PERISTIWA

Timurposjatim.com – Dalam acara Munas III LSM LIRA ini Dewan Pendiri LIRA, Drs. H.M. Jusuf Rizal, SE, SH, M.Si, Sekretaris Hasyim Arif, SE, Anggota : KH. Zainuddin Husnie, SH, MH, Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, Hj. Tuty Tukiyati serta Ketua Panitia Hj. Zeni T. Rohayati, SE, Ak, ME.

Presiden LSM LIRA, Drs. H. Muhammad Jusuf Rizal, SE, SH, MSi menyampaikan dan mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati LSM LIRA, Bpk Sri Agus Mahendra. Semoga kedepannya LIRA semakin sukses dan berjaya,” pungkasnya

Rudi Yuswanto dan Khoirul Anam merupakan ketua dan sekretaris Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) DPC Sidoarjo beserta jajarannya menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Bupati LSM LIRA, Sri Agus Mahendra pada kegiatan Munas III yang telah dilaksanakan di Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat.

Sedangkan Sri Agus Mahendra selaku Bupati LSM LIRA sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Jawa Timur ketika dihubungi melalui via telepon menyampaikan, “Benar mas, saya kemaren tanggal 27 menghadiri kegiatan Munas III di Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 28-29 Juni 2022 dan sekaligus pelantikan saya sebagai Bupati LSM LIRA. Acara tersebut juga sekaligus peluncuran Satgas Pemantau Pemilu Independen LSM LIRA 2024. Semoga kegiatan ini bisa menjadi niat yang baik bagaimana kita membangun bangsa agar lebih baik dan maju,” ujarnya.

Sebelumnya, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menggelar Munas III di Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 28-29 Juni 2022. Acara tersebut juga sekaligus peluncuran Satgas Pemantau Pemilu Independen LSM LIRA 2024.

Apresiasinya kepada seluruh sesepuh pendiri, serta semua undangan, juga para gubernur, bupati, pejabat LSM LIRA dari seluruh Indonesia yang hadir di acara Munas III ini.

“Hari ini merupakan puncak dari demokrasi di LSM LIRA, saya memimpin LSM LIRA sejak 2006. LSM LIRA sudah berusia 17 tahun. Swet Seventeen, masa remaja yang penuh gairah. Dan saya membangun ini selama 17 tahun dengan konsistensi, istikomah, penuh dengan godaan dan cobaan, penuh cemooh, caci maki, fitnah dan juga ancaman, tapi buat saya itu hal yang biasa,” ujar Jusuf Rizal.

LSM LIRA, harus kita bangun. Saya senang di LSM LIRA banyak kader-kader karena kita bentuk lembaga sayap, ada Pemuda Lira, Perempuan Lira, Pemudi Lira, Brigade Komando Lira (Brikom Lira), Lira Institute, Kolindo (Koperasi Lira Indonesia) Bakti Nusantara, Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia), Lira Disabilitas Care, dsb,” sambungnya. (TiO)

Timurposjatim.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Dr. Mia Amiati kembali resmikan ‘Omah Rembug Adhiyaksa’ atau Rumah Restorative Justice (RJ) di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (30/6/2022).

Peresmian Rumah Restorative Justice sendiri didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, PJU Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya. Serta Kepala Kejari Surabaya Raya, diantaranya Surabaya, Tanjung Perak, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto Kota dan Mojokerto Kabupaten.

Mia merinci sampai saat hampir 184 Rumah Restorative Justice yang sudah terbentuk seluruh wilayah se-Jatim. Mulai dari kabupaten, hingga kota sekalipun. Salah satunya di Kampus B Unair Surabaya.

Dari jumlah tersebut, ada beragam perkara pidana yang dapat diselesaikan agar tak sampai di persidangan. Mulai dari perselisihan, pertikaian, hingga pencurian. “Untuk RJ sendiri, ada 74 perkara (yang telah rampung),” kata Mia dalam sambutannya di Aula Pancasila Kampus B Unair Surabaya, (30/9).

Selain itu, ke depannya lanjut Mia, kebijakan dan strategi bagian penegakan hukum nasional ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang ada, termasuk di wilayah hukumnya. Seiring dengan kegunaan Rumah RJ, yaitu sebagai tempat musyawarah masyarakat sebelum masuk ke ranah penegak hukum.

Rumah RJ adalah sebuah manifestasi kejaksaan dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan harapan, agar aparat penegak hukum di Indonesia diwajibkan mengedepankan restorative justice atau keadilan restorasi dalam menangani setiap perkara pidana.

Namun, hanya pidana tertentu dan ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Bahkan, untuk Kejaksaan, kemampuan jaksa untuk mengasah kearifan lokal di setiap daerah diwajibkan diasah dalam mewujudkan keadilan tersebut.

Mia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas penghargaan lencana emas yang diterimanya.

“Saya merasa tersanjung, kaget dan tidak pernah menduga seperti ini beliau menilai kami,” kata Mia.

Ia bercerita, pada saat dilantik oleh Jaksa Agung di Jakarta, Mia mendapat pesan jika Surabaya adalah prototype profil sebagai contoh Kejaksaan Tinggi lainnya.

“Jadi kami dituntut untuk bisa berkinerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Kajati Jatim Mia Amiati.

Sementara itu, lencana emas ‘Jer Basuki Mawa Beya’ diberikan Gubernur Khofifah kepada Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati secara simbolis.

Pemberian penghargaan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/436/KPTS/013/2022 Tentang Penerima Penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya Kategori Emas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim yang membangun Rumah Restorative Justice atau Omah Rembug Adhiyaksa terbanyak di Indonesia sebagai upaya membantu masyarakat kecil dalam penyelesaian masalah hukum.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih. Dalam proses pengabdian, Kejati Jatim Mia Amiati memang belum genap setengah tahun bertugas di Jatim. Namun ia telah berhasil membangun 184 Rumah Restorative Justice di seluruh wilayah dan merupakan terbanyak dari seluruh Indonesia.

“Prestasinya luar biasa,” puji Gubernur Khofifah.

Ia menambahkan, penerapan keadilan restoratif ini diharapkan dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Selain itu dapat mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan secara menyeluruh. Rumah Restorative Justice memberikan harapan baru bagi masyarakat umum yang tersangkut masalah hukum dengan beberapa kategori.

“Rumah Restorative Justice memberi sangat banyak harapan kepada masyarakat untuk bisa menjangkau rasa keadilan yang lebih mudah, dekat, lebih cepat dan tentu lebih murah,” imbuh gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Rumah Restorative Justice atau Omah Rembug Adhyaksa juga nantinya diharapkan tak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tapi juga sebagai tempat konsultasi hukum.

“Bisa kasus tanah, bisa kasus keluarga, bisa kasus waris dan sebagainya. Harapan besar masyarakat barangkali juga akan menjadi bagian dari yang akan memberikan layanan pada Omah Rembug Adhyaksa,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Khofifah, Rumah Restorative Justice sebagai instrumen pelayan publik, menjadi salah satu indikator Pemprov Jatim dalam meraih Penghargaan Tertinggi dalam SPM (Standart Pelayanan Minimum) dan satu-satunya dari seluruh provinsi sebagai bentuk pengaduan yang ditindaklanjuti. (TiO)