Surabaya, Timurpos.co.id – Henrico Jonathan dituntut pidana penjara selama lima tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochammad Chozin dalam perkara dugaan kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selain pidana penjara, Henrico juga dituntut membayar denda sebesar Rp400 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari.
Dalam persidangan, JPU Mochammad Chozin menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, juncto Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan membayar denda Rp400 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 120 hari,” kata Chozin dalam persidangan, Senin (9/11/2026).
Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Henrico melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi.
Majelis hakim juga mengingatkan bahwa masa penahanan terdakwa hampir habis sehingga agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada Rabu pekan depan.
“Mengingat masa tahanan hampir habis, untuk agenda pledoi hari Rabu depan,” ujar majelis hakim sebelum menutup persidangan.
DANA INVESTASI DIDUGA MENCAPAI Rp39,7 MILIAR
Dalam rangkaian perkara ini, nama Timothy Tandio Kusuma turut disebut dalam surat dakwaan. Timothy diduga menghimpun dana masyarakat hingga mencapai sekitar Rp39,7 miliar melalui skema investasi berbasis aplikasi digital.
Dana yang dihimpun tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana tujuan investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, melainkan dialihkan ke sejumlah rekening dan digunakan untuk berbagai kepentingan.
Berdasarkan kronologi dalam surat dakwaan, perkara tersebut bermula pada awal 2025. Timothy disebut mendirikan atau mengendalikan sejumlah badan usaha, di antaranya PT Beras Nusantara Indonesia, PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, dan PT Angkut Indah Kirim.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga digunakan untuk membangun kepercayaan calon investor sekaligus menjadi sarana penerimaan dana.
Memasuki Februari 2025, Timothy bersama sejumlah pihak diduga mulai menawarkan investasi kepada masyarakat melalui aplikasi digital, grup WhatsApp, media sosial, serta berbagai sarana komunikasi lainnya.
Calon investor dijanjikan keuntungan atau pengembalian dana dengan persentase menarik. Untuk meyakinkan masyarakat, diduga ditampilkan laporan keuntungan, grafik, hingga testimoni yang menggambarkan investasi tersebut aman dan menguntungkan.
Sejak Maret hingga Oktober 2025, dana dari para investor disebut terus mengalir. Transfer dilakukan ke rekening sejumlah perusahaan maupun rekening pribadi Timothy dan pihak lain yang ditunjuk.
Total dana yang berhasil dihimpun dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp39.700.988.000.
Namun, dana tersebut diduga tidak seluruhnya digunakan untuk menjalankan usaha atau investasi sebagaimana yang dijanjikan kepada para korban.
Dalam dakwaan, sejumlah transaksi yang teridentifikasi antara lain pembayaran kepada pihak yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan. Rinciannya, pembayaran kepada direktur sebesar Rp5 juta, komisaris Rp5 juta, serta notaris Rp7,5 juta.
Selain itu, terdapat pembayaran kepada Heryadi Putra Chan sebesar Rp90 juta dan pengeluaran lain terkait pengurusan perusahaan sekitar Rp32,5 juta.
Dengan demikian, transaksi yang secara khusus disebutkan dalam dakwaan tersebut mencapai sekitar Rp140 juta.
Sementara itu, dana lainnya yang mencapai miliaran rupiah diduga dialihkan melalui sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi maupun rekening pihak ketiga.
Pola perpindahan dana tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aliran dana diduga dilakukan melalui pemindahan uang antarrekening, pembelanjaan, hingga pengiriman dana kepada pihak yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan investasi.
Transaksi tersebut diduga bertujuan menyamarkan asal-usul dana yang dihimpun dari masyarakat.
SKEMA INVESTASI MULAI RUNTUH
Memasuki akhir November 2025, skema investasi tersebut disebut mulai mengalami keruntuhan.
Aplikasi yang digunakan para korban dilaporkan tidak lagi dapat diakses. Keuntungan yang sebelumnya dijanjikan tidak dibayarkan, sedangkan upaya investor untuk menarik kembali dana mereka mengalami kendala.
Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan investor. Timothy dan sejumlah pihak yang terkait dengan kegiatan investasi itu disebut mulai sulit dihubungi.
Para korban kemudian melaporkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dengan membawa sejumlah bukti, mulai dari bukti transfer, penyetoran dana, percakapan, hingga dokumen yang berkaitan dengan penawaran investasi.
PENYIDIKAN DAN PENELUSURAN ALIRAN DANA
Sejak akhir 2025 hingga 2026, penyidik melakukan pendalaman dengan memeriksa para korban dan saksi, mengumpulkan dokumen perusahaan, menelusuri transaksi perbankan, serta mempelajari komunikasi yang berkaitan dengan penghimpunan dana.
Dalam surat dakwaan, Timothy Tandio Kusuma disebut berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan hingga kini belum tertangkap. Tok
