Adanya Dugaan Penggelembungan Suara TPS di Gunung Anyar 

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara secara sistemik dan massif kembali terjadi di Kota Surabaya. Jika sebelumnya ditemukan di beberapa TPS Kecamatan Bulak, kali ini temuan penggelembungan suara ke partai maupun caleg ini terjadi di sejumlah TPS di dua kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.

Kecurangan pemilu 2024 berupa penggelembungan suara ke partai dan caleg tertentu ini kembali diungkap Tim Relawan Prabowo Mania Jawa Timur. Temuan penggelembungan suara di Kecamatan Gununganyar yang diduga dilakukan secara massif dan sistemik ini kemudian dilaporkan oleh Relawan Prabowo Mania Jatim ke pihak Bawaslu, Surabaya.

Sekretaris Relawan Prabowo Mania, Edy Sucipto yang datang bersama sejumlah tim relawan lainnya ini kembali mendatangi kantor Bawaslu, di Jalan Tenggilis, Surabaya.

Kali ini Edy dan timnya yang membawa berkas-berkas tersebut melaporkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS di dua kelurahan di Kecamatan Gunung Anyar. Menurut Edy Sucipto, penggelembungan suara yang terjadi di banyak TPS di kecamatan Gunung Anyar ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di TPS Kecamatan Bulak.

“Penggelembungan suara yang masuk partai dan caleg tertentu yang terjadi Gununganyar ini sama dengan yang di TPS Bulak. Jadi, adanya kecurangan penggelembungan suara ini setelah kami mencermati adanya ketidaksingkronan data yang kami miliki. Kami temukan ketidaksingkrongan data perolehan suara di TPS-TPS Gununganyar ini dimana formulir C1 dengan formulir DA 1. Ada perbedaan angka yang sangat signifikan dalam penggelembungan suara ini,” ungkap Edy Sucipto Sekretaris Relawan Prabowo Mania Jawa Timur

Masih kata Edy Tidak main-main ini, selisih angka di kedua formulir tersebut antra 10 suara sampai 20 suara setiap TPS. Misalnya, di satu TPS di Kelurahan Rungkut Tengah itu di formulir C1 tertulis 1 namun di formulir DA 1 malah tertulis 11 Surabaya.

“Begitu juga di TPS – TPS lainnya itu sebelum di formulir C1 nya terpampang angka 10 namun di formulir lainnya tertulis 20. Ini artinya terjadi penggelembungan suara, antara 10 hingga 20 suara per TPSnya. Pengelembungan suara ini masuk ke partai dan sejumlah caleg tertentu,” sesal Edy.

Edy Sucipto dan relawan lainnya yang datang ke Bawaslu Surabaya meyakini, penggelembungan suara ini dilakukan secara sengaja, seistemik dan massif, yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwascam di Kecamatan Gunung Anyar.

“Karena itu, kami mendesak Bawaslu untuk mengusut tuntas kasus penggelembungan suara tersebut lantaran ini sangat merugikan partai dan caleg lain. Tapi yang lebih terpenting itu, penggelembungan suara ini jauh dari azas Jurdil,” imbuhnya.

Tim Relawan Prabowo Mania berharap, Bawaslu menindaklanjuti laporan ini dengan megusut tuntas, memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan penggelembungan suara di dua kelurahan di Gunung Anyar tersebut.

“Kami juga mendesak Bawaslu melakukan rekapitulasi ulang di TPS-TPS di dua kelurahan di Kecamatan Gunuanganyar yang telah terjadi penggelmbungan suara. Kami sudah membawa berkas-berkas sebagai bukti adanya penggelembungan suara partai maupun caleg, dan Bawaslu tinggal menindaklanjuti saja,” pungkasnya. Tok

PT CUS Diduga melanggar Masyarakat Adat dan Peraturan Pemerintah

PERISTIWA|oleh

Ketapang, Timurpos.co.id – Iknasius warga kecamatan Simpang dua desa Kampar sebemban kabupaten Ketapang, angkat bicara 15 Maret 2024 WIB, kepada awak media Iknasius minta mentri KLH serta Bapak Presiden Dan Kapolri,Panglima TNI tindak tegas prilaku semena mena PT.Cus terhadap Masyarakat Adan Dan peraturan Pemerintah

Kepada awak media Iknasius mengatakan polomik pengrusakan kebun warga di tanah warga desa Kampar sebomban kecamatan Simpang dua ini menjadikan kami semakin melihat kecurangan perusahaan terutama PT.cus , perkebunan sawit yang ada di wilayah kabupaten Ketapang.

“Pada umumnya kalau pun perusahaan masuk, ke daerah itu mengutamakan sosialisasi ,namun sejauh ini perusahaan PT.Cus tidak pernah melakukan sosialisasi ke desa kampar sebomban kecamatan Simpang dua sama sekali belum pernah mereka lakukan ,katanya saat di hubungi via wahtsap siang pukul 14: 00 WIB,” ucapnya kepada wartawan.

Iknasius menambahkan bahwa kami selaku masyarakat adat di laporkan berkali kali kepolres Ketapang dengan bermacam tuduh dan alasan,hingga hari ini.

“Kami berharap agar pihak pemerintah dan para APH berlaku adil dan bijaksana dalam menerima laporan pihak perusahaan,dan bukan hanya itu kami menuntut agar hutan adat atau hutan masyarakat itu di kembalikan,” pungkasnya.

Dalam hal ini kami menduga AMDAL yang di kuasai mereka ada keterlibatan oknum tertentu dalam pengurusan izin lokasi di wilayah kami.

Dalam hal ini kami meminta kepada gakumdu Kalbar menindak tegas perusahaan yang nakal serta memberikan sangsi tegas.

Jauh sebelum perkebunan ada dari jaman nenek moyang kami dulu kami sudah ada sebagai masyarakat adat dan warga Kecamatan Simpang dua desa kampar sebomban kabupaten Ketapang.

Seharus dengan ada nya perusahaan perkebunan di daerah kami memberikan rasa kenyaman keamanan serta memberikan perekonomian yang bermanfaat serta mensejahterakan masyarakat kami ,bukan jadi penjajah di negara NKRI ini kita sudah merdeka dan sudah di akui dimanapun.

Ada apa dengan perusahaan masuk ke kampung halaman kami jadi penjajah berkedokan perusahaan perkebunan dan menjadi perampok bangsa sendiri .

Kami menilai dengan ada perusahan perkebunan sawit ini membuat onar serta membuat kami bertikai dan menjadi sebuah dilema dalam perkampungan yang awalnya damai tentram serta kondusip.

Bahkan ketika kami menuntut hak kamipun kami selalu di Adu dengan penegak hukum atau APH ,dengan cara di laporkan kepada penegak hukum ,pada hal AMDAL atau izin yang mereka miliki belum tentu benar dan dari mana mereka mendapatkan izin nya kita perlu ketahui juga kejelasannya.

Sebagai warga negara indonesia kami juga punya hak diperlakukan sama di mata hukum ,tutupnya iknasius kepada wartawan saat dihubungi via telpon whatsap pada siang itu. M12

Juristo: Eddy Sumarsono, Disinyalir ‘Caplok’ NPWP Demi Kuasai CV. Muhammad Haikal

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Juristo selaku kuasa hukum dari ETK dan Direktur CV Muhammad Haikal, menyatakan” Terjadinya dualisme kepemimpinan CV. Muhammad Haikal, versi ETK dan versi Eddy Sumarsono ini menambah panjang deretan kasus hukum perusahaan pertambangan di Ditjen AHU, yang mana terkait perkara ini Juristo menduga hal itu terjadi karena akibat adanya dugaan ulah permainan para oknum nakal dan mafia tambang, sehingga bisa muncul CV. Muhammad Haikal versi Eddy Sumarsono.

Dikatakannya dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu yang menyeret nama Eddy Sumarsono, dan Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn, sepertinya semakin terang benderang, karena Pengacara Juristo mengaku sudah menemukan data dan bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan praktek curang yang dilakukan oleh Eddy Sumarsono, yakni, dengan melakukan pembatalan NPWP 50.621.275.2-721.000 dialihkan ke NPWP 85.192.579.2-728.000 ” Ucapnya Kamis 14 Maret 2024.

Sebagai mana diketahui sebelumnya Proses pembatalan NPWP 50.621.275.2-721.000 menjadi NPWP 85.192.579.2-728.000, yang disinyalir dilakukan oleh Eddy Sumarsono melalui stafnya, Indrawati dengan mendatangi Kantor KPPP Balikpapan Timur pada 8 Maret 2024.

Padahal sebelumnya Juristo telah membeberkan NPWP nomor 85.192.579.2-728.000 tercatat atas nama CV Muhammad Haikal, milik kliennya namun “Dia (Eddy Sumarsono) menyuruh stafnya ke kantor KPPP Balikpapan Timur untuk melakukan pembatalan NPWP 50.621.275.2-721.000 dan merebut NPWP 85.192.579.2-728.000 yang kami punya,” jelasnya.

Oleh karena itu Juristo selaku kuasa hukum dari ETK dan Direktur CV Muhammad Haikal dengan NPWP 85.192.579.2-728.000 memperingatkan keras kepada kantor KPP Pratama Tenggarong, Samarinda, Kaltim, agar hati-hati dan tidak bertindak sembrono Ucapnya Juristo.

Selain itu Juristo juga menegaskan bahwa dirinya akan membongkar praktek curang yang dilakukan Eddy Sumarsono tersebut, saya akan berkirim surat melampirkan semua data kepada Dirjen Pajak, mengapa kok NPWP bisa ditukar-tukar seenaknya, suka-suka dia,” tegas Juristo.

Ko bisanya NPWP nomor 85.192.579.2-728.000, telah tercatat pada Ditjen AHU dengan Direkturnya ETK, bisa dirubah
NPWP nya menjadi nomor 50.621.275.2-721.000, atas nama Eddy Sumarsono dan dengan seenaknya mencaplok punya orang, sambung Juristo bertanya heran dengan semudah itu oknum mafia itu menguasai perusahaan orang di republik ini,” urainya.

Selanjutnya Juristo menyampaikan jatuhnya NPWP nomor 85.192.579.2-728.000 ke tangan Eddy Sumarsono, menambah pelik persoalan yang kasusnya kini tengah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri itu.

Seperti yang diketahui Eddy Sumarsono dilaporkan atas dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu dan TPPU pencucian uang sebagaimana diatur pasal 263 KUHP dan 266 KUHP. Eddy Sumarsono diduga berkomplot dengan Usman dan Notaris Hasanuddin, memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik dengan cara memanipulasi salinan Akta Perubahan Nomor 120 berikut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di CV. Muhammad Haikal dengan Direktur almarhum Yansh Kaat yang tercatat di Notaris Dian Febriana Sari, SH, M.Kn.

Dan terjadinya dugaan manipulasi yang dimaksud seperti pengurusan NPWP CV. Muhammad Haikal Direktur Eddy Sumarsono dilampirkan dengan Akta Pendirian 4 Oktober 2023 yang saya duga ilegal dan cacat hukum,” ujar Juristo sebagai.kuasa hukum ETK, Direktur CV. Muhammad Haikal yang sah sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan ” Jelasnya.

Dengan demikian Founder dari Kantor Hukum Presisi One Law Firm itu mempertanyakan keabsahaan penerbitan AHU CV. Muhammad Haikal dengan Direktur Eddy Sumarsono. “Secara hukum, CV. Muhammad Haikal dengan Direktur ETK telah lebih dulu ada dan tercatat di Ditjen AHU. Bagaimana mungkin penerbitan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berbeda namun tetap diterbitkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dengan nama CV yang sama ?.

Sebab munculnya dualisme AHU CV Muhammad Haikal itu ditegaskan Juristo telah mencoreng nama baik Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM RI dan hal tersebut, selain dilaporkan ke Bareskrim Polri, kasus itu oleh Juristo dibawa ke Ditjen AHU Kemenkumham dan Dewan Etik Notaris Indonesia ” Tutupnya. M12

Perumahan Royal City Menganti Gresik, Dipersoalkan Pembeli Rumah

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Berniat ingin punya rumah idaman, Namun kenyataannya tak bisa diharapkan nyata dan pasti. Seperti banyaknya korban menanti keadilan Karena perumahan yang dibeli pun ternyata tersandung masalah.

Kasus ini sebagaimana yang dialami Fenny salah satu korban dari puluhan korban lainnya, Menangis saat didepan sejumlah wartawan baik media Televisi, Cetak, maupun Online, dan disaksikan kuasa hukumnya Raden Hiu Wihardadi dari kantor hukum Dewadaru Law Firm Sidoarjo.

Fenny datang bersama perwakilan korban lainnya Denny dan Harsono, Fenny saat menceritakan kekecewaannya, Dia mengangsur dengan susah payah hingga merasa malu karena numpang di rumah mertua, Namun Perumahan Royal City yang semula diidamkan ternyata tersandung kasus.

“Saya tinggal di rumah mertua, sisa angsuran padahal tinggal 12 juta dengan harapan saya dapat akte rumah itu mau saya jaminkan ke bank,” ujarnya dengan meneteskan air mata setiap berbicara tentang kekecewaan yang dialaminya, setelah secara bergantian dengan korban lainnya, saat konferensi pers di DK26 Resto jalan darmo kali Surabaya. Selasa (12/03/2024).

Fenny mengaku selama ini telah berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkan haknya, Hingga dirinya bersama korban lain merasa dipermainkan, dan saat ini terlihat sangat mengharapkan bantuan hukum dari kantor hukum Dewadaru Law Firm (Pengacara Wihardadi).

Adapun komentar Wihardadi sendiri atas kasus yang dialami para korban, Wihar menyampaikan akan memperjuangkan hak-hak klien sebagai korban.

“Kami dari Dewadaru Law firm bertekad memperjuangkan hak-hak konsumen,”janji pengacara korban perumahan royal city.

Ditempat yang sama pengacara Wihardadi pun mengamini pertanyaan dari media JejaringPos.com, Bahwa kasus terjadi karena pemilik maupun perusahaan pengembang perumahan Royal City di Menganti, Gresik, Telah menjaminkan juga surat tanah ke Bank Bukopin dengan kredit pinjaman sebanyak Rp 80 Miliar, Sehingga hal tersebut menjadi masalah selain pembangunan menjadi mangkrak, Konsumen pun belum menerima haknya.

Untuk diketahui, Perusahaan pengembang Royal City yang dibawah bendera PT Berkat Jaya Land pada tahun 2020 telah diputus pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Putusan dibacakan tepatnya Senin, 16 Maret 2020 dengan amar putusan Dikabulkan,

“Mengadili, Menyatakan Termohon PKPU PT. BERKAT JAYA LAND dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya Menunjuk Sdr. ANNE RUSIANA,SH.,MHum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
Mengangkat :
Evan Yudhianto, S.H dan Andhita Bhima Putra, S.H.,Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,”kutipan putusan melalui nomor perkara 23/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby.

Sementara, Selain dilayangkan perkara PKPU di Pengadilan, Owner PT Berkat Jaya Land Timotius Jimmy Wijaya dan mantan Direktur Utama Nur Fauzi juga telah dilaporkan secara pidana ke Polda Jawa Timur, Dengan omor Laporan Polisi : LP/B/471VIII/2023/SPKT/POLDA JAWA TIMUR 3 Agustus 2023.

Hingga berita ini diturunkan pihak PT Berkat Jaya Land Timotius Jimmy Wijaya dan Nur Fauzi, belum dapat dikonfirmasi, Sementara nomor kontak yang diperoleh media ini tidak aktif saat dihubungi. Tok

Miris, Korban KSP-SB Merugi Hingga Ratusan Juta

PERISTIWA|oleh

Surabaya Timurpos.co.id – Retno seorang ibu yang berusia 50 tahun lebih tampak sedih menyampaikan pengalaman pahitnya, Investasikan uang yang tak sedikit jumlahnya, di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) berkantor pusat di Bogor, Dirasakan belum jelas pengembaliannya.

Retno salah satu perwakilan korban, saat ini didampingi pengacara Raden Hiu Wihardadi dari kantor hukum Dewadaru Law Firm Sidoarjo, Menceritakan kisahnya sejak tahun 2019 silam telah menginvestasikan dananya sebanyak Rp 350 Juta hingga 2020 total uang belum kembali.

KSP-SB sempat mendapatkan penobatan IT terbaik pada tahun 2019 oleh Presiden Jokowi, Sejak itu juga ribuan nasabah koperasi tertarik dan percaya, selain mendapat penghargaan juga bunga investasi pun yang ditawarkan lebih tinggi dari Bank Resmi.

“Koperasi Sejahtera Bersama Pusat di Bogor, LP di Polda Jatim dan Polda DIY, sudah laporan yang 2 kali dan beda terlapor yang kedua Dirut Koperasi, Alasan belum dikembalikan uang nasabah karena kesulitan, karena mengalirkan ke usaha lain Sementara Iwan Setiawan divonis bersalah, Koperasi padahal telah di nobatkan oleh presiden jokowi sebagai IT terbaik tahun 2019, Sudah direncanakan gugat PKPU di PN Bogor dan akan digugat perdata,”kata pengacara Wihardadi diamini korban Retno, di DK26 Resto Surabaya, Selasa malam (12/03/2024).

Retno berharap kepada Pemerintah maupun aparat terkait dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami maupun pada korban lainnya.

Diketahui, Kasus ini juga telah ditangani pihak kepolisian dengan nomor Laporan Informasi Nomor : LI/1687/X/RES.2.6./2023/Ditreskrimsus tanggal 2 Oktober 2023.

Terkait pihak KSP-SB baik pimpinan, hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Tok

Teganya, Kades Aktif Diduga Hendak Cabuli Bocah yang Masih Keluarga Sendiri

PERISTIWA|oleh

Ketapang, Timurpos.co.id – Oknum kepala desa di kecamatan Tumbang Titi Ketapang berinisial Bas alias pak Abu diduga melakukan tindakan cabul atau pelecehan seksual pada seorang anak berusia 14 tahun korban tak lain masih keluarga sendiri. Modusnya dengan cara dirayu dan diberi hadiah handphone.

Persoalan ini sudah dilaporkan ke Polres Ketapang dengan pendampingan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Komisioner KPAD Ketapang Rini Pratiwi membenarkan pelaporan kasus tersebut.

“Benar, karena korbanya dibawah umur, KPAD dampingi. Saat ini kasus itu sudah ditangani penyidik Polres Ketapang. Untuk kronologi kasusnya, silakan ditanyakan ke penyidik ya bang,” ujar Rini Rabu (13/03/2024).

Berdasarkan keterangan keluarga korban bernama Der alias Sg serta berita acara dari kepolisian (BAK) yang diperoleh, kejadian berawal dari ajakan pelaku kepada korban bernama Melati (bukan nama sebenarnya) untuk membeli handphone.

Menurut Melati dikutip dari BAK itu, oknum kades itu dia sebut namanya dengan nama panggilan pak Abu.

Pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekitar jam 19.30 malam, pelaku mengajak korban membeli HP pada salah satu toko di kota Ketapang sekalian menjemput istri dan anaknya yang saat itu sedang berada di mall Ketapang.

Setelah HP dibayar dan diberikan pelaku kepada korban, kemudian korban diajak berkeliling kota Ketapang menggunakan sepeda motor pelaku.

Saat berkeliling tersebut, pak Abu langsung membawa korban ke salah satu hotel dijalan MT Haryono.

Korban tak menaruh curiga sama sekali kepada pelaku karena saat itu pelaku mengatakan bahwa ini salah satu rumahnya.

Koban sadar ketika berada dalam salah satu kamar hotel tersebut. Saat dalam kamar korban dirayu dengan kata-kata tak pantas, dibuka jilbabnya dan dicium oleh pelaku.

Perbuatan pelaku terhenti ketika tiba-tiba handphone pelaku berbunyi panggilan masuk yang diketahui berasal dari istri pelaku.

Melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, korban mengambil kunci sepeda motor dan kabur dari dalam kamar tersebut dan langsung menelpon seorang temanya sekaligus saksi kasus ini.

Karena ketakutan, korban meminta tolong dengan kelurganya bernama Der alias Sg. Dan kasus ini sedang dalam penyelidikan unit perlindungan anak dan peremouan Polres Ketapang. M12

MNnews: Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2024 M – 1445 H

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ramadan merupakan bulan mulia yang ditunggu-tunggu umat Islam. Bulan penuh berkah ini kerap dijadikan sebagai momentum meningkatkan amal saleh bagi muslim. Sekecil apapun amalan yang dilakukan di bulan Ramadhan akan dibalas dengan pahala yang berlipat, bulan puasa yang jatuh pada 12 Maret 2024 – 1445 H

Kini Ramadan sudah di depan mata. Umat Islam sudah bersiap menyambut bulan suci dengan penuh suka cita. Bahkan, sepekan terakhir ini banyak yang menggelar Tarhib Ramadhan yang merupakan acara penyambutan bulan Ke-9 Hijrah.

Di era sekarang, banyak muslim yang memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai sarana meramaikan syiar Ramadhan. Membagikan kata-kata Marhaban Ya Ramadhan di medsos juga sering dilakukan muslim.

Kata-kata Marhaban Ya Ramadhan adalah kalimat yang berisi ucapan selamat datang Ramadhan sekaligus menunaikan ibadah puasa di bulan tersebut. Kata-kata ini mengandung makna dan pesan mendalam tentang bulan Ramadhan.

“Jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobat lah obatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemutihnya. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah puasa.

Selamat menunaikan ibadah puasa, mari Jadikan momentum Ramadan kali ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita

Semoga di bulan yang penuh rahmat dan Maghfirah ini, kita senantiasa di beri kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah SWT dalam menjalankan Ibadah Puasa.

Saya mengutip Hadits Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang di riwayatkan Al-Bukhori dan Muslim yang artinya

Rasulullah SAW Bersabda : “Barang siapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan barang siapa shalat di malam lailatul qodar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, ” HR Al-Bukhari dan Muslim.

Semoga Bulan Suci Ramadhan ini kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kepada ALLAH SWT. M12

Mewujudkan Lapas Bersih dari Narkoba

PERISTIWA|oleh

 

Tanda Tangani MoU Polresta Malang, BNN dan Lapas Perempuan

Kota Malang, Timurpos.co.id – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (Lapas Perempuan Malang) semakin memperkuat sinergitas dengan Polresta Malang Kota dan BNN Kabupaten Malang melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan kerjasama tersebut bertujuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi Lembaga pemasyarakatan, pemberantasan narkoba, dan pembinaan narapidana.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si melalui Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginanjar, S.I.K., M.Si, Jumat (08/03/2024).

“Dengan adanya perjanjian kerjasama ini semoga semakin mempermudah tugas kita dalam melakukan kegiatan mengurangi peredaran narkoba,” ujar AKBP Apip.

AKBP Apip berharap kerjasama ini dapat terus dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan dan masukan kedepannya.

“Kerjasama Polresta Malang Kota dengan Lapas Perempuan Malang selama ini sudah terjalin dengan baik. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan menjalin kerjasama yang berkelanjutan,” tegas AKBP Apip.

Sementara itu Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Malang Ny. Yunengsih berharap sinergi ini dapat menekan angka peredaran narkoba di wilayah Malang.

“Dukungan dari stake holder seperti Polresta Malang Kota dan BNN Kabupaten Malang sangat penting bagi Lapas Wanita Malang, terutama dalam mewujudkan Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) dan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) untuk kali kedua,” ungkap Yunengsih.

Setelah penandatanganan MoU, AKBP Apip dan Kepala BNN Kabupaten Malang mengunjungi ruang pembinaan Lapas Wanita Kelas II A Malang.

Saat berkeliling tampak para warga binaan Lapas Wanita tersebut sedang melakukan produksi, baik produksi keterampilan, UMKM, hingga ruang Produksi Kecap dan Kripik khas Lapas Wanita Kelas IIA Malang.

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Polresta Malang Kota, dan BNN Kabupaten Malang merupakan langkah positif dalam meningkatkan sinergitas dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing pihak. M12

Mantan Pramugari Melpa Tambunan, Gugat Rumah Yang Dijual Mantan Suaminya.

PERISTIWA|oleh

Melpa Tambunan didampingi kuasa hukumnya di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara perdata dengan tergugat I Stevanus Hadi Candra Tjan dan Tergugat II Sarah Susanti digelar dipengadilan Negeri Surabaya Ruang Garuda II dengan agenda Saksi.

Saksi Costansa yang merupakan Pekerja Rumah tangga, Melpa Tambunan (Penggugat) mengatakan, ” bahwa benar saat itu tahun 1998 sampai 1999 saya bekerja dirumahnya ibu Melpa, setahu saksi, bahwa antara Bu Melpa dan Almarhum Agus Maulana itu suami Istri.

Bu Melpa kan seorang Pramugari jadi setahu saya pulang nya kadang seminggu sekali kadang satu bulan sekali. Sedangkan Almarhum suaminya itu seorang Polisi, “terang saksi Rabu (06/03/2024).

“Saksi menambahkan bahwa pada saat itu saya berada dirumah Pondok Tjandra Sidoarjo, Sebatas itu saja yang saya tahu pak,”paparnya.

Selepas sidang kuasa hukum penggugat Darius, tidak banyak komentar.

Terpisah Kuasa Hukum Tergugat Jance Leonard Sally dan Jatmiko Agus Cahyono mengatakan, Ya sebenarnya saksi yang diajukan oleh penggugat itu, lebih tepatnya hanya mengenai kondisi rumah tangga dari penggugat. Jadi bukan mengarah ke masalah terkait kepemilikan Rumah,” ucapnya.

Ditambahkan, klien saya itu membeli rumah yang ada Jalan Pondok Tjandra itu sebenarnya sudah sejak tahun 2013.

Pada saat penanda tanganan akte jual beli antara pak Agus Maulana Kasiman dengan Stevanus Hadi Candra Tjah, pak Agus Maulana Kasiman datang bersama dengan perempuan yang bernama Sarah Susanti tergugat II yang pada saat itu diakui sebagai istrinya.

“Klien kami sebagai pembeli dari rumah yang disengketakan itu adalah pembeli yang beritikad baik, karena beli rumah tersebut langsung dari Pak Agus (alm) sendiri dan atas nama pak Agus sendiri sebagaimana dalam SHM didapat pada tahun 1995 sebelum menikah dengan Penggugat tahun 1999.

Sudah ada transaksi jual beli dan sudah mengikuti prosedur yang belaku, dan itu sekarang lagi kami perjuangkan bahwa pembeli beritikad baik itu harus dilindungi,”tegas Yance.

Ditanya mengenai rumah tersebut apakah harta bersama atau harga peninggalan dari orang tua Agus Maulana, Jadi begini pada saat klien kami beli dengan pak agus itu kan pak agus masih hidup berarti bukan harta waris.

“Klien kami membeli rumah itu pada tahun 2013 sedangkan perkawinan Pak Agus dengan Bu Melpa ini katanya tahun 1999, pada saat ada orang perempuan bersama Pak Agus diketahui bernama Sarah Susanti.

Dan klien kami sama sekali tidak mengenal dan mengetahui perihal Melpa (Penggugat).

“Setelah dalam pembuktian di persidangan dengan melihat surat-surat rumah dijelaskan bahwa agus maulana kasimin memilikinya tahun 1995 sebelum menikah dengan melpa (penggugat) dan akhirnya klien kami sepakat dan terjadilah jual beli di hadapan Notaris Turut Tergugat II.

Yance menambahkan, klien kami selaku pihak pembeli yang beritikat baik, harapan kami terhadap Majelis Hakim bisa menentukan dengan bijak sesuai keadilan dan sesuai hukum yang berlaku,”tutupnya. Tok

PN Surabaya Eksekusi, Gudang No 340 di Jalan Kenjeran

PERISTIWA|oleh

Juru Sita PN Surabaya Mendobrak Pintu Gudang

Surabaya, Timurpos.co.id – Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya berhasil mengeksekusi gudang di Jalan Kenjeran Nomor 338-340. Eksekusi itu berdasarkan permohonan Enny Widjaja dan Ratna Wijaya, kedua anak Wijaya. Petugas jurusita mengosongkan gudang tersebut yang sebelumnya dikuasai Sie Probo Wahyudi.

Jurusita PN Surabaya Darmanto mengatakan, eksekusi pengosongan gudang tersebut mereka lakukan berdasarkan putusan sengketa gudang tersebut antara pihak Enny dengan pihak Probo yang sudah berkekuatan hukum tetap. Probo telah kalah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung melawan Enny dan Ratna.

Eksekusi gudang tersebut tidak mudah. Jurusita sebenarnya hendak mengeksekusinya, Selasa, 27 Febuari 2024 lalu, tetapi mereka gagal masuk gudang setelah membacakan penetapan eksekusi.

Massa dari Probo menghalangi petugas jurusita masuk. Hingga kemudian jurusita dengan dibantu 225 Polisi  dan TNI berhasil masuk ke dalam gudang, setelah terlibat saling dorong dengan massa.

“Pada intinya pelaksanaan eksekusi ini menindaklanjuti pelaksanaan pada Selasa pekan lalu. Untuk hari ini (kemarin) kami kosongkan barang-barang yang ada di objek eksekusi,”kata Darmanto, Rabu (06/03/2024).

Sementara itu, pengacara Enny dan Ratna, Satria Ardyrespati Wicaksana Mengatakan, kliennya kini telah terbukti sebagai pemilik gudang tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Semua sudah terbukti di persidangan kalau objek ini sah milik klien kami, Wijaya,” kata Satria.

Menurut dia, Wijaya telah membeli gudang tersebut dari Poediastuti. Sedangkan Probo membeli dari Cicik Permata Dias Suciningrum, anak Poediastuti.

“Padahal, sudah tidak punya hak lagi karena orangtuanya (Poediastuti) sudah menjual kepada orang tua klien kami,” tambahnya.

Ditempat yang sama kuasa hukum Termohon Sie Probo Wahyudi, Alexander Arif menjelaskan gugatan perlawanan kita ajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, kami lampirkan surat gugatan perlawanan supaya gugatan perlawanan eksekusi bisa ditangguhkan mengacu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal eksekusi bisa ditangguhkan.

“Gugatan perlawanan ini pihak ke tiga atau derden verzet itu jelas di atur Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan,” jelasnya. Tok