasi dengan total dana ilegal sekitar Rp145 miliar. M12