Surabaya, Timurpos.co.id – Pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp12.784.792.664 menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan disebut tidak mencantumkan nilai anggaran sebagaimana tercatat dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi penggunaan anggaran publik. Sebab, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas pekerjaan, pelaksana, sumber pendanaan, hingga nilai anggaran yang digunakan.
Tidak dicantumkannya nominal anggaran pada papan informasi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Hani selaku kontraktor atau pelaksana proyek. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun klarifikasi terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi pekerjaan tersebut.
Konfirmasi kemudian diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Awak media berupaya menemui Kepala Dinas Pendidikan, Febrina Sukmawati, yang juga disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, saat didatangi ke ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena disebut sedang mengikuti rapat.
Informasi tersebut disampaikan Eka selaku Sekretaris Dinas (Sekdin).
Sementara itu, Awang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketika dimintai tanggapan mengenai persoalan tersebut, menyampaikan akan menghubungi Hani agar pihak pelaksana memberikan penjelasan.
“Saya akan hubungi Hani selaku pelaksana untuk memberikan penjelasan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi persoalan mengenai alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek. Publik juga masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan PPK dan KPA terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Di sisi lain, besarnya nilai anggaran proyek membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi penting. Terlebih, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
Selain persoalan papan informasi, pelaksanaan proyek tersebut juga perlu dipastikan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, jadwal, serta volume pekerjaan yang telah ditetapkan.
PPK memiliki tanggung jawab dalam pengendalian kontrak dan pelaksanaan teknis pekerjaan sesuai kewenangannya. Sementara KPA menjalankan tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui administrasi dan penandatanganan dokumen kontrak. Pemantauan terhadap progres fisik maupun kesesuaian pekerjaan di lapangan juga menjadi bagian penting dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari Hani selaku pelaksana proyek maupun Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait persoalan tersebut.
Awang selaku PPK juga diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai pengawasan, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta alasan tidak tercantumnya nilai anggaran pada papan informasi proyek.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. M12























