Timur Pos

Kasus BBM Pelabuhan Mirah, Publik Desak Transparansi Penegakan Hukum

PILIHAN REDAKSI|oleh

Foto: Sertijab (Int) 

Surabaya, Timurpos.co.id – Penangkapan tiga truk tangki bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Pelabuhan Mirah, Tanjung Perak, Surabaya, berbuntut sorotan publik. Selain dugaan penyimpangan distribusi BBM, mencuat pula isu adanya transaksi hingga Rp400 juta terkait pelepasan kendaraan tersebut.Selasa (27/4/2026)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tiga unit truk tangki yang diduga milik PT Sinar Almas Mulia diamankan oleh anggota Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Jawa Timur pada Rabu malam, 22 April 2026. Operasi tersebut dipimpin oleh seorang perwira pertama berinisial Ipda Yuda.

Ketiga truk disebut mengangkut BBM jenis dextrit masing-masing sekitar 8.000 liter, yang berasal dari Jawa Tengah dan rencananya akan digunakan untuk pengisian kapal di kawasan pelabuhan.

“Muatan itu bukan untuk distribusi umum, melainkan langsung ke kapal. Itu yang menjadi perhatian,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Setelah diamankan, ketiga truk tersebut dibawa ke kantor Direktorat Polairud untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, hanya berselang dua hari, tepatnya Jumat, 24 April 2026, kendaraan tersebut dilaporkan telah dilepaskan.

Sumber yang sama menyebutkan, sempat terjadi negosiasi terkait pelepasan kendaraan. Awalnya disebutkan permintaan mencapai Rp700 juta, sebelum akhirnya disepakati sebesar Rp400 juta.

“Uang Rp400 juta itu diserahkan oleh seseorang Erik selaku pemilik armada kepada oknum aparat penegak hukum. Dana tersebut diduga berasal dari pemilik BBM, Wawan ,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Polairud Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Dr. Arman Asmara Syarifuddin, saat dikonfirmasi menyarankan langsung ke bagian penegakan hukum.

“Silakan langsung ke Gakkum,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Direktorat Polairud, PT Sinar Almas Mulia, maupun individu-individu yang disebut dalam informasi tersebut.

Dugaan Penyimpangan Distribusi BBM
Dari hasil penelusuran awal, pola distribusi BBM dari Jawa Tengah ke Surabaya untuk kebutuhan pengisian kapal dinilai tidak lazim, terlebih jika menggunakan BBM bersubsidi.

BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi sektor tertentu dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan industri atau komersial, termasuk pelayaran, tanpa izin khusus. Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan melanggar kebijakan energi nasional.

Apabila dugaan dalam kasus ini terbukti, sejumlah ketentuan hukum berpotensi dilanggar, antara lain:
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 huruf b dan c terkait pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Perpres No. 191 Tahun 2014
Mengatur distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
Pasal 5 dan 11 terkait dugaan suap kepada penyelenggara negara.
KUHP. Dapat dikenakan jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang.

Sorotan Publik

Kasus ini kembali membuka celah dalam pengawasan distribusi BBM, khususnya di kawasan pelabuhan yang memiliki intensitas aktivitas logistik tinggi. Publik pun mendesak adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan tidak terjadi praktik penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan. M12.

Transaksi Ratusan Juta Tanpa NTPN, Retribusi IPT Surabaya Jadi Sorotan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Mekanisme pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau yang dikenal sebagai Surat Ijo di Kota Surabaya tengah menjadi sorotan tajam. Forum Analisis Surat Ijo Surabaya (FASIS) bersama pemerhati pelayanan publik menemukan celah serius dalam sistem pembayaran yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Temuan tersebut diungkapkan Ketua FASIS, Purwomartono, bersama Miko Saleh SH. Keduanya menyoroti kejanggalan dalam dokumen Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang tidak dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) maupun validasi sistem perbankan seperti Virtual Account (VA).

Purwomartono mengungkapkan adanya transaksi bernilai besar yang masih diproses secara manual tanpa dukungan sistem digital yang memadai. Salah satu temuan bahkan menunjukkan transaksi sebesar Rp122 juta yang hanya divalidasi menggunakan stempel basah dan tanda tangan manual.

“Ini sangat ketinggalan zaman. Bandingkan dengan e-tilang yang nilainya hanya puluhan ribu rupiah tapi sudah menggunakan NTPN. Sementara transaksi ratusan juta hingga miliaran rupiah justru tidak memiliki pengamanan sistem digital,” ujarnya, Jumat (27/4/2026), sembari menunjukkan dokumen yang ia tandai sebagai indikasi potensi fraud.

Hal senada disampaikan Miko Saleh. Ia menilai ketiadaan jejak digital dalam transaksi bernilai besar tersebut sebagai kondisi yang berisiko tinggi dalam tata kelola keuangan daerah.

“Tanpa validasi bank atau NTPN, tidak ada jejak digital yang kuat. Ini membuka peluang terjadinya praktik lapping, di mana dana bisa digunakan sementara oleh oknum sebelum disetorkan, atau bahkan terjadi perbedaan antara nominal yang dibayarkan masyarakat dengan yang dilaporkan,” jelasnya.

Selain berpotensi merugikan negara, sistem manual ini juga dinilai merugikan masyarakat sebagai wajib retribusi. Tanpa bukti transaksi yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional, posisi hukum warga menjadi lemah apabila terjadi kesalahan atau kehilangan data di internal pemerintah.

Miko menambahkan, kondisi ini ironis mengingat sejumlah layanan pembayaran lain di Surabaya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi rumah susun, telah menggunakan sistem digital yang lebih transparan dan akuntabel.

“Kami mendorong Pemkot Surabaya segera melakukan digitalisasi total dalam sistem pembayaran retribusi IPT. Jangan biarkan sistem manual ini terus berjalan karena berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya dana di luar sistem resmi yang tidak terpantau secara real-time oleh auditor,” tegasnya.

Kritik tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Tok

Dalam Sehari Pasang Trashboom, MOZAIK ECOTON Angkut 907 Kg Sampah dari Kali Tebu untuk Cegah Sampah ke Laut

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kali Tebu merupakan salah satu sungai di Kota Surabaya yang selama puluhan tahun mengalami tekanan pencemaran serius. Tingginya beban sampah, khususnya plastik dari aktivitas domestik dan kawasan padat penduduk, menjadikan sungai ini sebagai salah satu kontributor kebocoran sampah ke laut. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi terpadu yang tidak hanya menangani sampah di sungai, tetapi juga dari sumbernya. Sabtu (25/4/2026).

Menjawab kondisi tersebut, MOZAIK (Mission for Zero Plastic Leakage) yang diinisiasi oleh Ecoton melalui kolaborasi multipihak mulai melakukan intervensi di Kali Tebu. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan trashboom (pencegat sampah sungai) di segmen tengah, yang mencakup Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Sidotopo Wetan.

Dalam periode 24 jam sejak pemasangan, Tim MOZAIK Ecoton berhasil mengangkut 907 kg sampah dari trashboom. Dari jumlah tersebut, 757 kg merupakan sampah anorganik dan 150 kg sampah organik.

Koordinator tim evakuasi sampah trashboom, Heri Purnomo, menyampaikan bahwa data ini menjadi pijakan awal dalam memahami karakteristik sampah di Kali Tebu. “Hasil pengangkutan ini memberikan gambaran nyata kondisi sampah sungai setelah dipasang selama 24 jam. Program ini akan mulai berjalan lebih efektif pada bulan Mei, yang rencana kami akan memasang trashboom permanen setelah membentuk satgas Kali Tebu” ujarnya.

Ke depan, pemasangan trashboom direncanakan berlangsung selama 18 bulan di tiga segmen Kali Tebu yang mencakup enam kelurahan, Kali Tebu segmen hulu yang berada di Kelurahan Kapas Madya Baru dan Simokerto, lalu Kali Tebu segmen tenga yang berada Kelurahan Sidotopo Wetan dan Tanah Kali Kedinding dan Kali Tebu segmen hilir yang berada di Kelurahan Bulak Banteng dan Tambak Wedi.

Selain berfungsi sebagai pencegat sampah agar tidak mengalir ke laut, sistem ini juga terintegrasi dengan pengelolaan lanjutan. Sampah yang telah dievakuasi dari trashboom akan melalui dua tahap penyortiran. Pada fase pertama, sampah dipilah berdasarkan jenis hingga mencapai sekitar 30 kategori material. Pada fase kedua, dilakukan pemilahan lanjutan berdasarkan warna untuk meningkatkan kualitas daur ulang. Setelah itu, sampah diproses melalui metode press (balling) sebelum disalurkan melalui kerja sama dengan Bank Sampah Induk Surabaya.

Program ini juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di tingkat kota.

Selain pemasangan trashboom, MOZAIK Ecoton juga menjalankan pendekatan berbasis masyarakat di enam kelurahan, meliputi: Pengelolaan sampah sungai, Pembersihan rutin sungai dengan partisipasi aktif masyarakat (termasuk pembentukan satgas), Pengurangan sampah skala kawasan melalui pemilahan dari sumber dan praktik guna ulang (reuse), Program Sekolah Zero Waste MOZAIK, Pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

Manajer Program, Amiruddin Muttaqin, menegaskan bahwa MOZAIK tidak hanya berfokus pada penanganan di hilir, tetapi juga perubahan sistem di hulu. “MOZAIK menjadi penting karena berfokus pada tiga hal utama, yaitu mencegah sampah bocor ke laut, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat,” jelasnya.

Melalui rangkaian intervensi ini, Kali Tebu diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik pengelolaan sampah berbasis sungai dan komunitas, sekaligus berkontribusi dalam upaya mengurangi pencemaran plastik ke laut. Tok

Tiga Truk BBM Diduga Ilegal Diamankan di Tanjung Perak, Pelepasannya Disorot

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Penanganan kasus dugaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ilegal di Pelabuhan Mirah, Tanjung Perak, Surabaya, menuai sorotan serius. Berdasarkan penelusuran sejumlah sumber, terdapat kejanggalan sejak proses penangkapan hingga pelepasan tiga truk tangki yang diduga bermuatan BBM ilegal. Sabtu (25/4/2026).

Peristiwa bermula pada Rabu malam, 22 April 2026. Tiga unit truk tangki yang disebut-sebut milik PT Sinar Almas Mulia diamankan oleh anggota Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) di kawasan Pelabuhan Mirah. Operasi tersebut dipimpin oleh seorang perwira pertama berinisial Ipda Y.

Sumber di lapangan menyebutkan, masing-masing truk mengangkut sekitar 8000 kiloliter BBM yang diduga termasuk kategori bersubsidi. BBM tersebut dikabarkan berasal dari wilayah Jawa Tengah dan akan digunakan untuk pengisian kapal di area pelabuhan.

“Muatan itu bukan untuk distribusi umum, tapi langsung ke kapal. Itu yang jadi perhatian,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ketiga truk kemudian dibawa ke kantor Direktorat Polairud untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, hanya berselang dua hari, tepatnya Jumat, 24 April 2026, ketiga truk tersebut dilaporkan telah dilepaskan. Tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan dasar hukum atau hasil pemeriksaan yang mengarah pada keputusan tersebut.

Ketiadaan transparansi ini memunculkan tanda tanya, mengingat dugaan pelanggaran terkait BBM subsidi tergolong serius dan memiliki konsekuensi hukum berat.

Dalam penelusuran lebih lanjut, muncul informasi mengenai dugaan adanya transaksi uang dalam proses pelepasan kendaraan tersebut.

Sejumlah sumber menyebutkan, awalnya terdapat permintaan dana hingga Rp700 juta. Namun setelah proses negosiasi, angka tersebut disebut turun menjadi sekitar Rp300 juta.

“Angka akhirnya sekitar Rp300 juta. Itu sudah disepakati,” ungkap sumber lain.

Dugaan pengurusan pelepasan kendaraan ini disebut melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan berinisial S. Ia diduga bertindak sebagai perantara dari pihak perusahaan dengan aparat.

Sementara itu, pemilik muatan disebut-sebut merupakan seorang pengusaha bernama Wawan Gendut, yang berasal dari Jawa Tengah.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam informasi tersebut.

Pola Distribusi BBM Diduga Menyimpang
Dari hasil investigasi awal, pola pengiriman BBM dari Jawa Tengah ke Surabaya untuk kebutuhan pengisian kapal dinilai tidak lazim, terutama jika menggunakan BBM bersubsidi.

Distribusi BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi sektor tertentu dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan industri atau komersial seperti pelayaran tanpa izin khusus.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut berpotensi merugikan negara dan menyimpang dari kebijakan energi nasional.

Tim redaksi telah berupaya menghubungi pihak Direktorat Polairud, termasuk perwira yang disebut memimpin operasi, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi.

Begitu pula dengan pihak PT Sinar Almas Mulia serta individu yang disebut dalam informasi lapangan, belum memberikan klarifikasi.

Apabila dugaan dalam kasus ini terbukti, maka terdapat beberapa potensi pelanggaran hukum, antara lain:
1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 53 huruf b dan c Mengatur larangan pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin.
Ancaman: pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
2. Perpres No. 191 Tahun 2014
Mengatur distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
3. UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
Pasal 5 dan 11 Terkait dugaan pemberian atau penerimaan suap oleh penyelenggara negara.
4. KUHP

Dapat dikenakan pasal terkait penyalahgunaan wewenang jika unsur terpenuhi. Sorotan Publik dan Desakan Transparansi.

Kasus ini memperlihatkan celah dalam pengawasan distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah pelabuhan yang memiliki aktivitas logistik tinggi. M12

Atribut dan Posisi Kerja PHL di Samsat Bangkalan Jadi Sorotan

KEPOLISIAN|oleh

Bangkalan, Timurpos.co.id – Keberadaan seorang petugas berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) berinisial “A” di area cek fisik kendaraan Samsat Bangkalan menjadi sorotan publik. Pasalnya, yang bersangkutan terlihat memiliki posisi kerja dan fasilitas menyerupai anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat sebagai petugas resmi.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Secara konstitusional, beberapa ketentuan yang relevan di antaranya:
Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sah.

Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak masyarakat atas kepastian hukum yang adil. Kehadiran petugas non-struktural dengan peran menyerupai aparat berwenang dinilai dapat mengaburkan kepastian tersebut.

Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik tanpa perlakuan khusus atau jalur informal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara layanan memiliki identitas, kompetensi, serta kewenangan yang jelas. Penempatan PHL dengan peran menyerupai aparat resmi tanpa kejelasan mandat dinilai berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengamat hukum menilai, penggunaan fasilitas atau atribut yang menyerupai aparat negara tanpa kewenangan formal dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan peran. Karena itu, diperlukan penertiban serta evaluasi internal guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat pun berharap instansi terkait segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan seluruh petugas di lingkungan Samsat bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait status dan kewenangan PHL berinisial “A” tersebut. M12

Proyek Plastic Credit Disorot, Dinilai Berisiko Greenwashing

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali merilis hasil investigasi terhadap sejumlah proyek plastic credit di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa skema yang diklaim sebagai solusi inovatif krisis plastik justru menyimpan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kegagalan operasional hingga dampak lingkungan dan kesehatan.

Plastic credit merupakan mekanisme kompensasi (offset) sampah plastik, di mana perusahaan mendanai proyek pengumpulan, pengelolaan, atau daur ulang untuk “mengimbangi” jumlah plastik yang mereka hasilkan.

“Skema plastic credit merupakan solusi semu. Ia tidak menyentuh akar persoalan dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Produsen tetap leluasa memproduksi plastik tanpa pengawasan ketat, sehingga tanggung jawab atas dampak produknya terabaikan,” ujar Pradipta Indra Ariono, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur.

Tiga Proyek Besar Disorot

Investigasi menyoroti tiga proyek yang terdaftar dalam Standar Pengurangan Sampah Plastik Verra, yaitu Project STOP di Banyuwangi, proyek Danone-AQUA/Reciki di TPST Samtaku Jimbaran (Bali), serta proyek SEArcular–Greencore di Gresik dan Surabaya.

Ketiga proyek tersebut menjual kredit plastik kepada korporasi global sebagai kompensasi produksi plastik, sekaligus membangun narasi bahwa polusi plastik dapat “dinetralkan” melalui mekanisme pasar.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Di Banyuwangi, Project STOP mengalami penurunan signifikan setelah pendanaan eksternal berakhir. Infrastruktur yang dibangun tidak lagi berfungsi optimal, bahkan mengalami kerusakan dan minim perawatan.

“Keberhasilan yang ditampilkan cenderung administratif, bukan ekologis. Produksi plastik tetap tinggi dan tidak tersentuh oleh skema ini,” tambah Pradipta.

Dampak Lingkungan dan Kesehatan
Di Bali, fasilitas TPST Samtaku Jimbaran yang menjadi bagian proyek Reciki memicu protes warga akibat bau menyengat, pencemaran lingkungan, dan dugaan gangguan kesehatan. Fasilitas tersebut akhirnya ditutup.

Sementara di Gresik dan Surabaya, plastik bernilai rendah cenderung dibakar atau diolah menjadi bahan bakar seperti RDF (Refuse-Derived Fuel), yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan.

“Kasus TPST Samtaku harus menjadi peringatan serius. Pengelolaan sampah yang tidak matang berisiko mengancam lingkungan dan kesehatan. Praktik pembakaran dan RDF perlu dievaluasi,” ujar Catur Yuda Hariyani, Direktur PPLH Bali.

Pola Masalah Berulang

Koalisi menemukan pola serupa dalam berbagai proyek plastic credit, yakni ketergantungan pada pendanaan eksternal, tidak berkelanjutan secara finansial, serta fokus pada pengelolaan hilir tanpa menyentuh sumber produksi plastik.

Selain itu, transparansi dinilai minim. Data terkait aliran dana, volume plastik yang dikelola, serta dampak lingkungan tidak terbuka untuk publik. Di sisi lain, pekerja sektor persampahan masih berada dalam kondisi rentan.

“Tanpa transparansi, klaim keberhasilan tidak bisa diverifikasi,” tegas Daru Setyorini, Direktur Eksekutif ECOTON.

Berpotensi Jadi Greenwashing

Koalisi juga menilai skema plastic credit berisiko menjadi praktik greenwashing, karena memungkinkan perusahaan mengklaim tanggung jawab lingkungan tanpa benar-benar mengurangi produksi plastik.

Plastik bernilai rendah seperti sachet dan multilayer—yang paling banyak ditemukan—sering kali tidak tertangani dan berakhir dibakar atau dibuang ke lingkungan.

“Skema ini membuka celah bagi perusahaan untuk terlihat bertanggung jawab tanpa perubahan nyata. Ini sangat rentan menjadi greenwashing,” tambah Daru.

Koalisi mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan krisis plastik di Indonesia, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Fokus pada pengurangan dari sumber, termasuk pembatasan plastik sekali pakai

Tinjau ulang skema plastic credit dan beralih ke solusi hulu, Terapkan Extended Producer Responsibility (EPR) secara wajib dengan prinsip polluter pays, Wajibkan transparansi data terkait proyek pengelolaan sampah
Lindungi pekerja sektor persampahan, termasuk upah layak dan keselamatan kerja dan Evaluasi dan cabut izin proyek yang terbukti merusak lingkungan. Tok

Tabrak Pemotor hingga Pingsan dan Sempat Melarikan Diri, Billy Hanya Dituntut 4 Bulan Penjara Oleh JPU Dzulkifli Nento

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Billy Arnaleba, pengemudi mobil dinas Polri jenis Toyota Zenix hitam tahun 2023 bernomor polisi L-28 PL, dituntut pidana penjara selama 4 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulkifli Nento dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban tak sadarkan diri, serta tidak memberikan pertolongan setelah kejadian.

“Menuntut terdakwa Billy Arnaleba dengan pidana penjara selama 4 bulan,” ujar JPU Dzulkifli kepada awak media. Kamis (23/4/2026). Sore.

JPU menyebut perbuatan terdakwa melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni tidak menghentikan kendaraan atau tidak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan.

Selain itu, terdakwa juga dijerat Pasal 310 ayat (2) UU yang sama terkait kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan orang lain mengalami luka-luka.

Dari pantauan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, dokumen tuntutan tersebut belum diunggah, sehingga memunculkan pertanyaan dari awak media yang biasa meliput di PN Surabaya.

Dalam persidangan yang digelar sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amaya sempat menegur terdakwa dan mempertanyakan alasan tidak memberikan pertolongan kepada korban usai kecelakaan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Billy mengakui tidak menolong korban.

“Saya tidak menolong, Yang Mulia. Saya langsung pulang ke rumah,” ujar terdakwa di hadapan majelis hakim.

Usai persidangan, Billy yang tidak ditahan oleh penyidik juga sempat dikonfirmasi awak media. Ia membenarkan telah terjadi perdamaian dengan korban, namun enggan menjelaskan lebih lanjut.

“Sepurane mas, gak oleh ambek komandan. Ini Polda Jatim,” ujarnya singkat.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kecelakaan terjadi pada Jumat, 19 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Pintu 3 Mapolda Jawa Timur, Surabaya.

Saat itu, terdakwa mengemudikan mobil dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi, ia berbelok ke kiri menuju arah utara dan berpindah ke lajur kedua.

Di waktu bersamaan, korban Muhammad Yusuf mengendarai sepeda motor Honda Vario merah bernomor polisi G-2349-CH dari arah selatan ke utara di lajur kedua.

Diduga karena kelalaian terdakwa yang berpindah lajur secara mendadak, tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan tersebut menyebabkan korban terjatuh dan pingsan di lokasi kejadian.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/636/IX/LAKA/2025/Rsb Surabaya yang dibuat oleh dr. Sekar Rahadisiwi dari RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala akibat benturan benda tumpul.

Dalam hasil pemeriksaan juga disebutkan tidak ditemukan luka lain maupun kelainan pada pemeriksaan radiologi.

Kasus ini menjadi sorotan karena selain menyebabkan korban pingsan, terdakwa juga tidak memberikan pertolongan usai kecelakaan, sebagaimana kewajiban pengemudi dalam aturan lalu lintas. Tok

Aksi Sosial KARSA di Surabaya Diwarnai Teguran Satpol PP, Berakhir Damai

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kerukunan Arek Surabaya Asli (KARSA), organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bang Subay, kembali menggelar program pembagian makan siang gratis.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Jalan Gubeng Pojok, Surabaya, Kamis (23/4/2026), sempat menjadi perhatian publik setelah dihentikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penghentian dilakukan karena kegiatan dinilai menggunakan bahu jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Program sosial ini digagas oleh Bang Yosi alias Mahfud selaku koordinator lapangan KARSA, dengan dukungan Habib Halim. Kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat kecil dan para pengguna jalan di tengah tekanan ekonomi.

Namun, pelaksanaannya di ruang publik memunculkan persoalan terkait pemanfaatan fasilitas umum. Kedatangan petugas Satpol PP untuk menghentikan kegiatan sempat memicu adu argumen dengan pihak penyelenggara hingga suasana memanas.

Situasi berangsur kondusif setelah pihak Kelurahan dan Kecamatan Gubeng turun langsung ke lokasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mediasi dilakukan secara terbuka dan menghasilkan kesepakatan bahwa kegiatan sosial tersebut dapat tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian teknis agar tidak mengganggu fungsi fasilitas umum.

Sikap pemerintah setempat yang tetap memberikan ruang bagi kegiatan sosial ini dinilai sebagai langkah progresif. Selama pelaksanaannya tertib dan terkoordinasi, program pembagian makan gratis dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang patut didukung.

Rencananya, kegiatan ini akan digelar rutin setiap Selasa dan Kamis di kawasan Jalan Sumatera, pojok Gubeng, dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan di tengah tantangan ekonomi perkotaan.

Ketua Umum KARSA, Bang Subay, menyampaikan apresiasi kepada pihak kecamatan dan kelurahan atas dukungan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kecamatan dan kelurahan yang telah memberikan peluang dan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Harapannya, program ini bisa terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa pengelolaan ruang publik tidak hanya soal penegakan aturan, tetapi juga kepekaan sosial. Ketika regulasi dan kepentingan kemanusiaan bertemu, pemerintah dituntut hadir sebagai penyeimbang agar ketertiban tetap terjaga tanpa menghambat inisiatif sosial masyarakat. M12

Tak Kooperatif, Hermanto Oerip Dijebloskan di Rutan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengeksekusi terdakwa Hermanto Oerip ke rumah tahanan (rutan) setelah majelis hakim memerintahkan perubahan status dari tahanan kota menjadi tahanan rutan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Made Agus Mahendra Iswara, mengatakan eksekusi dilakukan usai koordinasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya terkait pengembalian uang jaminan.

“Setelah koordinasi dengan pengadilan negeri untuk pengembalian uang jaminan, kami segera melaksanakan eksekusi,” ujar Made, Rabu (21/4/2026).

Dalam proses eksekusi, Hermanto sempat bersikap tidak kooperatif. Ia bahkan meminta agar penyidik Polda Jawa Timur segera memeriksanya dalam perkara lain agar tidak ditahan dalam kasus yang sedang disidangkan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Nur Kholis memerintahkan perubahan status penahanan tersebut dalam sidang perkara dugaan penipuan senilai Rp75 miliar, Senin (20/4/2026).

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho menyatakan Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan berlanjut bersama Venansius Niek Widodo, yang telah lebih dahulu dipidana.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan terhadap terdakwa Hermanto Oerip,” kata Hajita di persidangan.

Jaksa mendasarkan tuntutan pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 tentang penyertaan dan Pasal 23 tentang perbuatan berlanjut.

Perkara ini bermula dari perkenalan Hermanto dengan korban, Soewondo Basoeki, dalam perjalanan ke Eropa pada 2016. Dalam pertemuan tersebut, Hermanto memperkenalkan korban kepada Venansius Niek Widodo yang mengaku memiliki usaha tambang nikel di Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Untuk meyakinkan korban, keduanya menunjukkan sejumlah dokumen, foto, serta contoh keberhasilan perusahaan lain. Korban kemudian menanamkan dana melalui perusahaan bernama PT Mentari Mitra Manunggal (PT MMM).

Namun dalam persidangan terungkap, proyek tambang tersebut tidak pernah ada. PT MMM juga tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Dana korban diduga ditarik secara bertahap melalui sejumlah rekening dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Jaksa menilai seluruh unsur pidana telah terpenuhi, mulai dari rangkaian kebohongan, tipu muslihat, hingga tindakan yang mendorong korban menyerahkan uang. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dalam kurun Februari hingga Juni 2018.

Hal yang memberatkan, antara lain kerugian korban yang besar, terdakwa menikmati hasil kejahatan, serta sikap tidak kooperatif dan berbelit-belit selama persidangan. Tok

Skandal Pungli ESDM Jatim: Uang Izin Tambang Dibagi ke 19 Pegawai

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Skandal dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Jawa Timur kian terkuak. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menemukan praktik tersebut tidak hanya melibatkan pimpinan, tetapi juga dinikmati secara kolektif oleh hampir seluruh staf di bidang pertambangan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, mengungkapkan adanya aliran uang pungli yang dibagikan secara rutin kepada sekitar 19 pegawai.

“Dari hasil penyidikan, ada aliran uang pungli perizinan tambang yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan, total sekitar 19 orang. Ini atas petunjuk tersangka AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim yang dikoordinir oleh tersangka OS sebagai Kepala Bidang Pertambangan,” ujar Wagiyo dalam jumpa pers, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, praktik tersebut berjalan sistematis dan terstruktur selama kurang lebih dua tahun. Setiap akhir bulan, uang hasil pungli dibagikan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp750 ribu hingga Rp2,5 juta, tergantung jabatan dan beban kerja.

“Pembagian dilakukan rutin setiap bulan. Jadi ini bukan kejadian sporadis, melainkan pola yang sudah berlangsung lama,” tegasnya.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa praktik pungli di sektor perizinan tambang ESDM Jatim tidak bersifat individual, melainkan terorganisir dan melibatkan banyak pihak di internal dinas.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah staf yang menerima aliran dana mulai mengembalikan uang tersebut. Pengembalian dilakukan secara bertahap sebagai bentuk itikad baik.

“Hingga tadi pagi, total uang yang telah disita mencapai Rp707 juta,” kata Wagiyo.

Meski demikian, Kejaksaan menegaskan pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana. Proses hukum tetap berjalan untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam praktik tersebut.

Kejati Jatim juga memastikan penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan aliran dana ke pihak lain dalam struktur yang lebih tinggi.

“Ini masih perkembangan sementara dan akan terus kami dalami,” pungkasnya.  Tok