Timur Pos

Modus Jasa Hukum dan Dokumen Fiktif, Korupsi Kas KBS Rugikan Negara Rp3,27 Miliar

Surabaya, Timurpos.co.id– Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) terungkap. Dana perusahaan daerah senilai miliaran rupiah diduga digunakan untuk membiayai upaya menutup perkara hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan pada 19 November 2026.

Keempat tersangka masing-masing Moch. Nahroni, Direktur Keuangan dan SDM KBS; Nurika Widyasanti, Direktur Operasional KBS, Eliya Emi Suprapto, anggota Badan Pengawas KBS, serta Muhammad Ma’ruf Syah, seorang advokat.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PD TS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa-menyewa tenant.

Dalam proses tersebut, Direktur Operasional berinisial NW dan Direktur Keuangan berinisial MN meminta bantuan anggota Badan Pengawas berinisial EES untuk mencarikan pengacara.

EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada advokat berinisial MM. Namun, pendampingan hukum tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih untuk menghentikan penanganan perkara.

“Advokat MM meminta biaya pendampingan hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga meminta dana tambahan Rp500 juta dengan alasan untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak,” ungkap I Gede Punia Atmaja di lobi Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.

Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PD TS KBS atas persetujuan kedua direksi. Penyerahannya dilakukan melalui EES kepada MM. Namun, uang tersebut ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Permintaan dana kembali berlanjut ketika perkara memasuki tahap pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025. Saat itu, MM kembali meminta biaya jasa hukum sebesar Rp100 juta dan tambahan dana Rp995 juta.

Menurut Punia, permintaan dana tersebut terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Meski demikian, seluruh dana itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses penanganan perkara tetap berjalan.

Untuk menyamarkan penggunaan uang tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.

Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan hukum, tinjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga palsu, hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan.

Dokumen-dokumen itu diduga dibuat seolah-olah pengeluaran Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas layanan hukum dan kegiatan konsultasi yang sah.

Kerugian Negara Capai Rp3,27 Miliar
Selain aliran dana Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan upaya menutup perkara, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PD TS KBS lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Rinciannya, pengeluaran pada 2025 sebesar Rp707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur melalui laporan nomor PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan dengan dua lapis Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider: Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi sorotan karena dana kas perusahaan daerah yang semestinya dikelola untuk kepentingan operasional Kebun Binatang Surabaya justru diduga digunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. Tok

Proyek Dinas Pendidikan Surabaya Rp12,78 Miliar Disorot, Transparansi dan Pengawasan Dipertanyakan

Surabaya, Timurpos.co.id – Pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemerintah Kota Surabaya senilai Rp12.784.792.664 menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan disebut tidak mencantumkan nilai anggaran sebagaimana tercatat dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi penggunaan anggaran publik. Sebab, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui identitas pekerjaan, pelaksana, sumber pendanaan, hingga nilai anggaran yang digunakan.

Tidak dicantumkannya nominal anggaran pada papan informasi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait, terutama menyangkut transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Hani selaku kontraktor atau pelaksana proyek. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun klarifikasi terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi pekerjaan tersebut.

Konfirmasi kemudian diarahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Awak media berupaya menemui Kepala Dinas Pendidikan, Febrina Sukmawati, yang juga disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, saat didatangi ke ruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena disebut sedang mengikuti rapat.

Informasi tersebut disampaikan Eka selaku Sekretaris Dinas (Sekdin).

Sementara itu, Awang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ketika dimintai tanggapan mengenai persoalan tersebut, menyampaikan akan menghubungi Hani agar pihak pelaksana memberikan penjelasan.

“Saya akan hubungi Hani selaku pelaksana untuk memberikan penjelasan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut belum menjawab substansi persoalan mengenai alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran pada papan informasi proyek. Publik juga masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan PPK dan KPA terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Di sisi lain, besarnya nilai anggaran proyek membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi penting. Terlebih, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.

Selain persoalan papan informasi, pelaksanaan proyek tersebut juga perlu dipastikan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, jadwal, serta volume pekerjaan yang telah ditetapkan.

PPK memiliki tanggung jawab dalam pengendalian kontrak dan pelaksanaan teknis pekerjaan sesuai kewenangannya. Sementara KPA menjalankan tanggung jawab pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui administrasi dan penandatanganan dokumen kontrak. Pemantauan terhadap progres fisik maupun kesesuaian pekerjaan di lapangan juga menjadi bagian penting dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan dari Hani selaku pelaksana proyek maupun Febrina Sukmawati selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait persoalan tersebut.

Awang selaku PPK juga diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai pengawasan, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta alasan tidak tercantumnya nilai anggaran pada papan informasi proyek.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. M12

Aipda Slamet Hutoyo Diseret ke Meja Hijau atas Dugaan Kekerasan terhadap Anak

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo, menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (19/11/2026). Ia didakwa melakukan kekerasan terhadap sejumlah anak di bawah umur.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut digelar di ruang Garuda II. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vinza Buananda Wijayanti, S.H., memaparkan kronologi dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di hadapan majelis hakim.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan bahwa perkara tersebut bermula dari insiden yang terjadi pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, di kawasan Gang Pacar Kembang III, Surabaya.

Saat itu, Slamet disebut sedang duduk di depan rumahnya. Tidak jauh dari lokasi, sekelompok anak sedang bermain sepak bola. Namun, bola yang ditendang salah seorang anak mengenai pintu pagar rumah terdakwa.

Peristiwa tersebut diduga membuat terdakwa emosi. Ia kemudian disebut melemparkan batu ke arah kelompok anak yang sedang bermain tersebut.

“Akibat dilempari batu, anak-anak itu kemudian berlarian. Namun, terdakwa mengejar mereka hingga terjadi kontak fisik terhadap sejumlah anak,” ungkap JPU Vinza saat membacakan dakwaan.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah korban dilaporkan mengalami luka lebam, termasuk pada bagian kepala.

Perkara ini kemudian dilaporkan ke Polrestabes Surabaya pada 3 Mei 2026. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/936/V/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim.

Atas perbuatannya, Slamet didakwa melanggar Pasal 80 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun, persidangan belum dapat dilanjutkan ke agenda berikutnya lantaran saksi yang diperlukan belum seluruhnya hadir. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan kembali persidangan pada 14 Desember 2026.

Di tempat yang sama, kuasa hukum pelapor, Sukardi, S.H., yang mewakili Dodik Firmansyah, S.H., menyatakan menghormati keputusan majelis hakim terkait penundaan persidangan.
Pihaknya memastikan akan berupaya menghadirkan saksi beserta wali pada sidang berikutnya agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Kami tetap berupaya mengedepankan kelancaran proses persidangan. Nantinya kami akan memenuhi kebutuhan menghadirkan saksi dan wali sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Sukardi seusai persidangan.

Sukardi juga berharap perkara tersebut menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, polisi memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Bagaimanapun, polisi merupakan pelindung dan pengayom masyarakat. Kami berharap kasus seperti ini tidak kembali terjadi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pihak terdakwa memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media saat dimintai konfirmasi seusai persidangan. Slamet maupun kuasa hukumnya enggan memberikan komentar.

Di sisi lain, sikap istri terdakwa yang sempat melambaikan tangan ke arah kamera wartawan juga menjadi perhatian sejumlah awak media di PN Surabaya. Momen tersebut memunculkan beragam tanggapan di kalangan wartawan yang meliput persidangan.

Meski demikian, hingga sidang perdana ini berlangsung, proses pembuktian perkara masih akan berlanjut melalui pemeriksaan saksi dan agenda persidangan berikutnya. M12

Lansia Disekap, Uang Rp6 Miliar Dikuras, Naily Akui Hanya Nikmati Rp3 Miliar

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan penyekapan lansia Kusnadi Chandra di sejumlah lokasi hingga Apartemen Educity Surabaya terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa Naily Rohmah binti Arifin mengaku menggunakan uang korban sekitar Rp3 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina, Naily didakwa bersama Lisa Andriana, Agus Jaya Saputra dan Urta Muhammad Tri Sutriono melakukan penyekapan terhadap Kusnadi sejak April 2025 hingga April 2026.

Modusnya, korban diajak ke Semarang dengan alasan menjenguk seseorang yang sakit. Namun, setibanya di Star Apartemen, korban diduga didekap, diikat, mata ditutup, mulut dilakban, kemudian dikunci di dalam kamar.

Penyekapan berlanjut ke Cepu hingga Apartemen Educity Surabaya. Naily diduga bertugas menjaga korban agar tidak keluar kamar, sekaligus memberikan makanan dan minuman satu kali sehari untuk kebutuhan pagi, siang, dan malam.

JPU mengungkapkan, para terdakwa diduga menguasai kartu ATM, buku tabungan, perhiasan, serta uang tunai milik korban. Selama Mei 2025 hingga April 2026, transaksi penarikan dan transfer dari rekening Kusnadi mencapai miliaran rupiah.

Salah satu aliran dana yang disorot adalah Rp643,5 juta yang masuk ke rekening Naily melalui SeaBank dan BCA. Sementara total kerugian korban dalam dakwaan ditaksir mencapai Rp6.029.971.573.

Dalam persidangan, Naily mengaku menghabiskan uang korban sekitar Rp3 miliar. Ia juga menyebut sekitar Rp1,5 miliar digunakan untuk membayar biaya hotel Sheraton selama kurang lebih 1,5 tahun.

Pengakuan tersebut membuat majelis hakim mempertanyakan sumber uang pembayaran hotel, termasuk pekerjaan dan penghasilan terdakwa.

“Benar itu uang dari korban, tetapi saya juga punya tabungan dan hasil usaha sekitar Rp300 jutaan. Untuk pekerjaan saya sebagai sekretaris,” ujar Naily.

Hakim juga mempertanyakan sikap Naily ketika melihat korban diikat dan ditutup matanya oleh Agus dan Urta. Naily mengaku hanya melihat korban sedang dipegangi dan ditutup matanya.

“Saya sakit hati, Yang Mulia, dan saya cuma ambil cincin saja. Untuk tabungan dan deposito itu keperluan,” katanya.

Saat hakim menyinggung penggunaan uang sekitar Rp300 juta untuk membeli tas dan pakaian serta Rp100 juta untuk kebutuhan sehari-hari, Naily membantah dirinya memiliki gaya hidup mewah.

Kasus ini terungkap setelah anak korban curiga terhadap pesan suara yang dikirimkan menggunakan nomor telepon Naily. Pada 15 April 2026, polisi mengamankan Naily di Apartemen Educity dan menemukan Kusnadi terkunci di kamar unit 1807 lantai 18.

Atas perkara tersebut, Naily didakwa melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

Dana PT SAIM Rp5,18 Miliar Dipersoalkan, Heru Tandyo Klaim Ada Kesalahan Hitung

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan Direktur PT Surya Agung Indah Megah (SAIM), Heru Tandyo (66), membantah dakwaan penggelapan dana dan aset perusahaan senilai Rp5,18 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Yakobus Welianto, terdakwa menilai terdapat kesalahan perhitungan kerugian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dilla Rahmawati. Kamis (19/11/2026).

Yakobus menyebut nilai kerugian perusahaan seharusnya sekitar Rp4,8 miliar karena pembayaran hasil penjualan dua mobil milik perusahaan belum diperhitungkan secara tepat.

“Kami melihat dalam dakwaan itu nampak jaksa ada salah perhitungan secara matematika. Rupanya lupa kalau ada pembayaran terkait penjualan mobil,” ujar Yakobus.

Dalam dakwaan, JPU Dilla Rahmawati bersama Rico Luis Antonio Sinaga menguraikan dugaan penyalahgunaan kewenangan Heru saat menjabat direktur PT SAIM periode 2016-2020.

Sejumlah transaksi yang dipersoalkan antara lain penggunaan dana Rp560 juta untuk penyewaan lahan bengkel body repair PT Surya Karya Global milik anak terdakwa, penempatan dana Rp768 juta pada bisnis MLM MyMiOne, serta investasi Reksa Dana Narada Saham Indonesia senilai Rp3 miliar.

Jaksa juga menyoroti penjualan dua mobil perusahaan kepada Hans Tandyo, yakni Honda Civic seharga Rp100 juta dan Honda Accord Rp200 juta. Padahal, nilai perolehan kedua kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp981 juta.

Yakobus membantah adanya penggelapan. Ia menyatakan dana Rp1,8 miliar terkait rencana pengembangan usaha body repair telah dikembalikan ke rekening perusahaan setelah proyek dibatalkan pemegang saham mayoritas.

Sementara terkait investasi Rp3 miliar, ia beralasan tindakan kliennya merupakan keputusan bisnis yang dilindungi prinsip business judgment rule. Pihaknya merujuk putusan perkara perdata Nomor 56/Pdt/2024/PN Surabaya dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 3818 yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap.

“Yang Rp3 miliar tidak kami kembalikan karena ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu dinyatakan tindakan tersebut merupakan business judgment rule,” katanya.

Kuasa hukum juga mempersoalkan pembahasan restorative justice (RJ) yang menurutnya sempat dikaitkan dengan penerimaan warisan Rp50 miliar.

“Kami sejak awal keberatan. Ini persoalan penggelapan, bukan masalah warisan. Kenapa justru ditekan untuk damai dan menerima warisan Rp50 miliar?” ujarnya.

Sementara itu, JPU mengungkap dugaan tidak transparannya pengelolaan keuangan perusahaan. Komisaris PT SAIM disebut pernah meminta laporan keuangan periode 2017 dan sebelumnya, tetapi tidak pernah menerima laporan tersebut.

Atas perkara ini, Heru didakwa melanggar Pasal 486 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pihak terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan dan open statement pada pekan depan. Tok

Jajaran Kemenimipas Jatim Diminta Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Respons Aduan

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Ratusan petugas imigrasi dan pemasyarakatan se-Jawa Timur memadati lapangan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya sejak Kamis (19/11/2026) pagi. Berdiri tegap di bawah terik matahari, mereka mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono.

Suasana khidmat langsung terasa saat Novianto membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Upacara gabungan ini mempertemukan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim, para kepala kantor imigrasi, kepala lapas, bapas, hingga rutan dari wilayah Sidoarjo dan Malang. Sejumlah aparat penegak hukum serta mitra kerja pun tampak hadir di barisan tamu undangan. Peringatan tahun ini membawa pesan tegas: jajaran Kemenimipas tidak boleh lagi bekerja sebatas mengejar laporan administratif, melainkan harus mendengarkan keluhan warga dan memperbaikinya secara cepat tanpa menunggu kasusnya viral di media sosial.

“Keberhasilan sebuah institusi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, program, atau laporan yang kita hasilkan. Jadikan suara masyarakat sebagai kompas kinerja: dengarkan keluhan, tindak lanjuti pengaduan dengan cepat, ukur kepuasan secara jujur, dan perbaiki tanpa menunggu viral,” tegas Novianto saat membacakan amanat Menteri Agus Andrianto di hadapan peserta upacara.

Peringatan dua tahun berdirinya kementerian hasil pemisahan tugas sejak 2024 ini juga diwarnai sikap terbuka untuk mengevaluasi diri. Mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, pimpinan kementerian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik apabila pelayanan selama dua tahun terakhir belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Kritik dari masyarakat kini diposisikan sebagai cermin pembenahan, mulai dari mempercepat digitalisasi paspor, menjaga ketat pintu perlintasan negara dari sindikat perdagangan orang, hingga memutus peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan.

Rangkaian peringatan hari bakti tersebut kemudian ditutup dengan acara tasyakuran bersama. Dalam suasana yang lebih cair dan penuh keakraban, pimpinan wilayah menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah petugas berprestasi serta para mitra kerja yang dinilai berkontribusi nyata membantu kelancaran tugas keimigrasian dan pemasyarakatan. Apresiasi ini menjadi penanda bahwa penguatan layanan publik dan pengamanan di Jawa Timur membutuhkan kolaborasi erat lintas instansi. Tok

Paket 4,5 Miliar Lebih Milik Dishub Jatim Diduga Dikerjakan Kontraktor Tak Memiliki SBU

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengadaan barang dan jasa Dinas Perhubungan Jawa Timur diterpa isu kurang sedap, dugaan perlakuan khusus pada beberapa penyedia jasa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi persyaratan (SBU/ Sertifikat badan usaha) pun mengemuka. Tidak tanggung-tanggung paket yang diberikan pada satu penyedia menembus angka miliaran.

Johnson (18/11/2026) Ketua DPP LSM GEMAH (Gerakan Masyarakat Anti Hegemoni) menegaskan, “pada pengadaan Tahun 2026 khususnya pengadaan penerangan jalan / PJU hampir 12 paket dikerjakan oleh kontraktor tak memiliki SBU. Sesuai nama paket pekerjaan tentunya SBU yang dipersyaratkan adalah IN011 (instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya). Nyatanya 7 kontraktor yang dipekerjakan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim tidak memilikinya”, ujar Johnson.

“Berikut nama penyedia yang diduga tidak memiliki SBU :
1. PT. Sampurna Karya Multi Sentosa
(2 paket)
2. PT. Bulirpadi Lintas Nusantara
(2 paket)
3. PT. Putra Mitra Gemilang
(2 paket)
4. CV. Nina Usaha Teknik
(2 paket)
5. CV Sinar TL (2 paket)
6. PT. Sinergi Cahaya Utama (1 paket)
7. CV. Tierra Setya Chemical (1 paket)
Nominal rata-rata paket 350 Jutaan, total nilai berkisar 4,5 miliar lebih”, imbuh Johnson.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Nyono, S.T., M.T., melalui Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas, Hari Setiawan S.T., M.T. (18/11/2026) menegaskan, “Semua penyedia yang dipertanyakan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, mereka menggunakan SBU yang diterbitkan oleh ESDM. Tidak benar jika penyedia tidak memiliki SBU, monggo dilihat sendiri kelengkapannya”, ujar Hari seraya menunjukkan kelengkapan SBU dilayar ponselnya pada awak media.

Ketika diminta kelengkapan berkas dokumen tersebut, “Maaf belum bisa saya berikan”, tegas Hari diruang kerjanya.

Melalui situs resmi milik pemerintah (LPJK) 7 penyedia tersebut tidak memiliki SBU persyaratan. Sebagai bentuk transparansi pada publik, anehnya berkas yang notabene dianggap sah dan memenuhi persyaratan dokumen Hari menolaknya, padahal transparansi publik tersebut melekat pada jabatan yang diembannya. (daulat)

Tersangka Korupsi KUR BNI Petani Jember Bertambah Jadi Sembilan Orang, Kerugian Negara Rp41,4 Miliar

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bagi petani melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Jember periode 2021–2023.

Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi sembilan orang. Mereka diduga terlibat dalam praktik manipulasi penyaluran kredit menggunakan identitas para petani hingga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp41,4 miliar.

Empat tersangka baru masing-masing berinisial A, JAC, ASH, dan AP. Tiga di antaranya merupakan pengurus kelompok masyarakat (Pokmas), sedangkan AP diketahui pernah menjabat sebagai pengganti sementara (PGS) pada salah satu posisi struktural di lingkungan BNI Kalisat, Jember, selama periode 2021–2023.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa keempat tersangka tersebut diduga bersekongkol dengan mantan pimpinan BNI Cabang Jember berinisial MFH yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga memanipulasi proses penyaluran KUR dengan memanfaatkan identitas para petani untuk kepentingan pribadi. Praktik tersebut kemudian berujung pada kredit macet.

“Total keseluruhan tindak pidana korupsi ini yang dilakukan oleh tersangka JAC, A, ASH dan AP ini merugikan keuangan negara sebanyak Rp2,9 miliar. Ini merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebanyak Rp41,4 miliar, sebagaimana penghitungan dari BPKP,” ungkap Punia di Surabaya, Senin (16/11/2026) malam.

Punia menjelaskan, kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar tersebut merupakan bagian dari total kerugian dalam perkara korupsi penyaluran KUR petani Jember yang berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai Rp41,4 miliar.

Selain empat tersangka baru dan MFH, perkara ini juga menyeret tiga orang agen penagihan berinisial SH, AM, HN, serta IIS yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
Dengan demikian, total terdapat sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro bagi petani melalui BNI Cabang Jember tersebut.

Kejati Jatim masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan penyimpangan penyaluran kredit yang menggunakan identitas petani tersebut. Tok

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Sabu Lintas Negara, DPO Muzammil Terciduk

Jakarta, Timurpos.co.id — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika internasional yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia. Jaringan ini mengirimkan pasokan narkoba ke wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan, dan diungkap lewat operasi gabungan pada awal November 2026.
Pengungkapan kasus ini dipaparkan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Kristian Parluhutan Siagian, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Operasi ini dilaksanakan bersama Polda Jatim, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penangkapan Bertahap di Bangkalan, Malang, dan Surabaya

Penangkapan pelaku dilakukan secara bertahap di tiga lokasi berbeda:

1. Jumat, 6 November 2026: Tim gabungan mengamankan FA alias F (koordinator keuangan) dan J alias E (koordinator gudang jaringan).
2. Senin, 9 November 2026: Petugas menangkap MS, yang bertugas menampung dan menyamarkan uang hasil kejahatan lewat perusahaan CV AJ.
3. Rabu, 11 November 2026 (Puncak Operasi): Target utama sekaligus Daftar Pencarian Orang (DPO) bernama Muzamil alias Semil (M alias S) berhasil ditangkap di Bangkalan, Madura.

Muzamil mengakui kepada penyidik bahwa ia menerima pasokan sabu dari pemasok berkewarganegaraan India berinisial G yang beroperasi di Malaysia.

Kedok Perusahaan Jual Beli Besi, Aliran Dana Rp2,9 Triliun

Jaringan ini menyamarkan aliran uang haram menggunakan CV AJ, perusahaan perdagangan besi yang berkantor di Balaraja, Banten. Berdasarkan analisis PPATK, perputaran dana di rekening perusahaan tersebut sepanjang 2018–2024 mencapai Rp2,9 triliun, yang merupakan campuran hasil penjualan narkoba dan pendapatan usaha sah CV AJ.

“Di dalam rekening tersebut telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan jaringan tersangka M alias S dengan usaha yang dilakukan oleh CV AJ,” jelas Brigjen Kristian.

Penyidik juga telah menyita aset terkait kasus ini senilai Rp150 miliar.

Buru Sisa Pelaku dan Putus Rantai Pasokan

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polri memberantas narkoba hingga ke akarnya. Bareskrim telah mengidentifikasi lima titik bandar di Madura dan menempatkan personel di Bangkalan untuk membatasi ruang gerak jaringan sekaligus memutus aliran pasokan narkoba.

Penyidikan masih berlanjut untuk memburu pelaku lain yang masih buron, termasuk pemasok asal Malaysia.

Sumber: Konferensi Pers Bareskrim Polri 18 November 2026, Media Polri, Antara News. Tok

Pengabdian Mahasiswa Ubhara Surabaya: Pembersihan Eceng Gondok Sungai Meranti Dapat Apresiasi Warga Tambakan

Pasuruan, Timurpos.co.id – Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) CAKRASADA 024 Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA) Surabaya melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan eceng gondok di aliran Sungai Meranti, Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini merupakan wujud pengabdian dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan pedesaan, sekaligus upaya pencegahan banjir saat musim hujan tiba. Minggu (15/11/2026).

Bekerjasama bahu‑membahu dengan warga setempat, para mahasiswa membersihkan tumpukan eceng gondok yang menutupi permukaan sungai. Penumpukan tanaman air tersebut dapat menghambat aliran air, sehingga berisiko memicu genangan dan banjir ketika curah hujan tinggi. Melalui aksi ini, diharapkan aliran Sungai Meranti kembali lancar dan air sungai menjadi lebih bersih.

Dukungan Penuh dari Seluruh Perangkat Desa

Kegiatan pembersihan ini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran perangkat Desa Tambakan. Ibu Sujiati selaku Kepala Desa Tambakan, Bintara Pembina Desa, Ketua RT/RW, serta warga desa turun langsung ke lokasi sungai untuk bekerja bersama anggota KKN CAKRASADA 024 UBHARA Surabaya.

Kolaborasi antara mahasiswa dan warga menjadi kunci keberhasilan aksi lingkungan ini. Kehadiran perangkat desa juga memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan warga.

Dapat Apresiasi Masyarakat, Hasil Kerja Terlihat Nyata

Masyarakat sekitar memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan pengangkatan eceng gondok. Hasil kerja bakti ini memberikan dampak yang tampak secara langsung, serta berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan untuk menjaga sumber mata air yang bersih dan sehat di Desa Tambakan.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kepedulian mahasiswa kepada masyarakat desa. Pengabdian sederhana seperti pembersihan sungai mampu memberikan dampak besar bagi kenyamanan hidup dan kelestarian lingkungan warga. Ron