Timur Pos

Proyek TK di Kedinding Surabaya Tetap Berjalan Meski Disegel PBG, Warga Pertanyakan Izin

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Proyek pembangunan gedung Taman Kanak-kanak (TK) dua lantai di Jalan Kedinding Tengah I No. 17–19, Surabaya, tetap berlangsung meski telah disegel terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kondisi ini memicu perdebatan antara warga dan pihak yayasan.

Ketegangan mencuat dalam sebuah pertemuan yang membahas dugaan pelanggaran perizinan bangunan serta etika pelaksanaan proyek di lingkungan permukiman. Dari rekaman percakapan yang beredar, diskusi berlangsung panas dengan saling bantah antar pihak.

Salah satu warga, Andik, mempertanyakan kejelasan izin pembangunan, termasuk dokumen resmi dari instansi terkait. Menurutnya, hingga kini tidak ada bukti konkret mengenai legalitas bangunan tersebut.

“Mana suratnya? Dari PRKP atau instansi lain ke warga itu mana? Ini kan hanya omongan tanpa bukti,” ujarnya.

Selain itu, perdebatan juga menyinggung peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang dianggap ikut terseret dalam polemik. Warga mengaku khawatir jika persoalan ini berkembang menjadi laporan tanpa dasar yang jelas.

Isu etika pekerja proyek turut menjadi sorotan. Salah satu pihak menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan aktivitas tukang, melainkan etika bekerja di lingkungan warga. “Aturannya mungkin boleh, tapi secara etika belum tentu,” ungkapnya.

Ketua Yayasan TK Tunas Sejati, Anjik Famuji, menyatakan bahwa pihak DPRKPP memperbolehkan proses pembangunan tetap berjalan meski terdapat tanda pelanggaran berupa segel di lokasi proyek. Namun, ia tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau rekomendasi resmi terkait hal tersebut.

Di sisi lain, sejumlah pekerja dilaporkan merasa tidak nyaman dengan situasi di lapangan hingga memilih mundur, yang semakin memperkeruh keadaan.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari instansi terkait mengenai legalitas bangunan maupun tindak lanjut atas polemik tersebut. Warga berharap adanya transparansi dan bukti yang jelas agar persoalan tidak semakin meluas.

Diketahui, Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya telah menghentikan sementara proses pengajuan PBG untuk bangunan milik Yayasan Pendidikan Tunas Sejati di wilayah Kenjeran. Hal itu ditandai dengan pemasangan segel pada bangunan.

Bangunan tersebut diduga melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013. Dalam aturan tersebut, pelanggaran pembangunan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pembongkaran.

Kasus ini bermula dari pembangunan gedung sekolah dua lantai di Jalan Kedinding Tengah I Nomor 19 yang didanai dari hibah pokok pikiran (pokir) Tahun Anggaran 2025 oleh Hj. Lilik Hendarwati dari Partai PKS, senilai Rp.750 juta. Menjadi sorotan warga karena diduga belum mengantongi PBG sebagaimana diwajibkan dalam peraturan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan dugaan persoalan dana hibah tanah kepada yayasan tersebut kini tengah diproses oleh Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polrestabes Surabaya. Aparat kepolisian disebut telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tok

Massa Buruh Kepung Surabaya, Ini Jalur Pengalihan Lalu Lintasnya

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id– Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja mulai berdatangan dan berkumpul di sejumlah titik di Kota Surabaya, Jumat (1/5/2026), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Sejumlah titik yang menjadi lokasi kumpul massa antara lain di depan City of Tomorrow (Cito) dan kawasan Trans Icon Surabaya. Dari titik-titik tersebut, massa direncanakan bergerak menuju lokasi utama aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan.

Berdasarkan pantauan di lapangan sekitar pukul 10.00 WIB, massa buruh mulai berdatangan secara bertahap menggunakan kendaraan pribadi maupun mobil komando. Mereka membawa atribut organisasi serta spanduk berisi berbagai tuntutan.

Sebagian massa memilih berkumpul di depan Cito sebelum bergerak bersama, sementara kelompok lainnya memadati kawasan Trans Icon. Kehadiran massa dalam jumlah besar menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani mengalami kepadatan.

Petugas kepolisian segera melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Jalan Ahmad Yani sempat ditutup sementara, dengan pengalihan kendaraan melalui frontage road guna mengurai kemacetan.

Aksi buruh dijadwalkan terpusat di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan juga akan bergerak menuju Gedung DPRD Jawa Timur.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran kegiatan.

“Kami melaksanakan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Kantor Gubernur Jatim dan DPRD Jatim hingga kegiatan selesai,” ujar Galih.

Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rute pergerakan massa, termasuk di titik-titik kumpul. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

Beberapa pengalihan arus yang disiapkan di antaranya, kendaraan dari Jalan Stasiun Kota menuju Jalan Pahlawan dialihkan ke Jalan Semut Madya Indah. Arus dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan diarahkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Stasiun Kota.

Sementara itu, kendaraan dari Jalan Bubutan yang hendak menuju Jalan Pahlawan dan Jalan Stasiun Kota dialihkan ke Jalan Indrapura.

Galih menambahkan, pihaknya juga akan melakukan sterilisasi kawasan di sekitar Jalan Pahlawan apabila massa semakin memadati lokasi.

“Pengalihan arus bersifat situasional. Jika jumlah massa meningkat, kawasan Jalan Pahlawan akan kami sterilkan,” jelasnya.

Selain itu, kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan adanya konsentrasi massa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo.

“Hingga saat ini, arus kedatangan massa masih berlangsung. Kami bersama instansi terkait tetap bersiaga agar peringatan May Day berjalan aman dan kondusif,” pungkasnya. Tok

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus ITE Pemicu Ricuh Grahadi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Muhammad Ainun Komarullah alias Komar dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ia didakwa menyebarkan informasi elektronik bermuatan pemberitahuan bohong yang diduga memicu kerusuhan di masyarakat.

Pada sidang yang digelar Kamis (30/4/2026) di ruang Candra, agenda persidangan adalah pembacaan jawaban atas perlawanan (eksepsi) dari pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho dalam tanggapannya menyatakan menolak seluruh perlawanan yang diajukan pihak terdakwa.

“Kami meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan dari penasihat hukum terdakwa,” ujar Hajita di hadapan persidangan.

Sementara itu, dalam surat dakwaan yang disusun JPU Estik Dilla Rahmawati, perkara ini bermula dari aktivitas terdakwa yang mengelola akun Instagram @blackbloczone, yang berisi konten kritik terhadap pemerintah dan kebijakan negara.

Terdakwa disebut mulai terlibat sejak Februari 2024 setelah berkenalan dengan seseorang bernama Andi Ashabul alias Abul melalui media sosial. Selanjutnya, ia dipercaya mengelola akun tersebut dan menerima akses penuh berupa nama pengguna dan kata sandi.

Pada Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa diduga mengunggah ulang sebuah flyer dari akun lain yang berisi ajakan aksi bertajuk “Seruan Aksi Solidaritas Darurat Kekerasan Aparat”.

Flyer itu memuat gambar kendaraan taktis Brimob dengan tulisan bernada provokatif, serta ajakan melakukan aksi di Gedung Grahadi Surabaya pada hari yang sama. Unggahan tersebut juga disertai narasi yang dinilai mengandung ajakan perlawanan.

Dalam dakwaan disebutkan, unggahan itu dilakukan dengan tujuan memicu reaksi massa sebagai bentuk pembalasan terhadap pemerintah yang dianggap represif.

Konten tersebut kemudian menyebar luas. Sejumlah pihak disebut turut menyebarluaskan ulang melalui grup WhatsApp, yang selanjutnya memicu mobilisasi massa.

“Akibat unggahan tersebut, terjadi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Jalan Gubernur Suryo, sekitar Gedung Negara Grahadi Surabaya,” demikian isi dakwaan JPU.

Jaksa menilai informasi yang disebarkan terdakwa merupakan pemberitahuan bohong yang berpotensi menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat, serta menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil.

Meski lokasi peristiwa disebut berada di wilayah Kabupaten Jombang, persidangan digelar di PN Surabaya dengan pertimbangan sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat ke wilayah hukum tersebut.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 45A ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tok

Kasus Penarikan Lexus Rp1,3 Miliar, BFI Finance Dilaporkan Pidana dan Digugat Perdata

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sengketa penarikan mobil mewah Lexus RX350 senilai Rp1,3 miliar menyeret perusahaan pembiayaan BFI Finance ke dua jalur hukum sekaligus, yakni pidana dan perdata. Pemilik kendaraan, Andy Pratomo, melaporkan dugaan penarikan paksa ke Polrestabes Surabaya serta menyiapkan gugatan perdata atas kerugian yang dialami.

Kuasa hukum Andy, Ronald Talaway, mengungkapkan laporan pidana telah terdaftar di Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/1416/XII/2025. Namun hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Kasus ini sudah kami laporkan. Informasinya pihak terkait sudah dipanggil, tetapi belum hadir. Justru yang datang adalah perwakilan pusat dari Tangerang,” ujar Ronald, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, laporan tersebut mencakup dugaan percobaan perampasan kendaraan, pemerasan, serta pencemaran nama baik.

Peristiwa bermula pada 4 November 2025, saat adik Andy mengendarai Lexus RX350 milik keluarga dan berada di sebuah restoran di kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.

Saat itu, sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector mendatangi kendaraan dan menyebut mobil tersebut memiliki tunggakan cicilan.

Menurut Ronald, pihak tersebut sempat berupaya mengambil kendaraan secara paksa, bahkan membuntuti mobil hingga ke rumah Andy.

“Mobil diikuti sampai rumah dan sempat terjadi keributan. Situasi akhirnya dimediasi oleh pihak Polsek Mulyorejo,” jelasnya.

Pihak pelapor juga menyoroti kejanggalan dokumen yang dibawa oleh pihak penagih. Salah satunya terkait perbedaan tipe kendaraan yang tercantum dalam surat penarikan.

“Dalam dokumen tertulis Lexus RX250, padahal kendaraan klien kami adalah RX350. Tipe RX250 sendiri tidak dikenal dalam lini produk Lexus,” tegas Ronald.

Selain itu, muncul dokumen pembiayaan dan perjanjian fidusia atas nama seseorang bernama Adhi Yosea yang disebut tidak dikenal oleh Andy.

Andy menegaskan bahwa kendaraan tersebut dibeli secara tunai pada September 2025 dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar dan tidak pernah dijaminkan kepada pihak mana pun.

Tak hanya menempuh jalur pidana, pihaknya juga tengah menyiapkan gugatan perdata terhadap BFI Finance atas dugaan perbuatan melawan hukum, berikut tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.

Ronald menambahkan, kedua belah pihak sebelumnya sempat sepakat melakukan pengecekan fisik kendaraan dan dokumen di Samsat. Namun, pihak perusahaan pembiayaan disebut tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tok

Pesta Miras Berujung Berdarah, Terdakwa Ayunkan Parang hingga Korban Cacat Permanen

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara pembacokan di kawasan Pakis Gelora, Surabaya, dengan terdakwa Achmad Taufik Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi-saksi yang mengungkap kronologi kejadian berdarah tersebut. Rabu (29/4/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulfiki Nento menghadirkan dua saksi, yakni Hendrian Teotista Tanudihardo dan Agus selaku Ketua RT setempat.

Dalam keterangannya, Hendrian mengungkapkan bahwa peristiwa bermula saat dirinya bersama beberapa rekannya, termasuk Setyo Ariyanto, tengah menggelar pesta minuman keras di lokasi kejadian.

“Saat itu kami sedang minum, lalu terdakwa datang menuntun sepeda motor dan sempat menabrak kaki Setyo Ariyanto. Dari situ terjadi cekcok,” ujar Hendrian di hadapan majelis hakim.

Hendrian mengaku sempat melerai pertikaian tersebut. Namun situasi kembali memanas ketika terdakwa pergi lalu kembali lagi ke lokasi.

“Tidak lama kemudian terdakwa datang lagi sambil membawa parang dan langsung membacok saya, kena di siku tangan kiri,” jelasnya.

Akibat sabetan senjata tajam tersebut, Hendrian mengaku mengalami luka serius hingga berdampak pada pekerjaannya.

“Saya tidak bisa bekerja lagi sebagai tukang cukur. Saya cacat permanen seumur hidup, tapi saya sudah memaafkan perbuatan terdakwa,” katanya.

Sementara itu, saksi Agus selaku Ketua RT mengaku tidak melihat langsung kejadian pembacokan dan hanya mengetahui peristiwa tersebut dari rekaman CCTV.

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak membantah. Menjelang akhir persidangan, suasana haru sempat terjadi ketika terdakwa dan korban saling berjabat tangan serta berpelukan sebagai bentuk saling memaafkan.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 23 Januari 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Pakis Gelora I Surabaya. Sebelumnya, terdakwa sempat terlibat perkelahian dengan saksi Setyo Ariyanto setelah insiden tabrakan sepeda motor.

Usai sempat pulang, terdakwa kembali ke lokasi dengan membawa parang sepanjang sekitar 60 cm dan menyerang Hendrian. Tidak berhenti di situ, terdakwa juga kembali melukai Setyo Ariyanto dengan sabetan parang di beberapa bagian tubuh.

Hasil visum dari Rumah Sakit William Booth Surabaya menyebutkan kedua korban mengalami luka robek akibat benda tajam di sejumlah bagian tubuh.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penganiayaan. Tok

Ahmad Didakwa Tipu dan Gadai Mobil Milik Kekasih hingga Rugikan Puluhan Juta

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulklifli Nento, SH, mendakwa terdakwa Ahmad bin H. Ridwan dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan korban, Indah Puspitasari, hingga puluhan juta rupiah. Dakwaan tersebut dibacakan di ruang Garuda 1, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Dzulklifli Nento mengatakan, bahwa peristiwa bermula dari hubungan asmara antara terdakwa dan korban sejak April 2025. Kepercayaan korban kemudian dimanfaatkan terdakwa untuk melancarkan aksinya.

Pada Agustus 2025, korban membeli satu unit mobil Toyota Calya warna merah tua metalik dengan sistem kredit. Sejak saat itu, terdakwa kerap menguasai kendaraan tersebut dan bahkan sering tinggal di rumah korban di kawasan Kedurus, Karangpilang, Surabaya.

“Tak hanya itu, pada 1 Agustus 2025, terdakwa juga meminjam sepeda motor Honda Supra milik korban dengan alasan akan dipinjamkan kepada saudaranya di Balongbendo, Sidoarjo. Namun, alih-alih dikembalikan, sepeda motor tersebut justru dijual oleh terdakwa melalui Facebook dengan harga Rp4 juta.” Katanya. Rabu (29/4/2026).

Masih kata JPU, Aksi terdakwa berlanjut saat dirinya berencana menggadaikan mobil milik korban. Meski sempat ditolak, terdakwa tetap membawa mobil tersebut dengan dalih hendak ke Semarang. Belakangan diketahui, mobil itu justru digadaikan di kawasan Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya, dengan nilai Rp30 juta, di mana terdakwa menerima uang sebesar Rp28 juta.

“Setelah korban mengetahui mobilnya digadaikan, korban meminta terdakwa untuk menebusnya. Terdakwa kemudian menerima sejumlah uang dari korban secara bertahap, yakni Rp13 juta tunai, Rp4 juta transfer, dan Rp5,2 juta transfer, dengan total Rp22,2 juta. Namun, mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan.”Bebernya

Ia menambahkan bahwa, Selain itu, terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada korban dengan berbagai alasan, seperti biaya pendidikan anak di panti asuhan hingga modal usaha. Namun, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp40,2 juta.

“Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 492 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana penipuan dan perbuatan curang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.” Tambahnya.

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan perlawanan.

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap lebih jauh peran dan tanggung jawab terdakwa. Tok

Eri Cahyadi Instruksikan Percepatan Venue Porprov 2027, Semua Cabor Ditarget Digelar di Surabaya

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk mempersiapkan Kota Pahlawan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027. Ia meminta jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) segera membangun dan membenahi seluruh venue olahraga.

Penegasan itu disampaikan dalam agenda silaturahmi bersama KONI Kota Surabaya dan 57 ketua pengurus cabang (pengcab) olahraga se-Surabaya di Graha Sawunggaling, Selasa (28/4/2026).

Eri menekankan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama. Ia tidak ingin keterbatasan fasilitas menjadi penghambat saat Surabaya menjadi tuan rumah.

“Kalau tidak ada sirkuit, kita buatkan. Kalau belum ada lapangan, kita siapkan. Kita ingin saat menjadi tuan rumah, semua venue sudah tersedia di Surabaya,” tegasnya.

Ketua Umum KONI Surabaya, Arderio Hukom, turut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan venue, khususnya untuk cabang olahraga otomotif. Ia menyebut fasilitas seperti gas track dan motocross hingga kini masih belum siap.

Menanggapi hal itu, Eri langsung menginstruksikan Disbudporapar untuk mempercepat pembangunan dan memastikan seluruh cabang olahraga dapat dipertandingkan di Surabaya tanpa bergantung pada daerah lain.

FHI kota Surabaya H SUBAKRI Spd mengapresiasi dukungan penuh dari pemerintah kota. Menurutnya, perhatian terhadap pembangunan venue otomotif menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga tersebut.

“Terima kasih kepada Wali Kota Surabaya yang telah menginstruksikan agar seluruh pertandingan Porprov digelar di Surabaya.”ujarnya.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Surabaya optimistis mampu menyelenggarakan Porprov Jatim 2027 dengan sukses, baik dari sisi prestasi maupun kesiapan infrastruktur olahraga. Tok

Terdakwa Menepis Pemberian Uang Rp.800 Juta Kepada Okmum Polisi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan terdakwa Moch. Rochmad dan Tri Sutrisno alias Kucem kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (28/4/2026). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan para terdakwa.

Dalam persidangan, Rochmad mengakui telah beberapa kali memesan sabu dari seseorang bernama Aris Ceper. Ia menyebut pembelian terakhir senilai Rp2,5 juta dilakukan melalui transfer, dengan sistem pengambilan barang secara ranjau.

“Setelah menerima barang, saya pulang lalu membaginya menjadi beberapa poket,” ujar Rochmad di hadapan majelis hakim.

Ia meambah biasa beli sabu pergramnya satu juta rupiah, kalau Rp.2,5 juta bisanya dikasih 2-3 gram sabu. Namun kali ini oleh Aris diberikan lebih.

Namun saat didalami Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maharani terkait temuan banyak plastik klip kosong dan timbangan digital, Rochmad membantah adanya aktivitas jual beli. Ia berdalih barang tersebut hanya untuk konsumsi pribadi.

“Timbangan itu untuk mengukur dosis pemakaian, biasanya 0,10 gram sekali pakai. Saya tidak pernah menjual,” kilahnya.

Saat ditanya pekerjaannya, Rochmad mengaku sebagai kurir pengiriman daging ayam.

Sementara itu, terdakwa Tri Sutrisno mengungkapkan perannya sebagai perantara. Ia mengaku membantu menghubungkan Rochmad dengan Aris Ceper karena Rochmad kesulitan melakukan kontak.

“Saya sudah beberapa kali memesan ke Aris Ceper. Biasanya Rochmad yang mengambil barang,” ucap Tri.

Usai persidangan, Tri juga menanggapi isu adanya aliran dana hingga Rp800 juta kepada oknum polisi. Ia membantah nominal tersebut.

“Tidak sampai segitu, berita itu tidak benar,” katanya singkat sambil berjalan menuju ruang tahanan.

Dalam surat dakwaan, disebutkan Rochmad telah membeli sabu dari jaringan tersebut sejak September 2025 sebanyak 11 kali dengan total puluhan gram. Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp, sementara pembayaran ditransfer ke rekening atas nama Wakijan.

Pada transaksi terakhir, 16 Desember 2025, Rochmad membeli 10 gram sabu yang diantar oleh Aris Ceper (DPO), yang disebut sebagai orang kepercayaan Tri.

Setelah menerima barang, Rochmad diduga memecah sabu menjadi paket kecil untuk diedarkan. Setiap 1 gram dibagi menjadi 6–7 poket dan dijual seharga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, dengan keuntungan sekitar Rp400 ribu per gram.

Aksi tersebut akhirnya terungkap. Pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB, polisi menggerebek kamar kos Rochmad dan menemukan 18 paket sabu dengan berat lebih dari 7 gram, timbangan digital, plastik klip, alat sekop dari sedotan, uang tunai Rp500 ribu, serta sebuah ponsel.

Pengembangan kasus mengarah pada penangkapan Tri Sutrisno sekitar pukul 16.00 WIB di depan rumahnya di Desa Domas, Menganti. Dari tangan Tri, polisi menyita uang tunai Rp2,5 juta, ponsel, dan kartu ATM yang digunakan dalam transaksi.

Hasil uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan seluruh barang bukti positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I dengan berat melebihi ketentuan. Keduanya terancam hukuman pidana berat. Tok

Iming-iming Untung 4 Persen, Dina Marisa Diduga Kuasai Dana Korban Miliaran Rupiah

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya, Siska Christina, membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Dina Marisa Tanamal dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (27/4/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim S. Pujiono.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut terdakwa diduga secara melawan hukum menguasai dana milik para korban dengan total mencapai sekitar Rp5,6 miliar.

Perkara ini bermula dari hubungan antara terdakwa dengan saksi Yustin Natalia Kadarusman, S.E., yang telah terjalin sejak 2015. Pada 2019, keduanya menjalin kerja sama usaha impor, dengan skema Yustin sebagai pemodal dan terdakwa menjalankan operasional usaha.

Pada Juli 2024, terdakwa mendatangi kediaman saksi di kawasan Bukit Golf Mediterania, Lakarsantri, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kelanjutan usaha ekspedisi impor yang diklaim sebagai usaha keluarganya.

“Ini saya meneruskan usaha orang tua terkait ekspedisi impor dan sudah memiliki banyak pelanggan besar, salah satunya Grup Sattoria dan King Halim,” ujar jaksa membacakan pernyataan terdakwa.

Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 3 hingga 4 persen dalam jangka waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan bukti pengiriman barang serta tangkapan layar percakapan dengan pihak yang disebut sebagai pelanggan.

Selanjutnya, terdakwa menawarkan puluhan proyek impor. Dalam periode 23 Agustus hingga 27 November 2024, para korban secara bertahap mentransfer dana ke rekening terdakwa dengan total mencapai Rp5,6 miliar.

Dana tersebut berasal dari beberapa pihak, yakni Yustin Natalia Kadarusman sebesar Rp4,8 miliar, Jeffrey Cahyadi Kadarusman Rp500 juta, Christoper Cahyadi Kadarusman Rp185,1 juta, serta Jeniffer Cahyadi Kadarusman Rp94,9 juta.

Namun, jaksa menyatakan dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan impor sebagaimana disepakati. Uang itu justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang kepada pihak lain.

Di antaranya, terdakwa disebut membayar kewajiban kepada Weny Soebiyanto sebesar Rp2,5 miliar serta kepada Tan Chen-Chen sekitar Rp60 juta.

Dalam kurun waktu 16 September hingga 22 Desember 2024, terdakwa sempat mentransfer uang kepada saksi Yustin Natalia Kadarusman sebesar Rp446 juta yang disebut sebagai keuntungan usaha.

Namun, saat korban meminta pengembalian modal, terdakwa diduga menghindar dan berdalih dana telah digunakan untuk proyek lain tanpa persetujuan. Terdakwa juga sempat menyerahkan sejumlah bilyet giro, namun ditolak oleh pihak bank pada 28 dan 31 Juli 2025.

Akibat perbuatan tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar Rp5,6 miliar. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

“Kami masih mengajukan untuk dilakukan restorative justice, Yang Mulia,” ujar kuasa hukum terdakwa dalam persidangan. Tok

Penasihat Hukum Ajukan Restorative Justice, Bantah Dakwaan KDRT Psikis dan Penelantaran

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis dan penelantaran yang menjerat Pujo Wisojaya Angin Dahono memasuki babak baru. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, pihak penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Penasihat hukum terdakwa, H. Wagiman Somodimedjo, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya menilai perkara ini tidak tepat dikualifikasikan sebagai KDRT. Ia juga membantah tudingan bahwa kliennya meninggalkan rumah secara sepihak.

“Dalam sidang kali ini kami mengajukan restorative justice kepada majelis hakim. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak benar. Terkait keluar rumah, yang benar terdakwa diusir,” ujarnya.

Terkait tuduhan penelantaran, Wagiman menjelaskan bahwa kliennya telah mengajukan gugatan perceraian. Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah akan mengikuti putusan pengadilan.

“Mengenai penelantaran, terdakwa sudah mengajukan gugatan cerai. Kewajiban nafkah itu akan ditentukan dalam putusan perceraian,” tambahnya.

Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan RJ tersebut, dengan alasan latar belakang terdakwa yang bekerja sebagai sopir serta perbedaan tingkat pendidikan dengan istrinya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edi Budianto dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mendakwa Pujo Wisojaya Angin Dahono melakukan KDRT psikis dan penelantaran terhadap istrinya, Ninik Nur Faridah. Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Oktober hingga November 2024 di wilayah Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Dalam dakwaan, JPU menguraikan bahwa rumah tangga keduanya mulai retak sejak Agustus 2024, dipicu dugaan perselingkuhan terdakwa dengan seorang perempuan berinisial YE yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan percakapan, video call, hingga konten media sosial.

Selain itu, terdakwa disebut meninggalkan rumah pada November 2024 dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban. Ia juga diduga memutus komunikasi, yang berdampak pada kondisi psikologis korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik RS Bhayangkara Surabaya, korban dilaporkan mengalami stres berat, kecemasan tinggi, hingga depresi ekstrem yang memengaruhi aktivitas sehari-hari.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) dan/atau Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta dalam kasus ini, terdaksa tidak dilakukan penahanan badan. Tok