Timur Pos

Nama PT Danendra Samudra Niaga Mencuat, Aparat Gresik Diduga Tutup Mata Mafia BBM

KEPOLISIAN|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Pengungkapan praktik mafia BBM bersubsidi oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri di Kabupaten Situbondo ternyata belum menghentikan peredaran ilegal Bio Solar di Jawa Timur.

Aktivitas serupa justru diduga masih berlangsung terang-terangan di Kabupaten Gresik tanpa hambatan berarti.

Pada Minggu malam, 25 Januari 2026, Bareskrim Polri menggerebek lokasi penimbunan BBM bersubsidi di Kecamatan Kendit dan Panarukan, Situbondo. Dalam operasi tersebut, aparat menyita sekitar 28 ton BBM bersubsidi jenis Bio Solar serta lima unit truk yang telah dimodifikasi, diduga kuat digunakan untuk mengangkut solar ilegal lintas daerah.

Namun, pengungkapan itu dinilai hanya menyentuh permukaan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi juga diduga kuat terjadi di PT Danendra Samudra Niaga, sebuah perusahaan yang berlokasi di Pergudangan Nomor 12, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Perusahaan tersebut diduga secara rutin menerima pasokan BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari wilayah Lamongan dan Bojonegoro. Pengangkutan dilakukan menggunakan truk-truk yang telah dimodifikasi dengan tangki tersembunyi berkapasitas sekitar 8.000 liter per unit. Dalam satu hari, volume BBM yang diduga masuk ke gudang tersebut diperkirakan mencapai 32.000 liter.

Ironisnya, aktivitas keluar-masuk truk tangki modifikasi ke gudang PT Danendra Samudra Niaga disebut berlangsung secara terbuka dan nyaris tanpa gangguan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran serius oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Gresik.

Sejumlah sumber menilai, leluasanya praktik tersebut menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian setempat, karena aktivitas ilegal skala besar itu seolah tak pernah terendus, meski berlangsung dalam jangka waktu lama.

Dugaan tersebut semakin menguat setelah beredar pernyataan pemilik sekaligus pengendali PT Danendra Samudra Niaga, berinisial M, warga Surabaya.

Dalam pernyataannya, yang kini menjadi sorotan publik, ia disebut mengklaim telah “berkoordinasi” dengan aparat penegak hukum di tingkat Polres Gresik dan Polda Jawa Timur demi melancarkan bisnis BBM bersubsidi tersebut.

Pernyataan itu, bila terbukti benar, berpotensi menyeret aparat penegak hukum ke dalam pusaran dugaan praktik kongkalikong dan penyalahgunaan kewenangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Polres Gresik maupun Polda Jawa Timur terkait klaim tersebut.

Secara hukum, praktik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelaku terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen pemberantasan mafia BBM bersubsidi, sekaligus menjawab dugaan pembiaran dan koordinasi ilegal yang mencoreng rasa keadilan masyarakat. M12

Absennya Debitor PKPU Picu Kekecewaan Kreditor di Pengadilan Niaga Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Berdasarkan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Sby tertanggal 19 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap CV Segoro Kidul bersama Andry Wibowo Wiryosuntanto, Julius Wibowo Wiriosutanto, Eric Wibowo Wiriosutanto, dan Arief Wibowo Wiriosutanto.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Rapat Kreditor Pertama digelar pada Rabu, 28 Januari 2026, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, dalam agenda penting tersebut, para debitor PKPU tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas.

Sementara itu, PT Awan Tunai Indonesia selaku pemohon PKPU hadir melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Benny Wulur & Associates. Sejumlah kreditor lain juga tercatat hadir, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (Kantor Wilayah Malang), PT Bank Bumi Arta Tbk, PT Komunal Finansial Indonesia, PT BPR Kirana Indonesia, serta kreditor lainnya.

Atas ketidakhadiran para debitor, Bondan Tawanggoro, S.H., selaku kuasa hukum PT Awan Tunai Indonesia, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai absennya debitor dalam Rapat Kreditor Pertama mencerminkan sikap yang tidak kooperatif dan meninggalkan kesan buruk di mata para kreditor dalam proses PKPU yang tengah berjalan.

Bondan juga menyayangkan sikap para debitor yang dinilai tidak menghargai upaya dan itikad baik para kreditor yang telah meluangkan waktu serta berkomitmen untuk hadir sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Tok

Zero Waste Academy Digelar di Gresik, ECOTON Libatkan 12 Daerah Perkuat Pengelolaan Sampah dari Sumber

EKBIS|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – ECOTON Foundation resmi menggelar hari pertama Zero Waste Academy, sebuah ruang pembelajaran intensif pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan emisi metana. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang berasal dari lebih dari 12 kota/kabupaten di pulau jawa, melibatkan unsur BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa dan kelurahan, akademisi, serta organisasi lingkungan.

Zero Waste Academy dibuka secara resmi oleh Direktur ECOTON Foundation, Dr. Daru Setyo Rini, M.Si, bersama Camat Wringinanom Gresik, Arditra Risdiansah, Kepala Desa Wringinanom, Yoko, serta Abdul Rokhim, Ketua KSM TPST 3R Wringinanom.

Dalam sambutannya, Dr. Daru Setyo Rini menekankan bahwa krisis sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hilir.

“Zero Waste Academy dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Kami ingin mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pengelola TPS 3R agar belajar langsung dari praktik nyata. Harapannya, peserta pulang tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi juga rencana aksi konkret yang bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah,” ujarnya.

Belajar dari Praktik Nyata di Tingkat Rumah Tangga

Usai pembukaan, peserta diajak mengunjungi rumah-rumah warga di Desa Wringinanom yang telah menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumber. Kunjungan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari rumah dengan cara yang sederhana dan menguntungkan.

Titin, salah satu nasabah TPST 3R Wringinanom, menjelaskan manfaat nyata dari kebiasaan memilah sampah.

“Memilah sampah itu ternyata sangat mudah dan justru menguntungkan. Selain itu dengan memilah kami mendapatkan diskon untuk membeli produk refillin seperti sabun tanpa plastik sekali pakai yang kami gunakan sehari-hari, jadi kita mengurangi sampah plastik kemasan sekali pakai terutama sachet” ungkapnya.

Mengenal Sistem TPST 3R Wringinanom

Setelah kunjungan rumah warga, peserta diarahkan kembali ke TPST 3R Wringinanom untuk mempelajari secara langsung mekanisme pengelolaan sampah. Peserta belajar tentang pemilahan sampah spesifik, alur pengolahan, hingga pencatatan administrasi.

Peserta juga diajak melihat teknologi pengomposan sederhana menggunakan lubang tanah, yang dinilai murah, mudah diterapkan, dan efektif untuk mengolah sampah organik di tingkat desa maupun kawasan.

Eni, perwakilan DLH Kota Batu, menyampaikan apresiasinya terhadap metode tersebut.

“Metode pengomposan sederhana ini sangat relevan untuk diterapkan di TPS 3R desa maupun kawasan. Biayanya rendah, teknologinya mudah dipahami masyarakat, tetapi dampaknya besar dalam mengurangi sampah yang berakhir di TPA,” ujarnya.

Pentingnya Kelembagaan dan Pendanaan

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama KSM TPST 3R Wringinanom, membahas aspek kelembagaan, administrasi, dan pendanaan. Diskusi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang kuat, transparan, dan berkelanjutan agar sistem dapat berjalan dalam jangka panjang.

Abdul Rokhim, Ketua KSM TPST 3R Wringinanom, menjelaskan tantangan yang dihadapi.

“Menjadi ketua KSM memiliki tantangan tersendiri, mulai dari membangun kepercayaan warga, menjaga konsistensi pemilahan sampah, hingga mengelola administrasi dan keuangan agar tetap transparan. Namun, ketika sistem berjalan dan masyarakat merasakan manfaatnya, tantangan itu bisa dilalui bersama,” jelasnya.

Dorong Rencana Aksi Pengurangan Emisi Metana

Pada sesi selanjutnya, peserta mendapatkan pendalaman materi terkait Methane Reduce Action Plan oleh Amirudin Muttaqin dari ECOTON. ECOTON akan mendampingi 3 kota/kabupaten untuk menyusun rencana aksi pengurangan emisi gas metana dari sektor sampah, khususnya di TPA

”Rencana aksi ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Musrenbang, RPJMD, serta didukung melalui alokasi APBD. Mengingat sekitar 60% timbulan sampah merupakan sampah organik sisa makanan, maka pengelolaan sampah organik di sumber menjadi kunci agar tidak seluruhnya berakhir di TPA dan memicu emisi metana” Jelas Amirudin Muttaqin

Melihat Inovasi ECOTON dan Riset Mikroplastik

Kegiatan hari pertama ditutup dengan tur ke kantor ECOTON, meliputi unit bisnis Refillin untuk melihat langsung inovasi pengurangan plastik sekali pakai, serta kunjungan ke Laboratorium Mikroplastik ECOTON.

Peserta mempelajari hasil riset mikroplastik dan melihat langsung sampel mikroplastik udara yang berasal dari praktik pengelolaan sampah yang salah, seperti pembakaran sampah terbuka.

Titik, pengelola TPS 3R Oro-Oro Ombo, Kota Batu, mengaku terkejut melihat temuan tersebut.

“Saya tidak menyangka bahwa pembakaran sampah bisa menghasilkan mikroplastik di udara yang berisiko terhirup manusia. Ini membuka mata kami bahwa pengelolaan sampah yang salah dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan,” katanya.

Menuju Indonesia Bebas Sampah 2030

Zero Waste Academy akan berlangsung selama tiga hari di kabupaten gresik dan kota Kediri dan menjadi ruang pembelajaran intensif bagi peserta untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan dan praktik nyata menuju Indonesia Bebas Sampah 2030. Tok

Gugatan Dinyatakan NO, Kuasa Hukum Nany Widjaja Pastikan Tempuh Banding

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos dan Dahlan Iskan telah memasuki tahap akhir dengan dibacakannya putusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Putusan perkara Nomor 273/Pdt.G/2025/PN Sby tersebut dibacakan secara elektronik melalui sistem e-court, sehingga para pihak tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Nany Widjaja tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Majelis hakim menilai, dalam posita gugatan penggugat tidak mencantumkan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap para tergugat, sehingga gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Nany Widjaja yang diwakili Richard Handiwiyanto, didampingi Billy Handiwiyanto, Lalu Abdimansyah, Naufal Alisyafi’i, Yeremias Jery Susilo, dan Dimas Marthawijaya, menegaskan bahwa putusan NO tidak dapat disamakan dengan gugatan yang ditolak.

“Putusan niet ontvankelijke verklaard belum menyentuh dan tidak memutus pokok perkara. Jadi tidak bisa disimpulkan seolah-olah gugatan kami ditolak atau pihak lawan menang,” ujar Richard, Kamis (29/1/2026).

Richard menyatakan, pihaknya akan menempuh upaya hukum banding secara maksimal. Menurutnya, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan majelis hakim yang harus dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

“Putusan ini masih terbuka untuk diuji kembali. Karena itu, belum ada pihak yang bisa dinyatakan menang atau kalah dalam pokok perkara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang terlalu dini merasa puas atau mengklaim kemenangan atas putusan tersebut. Pihaknya optimistis alasan-alasan banding akan diterima dan akan diuraikan secara jelas dalam memori banding nantinya. Tok

Kesaksian Terungkap di PN Surabaya, Mobil Rental Digadaikan hingga Rp100 Juta

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Fakta-fakta dugaan penipuan dan penggelapan mobil rental terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sejumlah saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy Arisandi untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa ISMAIL bin Moch. Sjufa’i (alm) bersama Ahmad Edy bin Mat Halil dan Ahmad Fauzi bin Naryo.

Dalam persidangan, saksi penangkap dari Polrestabes Surabaya mengungkapkan penangkapan para terdakwa dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Ruko Kampung Seng 83-F, Surabaya. Polisi menyatakan penyidikan telah memenuhi dua alat bukti sah, berupa perjanjian sewa menyewa kendaraan dan bukti bahwa unit mobil telah dipindahtangankan tanpa izin pemilik.

Saksi juga menyebutkan, pelapor Deny Prasetya selaku pemilik usaha rental mobil melaporkan total tujuh unit kendaraan yang disewa, namun sebagian tidak dikembalikan. Dari hasil pelacakan GPS, beberapa mobil diketahui berada di wilayah Bangkalan, Pasuruan, hingga Sampang, Madura. Bahkan, satu unit ditemukan ditinggalkan di tengah jalan di wilayah Pasuruan.

Dalam keterangannya, saksi Ahmad Edy mengakui bahwa dua unit mobil telah digadaikan. Ia menyebut kendaraan tersebut disewa dari Deny Prasetya melalui perantara Ismail, sementara pengambilan unit dilakukan atas namanya. Edy juga mengaku pernah meminta bantuan Ismail untuk melepas GPS pada mobil Toyota Avanza.

“Mobil saya gadaikan ke Haji Mamad senilai Rp80 juta, sedangkan di Pasuruan Rp40 juta,” ujar Edy di hadapan majelis hakim. Ia juga mengakui bahwa saat menggadaikan mobil tersebut, tidak pernah ada izin dari pemilik rental, Deny Prasetya.

Saksi Fauzi dalam persidangan mengakui menerima uang sebesar Rp35 juta dari hasil penguasaan kendaraan tersebut. Edy menambahkan, Fauzi sempat memberikan uang atau kompensasi kepada Deny, meski tidak menyelesaikan permasalahan utama.

Dari uraian dakwaan JPU, perbuatan para terdakwa bermula pada April hingga Mei 2025. Ahmad Edy berpura-pura menyewa mobil untuk keperluan operasional jual beli tanah, dengan janji memberikan jaminan satu unit mobil Daihatsu Ayla. Namun jaminan tersebut tidak pernah diserahkan, bahkan hanya berupa kunci kendaraan.

Terdakwa Ismail disebut berperan aktif meyakinkan korban dengan mengaku satu profesi dengan penyewa, serta mengirimkan foto-foto bersama pejabat agar korban percaya. Atas bujuk rayu tersebut, Deny akhirnya menyerahkan beberapa unit kendaraan, di antaranya Toyota Innova Reborn, Toyota Innova 2023, dan Suzuki Ertiga.

Belakangan, korban menerima laporan GPS kendaraan tidak aktif dan mendapati mobil-mobil tersebut telah digadaikan. Salah satu unit bahkan diminta tebusan hingga Rp100 juta oleh penerima gadai di wilayah Sampang.

Jaksa menyimpulkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut bukan digunakan sesuai perjanjian sewa, melainkan atas permintaan Ahmad Fauzi untuk kemudian digadaikan.

Peran para terdakwa saling berkaitan, mulai dari pengambilan unit, meyakinkan korban, hingga penguasaan dan penggadaian kendaraan.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan secara bersama-sama. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. Tok

Dedikasi Tanpa Pamrih, Penjaga Rehabilitasi Narkoba Terluka Saat Selamatkan Pasien

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasur tipis kini menjadi ruang gerak Febriansyah Handika Setiawan. Pemuda 18 tahun asal Manukan, Surabaya, itu hanya bisa terbaring, nyaris tak bergerak. Paha kanan dan tulang keringnya patah, jari kaki kanan retak, sementara kaki kiri masih bengkak akibat terkilir. Untuk sekadar menuju kamar mandi, ia harus bergantung pada kursi putar.

Febriansyah telah menjalani operasi. Namun, kondisi kakinya, terutama sebelah kiri, masih belum pulih sepenuhnya.

Di samping tempat tidur, sang ibu, Anik Purwati, setia mendampingi, sesekali membenarkan selimut sambil mengenang peristiwa yang membuat putranya mengalami luka serius.

Febriansyah merupakan penjaga di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) Bhayangkara Indonesia, Jalan Khairil Anwar Nomor 23, Surabaya. Peristiwa nahas itu terjadi pada 11 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 WIB. Saat sebagian besar penghuni rumah rehabilitasi terlelap, ia tengah beristirahat di area depan.

Tiba-tiba teriakan petugas keamanan memecah keheningan. Enam pasien diketahui kabur dengan menjebol plafon kamar dan merusak genteng. Tanpa banyak pikir, Febriansyah langsung terbangun dan ikut melakukan pengejaran.

“Saya panik dan was-was. Nggak mikir apa-apa lagi,” kenang Febriansyah.

Didorong rasa tanggung jawab, ia bersama rekan penjaga mengikuti petunjuk warga terkait arah pelarian para pasien. Dua pasien lari ke arah Pasar Pakis, sementara dua lainnya menuju Jalan Diponegoro. Febriansyah berboncengan sepeda motor untuk mengejar.

Di sekitar taman pembatas jalan dekat pom bensin, dua pasien terlihat.

Febriansyah refleks turun dan berlari mengejar. Namun nahas, sebuah mobil datang dari arah samping dan menabraknya. Benturan keras membuat tubuhnya terlempar ke aspal di sekitar Jalan Dr Soetomo, Surabaya. Mobil tersebut langsung melaju tanpa berhenti.

“Sebenarnya satu orang sudah sempat saya ajak ke motor. Tapi dia berontak dan lari lagi. Saya spontan mengejar, tiba-tiba braak, ditabrak dari samping,” tuturnya.

Febriansyah kemudian dilarikan ke Rumah Sakit William Booth dan menjalani perawatan selama tiga hari. Hasil diagnosis menunjukkan cedera serius dengan total biaya perawatan mencapai sekitar Rp86 juta.

Kabar kecelakaan tersebut perlahan menyebar, termasuk kepada salah satu pasien yang kabur malam itu. Pasien tersebut beberapa kali datang menjenguk dan menyampaikan penyesalan.

“Insya Allah saya tidak dendam. Sempat gregetan dan makan hati, tapi mungkin dari kejadian ini dia tersentuh. Dia mengakui ada orang yang sampai kena musibah demi dirinya bisa sembuh,” ujar Febriansyah. Tok

Dituding Ganggu Ketertiban Umum, Peserta Demo Hadapi Ancaman Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam rangkaian aksi demonstrasi sepanjang 2025. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua perkara terpisah yang menjerat sejumlah peserta aksi unjuk rasa.

Dalam perkara Nomor 2499/Pid.B/2025/PN Sby, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut Ali Arasy dan Rizky Amanah Putra masing-masing dengan pidana penjara enam bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta meminta agar keduanya tetap ditahan.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 308 ayat (1) juncto Pasal 309 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perkara ini berkaitan dengan aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 di Mapolda Jawa Timur.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut aksi tersebut dinilai membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta keselamatan orang dan barang. Jaksa juga mendalilkan bahwa Ali dan Rizky diduga merencanakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite untuk tindakan berbahaya terhadap kelompok lain dalam aksi tersebut.

Namun, fakta persidangan mengungkap bahwa BBM tersebut digunakan untuk mengisi genset mobil komando yang digunakan selama demonstrasi. Bahkan, menurut keterangan di persidangan, pengisian pertalite ke genset tersebut telah diberitahukan kepada aparat kepolisian untuk dikawal. Meski demikian, petugas tetap menuduh adanya rencana pembakaran.

Akibat peristiwa tersebut, Ali dan Rizky tetap ditahan hingga menunggu putusan Majelis Hakim yang diketuai Safrudin, S.H., M.H. Perkara Terpisah di Grahadi

Sementara itu, dalam perkara terpisah Nomor 2510/Pid.B/2025/PN Sby, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menuntut Achmad Rivaldo Firansyah dan Samiran dengan pidana penjara tujuh bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Perkara ini berkaitan dengan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Tim Penasihat Hukum menyatakan keberatan atas tuntutan jaksa. Menurut kuasa hukum, tidak ada fakta persidangan yang membuktikan Rivaldo melakukan perusakan.

Ia disebut hanya berada di depan pagar Grahadi dan mengambil serpihan kayu gapura yang sudah rusak sebelumnya untuk melindungi diri dari kawat berduri serta semprotan water cannon.

“Rivaldo sempat beberapa detik memegang pagar, namun tidak melakukan perusakan. Ia terlihat mencolok karena mengenakan jaket berwarna oranye, berbeda dengan mayoritas massa aksi yang berpakaian gelap,” ujar kuasa hukum di persidangan.

Kritik Kriminalisasi Demonstrasi
Tim Penasihat Hukum menilai perkara yang menjerat Ali, Rizky, dan Rivaldo mencerminkan kecenderungan negara mengadili potensi, bukan perbuatan konkret.

Mereka menilai penerapan Pasal 308, 309, serta Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam konteks demonstrasi berpotensi menjadi alat pembatas kebebasan sipil.

“Negara seolah mencari kambing hitam atas nama menjaga ketertiban dan keamanan umum,” tegas kuasa hukum.

Menurut mereka, penggunaan hukum pidana terhadap aksi demonstrasi berisiko menciptakan efek jera (chilling effect) bagi publik. Biaya hukum, waktu, serta stigma penjara dinilai sebagai harga politik yang sengaja dibuat mahal agar masyarakat enggan menyampaikan kritik di ruang publik.

Perkara ini juga disebut menjadi ujian awal penerapan KUHP baru. Jika tuntutan jaksa dikabulkan, dikhawatirkan akan terbentuk preseden hukum yang menurunkan standar pembuktian dalam perkara ketertiban dan keamanan umum, khususnya yang berkaitan dengan aksi massa.

“Ini bukan sekadar perkara pidana, tetapi menyangkut arah politik hukum kita: apakah hukum digunakan untuk melindungi warga negara, atau justru melindungi kekuasaan dari kritik,” ujar tim penasihat hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari para terdakwa. Tim penasihat hukum menyatakan akan menguraikan secara rinci konteks konstitusional hak berdemonstrasi serta mempertanyakan penerapan pasal-pasal ketertiban umum dalam perkara ini.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil disebut akan turut memantau jalannya persidangan karena perkara ini dinilai berpotensi menjadi penanda arah baru kriminalisasi demonstrasi di Indonesia. Tok

Cabuli Cucunya, Tan Giok Jong Dihukum 5 Tahun Penjara

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tan Giok Jong, warga Jalan Tempel Sukorejo Kecamatan Tegalsari, Surabaya, divonis Pidana penjara selama 5 Tahun, oleh Ketua Majelis Hakim S. Pujiono setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya yang masih berusia 8 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (27/1/2026).

Ketua Majelis Hakim S. Pujiono, menilai sikap terdakwa memberatkan karena tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan penyesalan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa diketahui belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

“Menimbang Pasal 473 ayat (1) jo ayat (4) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2025, menyatakan terdakwa Tan Giok Jong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana korban merupakan anak tiri yang berada di bawah perwaliannya,” kata Hakim Pujiono di Ruang Sidang Kartika PN Surabaya, Selasa (27/1/2026).

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani, serta memerintah terdakwa tetap ditahan.

Hakim menyatakan putusan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan anak korban, keterangan para ahli, sert: alat bukti surat yang saling bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Misalnya, saksi Farlin Candra mengungkapkan pernah melihat terdakwa memukuli anak korban saat berada di Batu, Malang, lantaran tidak mau makan. Meski mengaku tidak mengetahui adanya pelecehan seksual, saksi menyatakan pernah melihat korban digandeng oleh terdakwa Tan Giok Jong

Pada September 2024, saksi Farlin juga menerima informasi bahwa anak korban kembali dipukul oleh terdakwa. Ironisnya, saksi sempat menilai terdakwa terlihat menyayangi korban.

Dari keterangan ahli, Dokter Arif dari RS Bhayangkara Samsoel Mertoyoso menyatakan hasil visum terhadap korban pada 14 Oktober 2024 menemukan adanya robekan, meski tidak dapat memastikan kapan luka tersebut terjadi.

Sementara ahli Dokter Komarudin menerangkan bahwa anak korban pernah dipaksa masuk ke kamar terdakwa dan diminta memjjat, saat istri terdakwa sedang berada di luar rumah.

Atas putusan tersebut, Tjiang Jong Tjing yang merupakan Nenek korban menilai, putusan tersebut terasa ringan, karena perbuatan terdakwa sudah merusak masa depan cucu saya.

“Selain Tan Giok Jong, Imanuel Wahyudi bin Tan Giok Jong juga dihukum terkiat KDRT.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mendakwa terdakwa berulang kali melakukan kekerasan seksual dan perbuatan asusila terhadap anak korban dalam rentang waktu 2023 hingga 2024.

Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma psikis, bahkan disertai ancaman agar tidak melapor dan menuntut terdakwa Tan Giok Jong dengan pidana penjara selama 7 tahun dan menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Tok

Ketua MUI Tegaskan Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat dan Konstitusional

KEPOLISIAN|oleh

Kediri, Timurpos.co.id – Dukungan terhadap kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden terus mengalir dari berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk yang paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan tersebut disampaikan KH Anwar Iskandar sejalan dengan hasil Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri, Rabu (28/1/2026).

Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk sebagai kementerian. Kebijakan ini dinilai strategis untuk menjaga independensi dan efektivitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Menurut KH Anwar, baik secara konstitusional maupun praktis, kedudukan Polri saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Masyarakat pun telah merasakan manfaat dari posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, khususnya dalam menjaga keamanan nasional dan memberikan pelayanan hukum kepada rakyat.

“Posisi Polri sudah sangat ideal. Kita semua telah merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di NKRI,” ujar KH Anwar Iskandar.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien dan Pondok Pesantren Assa’idiyah di Kota Kediri itu menambahkan, Polri membutuhkan ruang gerak yang independen namun tetap berada dalam kontrol Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan keamanan nasional dapat berjalan selaras dengan kepentingan negara, bukan kepentingan sektoral.
KH Anwar juga menyampaikan doa dan harapan agar Polri senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban amanah bangsa.

“Kami mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah SWT untuk bersama Presiden dan seluruh rakyat menjaga negara ini menuju masyarakat yang maju, aman, dan diridhai Allah SWT,” tuturnya.

Lebih lanjut, sebagai Ketua Umum MUI, KH Anwar menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan semata sikap kelembagaan, melainkan panggilan moral ulama untuk menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan lebih fokus menjalankan fungsi utama, yakni melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga persatuan.

Dukungan dari kalangan ulama ini dinilai memperkuat legitimasi reformasi Polri yang tengah berjalan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan tokoh agama menjadi modal penting dalam membangun kepolisian yang modern, humanis, serta dipercaya publik. Tok

Tanpa Sertifikat, Warga Eks Taman Pelangi Saling Gugat Ganti Rugi Flyover

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Deretan rumah di Kampung Taman Pelangi,  telah diratakan dalam proses pembebasan lahan proyek flyover. (Dok. Humas Pemkot Surabaya)

Surabaya, Timurpos.co.id – Sengketa ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di kawasan Bundaran Taman Pelangi, Surabaya, belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah eks warga Taman Pelangi kini saling berebut hak atas ganti rugi yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, meski para pihak sama-sama tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah.

Nasikah bersama 14 orang lainnya menggugat tetangganya, Sumiyati, ke pengadilan. Para penggugat menuntut bagian dari uang ganti rugi sebesar Rp2,4 miliar dari total nilai ganti rugi Rp2,9 miliar yang disiapkan Pemkot Surabaya.

Dalam gugatan tersebut, penggugat mengklaim tanah seluas 119 meter persegi yang sebelumnya ditempati rumah Sumiyati merupakan milik Mut B. Mainah, berdasarkan Surat Perjanjian Penumpangan tertanggal 1 Januari 1957. Nasikah dan rekan-rekannya mengaku sebagai ahli waris Mut B. Mainah sehingga merasa berhak atas ganti rugi tanah tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Moh. Fauhan Lazuardi, menjelaskan bahwa antara kliennya dan Sumiyati telah dibuat perjanjian kesepakatan kepemilikan tanah dan bangunan di hadapan notaris pada 24 Februari 2024. Dalam perjanjian itu, tanah dinyatakan milik para penggugat sebagai ahli waris, sementara bangunan rumah yang telah dibongkar Pemkot merupakan milik Sumiyati.

“Klien kami menuntut pembagian ganti rugi, tanah untuk penggugat dan bangunan untuk tergugat. Gugatan ini berkaitan dengan kesepakatan tersebut dan masih bisa dinegosiasikan,” ujar Fauhan, Rabu (28/1).

Saat ini Sumiyati sudah tidak lagi menempati rumah yang disengketakan dan memilih mengontrak rumah di kawasan seberang Taman Pelangi.

Putrinya, Novita Nur Ayni Sumiyati, mengaku sempat membandingkan kasus ibunya dengan tetangga lain yang menerima ganti rugi meski tidak memiliki sertifikat tanah. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut karena dilarang oleh kuasa hukum keluarga.

Sebagian penggugat diketahui juga telah menerima ganti rugi dari Pemkot Surabaya. Di antaranya Widi Astutik, Winda Kartikasari, Rio Dwi Kristianto, dan Musikah yang total menerima sekitar Rp1,9 miliar.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan Taman Pelangi telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.

Menurut Sidharta, pemberian ganti rugi kepada Sumiyati telah melalui proses sosialisasi dan verifikasi. “Pada saat sosialisasi dan verifikasi, pihak yang menguasai objek adalah Sumiyati dan tidak terdapat klaim dari pihak lain,” jelasnya.

Terkait gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, Pemkot menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Uang ganti rugi telah dititipkan di PN Surabaya sehingga proyek pembangunan flyover di kawasan Taman Pelangi tetap berjalan sesuai rencana. Tok