Surabaya, Timurpos.co.id – Tiga kali upaya mediasi di tingkat Kelurahan Lontar belum membuahkan hasil dalam sengketa tanah warisan milik almarhum Seneri P. Siati. Lahan seluas kurang lebih 3.980 meter persegi yang diklaim sebagai tanah peninggalan keluarga tersebut kini disebut telah menjadi bagian dari kawasan Taman Granada yang dikelola PT Pakuwon.
Kebuntuan mediasi terjadi lantaran pihak PT Pakuwon disebut tidak pernah hadir dalam tiga agenda pertemuan yang difasilitasi kelurahan. Akibatnya, para ahli waris belum mendapatkan penjelasan langsung mengenai dasar penguasaan tanah yang mereka klaim sebagai peninggalan orang tuanya.
Kuasa hukum ahli waris, Mei Rukmana, SH, MH, mengatakan, kedatangan keluarga bersama tim kuasa hukum ke Kantor Kelurahan Lontar bertujuan mencari penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
“Intinya dengan harapan bisa diselesaikan secara kekeluargaan di kelurahan ini. Tidak tercapai karena dari PT Pakuwon tidak hadir setelah kami melaksanakan tiga kali agenda mediasi,” ujar Mei Rukmana kepada awak media, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, bahwa tanah dengan luas kurang lebih 3.980 meter persegi atau dikenal sebagai Persil 171. Berdasarkan keterangan para ahli waris, lahan tersebut saat ini telah digunakan untuk kawasan Taman Granada yang dikelola PT Pakuwon.
Mei menyebut, keluarga masih mengetahui lokasi maupun batas-batas tanah peninggalan orang tua mereka. Selain itu, ahli waris juga masih menyimpan dokumen kepemilikan berupa petok D asli yang menjadi salah satu bukti dalam memperjuangkan hak atas tanah tersebut.
Dalam proses penelusuran riwayat tanah, pihaknya melakukan pencocokan sejumlah dokumen pertanahan, mulai dari buku Letter C yang tersimpan di kelurahan, peta desa, hingga peta Topdam yang dimiliki keluarga ahli waris.
“Dari peta desa ini sudah tidak ada pensilnya almarhum, namun di Topdam tahun 1960 masih ada,” jelasnya.
Menurut Mei, pencocokan dokumen tersebut penting untuk mengungkap riwayat dan keberadaan tanah yang disengketakan. Ia menilai seluruh dokumen yang masih dimiliki keluarga harus diperiksa secara menyeluruh agar persoalan kepemilikan memperoleh kejelasan.
Pihak ahli waris juga menegaskan tidak pernah melakukan transaksi jual beli, menjaminkan, ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menguasai dan mengelola tanah peninggalan tersebut.
Adapun ahli waris merupakan anak-anak kandung almarhum Seneri P. Siati. Jumlahnya empat orang, termasuk ahli waris pengganti dari anak almarhum yang telah meninggal dunia.
Terkait nilai tanah, Mei mengungkapkan bahwa keluarga menyampaikan angka Rp35 juta per meter persegi sebagai nilai yang mereka harapkan saat ini.
Namun, hingga tiga kali mediasi digelar, pihaknya mengaku belum mendapatkan penjelasan mengenai dasar penguasaan lahan oleh PT Pakuwon. Ketidakhadiran perusahaan membuat upaya klarifikasi secara langsung belum dapat dilakukan.
“Karena Pakuwon tidak hadir pada kesempatan ini, kami tidak mendapatkan jawaban. Akan tetapi, para ahli waris ini merasa tidak pernah menjual, menjaminkan atau mengizinkan orang lain mengelola tanah tersebut,” tegasnya.
Mei berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta seluruh dokumen dan bukti yang dimiliki ahli waris menjadi bahan pemeriksaan untuk memastikan status hukum tanah tersebut.
Menurutnya, keluarga hanya menginginkan kepastian hukum dan kejelasan atas hak tanah peninggalan orang tua mereka sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Lurah Lontar, Iwan Rachmadi, menyampaikan bahwa pihak kelurahan telah berupaya memfasilitasi komunikasi antara ahli waris almarhum Seneri P. Siati dengan PT Pakuwon untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Menurutnya, kelurahan pada prinsipnya membuka ruang mediasi bagi warga yang menghadapi persoalan pertanahan. Namun, penyelesaian membutuhkan kehadiran dan itikad baik seluruh pihak agar masing-masing dapat menyampaikan dokumen serta dasar hukum yang dimiliki.
“Kami dari kelurahan berupaya memfasilitasi agar persoalan ini bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik. Tentu, kedua belah pihak perlu hadir supaya bisa saling menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki,” ujarnya.
Iwan menambahkan, kelurahan memiliki keterbatasan kewenangan dalam memutuskan sengketa kepemilikan tanah. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian melalui instansi pertanahan maupun jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap persoalan ini bisa menemukan titik terang. Prinsipnya, kelurahan siap memfasilitasi komunikasi sepanjang kedua belah pihak bersedia hadir dan mencari penyelesaian,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, manajemen PT Pakuwon belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait sengketa tanah tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan masih terus diupayakan guna memperoleh penjelasan mengenai dasar penguasaan lahan Persil 171 yang kini menjadi bagian dari kawasan Taman Granada. Tok























