Timur Pos

GMBI Pertanyakan Kebijakan Pembakaran Sampah Sungai Rujing, Kades Pilih Blokir Kontak?

PERISTIWA|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Pembangunan fasilitas pembakaran sampah di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, semakin menimbulkan tanda‑tanya besar di kalangan pengawas masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura menilai proses pembangunan tersebut penuh ketidak‑transparanan, bahkan pihak LSM yang ingin melakukan klarifikasi justru diblokir nomor teleponnya oleh Kepala Desa Sungai Rujing Zainal Abidin.

Ketua LSM GMBI‑KSM Sangkapura, Junaidi, mempertanyakan dari awal perencanaan, penggunaan anggaran Dana Desa, hingga status kepemilikan lahan tempat fasilitas itu dibangun.
Dari data yang diperoleh LSM, pada tahun 2024 pemerintah desa sempat merencanakan pembangunan fasilitas serupa dengan anggaran Rp 50 juta dari Dana Desa, yang direncanakan di Dusun Sungaitirta di atas tanah wakaf masjid. Rencana itu kemudian mendapat protes warga karena dinilai tanpa musyawarah yang mencapai kesepakatan.

Alih‑alih memperbaiki proses perencanaan, pada tahun 2026 pembangunan fasilitas berlanjut, kali ini dibangun di atas lahan milik pribadi Kepala Desa Zainal Abidin, berukuran sekitar 2 × 2 meter dengan tinggi lebih dari 3 meter. Yang lebih mencolok, pembangunan ini berjalan tanpa musyawarah desa (Musdes) maupun musyawarah dusun (Musdus) yang diketahui masyarakat luas.

Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rujing mengaku tidak mengetahui ada pembangunan tersebut, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak kepala desa. Masalah ini sempat dibahas dalam rapat tingkat Kecamatan Sangkapura, di mana muncul pertanyaan krusial: apa jadinya bangunan itu apabila Zainal Abidin tidak lagi menjabat sebagai kepala desa?
Menanggapi hal itu, kepala desa menyebut fasilitas itu nantinya bisa dipakai dengan sistem sewa — pernyataan yang semakin menimbulkan kegelisahan, mengingat pembangunan menggunakan uang rakyat dari Dana Desa yang seharusnya menjadi aset milik desa, bukan bergantung pada perjanjian sewa tanah pribadi pejabat.

Tidak hanya BPD, pihak internal perangkat desa pun tampak tidak dilibatkan. Kasi Pembangunan dan perangkat desa yang akrab disapa Pak Obek mengaku tidak mengetahui rincian pembangunan tersebut. Pak Obek bahkan menyatakan pembangunan‑pembangunan di desa itu kerap bermasalah, karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya dijadikan formalitas semata, sedangkan seluruh proses justru dikerjakan langsung oleh kepala desa.

Ketika tim LSM GMBI berusaha meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Zainal Abidin untuk meluruskan berbagai pertanyaan tersebut, nomor telepon pihak LSM justru diblokir.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa nomor kami malah diblokir? Ini semakin membuat kami dan warga bertanya‑tanya, ada apa di balik semua pembangunan ini?” tegas Junaidi.

Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah pribadi, melainkan soal tanggung jawab uang negara yang berasal dari kontribusi masyarakat. “Kalau menggunakan Dana Desa, harus jelas perencanaannya, siapa pelaksananya, status tanahnya, berapa anggarannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai uang rakyat habis, sementara proses perencanaan dan pengawasan dikesampingkan,” ujar Junaidi dengan nada tegas.

LSM GMBI‑KSM Sangkapura mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, serta aparat pengawas lainnya segera melakukan audit mendalam. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada fasilitas pembakaran sampah ini, tetapi juga seluruh kegiatan pembangunan bersumber Dana Desa dan Bantuan Keuangan di Desa Sungai Rujing untuk memastikan tidak ada penyimpangan peraturan.

LSM juga meminta Kepala Desa Sungai Rujing segera membuka akses komunikasi dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar hukum pembangunan, status lahan, serta kepemilikan aset hasil pembangunan tersebut. M12

Jaksa Kejari Surabaya Deddy Arisandi Diadukan atas Dugaan KDRT dan Nikah Siri, Korban Mengaku Diisolasi

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Nama Jaksa Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri Surabaya kini menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari beredarnya sebuah unggahan di akun TikTok @bangpena_official pada Jumat (14/11/2026), yang memuat pengaduan seorang perempuan berinisial AM atau akrab disapa Achel kepada Media Center Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Dalam kesaksiannya, AM menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya selama berumah tangga dengan sang jaksa. Ia mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), manipulasi psikologis, pembatasan kebebasan, hingga perselingkuhan yang dilakukan suaminya.

Diajak Nikah Siri Saat Perceraian Belum Selesai

Kisah bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh paman dari Jaksa Deddy Arisandi. Pada awal pendekatan, pria tersebut terlihat sangat santun dan memberikan kesan sebagai sosok yang ideal. Namun, kebenaran perlahan terungkap seiring semakin dekatnya hubungan mereka.

“Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai,” ungkap AM dalam pengaduannya.

Tak lama setelah pernikahan siri tersebut, AM dikaruniai kehamilan. Namun kebahagiaan yang diharapkan justru tak kunjung datang. Sebaliknya, suasana rumah tangga berubah drastis menjadi penuh tekanan.

Diisolasi dan Dilarang Pegang Telepon

Setelah menikah siri, sikap suami berubah 180 derajat. AM mengaku mengalami tindak kekerasan fisik yang disertai tekanan psikologis berkepanjangan. Ia kerap merasa meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri akibat perlakuan manipulatif yang dilakukan suaminya.

Tidak hanya itu, ruang gerak AM dibatasi secara ekstrem. Ia diisolasi dari dunia luar, dilarang berkomunikasi dengan siapa pun, bahkan tidak diperbolehkan memegang telepon genggam.

“Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah,” tuturnya dengan nada bergetar.

Dugaan Perselingkuhan Berulang

Beban psikis korban semakin berat ketika ia menemukan dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. AM menuding sang jaksa menjalin hubungan terlarang dengan sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang—mulai dari asisten rumah tangga, pekerja salon, asisten pribadi, hingga wanita penghibur.

“Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok,” katanya menambahkan.

Media Center Rieke Diah Pitaloka Kecam Keras KDRT

Terkait pengaduan ini, pihak Media Center Rieke Diah Pitaloka menyatakan mengecam keras segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Korban berharap kasusnya segera mendapat penanganan serius dan transparan dari lembaga berwenang.

Terpisah, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (14/11/2026), Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan, memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp.

“Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya, mas,” ujarnya singkat.

Sementara dari Pihak Kejari Surabaya, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, belum memberikan penjelasan secara resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut terkait langkah penanganan internal maupun penyelidikan yang akan dilakukan. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini. Tok

Enam Petugas Rutan Surabaya Diganjar Penghargaan atas Keberhasilan Gagalkan Penyelundupan Narkotika

PERISTIWA|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Komitmen memberantas peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan kembali mendapat apresiasi. Enam petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menerima penghargaan atas keberhasilan mereka menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga hendak dimasukkan ke dalam blok hunian warga binaan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas ketegasan, kewaspadaan, serta dedikasi petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan terhadap masuknya barang-barang terlarang menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, dari Kusnali kepada pejabat baru, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, yang berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Jumat (13/11/2026).

Momen penting tersebut dihadiri Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Andra Naftali Gustaf Vano, serta seluruh jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur.

Kehadiran jajaran pimpinan pemasyarakatan tersebut menjadi wujud dukungan terhadap penguatan integritas dan profesionalisme petugas, khususnya dalam menjalankan fungsi pengamanan serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran di dalam lingkungan rutan dan lapas.

Pemberian penghargaan kepada enam petugas itu bukan sekadar seremoni atau bentuk apresiasi formal. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pesan kuat bahwa keberanian bertindak, ketelitian dalam pemeriksaan, serta konsistensi menjalankan prosedur pengamanan merupakan bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sebab, masuknya narkotika ke dalam blok hunian bukan hanya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga dapat merusak proses pembinaan warga binaan yang seharusnya berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.

Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kewaspadaan petugas, pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan, pengawasan terhadap setiap akses keluar-masuk, serta koordinasi yang kuat antarpetugas.

Di sisi lain, kegiatan pisah sambut Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur juga menjadi momentum penting dalam kesinambungan kepemimpinan dan penguatan organisasi pemasyarakatan di Jawa Timur.

Pergantian kepemimpinan dari Kusnali kepada Dr. Ceno Hersusetiokartiko diharapkan menjadi energi baru untuk melanjutkan berbagai program pembenahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan seluruh jajaran UPT bekerja sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

Rangkaian acara berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Selain prosesi pisah sambut dan pemberian penghargaan, kegiatan juga dimeriahkan penampilan dari petugas pemasyarakatan serta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

Bagi Rutan Kelas I Surabaya, keberhasilan enam petugas dalam menggagalkan penyelundupan narkotika menjadi catatan penting sekaligus motivasi untuk terus memperkuat sistem pengamanan.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan pengamanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Pelayanan terhadap masyarakat, termasuk keluarga dan pengunjung warga binaan, juga harus tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan kepastian prosedur.

Momentum pergantian pimpinan wilayah ini diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, berintegritas, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.

Enam petugas yang menerima penghargaan telah memberikan contoh bahwa keberhasilan menjaga marwah pemasyarakatan dimulai dari kedisiplinan, keberanian, dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, apresiasi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Rutan Kelas I Surabaya, melainkan juga menjadi dorongan bagi seluruh insan pemasyarakatan di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan, pelayanan, dan pembinaan demi terwujudnya pemasyarakatan yang semakin profesional dan terpercaya. M12

300 Warga Jepang Diduga Jadi Korban, Para Terdakwa Online Scam Dituntut 5 Tahun Penjara

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Terdakwa WNI Achmad Fauzi, Endang Sumarna, dan Jumeno

Surabaya, Timurpos.co.id – Para terdakwa yang terdiri dari tiga warga negara Indonesia (WNI) dan 41 warga negara asing (WNA) asal China dan Jepang dituntut pidana penjara masing-masing selama lima tahun dan denda Rp350 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Para terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (13/11/2026).

Tiga terdakwa WNI masing-masing bernama Achmad Fauzi, Endang Sumarna, dan Jumeno. Sementara itu, 41 terdakwa lainnya merupakan WNA asal China dan Jepang, yakni  Su Yi Cheng alias A Zheng, Wang Kai alias A Feng, Tsou Kun Long, Liang Baoshi, Shi An Jie, Chen Chung Yen, Dong Yu Wen, Wang Shi Wei, He Minguo, Wang Jie, Ren Jian, Fan Ji Wen, Su Wu Bing, Shen Xin Xin, Jun Meou alias A Yang, Pan Xiu, Peng Yidong, Qin Jin Xiang, Tan Zhengchuan, Wang Xiao Feng, Fu De Bin, Yang Xiaoping, Fu Liwen alias Awen alias Afa, Liao Liangchun, Liao Changmao, Yan Qi, Tang You Hui, Peng Si, dan Fu Shi Qun.

Selain itu terdapat Zhuqilin alias A Xiong, Zhang Kaixuan, Akira Okushi, Ueta Norio, Ryotaro Takano, Imaoka Ryuta, Chiu Chuang Sheng alias Michael, Fu Shiqun, Liao Changmao, Liao Liangchun, Lin Chia Chun alias A Chen, Long Yun, Tan Zhengchuan, dan sejumlah terdakwa lainnya.

Dalam amar tuntutannya, JPU Damang Anubowo menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Menuntut para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun dan membayar denda sebesar Rp350 juta. Apabila harta benda yang disita tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 110 hari,” ujar JPU Damang Anubowo di ruang sidang Cakra PN Surabaya.

Perkara ini merupakan bagian dari kasus dugaan sindikat penipuan daring (online scam) internasional yang melibatkan puluhan WNA asal China dan Jepang. Sebelumnya, empat terdakwa WNA asal China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaixuan, Qiu Zuping, dan Dibo, telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Keempatnya dituntut pidana penjara masing-masing selama 10 tahun karena didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Berdasarkan surat dakwaan, aktivitas kelompok tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026. Para terdakwa disebut menjalankan kegiatan dari sejumlah rumah di Surabaya dan sekitarnya dengan sasaran korban di luar negeri.

Kasus ini terungkap setelah dua warga negara Jepang melaporkan dugaan penipuan yang mereka alami pada 20 April 2026.

Penyidik Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan dugaan pusat aktivitas kelompok tersebut di sebuah rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII Blok N 318, Surabaya, serta lokasi lainnya di Jalan Ontorejo Nomor 32, Surakarta.

Berdasarkan data dan hasil penyelidikan Kepolisian Jepang yang disampaikan dalam persidangan, jaringan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian sekitar Rp1 triliun dengan jumlah korban mencapai 300 warga negara Jepang.

Besaran kerugian masing-masing korban bervariasi, mulai dari Rp500 juta, Rp800 juta, hingga Rp1,5 miliar.

Dari 41 terdakwa WNA, Zhuqilin alias A Xiong dan Fu Liwen disebut memiliki peran sebagai “ketua kelas”. Zhuqilin diduga mengendalikan rumah di kawasan Dharmahusada Permai VII Blok N 318 Surabaya. Sementara Fu Liwen disebut bertindak sebagai pengawas di rumah kawasan Embong Kenongo.

Keduanya, berdasarkan keterangan saksi, diduga bertugas menghubungi calon korban sekaligus memantau aktivitas para penghuni rumah tersebut.

Dalam perkara Zhuqilin alias A Xiong dkk., Kejari Surabaya turut melimpahkan berbagai barang bukti ke PN Surabaya yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan daring.

Barang bukti tersebut meliputi puluhan telepon seluler berbagai merek, laptop, tablet, modem, perangkat komunikasi, kartu perdana, hingga sejumlah perlengkapan pendukung aktivitas scamming.

Ponsel yang disita antara lain merek iPhone, Xiaomi Redmi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Samsung, Realme, Nokia, dan Poco. Selain itu, terdapat sejumlah laptop merek Dell, Huawei, dan MSI serta belasan unit iPad generasi 8 dan 9.

Barang bukti lainnya berupa modem, headset, earphone, adaptor, pengisi daya, mouse, handy talky (HT), serta perangkat komunikasi lainnya.

Yang menarik perhatian, dalam daftar barang bukti juga tercantum tiga bilik berbahan triplek yang dilapisi spons dan disebut digunakan untuk menunjang aktivitas scamming.

Penyidik turut menyita puluhan kartu perdana Telkomsel dan XL yang telah digunakan, sejumlah dus telepon seluler, dua buku rekening BCA, serta dua kartu ATM BCA Gold dan Blue.

Selain itu, terdapat uang tunai sekitar Rp11,5 juta dan sejumlah mata uang asing, di antaranya dolar Amerika Serikat, yuan China, dan baht Thailand.

Dalam register barang bukti Nomor RB-/08/2026, seluruh barang tersebut tercatat diserahkan kepada PN Surabaya sehubungan dengan pelimpahan perkara atas nama Zhuqilin alias A Xiong dkk. Barang bukti tersebut saat ini tercatat disimpan di Kejari Surabaya.

Dalam perkara tersebut, para terdakwa juga didakwa dengan Pasal 492 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, terdapat dakwaan kedua menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Alexis Beer House di Surabaya Disegel, Diduga Langgar Izin Usaha

HIBURAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Tempat hiburan malam Alexis Beer House yang beralamat di Jalan Kenjeran No. 382, Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, resmi disegel oleh pihak berwenang. Tindakan penyegelan dilakukan pada Rabu, 11 November 2026 sekitar pukul 03.08 WIB.

Di lokasi terpasang papan peringkat bertuliskan “PELANGGARAN” dengan tanda silang besar berwarna merah. Berdasarkan keterangan yang tertera di papan, pelanggaran yang diduga terjadi berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penertiban dan Pengendalian Perizinan Usaha dan Penyelenggaraan Hiburan.

Penyegelan ini dilakukan karena pihak manajemen Alexis Beer House dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di Kota Surabaya. Namun, rincian lengkap pelanggaran belum dijelaskan secara rinci dalam dokumen yang terpasang.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Satpol PP Kota Surabaya maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terkait alasan lengkap penyegelan maupun jangka waktu tempat tersebut ditutup.

Namun sayangnya, meskipun telah disegel, Club tersebut masih beroperasi. “Iya mas masih buka kok, kata sumber yang tak mau di onlinekan. Kamis (12/11/2026).

Atas persoalan tersebut, Heri Kuncoro yang disebut-sebut sebagai pemilik cafe Alexis dalam naungan Grup Rasa Sayang, saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan secara resmi.

Pihak redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Tok

Beton Saluran Proyek Rp1,27 Miliar di Bulak Banteng Retak, Warga Khawatir Konstruksi Ambrol

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kualitas proyek pengerjaan saluran air dan perbaikan jalan paving di Jalan DK Bulak Banteng Suropati Gang 58, Surabaya,  menjadi sorotan. Walaupun sudah serah Terima. Pasalnya, beton penutup saluran ditemukan mengalami keretakan memanjang, meski pekerjaan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp1.274.542.283.

Proyek yang dikerjakan CV Achintra Karya Sentosa tersebut turut melibatkan CV Wira Perdana Konsultan sebagai konsultan pengawas.

Berdasarkan dokumentasi pemantauan pada 2 September 2026, terlihat beton penutup saluran mengalami retakan cukup panjang dari bagian tengah hingga ke ujung. Sejumlah serpihan material juga tampak berserakan di atas permukaan beton.

Selain persoalan kualitas material, pelaksanaan proyek tersebut juga menyisakan pertanyaan terkait ketepatan waktu pengerjaan.

Berdasarkan keterangan salah satu pihak yang ditemui di lokasi, pekerjaan semula dijadwalkan mulai pada 7 Juli 2026 dengan durasi pelaksanaan sekitar dua bulan atau hingga 7 September 2026.

Namun, pekerjaan fisik disebut baru mulai dikerjakan pada 13 Juli 2026. Keterlambatan tersebut diklaim terjadi karena material atau unit yang dibutuhkan belum tiba di lokasi.
“Seharusnya tanggal 7 Juli, ternyata sampai tanggal 13 baru mulai bekerja. Terbentur unitnya belum datang,” ujar salah satu pihak tersebut.

Ia juga menyebut keterlambatan pengiriman material dari pabrik menjadi salah satu kendala. Menurut keterangannya, pihak pabrikan saat itu mengalami kelebihan pesanan atau overload, meskipun pesanan untuk proyek tersebut tetap dilayani.

Saat disinggung mengenai adendum pekerjaan yang berkaitan dengan keterlambatan pasokan material, pihak tersebut membenarkan adanya pembahasan mengenai perubahan tersebut. Namun, isi dan dasar perubahan kontrak itu belum dijelaskan secara terperinci.

Persoalan lain yang mencuat adalah adanya material beton yang mengalami kerusakan sebelum dipasang. Pihak tersebut mengaku sempat mengembalikan dua unit material yang dinilai tidak layak digunakan.

“Saya kembalikan dua. Waktu itu saya suruh angkut, karena ada yang pecah,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai beton yang retak dan kemungkinan penggantian material, ia mengakui bahwa material yang rusak semestinya diganti.

“Ya harusnya diganti. Kurang kuat posisinya,” ujarnya.

Dalam percakapan di lokasi, juga muncul nama Bagus yang disebut kerap datang memantau pekerjaan tersebut.

“Di sini yang sering datang ke sini Pak Bagus,” ucapnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan mutu pekerjaan, khususnya terkait kelayakan material sebelum dipasang serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Sorotan juga datang dari warga setempat yang terdampak langsung. Salah seorang warga mengaku kecewa dengan kondisi bangunan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran negara yang telah dikucurkan.

“Kami warga di sini awalnya senang karena kampung kami dibangun saluran dan jalan baru. Tapi melihat hasilnya seperti ini, terus terang kami kecewa dan khawatir. Belum apa-apa beton saluran sudah retak lebar dan sambungannya renggang,” ujar warga Bulak Banteng Suropati Gang 5B yang enggan disebutkan namanya.

Ia khawatir kerusakan tersebut dapat berdampak lebih serius ketika saluran menerima debit air tinggi saat hujan deras.

“Kalau nanti hujan deras dan air penuh, kami takut konstruksinya ambrol dan malah bikin banjir di gang kami,” imbuhnya.

Dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp1,27 miliar, kualitas pekerjaan dan fungsi pengawasan proyek tersebut patut menjadi perhatian. Terlebih, infrastruktur saluran air dibangun untuk menunjang kelancaran drainase dan mengurangi potensi genangan di kawasan permukiman.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari CV Achintra Karya Sentosa selaku pelaksana maupun CV Wira Perdana Konsultan selaku konsultan pengawas terkait penyebab keretakan beton, kelayakan material yang digunakan, serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. M12

Residivis Agus Halim Dituntut 3 Tahun 3 Bulan atas Kerugian Rp1,26 Miliar

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Rekam jejak hukum Agus Halim yang pernah dua kali tersandung perkara penipuan dan pemalsuan dokumen kendaraan (BPKB) menjadi salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan pidana. Kali ini, Agus dituntut hukuman 3 tahun 3 bulan penjara dalam perkara dugaan penipuan dan pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Estik Dilla Rahmawati, dalam persidangan di Ruang Sari 4 PN Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Dihadapan majelis hakim, jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam dua perkara serupa di wilayah hukum Surabaya.

Berdasarkan catatan pengadilan, Agus pernah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara Nomor 2180/Pid.B/2015/PN.Sby. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 3099/Pid.B/2017/PN.Sby, terdakwa kembali dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

“Riwayat pemidanaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan terhadap terdakwa,” ujar jaksa.

Selain riwayat pidana, JPU juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, Tjan Stefani Margareta, yang mencapai Rp1,26 miliar.

Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan adalah sikap terdakwa yang dinilai berterus terang serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dalam perkara ini, Agus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berawal dari Tawaran Tiga Mobil Mewah

Dalam surat dakwaan dan uraian perkara, peristiwa tersebut bermula pada periode Oktober hingga Desember 2014. Saat itu, terdakwa diduga memanfaatkan hubungan pertemanan yang telah lama terjalin dengan korban untuk menawarkan kerja sama bisnis penyewaan kendaraan.

Agus Halim dibantu Istrinya Erlinda Halim (Buron) menawarkan tiga unit mobil mewah kepada korban. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menyebut kendaraan tersebut memiliki dokumen lengkap, mulai dari BPKB, STNK hingga faktur pembelian.

Tak berhenti di situ, terdakwa juga menjanjikan keuntungan dari hasil penyewaan mobil secara harian. Tawaran tersebut membuat korban tertarik untuk menjalin kerja sama.

Pada awalnya, kerja sama itu seolah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, sekitar Desember 2014, terdakwa sempat mengembalikan kendaraan kepada korban setelah mobil tersebut disewakan.

Namun, situasi berubah pada Januari 2015. Dengan alasan terdapat penyewa baru, Agus kembali mendatangi kediaman korban untuk mengambil ketiga mobil tersebut.

Karena telah percaya dengan kerja sama sebelumnya, korban kembali menyerahkan kendaraan-kendaraan itu kepada terdakwa.

Namun, setelah mobil dibawa, korban tidak lagi menerima pembayaran hasil penyewaan. Nasib ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya pun tidak jelas.

Akibat peristiwa tersebut, Tjan Stefani Margareta mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp1,26 miliar.

Setelah pembacaan tuntutan, persidangan perkara tersebut berlanjut pada tahapan berikutnya sesuai agenda majelis hakim. Tok

Mantan Admin Biliar Golden Snitch Didakwa Gelapkan Uang Setoran

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan admin tempat usaha Biliar Golden Snitch, Endang Tri Wahyuni (59), didakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp52.582.525. Namun, terdakwa mengaku membenarkan sebagian besar isi dakwaan, tetapi membantah nominal kerugian yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan terhadap Endang dibacakan JPU Wanto Hariyon dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam persidangan di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkapkan bahwa terdakwa telah bekerja sebagai admin Biliar Golden Snitch di Jalan Puri Widya Kencana, Citraland Surabaya sejak 2012 di bawah pengawasan Evelyn Susanto selaku pemilik usaha.

Salah satu tugas terdakwa adalah menerima setoran harian maupun bulanan dari para kasir, sebelum uang tersebut disetorkan ke rekening bank milik perusahaan.

Namun, pada periode 3 September hingga 16 Oktober 2022, terdakwa diduga menerima uang setoran dari para kasir melalui transfer ke rekening BCA pribadinya dengan total mencapai Rp52.582.525.

JPU melanjutkan, perbuatan tersebut diketahui setelah Evelyn Susanto melakukan pengecekan terhadap rekening bank perusahaan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan adanya uang setoran yang seharusnya masuk.

Saat dikonfirmasi oleh pemilik usaha, terdakwa disebut hanya diam dan tidak memberikan penjelasan. Bahkan, nomor telepon terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa uang setoran tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Akibat perbuatan tersebut, pemilik Biliar Golden Snitch mengalami kerugian materiil sebesar Rp52.582.525,” tambah JPU.

Atas perbuatannya, Endang didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, saat diberikan kesempatan menanggapi dakwaan, Endang membenarkan uraian dakwaan Penuntut Umum. Namun, ia tidak sependapat dengan nominal kerugian yang disebutkan jaksa.

“Kalau enggak salah, enggak sampai Rp50 juta,” kata terdakwa di hadapan majelis hakim.

Perbedaan pengakuan mengenai jumlah kerugian tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Tok

Dugaan Penipuan Berkedok Urus Sertifikat Tanah di Surabaya, Korban Rugi Puluhan Juta

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Persoalan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok pengurusan sertifikat tanah mencuat di Surabaya. Sejumlah korban siap menempuh jalur hukum.

Salah satu korban diketahui bernama Laspari (68), warga Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Korban lain menyeret nama seorang pria berinisial Ariadi (39), warga Jl. Anggrek, Kel. Wage, Kec. Taman, Sidoarjo.

Para korban mengaku telah menyerahkan sejumlah uang dan dokumen penting untuk pengurusan sertifikat. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, proses tak kunjung ada kejelasan.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, satu korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 96 juta. Angka tersebut diduga belum keseluruhan, karena informasi lain menyebut ada pihak tambahan yang mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah.

Janji Rampung 3-12 Bulan

Modus yang digunakan, pelaku menjanjikan proses pengurusan surat dan sertifikat tanah rampung dalam 3 hingga 12 bulan.

“Setelah lewat waktu yang dijanjikan, tidak ada kepastian. Dokumen tidak jelas, uang yang sudah diserahkan juga tidak ada kejelasan penggunaannya,” ujar Laspari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Korban berharap pihak yang menjanjikan pengurusan segera memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab.

Datangi Kantor di Ketintang Baru

Dalam upaya mencari kejelasan, sejumlah korban sempat mendatangi sebuah kantor di kawasan Jl. Ketintang Baru II, Surabaya.

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait proses sertifikat yang tak kunjung selesai. Namun hingga kini, hubungan kantor tersebut dengan aktivitas pengurusan sertifikat yang dipersoalkan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Karena janji yang telah lewat dan dinilai tidak ada itikad baik, korban memutuskan menempuh jalur hukum.

“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas korban.

Para korban berharap laporan yang akan disampaikan ditindaklanjuti aparat penegak hukum secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang, keberadaan dokumen asli milik korban, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. M12

Ariadi Terancam Dipolisikan, Uang Rp 96 Juta Tak Jelas

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Laspari (68), warga Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, akan menempuh upaya hukum terhadap Ariadi apabila uang sebesar kurang lebih Rp 96 juta tak dikembalikan. Uang tersebut sedianya digunakan untuk pengurusan Surat Tanah milik Laspari berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 yang ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Sebelum mengambil langkah hukum ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Laspari membuka peluang terhadap Ariadi agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengirim somasi melalui kantor Hukum D’Firmansyah, SH & Rekan pada Rabu, 11 November 2026. Namun jika tenggat waktu selama 3 hari sejak somasi diterima dan tidak ada itikad baik dari Ariadi, maka Laspari melalui Kuasa Hukumnya, Dodik Firmansyah akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami beri tenggat waktu 3 hari sejak somasi pertama dikirim ke alamat Saudara Ariadi di Jalan Anggrek, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jika tidak ada itikad baik ataupun tanggapan dari Saudara Ariadi atas somasi itu, kami akan bawa ke jalur hukum,” jelas Dodik Firmansyah selaku Kuasa Hukum dari Laspari kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.

Dodik Firmansyah menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami kliennya bermula pada Mei 2025. Kliennya punya sebidang tanah yang suratnya berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Lalu Laspari ingin meningkatkan surat petok D tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) dengan memakai jasa dari Ariadi.

Untuk keperluan pengurusan surat tanah tersebut, Ariadi meminta uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp 30 juta, yang dibayar atau diserahkan oleh Laspari pada 2 Mei 2025 di Kantor Ariadi, yang beralamat di Jalan Ketintang Baru II nomor 4 Surabaya dengan bukti kuintansi bermaterai.

“Setelah pembayaran DP tersebut, klien kami beberapa kali menyerahkan uang kepada Saudara Ariadi untuk pengurusan surat tanah. Totalnya kurang lebih Rp 96 juta. Saat Sudara Ariadi ditanya oleh klien kami terkait progress kepengurusan surat tanahnya melalui sambungan telpon, Saudara Ariadi tidak merespon. HP-nya juga tidak aktif. Klien kami pernah datang ke alamat kantor maupun rumah Ariadi, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada,” jelas Dodik Firmansyah.

Atas hal itu, Dodik Firmansyah menegaskan, kliennya merasa dirugikan, baik secara materill dan ketidakpastian akan kepengurusan surat tanahnya tersebut. Maka dari itu, Laspari akan menempuh jalur hukum.

“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Klien kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas Dodik Firmansyah. M12