Timur Pos

Waduh! Miras Ilegal dan Masalah Perizinan Menumpuk di Diskotek Valhalla Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id –  Penggerebekan oleh petugas Bea Cukai terkait penjualan minuman keras (miras) impor tanpa pita cukai resmi membongkar persoalan lain yang dialami Diskotek Valhalla di Jalan Kombes M Duryat, Surabaya. Tempat hiburan ini terbukti tidak memiliki izin operasional untuk kegiatan diskotek maupun karaoke, meski telah beroperasi secara rutin.

Sebelum kasus miras ini terungkap, lima karyawan Diskotek Valhalla sudah diamankan oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam kasus peredaran ekstasi pada bulan sebelumnya.

Beroperasi 10 Ruang VIP dan Live DJ Tanpa Izin

Berdasarkan informasi sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya, pengelola tetap menjalankan aktivitas hiburan meskipun izin yang tercatat pada Nomor Induk Bisnis (NIB) tidak mencakup layanan diskotek dan karaoke.

“Bisa cek NIB-nya, tak ada izin diskotek dan karaoke padahal tiap malam live DJ dan ada 10 room VIP,” jelas sumber tersebut.

Meskipun tanpa izin resmi, tempat ini tetap mengoperasikan sepuluh ruang VIP untuk layanan karaoke serta aula pertunjukan musik DJ setiap malam.

Dipanggil DPMPTSP, Izin Bar Terancam Dicabut

Menyusul temuan pelanggaran perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanggil jajaran pengelola Diskotek Valhalla pada Kamis (12/11/2026). Informasi yang diterima menyebut izin bar yang menjadi dasar penjualan minuman keras di lokasi tersebut terancam dicabut.

Tak lama setelah pemanggilan dari DPMPTSP, petugas Bea Cukai melakukan aksi razia pada Senin (16/11/2026) malam. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sedikitnya 35 botol miras tanpa pita cukai resmi yang disimpan di dalam tiga peti.

Pemilik Tidak Memberikan Tanggapan

Hingga Selasa (17/11/2026), salah satu pemilik Diskotek Valhalla, Salim Himawan, belum memberikan tanggapan terkait seluruh rangkaian permasalahan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp telah dibaca, namun tidak dijawab. M12

Eks Kadis ESDM Jatim Nurkholis  Ditahan, Jadi Tersangka Kelima Kasus Pungli Rp1,23 Miliar

Surabaya, Timurpos.co.id– Pengusutan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) dalam layanan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari–31 Agustus 2024 yang berinisial NK (Nurkholis) sebagai tersangka kelima perkara ini. Senin (16/11/2026) malam.

Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyidik Pidana Khusus menetapkan NK setelah menemukan bukti dugaan ia memerintahkan dua bawahannya, yakni almarhum (OS) Ony Setiawan, Kepala Bidang Pertambangan dan (ED) Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah), untuk memungut uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin.

Total Pungutan Diduga Mencapai Rp1,23 Miliar

Praktik pungli ini berlangsung di dua unit layanan Dinas ESDM Jatim:

1.Bidang Pertambangan: Dipungut dari 7 pemohon izin, total nilai dugaan Rp1,105 miliar

2.Bidang Geologi dan Air Tanah: Dipungut dari 28 pemohon izin sepanjang Maret–September 2024, total nilai dugaan Rp133,5 juta

Secara keseluruhan, akumulasi nilai pungutan liar yang terungkap mencapai Rp1,2385 miliar. Dari jumlah tersebut, NK diduga menerima bagian sebesar Rp687,5 juta, yang terdiri dari Rp552,5 juta dari Bidang Pertambangan dan Rp135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Barang Bukti Sudah Disita, Tersangka Langsung Ditahan

Sejak awal penyidikan, tim penyidik telah menyita sejumlah aset sebagai barang bukti, dengan izin resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya:

1. Uang tunai senilai Rp615 juta (Surat Perintah Penyitaan Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026, 11 Agustus 2026)

2. Emas batangan seberat 50 gram (Surat Perintah Penyitaan Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026, 16 April 2026)

Segera setelah status tersangka ditetapkan, NK dikenakan penahanan selama 20 hari (16 November – 5 Desember 2026) di Cabang Rutan Kejati Jatim, sesuai Surat Perintah Penahanan nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026.

Daftar Lengkap Tersangka, Satu Di antaranya Telah Meninggal

Sebelum NK ditetapkan, Kejati Jatim sudah menjatuhkan status tersangka kepada empat pihak lain:

1. Aris Mukiyono (AM) Kadis ESDM Jatim periode Agustus 2024–2026

2. Almarhum Ony Setiawan (QS) Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024–2026

3. Hermawan (H) Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah

4. Ertika Dinawati (ED) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024–2026

Tersangka Nurkholis didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU 31/1999 jo UU 20/2001 (Pemberantasan Korupsi) juncto Pasal 20 UU 1/2023 (KUHP) jo, Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi jo UU 20/2001 juncto Pasal 20 UU 1/2023 dan Pasal 606 ayat (2) UU 1/2023 juncto Pasal 20 KUHP dan UU 1/2026 (Penyesuaian Pidana). Tok

Janji Bisa Luluskan Anak Jadi Polwan, Mohamad Arif Diduga Tipu Korban Rp1,019 Miliar

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan penipuan berkedok jasa kelulusan seleksi anggota Polisi Wanita (Polwan) terungkap di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reiyan Novandana Syanur Putra, terdakwa bernama Mohamad Arif diduga menipu seorang warga Surabaya, Asis Bagyo, dengan janji menjamin kelulusan putrinya, Nabiilah Tyas Wulandari, menjadi Polwan, dengan kerugian total mencapai Rp1.019.000.000. Selasa (17/11/2026).

Awal Pertemuan dan Janji Manis Terdakwa

Kejadian bermula ketika Asis Bagyo bercerita kepada Nimrot Marpaung bahwa putrinya gagal masuk tahap Rikkes 2 seleksi Polwan. Nimrot kemudian mengenalkan Asis kepada Wawan Budi Prasetyo, yang selanjutnya memperkenalkannya kepada Mohamad Arif.

Pada pertemuan bulan Juni 2023 di rumah terdakwa di Dukuh Pakis, Surabaya, Mohamad Arif memberikan jaminan penuh kepada Asis.

“Saya jamin anaknya sampean jadi Polwan, saya sendiri yang akan mengantarkan ke Sepolwan dan mengawal. Jika tidak masuk, uang dikembalikan 100 persen,” janji terdakwa, sebagaimana tertulis dalam dakwaan.

Mendengar janji tersebut, Asis percaya dan bersedia menyerahkan biaya yang diminta.

Transfer Bertahap Selama Empat Bulan, Total Capai Rp1,019 Miliar

Permintaan uang dilakukan secara bertahap sejak 6 Juni hingga 27 Oktober 2023 ke rekening Bank BCA milik Mohamad Arif. Tidak hanya Asis, istrinya Sushartati juga ikut melakukan transfer. Rincian pembayaran sebagai berikut:

– 11 Juli 2023: Rp300.000.000

– 26 Juli 2023: Rp250.000.000

– 3 Agustus 2023: Rp25.000.000

– 29 Juli 2023: Rp25.000.000 (transfer Sushartati)

– 14 Oktober 2023: Rp2.000.000 (transfer Sushartati)

Selama proses pembayaran, terdakwa terus meyakinkan korban dengan pesan bahwa nama putri korban sudah masuk daftar A1 dan akan mengikuti seleksi susulan.

Janji Tak Terbukti, Uang Dipakai Judi Online

Faktanya, Nabiilah Tyas Wulandari tidak pernah lulus seleksi susulan Polwan. Terdakwa kemudian mengalihkan janji ke program Rekruitmen Proaktif (Rekpro) Bintara TA 2023, namun putri korban tetap gagal dan bahkan tidak mendapatkan nomor pendaftaran resmi.

Ketika korban menuntut pengembalian dana sesuai kesepakatan, terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 12 November 2023 yang berjanji mengembalikan uang pada April 2024. Hingga kini, uang sebesar Rp1,019 miliar tersebut tidak pernah dikembalikan.

Berdasarkan dakwaan, dana yang diterima terdakwa justru digunakan untuk keperluan pribadi, salah satunya adalah bermain judi online.

Mohamad Arif didakwa melanggar Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 KUHP dan Pasal 486 juncto Pasal 126 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana berlanjut, karena serangkaian aksi penipuan saling berkaitan dalam rentang waktu yang sama. Tok

Tanah Eigendom 1352 Jadi Polemik, Ahli Waris Pertanyakan Alasan Hak Hibah, H Ilyas

Surabaya, Timurpos.co.id – Sengketa penguasaan lahan dan legalitas bangunan di kawasan Jalan Pandegiling Nomor 145, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) yang digelar Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (16/11/2026).

Dalam Forum tersebut membahas keabsahan alas hak kepemilikan objek sengketa seluas 406 meter persegi serta penghentian aktivitas pembangunan fisik di lokasi tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, didampingi jajaran anggota komisi yakni Aning Rochmawati, Hj. Siti Maryam, Dr. H. Minun Latif, Achmad Nurdjayanto, dan Dr. Buchori Imron.

Turut hadir dalam forum tersebut Camat Tegalsari, Kenny Pieter Tupamahu, S.STP., M.M., Lurah Dr. Soetomo Nur Ratna Wulan Kartini Pancawardani, S.Sos., M.AP., perwakilan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Surabaya I, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), serta para pihak yang
bersengketa bersama kuasa hukumnya.

Terpantau dalam hearing DPRKPP menegaskan agar dilakukan Penghentian Pembangunan Dalam paparannya, perwakilan DPRKPP Kota Surabaya, Sugeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan dan sanksi administratif pertama pada 5 Oktober 2026 untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.

Langkah tegas tersebut diambil karena status kepemilikan lahan masih dalam proses sengketa hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 568/Pdt.G/2026/PN Sby.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dahulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mensyaratkan kejelasan dan keabsahan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Oleh karena itu, penindakan lebih lanjut menunggu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Riwayat Tanah Eigendom dan Konversi Hak Milik

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris almarhum Tuan Reboe, Nocky Leon Agusta, S.H., memaparkan kronologi riwayat tanah sejak era kolonial hingga proses konversi pascakemerdekaan.

Ia menjelaskan bahwa lahan di Jalan Pandegiling (dahulu Lingkungan Darmo I Nomor 125) tercatat sebagai tanah bekas hak barat berstatus Eigendom Verponding Nomor 1352.

Tanah tersebut sah beralih kepada almarhum Tuan Reboe melalui Akta Hibah pada Tahun 1930
yang dibuat di hadapan Notaris, serta diperkuat dengan Sertifikat pada Tahun 1931.

“Pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, hak tersebut telah ditegaskan melalui Keputusan Kepala Direktorat Agraria pada Tahun 1965 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) pada Tahun 1974”. Papar Nocky.

Ahli Waris Minta Penertiban Berlaku Adil

Terkait penghentian aktivitas fisik di lapangan, Nocky Leon menegaskan bahwa kliennya, Waluyo selaku penerima kuasa sekaligus ahli waris sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2018, bersikap kooperatif dan siap mematuhi penghentian pembangunan selama proses hukum berjalan.

Kendati demikian, pihaknya memberikan catatan kritis terkait rencana penertiban bangunan yang dinilai belum mengantongi PBG/IMB. Waluyo menyatakan dapat menerima langkah penertiban tersebut dengan syarat Pemerintah Kota Surabaya menegakkan aturan secara adil dan merata.

Nocky menekankan agar penertiban tidak dilakukan secara tebang pilih yang hanya menyasar bangunan milik ahli waris, melainkan juga menindak tegas objek-objek lain di sepanjang kawasan Jalan Pandegiling yang berdiri di atas lahan sengketa tanpa mengantongi
izin resmi.

Keabsahan Subjek Wakif Dipersoalkan Berdasar UU Wakaf

Dalam forum tersebut, tim kuasa hukum ahli waris juga melayangkan keberatan keras atas terbitnya Sertifikat Hak Wakaf (SHW) tertanggal 14 Oktober 2021 atas nama Yayasan Masjid Rahmat Surabaya.

Berdasarkan warkah pertanahan yang terungkap, penerbitan sertifikat wakaf seluas 406 meter persegi tersebut bersandar pada Akta Ikrar Wakaf pada Tahun 2008 yang diikrarkan oleh H. Abd. Syukur Asnan, serta merujuk pada klaim riwayat penguasaan oleh
Hadji Mochamad Elijas (H. Ilyas) pada tahun 1969.

Menurut Nocky, titik krusial dari polemik ini adalah bahwa baik Hadji Mochamad Elijas maupun H. Abd. Syukur Asnan bukanlah pemilik sah maupun ahli waris dari almarhum Tuan Reboe.

Merujuk pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, keabsahan suatu perbuatan hukum wakaf mensyaratkan secara mutlak kapasitas dan kewenangan wakif (pihak yang mewakafkan).

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa wakif hanya dapat mewakafkan harta benda miliknya apabila harta benda wakaf tersebut dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah menurut hukum.

“Apabila pihak yang mengikrarkan wakaf bukan merupakan pemilik hak milik yang sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang alas hak asal, maka secara hukum perbuatan wakaf tersebut cacat formil maupun materiil,” tegas Nocky dalam rapat tersebut.

Kuasa Hukum Ahli Waris Luruskan Pemelintiran Opini Agama

Ketegangan sempat mencuat ketika Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Dr. H. Minun Latif, menyarankan agar pihak ahli waris mengikhlaskan lahan tersebut demi kepentingan ibadah dengan mempertimbangkan nilai pahala.

Menyikapi hal tersebut serta narasi yang berkembang di ruang publik, Nocky Leon Agusta, S.H. memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan adanya dugaan pemelintiran opini oleh pihak yayasan yang kerap menarik sengketa ini ke ranah sentimen keagamaan.

Nocky menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh kliennya sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap kepentingan ibadah maupun syiar agama, melainkan murni perjuangan menuntut keadilan atas dugaan penyerobotan hak keperdataan dan cacat administrasi pertanahan.

Ia mengingatkan bahwa baik dalam hukum positif maupun syariat Islam, objek yang diwakafkan wajib berstatus milik sah pemberi wakaf, bukan tanah milik orang lain yang diklaim secara sepihak.

“Jangan sampai persoalan cacat administrasi dan dugaan penyerobotan lahan dibelokkan seolah-olah ahli waris menghalangi kepentingan agama atau tempat ibadah. Klien kami adalah umat Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai ibadah dan wakaf. Namun, wakaf yang sah secara agama maupun hukum negara mensyaratkan harta yang suci dari sengketa dan merupakan milik sah wakif, sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 15 dan Pasal 17 UU Wakaf,” jelas Nocky.

Ia menambahkan, membawa-bawa narasi agama untuk menutupi kejanggalan alas hak justru berpotensi menyesatkan opini publik serta mengaburkan substansi pemeriksaan warkah tanah yang seharusnya menjadi fokus utama BPN dan DPRD.

Menanti Kepastian Hukum

Rapat dengar pendapat ini menegaskan bahwa sengketa lahan di Jalan Pandegiling 145 berakar pada persoalan mendasar mengenai riwayat konversi tanah bekas hak barat, legalitas subjek pemberi wakaf sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, serta tertib administrasi pertanahan.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti langkah konkret dan transparansi dari BPN Kota
Surabaya I serta Pemerintah Kota Surabaya dalam membuka warkah pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Media Delikjatim.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah. M12

Izin Bar Dikabarkan Dicabut, Diskotek Valhalla Kembali Disorot Lewat Razia Bea Cukai

Surabaya, Timurpos.co.id – Petugas Bea Cukai Juanda dengan didampingi personel TNI Angkatan Laut (AL) menggelar razia di Diskotek Valhalla, Jalan Kombes M. Duryat, Surabaya, Senin (16/11/2026) sekitar pukul 19.45 WIB. Dalam razia tersebut, petugas menyita puluhan botol minuman keras (miras) yang diduga tidak dilengkapi pita cukai.

Informasi yang dihimpun media menyebutkan, razia tersebut diduga berkaitan dengan adanya penjualan minuman beralkohol impor tanpa cukai di tempat hiburan malam tersebut.

Saat dikonfirmasi di area parkir Diskotek Valhalla, salah satu petugas yang turut dalam kegiatan razia belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

“Nanti saja, Mas,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pada Kamis (12/11/2026), manajemen Diskotek Valhalla dikabarkan telah dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pelaporan pajak dan keuangan yang disebut-sebut tidak dilakukan selama enam bulan terakhir, meskipun terdapat ketentuan pelaporan secara berkala setiap tiga bulan.

Dalam proses tersebut, pihak DPMPTSP dikabarkan telah mencabut izin operasional bar di Diskotek Valhalla. Apabila pencabutan izin tersebut benar dilakukan, maka aktivitas penjualan minuman beralkohol di tempat tersebut tidak diperbolehkan selama izin belum kembali diterbitkan.

Sorotan terhadap Diskotek Valhalla sebelumnya juga mencuat setelah lima karyawannya diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba beberapa bulan lalu dan terjadi penganiayaan terhadap wartawan di area club.

Sementara itu, salah satu pemilik Diskotek Valhalla, Salim Himawan, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp terkait razia Bea Cukai tersebut.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Bea Cukai Juanda mengenai jenis, jumlah pasti, serta status hukum minuman beralkohol yang disita dalam razia tersebut. M12

Proyek Rp1,27 Miliar Bulak Banteng Jadi Sorotan, Dugaan Penyimpangan dan Potensi Kerugian Negara Dipertanyakan

Surabaya, Timurpos.co.id – Proyek pembangunan saluran di Jalan DK Bulak Banteng Suropati Gang 58, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan anggaran sekitar Rp1,27 miliar, menuai sorotan setelah ditemukan sejumlah bagian beton saluran mengalami keretakan. Senin (16/11/2026).

Menanggapi pemberitaan tersebut, Faizol selaku kontraktor dari CV Achintra Karya Sentosa menyatakan bahwa bagian beton yang mengalami keretakan telah diperbaiki dan diganti.

Faizol menjelaskan, perbaikan telah dilakukan meskipun pekerjaan proyek tersebut disebut sudah melalui proses serah terima.

“Untuk beton yang retak itu sudah diperbaiki dan diganti. Sementara pekerjaan tersebut sudah serah terima,” jelas Faizol.

Saat disinggung mengenai dugaan keterkaitan CV Achintra Karya Sentosa dengan proyek pembangunan SMPN 20 Surabaya, Faizol menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan tersebut hanya sebatas peminjaman untuk mengangkut material pengurukan.

Di sisi lain, kualitas pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 tersebut masih menjadi perhatian.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Achintra Karya Sentosa dengan CV Wira Perdana Konsultan sebagai konsultan pengawas.

Sorotan muncul setelah kondisi fisik pekerjaan di lapangan dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan dokumentasi pemantauan, ditemukan sejumlah bagian konstruksi yang terlihat kasar dan kurang rapi.

Sambungan elemen beton pada saluran tampak tidak rata dan kurang presisi. Di beberapa titik, masih terlihat air keruh bercampur lumpur yang memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi fungsi drainase.

Selain itu, sisa tanah, material bangunan, dan sampah masih terlihat di sekitar lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi catatan terkait penyelesaian pekerjaan maupun pembersihan area proyek.

Dari aspek konstruksi, pemasangan beton yang kurang rapi perlu mendapatkan perhatian. Sambungan yang tidak presisi berpotensi menimbulkan persoalan, seperti kebocoran, keretakan, hingga kerusakan struktur apabila tidak ditangani sesuai standar teknis.

Begitu pula dengan pemasangan pipa maupun sambungan saluran yang perlu diperiksa kembali. Sebab, kualitas sambungan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kelancaran aliran air dan mencegah kerusakan konstruksi.

Kondisi air yang keruh dan bercampur lumpur juga patut menjadi perhatian. Apabila terdapat endapan yang menghambat aliran, fungsi drainase dikhawatirkan tidak berjalan optimal, terutama ketika terjadi hujan deras.

Pengawasan Dipertanyakan, Dinas Terkait Diminta Evaluasi

Dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp1,27 miliar, kualitas pekerjaan tersebut semestinya menjadi perhatian serius, termasuk bagi dinas terkait dan konsultan pengawas.

Pernyataan kontraktor yang menyebut pekerjaan telah melalui proses serah terima, tetapi kemudian dilakukan penggantian dan perbaikan pada bagian beton yang retak, juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan kualitas sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Apabila benar pekerjaan telah diserahterimakan dan pembayaran telah dilakukan, perlu dipastikan apakah seluruh hasil pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi maupun kekurangan volume atau kualitas pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, hal tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas terkait dan konsultan pengawas pun perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pekerjaan, proses serah terima, serta tanggung jawab pemeliharaan apabila ditemukan kerusakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Hingga berita ini ditulis, keterangan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas mengenai temuan tersebut masih diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi dan standar teknis yang ditetapkan. M12

Bungkam Soal Anggaran Jumbo Rp 12,7 Miliar, Garad Ancam Demo Kantor Bakesbangpol Jatim

Surabaya, Timurpos.co.id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan oleh jajaran pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Senin (16/11/2026).

Hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan atas Surat Addendum yang dilayangkan oleh aliansi kontrol sosial terkait sengkarut anggaran pengadaan tahun 2025 senilai total Rp 12,7 Miliar.

Padahal, surat susulan berisi koreksi validasi objek sekaligus tuntutan klarifikasi atas kontradiksi fatal pada sistem pengadaan di Bakesbangpol Jatim Dalam surat tersebut, aliansi Media Rakyat Demokrasi (MRD) meminta penjelasan hukum terkait paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000,- yang dikunci menggunakan metode Pengadaan Langsung, bertolak belakang dengan klaim kepatuhan E-Purchasing yang sebelumnya disampaikan pihak Bakesbangpol secara tertulis.

Selain persoalan paket mamin yang diduga dipecah ke dalam 19 pos sumber dana untuk menghindari lelang terbuka, pihak Bakesbangpol Jatim juga gagal membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk dua paket jumbo lainnya. Masing-masing adalah pengadaan suvenir fisik (goodie bag) senilai Rp 1,79 Miliar serta biaya perjalanan dinas meeting dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.

Menyikapi sikap bungkam birokrasi yang melewati batas deadline tersebut, Pimpinan Umum MRD Grup, Achmad Anugrah, menyatakan kekecewaan kerasnya. Ia menilai tindakan mendiamkan surat konfirmasi resmi sama saja dengan melecehkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pers.

“Batas waktu 2×24 jam yang kami berikan sudah lewat jauh, namun Sekretaris Bakesbangpol Jatim justru memilih bersembunyi di balik sikap bungkam. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab kontradiksi argumen mereka sendiri terkait paket mamin Rp 782 juta yang menabrak aturan threshold Pengadaan Langsung, serta tidak berani membuka rincian harga satuan suvenir Rp 1,79 miliar kepada publik,” tegas dia di Surabaya, Senin (16/11/2026).

Menurut Garad sapaan akrabnya, pendekatan persuasif dan jalur korespondensi administratif yang ditempuh aliansi selama ini rupanya tidak diindahkan dengan itikad baik oleh instansi terkait. Oleh karena itu, pihaknya bersiap mengambil langkah eskalasi terbuka dengan turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

“Jika transparansi ditutup rapat di meja birokrasi, maka jalanan adalah mimbar keadilan kami. Dalam waktu dekat, kami bersama elemen massa dari LSM GARAD Indonesia dan jaringan jurnalis akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Jalan Putat Indah. Kami akan menuntut Sekretaris Bakesbangpol keluar menemui massa dan membuka seluruh dokumen pengadaan belasan miliar tersebut,” serunya lantang.

Tak berhenti pada aksi turun ke jalan, Achmad menegaskan bahwa pihaknya juga sedang merampungkan pemberkasan akhir untuk segera melayangkan laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyalahgunaan wewenang anggaran tersebut langsung ke meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Aksi demo nanti adalah peringatan keras agar tidak ada lagi pejabat publik yang mempermainkan uang rakyat dengan dalih administrasi. Setelah dari jalanan, berkas lengkap kontradiksi pengadaan ini langsung kami kawal masuk ke Kejaksaan untuk diusut tuntas secara hukum,” pungkasnya. M12

ADVOKAI Jawa Timur Gelar Diskusi Nasional RUU Advokat, Dorong Penguatan Independensi dan Masa Depan Profesi Advokat

Surabaya, Timurpos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD ADVOKAI) Jawa Timur menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat” di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi ADVOKAI dalam mendorong pembaruan regulasi profesi advokat di Indonesia, sekaligus memperkuat peran organisasi profesi dalam pembangunan hukum nasional.

Diskusi nasional ini menghadirkan sejumlah tokoh ADVOKAI, yakni Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Diyah Sasanti, S.H., MBA., M.H., M.Kn., CIL., CLA., CLI.; Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Dr. K.P.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA.; serta Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H. Diskusi dipandu oleh Adv. Imam Bukhori, S.H., M.H., sebagai moderator.

ADVOKAI Dorong Pembaruan Regulasi Profesi Advokat

Pembahasan RUU Advokat menjadi perhatian penting seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional dan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Lebih dari dua dekade setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum profesi advokat semakin relevan.

Pembaruan regulasi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek mendasar, mulai dari independensi advokat, perlindungan hukum dalam menjalankan profesi, kelembagaan organisasi advokat, hingga penguatan profesionalitas dan penegakan kode etik.

Sebagai organisasi profesi, ADVOKAI memiliki kepentingan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan terhadap pelaksanaan tugas advokat.

Namun, pembaruan Undang-Undang Advokat tidak semata-mata menyangkut kepentingan profesi, melainkan juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pembelaan hukum yang berkualitas.

Keterlibatan ADVOKAI Jawa Timur dalam Pembaruan Hukum Nasional

Kehadiran Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., sebagai salah satu narasumber memperlihatkan keterlibatan unsur organisasi advokat daerah dalam pembahasan masa depan regulasi profesi advokat.

Partisipasi unsur daerah menjadi penting karena berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum sering kali ditemukan secara langsung oleh advokat ketika menjalankan tugas pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat.

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik hukum, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusional dan independensi profesi.

Melalui keterlibatan unsur pusat dan daerah, forum diskusi nasional ini membuka ruang pertukaran pandangan mengenai arah penguatan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.

Independensi Advokat dan Perlindungan Masyarakat

Independensi advokat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang adil.

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan penting dalam memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum.

Oleh karena itu, pengaturan profesi advokat perlu memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan tugas secara profesional dan dengan iktikad baik, sekaligus memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban etik yang efektif.

Penguatan organisasi profesi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan profesi, pembinaan anggota, pengawasan kode etik, dan pengembangan kompetensi advokat dalam menghadapi perubahan sistem peradilan.

Perkembangan teknologi digital dan penerapan layanan peradilan elektronik menjadi tantangan tambahan yang memerlukan kesiapan advokat, baik dari sisi kompetensi maupun kepastian pengaturan hukum.

Diskusi Nasional Diharapkan Melahirkan Gagasan Konstruktif

Penyelenggaraan Diskusi Nasional RUU Advokat oleh DPD ADVOKAI Jawa Timur menunjukkan pentingnya ruang dialog dalam merespons perkembangan kebijakan hukum nasional.

Pertemuan yang melibatkan unsur Presidium DPP dan DPD Kongres Advokat Indonesia tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran mengenai regulasi profesi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gagasan yang berkembang dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai profesi advokat.

Pada akhirnya, penguatan profesi advokat harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Melalui penyelenggaraan diskusi nasional ini, ADVOKAI Jawa Timur menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi profesi dalam membangun masa depan advokat Indonesia yang independen, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan. M12

Tim Advokat LBH Obor Justitia Minta Bebaskan Dua WN China Terdakwa TPPO di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Obor Justitia mengajukan permohonan pembebasan bagi dua warga negara (WN) China, yaitu Zhuqilin alias Zhu alias Axiong dan Qiu Zuping alias A Tong. Kedua orang tersebut menjadi terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan sejumlah perempuan warga negara Jepang.

Permintaan ini disampaikan melalui pembacaan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11/2026). Tim pembela dipimpin oleh Robertho, S.H., M.H., didampingi Yohan Affeanto, Ruddy Bagus Hary Wijaya, dan Nelson Ariyadi Martinus. Mereka menilai tuntutan hukuman 10 tahun penjara untuk tiap terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum mempertimbangkan peran serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa secara proporsional.

Belum Ada Bukti Keterlibatan Langsung

Dalam pledoinya, tim advokat menyoroti kurangnya pembuktian yang cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sesuai Pasal 455 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Keberadaan seseorang di lokasi dugaan kejahatan tidak otomatis membuktikan ia ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut,” jelas Robertho di hadapan Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Palawi.

Tim pembela menjelaskan perbedaan tugas kedua terdakwa:

1. Zhuqilin (Axiong): Bekerja sebagai pengurus rumah tangga, menerima gaji dari sosok bernama Di Bo alias Bo Ge. Tugasnya hanya mengatur kebutuhan sehari‑hari rumah, sehingga status ini tidak dapat dijadikan bukti kesengajaan melakukan TPPO.
2. Qiu Zuping (A Tong): Bekerja sebagai juru masak. Tidak ada keterangan saksi langsung yang membuktikan ia merampas ponsel korban, melakukan penculikan, penyekapan, maupun membatasi kebebasan perempuan‑perempuan Jepang. Ia bahkan baru ditahan pada 27 Juli 2026, beberapa bulan setelah penangkapan awal tanggal 22 April 2026.

“Kami meminta majelis hakim tidak menyamakan pekerjaan juru masak dan pengurus rumah tangga dengan keterlibatan TPPO tanpa bukti yang jelas,” tegas Robertho.

Kendala Bukti Keterangan Korban dan Bahasa

Poin penting lainnya yang disampaikan tim pembela adalah ketidakhadiran para korban warga Jepang untuk memberikan kesaksian langsung di persidangan. Selama ini, keterangan korban hanya dibacakan lewat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan. Kondisi ini membuat tim pembela tidak dapat melakukan pemeriksaan silang langsung untuk menguji identitas pelaku, tindakan yang dituduhkan, serta konsistensi pernyataan korban.

Selain itu, tim advokat juga mengangkat isu hambatan perbedaan bahasa antara terdakwa asal Tiongkok, saksi asal Jepang, dan aparat hukum Indonesia. Mereka meminta majelis hakim memeriksa apakah proses penerjemahan selama penyidikan dan sidang memengaruhi akurasi isi BAP.

Keterangan Saksi Menunjukkan Kebebasan Gerak Korban

Tim pembela juga menguraikan keterangan saksi dari sidang tanggal 28 September, 1 Oktober, dan 5 Oktober 2026. Sejumlah saksi menyatakan perempuan‑perempuan Jepang yang tinggal di rumah lokasi perkara masih bebas menggunakan ponsel, memasak, mencuci pakaian, melakukan panggilan video, bahkan keluar masuk rumah.

Salah satu saksi Jepang juga menyatakan paspornya hilang saat berada di tempat hiburan malam, dan para perempuan sempat menghubungi pasangan mereka, makan sendiri, mencuci pakaian, serta pergi bersama menikmati hiburan. Tiga saksi Jepang lain juga menyatakan kedatangan mereka ke Indonesia tidak berkaitan dengan kedua terdakwa. Selain itu, polisi belum menemukan bukti yang menghubungkan situs pekerjaan Furukawa dengan Zhuqilin dan Qiu Zuping.

Petitum: Minta Pembebasan

Dalam petitum akhir, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima seluruh isi nota pembelaan, menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dakwaan TPPO, membebaskan mereka dari seluruh tuntutan, serta segera mengeluarkan dari tahanan sepanjang tidak ada dasar penahanan sah lainnya.

Jika majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda, tim pembela meminta hakim menilai peran dan tingkat kesalahan masing‑masing terdakwa secara individual, tanpa langsung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan JPU.

Atas pembelaan (pledoi) dari Para terdakwa melalui penasehat hukumnya, JPU Damang Anubowo menyatakan tetap pada tuntutan. Tok

Transaksi Ruko Kedongdoro Rp3,5 Miliar Berujung Laporan Polisi, Jefry Adukan Victory dan Monica

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang warga Surabaya, Jefry Hartanto, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi jual beli sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Kedongdoro Nomor 120, Surabaya, ke Polda Jawa Timur.

Dalam perkara tersebut, Jefry mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3,5 miliar. Laporan itu ditujukan kepada dua pihak, yakni Victory Jaya Pratama dan Monica, yang diduga terlibat dalam persoalan transaksi ruko melalui mekanisme perjanjian jual beli.

Jefry menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika Victory menawarkan dana talangan dengan persyaratan ruko miliknya dijadikan agunan di bank. Namun, untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit, diperlukan dokumen berupa Akta Jual Beli (AJB) atau Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat melalui notaris.

“Untuk notarisnya Dedi Wijaya dan Vivi Soraya,” ungkap Jefry. Senin (16/11/2026)

Ia menambahkan, dalam proses tersebut, pihak Victory sempat mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA. Namun, uang tersebut kemudian ditarik kembali dan diserahkan kepada Victory dan Monica untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri.

Atas kejadian tersebut, Jefry akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Victory dan Monica ke Polda Jatim. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LPB/194/II/2026/SPKT/POLDA JATIM tertanggal 4 Februari 2026.

Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor, Jefry mengaku hingga kini belum menerima SP2HP dari penyidik.

“Saya belum menerima SP2HP dari penyidik. Informasi yang saya terima, pihak terlapor juga belum diperiksa, meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Polda Jatim maupun Victory saat dikonfirmasi terkait laporan dan dugaan tersebut belum memberikan keterangan.

Monica Disebut Sudah Tidak Menempati Ruko

Di sisi lain, Jefry bersama keluarganya sempat mendatangi ruko yang berada di Jalan Kedongdoro Nomor 120, Surabaya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lokasi tersebut sebelumnya diketahui ditempati Monica.

Namun, saat berada di lokasi, mereka bertemu seorang pria bernama Ivan yang mengaku sebagai pegawai di ruko tersebut.

Ivan menyampaikan bahwa Monica sudah tidak berada di lokasi tersebut. Ia juga menyebut tempat usaha itu kini bergerak di bidang distributor korek api.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak Victory Jaya Pratama maupun Monica terkait laporan dan tudingan yang disampaikan Jefry. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tok