Paket 4,5 Miliar Lebih Milik Dishub Jatim Diduga Dikerjakan Kontraktor Tak Memiliki SBU

HUKRIM70 Dilihat

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan Jawa Timur diterpa isu kurang sedap, dugaan perlakuan khusus pada beberapa penyedia jasa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi persyaratan (SBU/ Sertifikat badan usaha) pun mengemuka. Tidak tanggung-tanggung paket yang diberikan pada satu penyedia menembus angka miliaran.

Johnson (18/11/2026) Ketua DPP LSM GEMAH (Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni) menegaskan, “pada pengadaan Tahun 2026 khususnya pengadaan penerangan jalan / PJU hampir 12 paket dikerjakan oleh kontraktor tak memiliki SBU. Sesuai nama paket pekerjaan tentunya SBU yang dipersyaratkan adalah IN011 (instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya). Nyatanya 7 kontraktor yang dipekerjakan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim tidak memilikinya”, ujar Johnson.

Baca Juga  Jual Bahan Peledak, Mastur Dituntut 2,6 Tahun Penjara

“Berikut nama penyedia yang diduga tidak memiliki SBU :
1. PT. Sampurna Karya Multi Sentosa
(2 paket)
2. PT. Bulirpadi Lintas Nusantara
(2 paket)
3. PT. Putra Mitra Gemilang
(2 paket)
4. CV. Nina Usaha Teknik
(2 paket)
5. CV Sinar TL (2 paket)
6. PT. Sinergi Cahaya Utama (1 paket)
7. CV. Tierra Setya Chemical (1 paket)
Nominal rata-rata paket 350 Jutaan, total nilai berkisar 4,5 miliar lebih”, imbuh Johnson.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., melalui Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas, Hari Setiawan S.T., M.T. (18/11/2026) menegaskan, “Semua penyedia yang dipertanyakan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, mereka menggunakan SBU yang diterbitkan oleh ESDM. Tidak benar jika penyedia tidak memiliki SBU, monggo dilihat sendiri kelengkapannya”, ujar Hari seraya menunjukkan kelengkapan SBU dilayar ponselnya pada awak media.

Baca Juga  Polri Berhasil Bongkar Jaringan Internasional Penjualan Phishing Tools Kerugian Capai Rp350 Miliar

Ketika diminta kelengkapan berkas dokumen tersebut, “Maaf belum bisa saya berikan”, tegas Hari diruang kerjanya.

Melalui situs resmi milik pemerintah (LPJK) 7 penyedia tersebut tidak memiliki SBU persyaratan. Sebagai bentuk transparansi pada publik, anehnya berkas yang notabene dianggap sah dan memenuhi persyaratan dokumen Hari menolaknya, padahal transparansi publik tersebut melekat pada jabatan yang diembannya. (daulat)