PERISTIWA

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, melakukan kegiatan Pelantikan, pengambilan sumpah jabatan dan serah terima abatan kepada 15 pejabat cops adhiyaksa, lanngsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Dr. Mia Amiati di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim, Rabu, (08/02/2023).

Kejati Mia Amiati, melalui kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Fathur Rohman mengatakan, Pada kesempatan ini atas nama pribadi maupun institusi, mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik. Saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru semakin memberikan nilai tambah dan manfaat bagi kemajuan lembaga ini, jadikan jabatan saudara ini sebagai kesempatan untuk semakin meningkatkan kemampuan, memperkaya pengalaman dan memperluas wawasan, agar saudara memiliki performa dan kemampuan yang unggul sebagai bekal mencapai karir dan mengembangkan tugas yang lebih kompleks untuk selanjutnya. 

“Tidak lupa saya ucapakan terima Kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya  dan penuh pengabdian, saya berharap ke depan saudara-saudara akan tetap bersemangat meningkatkan kinerja dan selalu memberikan kontribusi positif dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas di tempat yang baru.” Katanya.

Semetara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati menjelaskan, bahwa pelantikan pejabat baru di Kejaksaan untuk penegakkan hukum tetap berjalan dengan mengedepankan kearifan lokal. Sehingga penerapan hukum jangan sampai bersebrangan dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Kita harus melihat apa memang adanya indikasi awal. Apakah memang ini kesalahan administrasi atau fakta sehingga kita harus melihat apa adanya niat jahat dalam penangan perkara,” ungkap Mia setelah kegiatan kepada awak media.

Dengan langkah itu, Mia berharap pejabat kejaksaan harus melakukan kegiatan yang berkordinasi dengan pemerintahan umum untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap inflasi daerah. 

“kita bisa mengupayakan memastikan banyak kepastian hukum sehingga adanya jaminan lagi pakai investor untuk berani masuk ke Jatim,” ungkap Mia.

Selain itu, Kejaksaan Negeri harus memaksimalkan rumah RJ, tetapi tidak hanya meresmikan namun harus adanya keaktifan. Selain itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan menghentikan penuntutan. 

“Kita harus aktif untuk melakukan pendampingan dan motivasi dalam penerapan RJ ini di semua bidang termasuk Intel yang bisa memberikan pendampingan kepada kades,” ungkapnya.

Mia juga menekankan pejabat Kejaksaan harus menerapkan gaya hidup sederhana, dimana hal ini yang harus diterapkan dimana saja. 

“Saya tekankan betul semua cops Adhyaksa untuk bisa menerapkan ini, sehingga tidak adanya gaya hidup mewah yang dilakukan anggota kejaksaan di Jawa Timur,” terangnya. 

Untuk diketahui, nama- nama yang terdaftar Pelantikan Wakajati, Asisten, Kajari dan Koordinator di lingkungan Kejati Jatim antara lain:

1. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pejabat lama Firdaus, S.H., M.H. digantikan oleh Jehezkiel Devy Sudarso, S.H.C.N.

2. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pejabat lama Transiswara Adhi digantikan oleh Erich Folanda, S.H., M. Hum.

3. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, pejabat lama Riono Budisantoso, S.H., M.A. digantikan oleh Ardito Muwardi, S.H., M.H.

4. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi JawaTimur di Surabaya, pejabat lama Sofyan S, S.H., M.H. digantikan oleh Agustian Sunaryo , S.H.,C.N.,M.H. 

5. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk di Nganjuk, pejabat lama Nophy Tennophero, S.H., M.H. digantikan oleh Alamsyah, S.H., M.H.

6. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang di Sampang, pejabat lama Imang Job Marsudi, S.H., M.H digantikan oleh Budi Hartono, S.H., M.Hum.

7. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya di Surabaya, Pejabat lama Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M digantikan oleh Joko Budi Darmawan, S.H., M.H.

8. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi, Pejabat lama Mohammad Rawi, S.H., M.H. digantikan oleh Suhardjono, S.H., M.H.

9. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto di Mojokerto, pejabat lama Gaos Wicaksono, S.H., M.H. digantikan oleh Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum.

10. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Madiun, pejabat lama Nanik Kushartanti, S.H., M.H. digantikan Dr. Andi Irfan Syafruddin, S.H., M.H.

11. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik di Gresik, pejabat lama Muhamad Hamdan S, S.H. digantikan oleh Nana Riana, S.H., M.H.

12. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan di Pamekasan, pejabat lama Mukhlis S.H. digantikan Muhammad Ilham Samuda, S.H., M.H.

13. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo di Probolinggo, pejabat lama Hartono, S.H., M.H. digantikan oleh Dr. Abdul Mubin, S.T., S.H., M.H.

14. Koordinator Pada KejaksaanTinggi Jawa Timur Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H.

15. Koordinator Pada KejaksaanTinggi Jawa Timur di Surabaya, Khristiya Lutfiansandhi, S.H., M.H. Ti0

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemerintah telah resmi mencabut status PPKM COVID-19. Mengingat, angka penularan COVID-19 kian menurun dan terkendali.

Dengan begitu, pelbagai aktivitas tatap muka bakal digelar normal. Meski, masih menerapkan prokes ketat.

Meski begitu, mengapa pengadilan dan kejaksaan tak kunjung melakukan sidang offline atau menghadirkan pada pihak dalam perkara pidana?

Wakil Humas PN Surabaya, Humas PN Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata mengatakan, berlangsungnya sidang secara daring masih menanti keputusan atau kebijakan baru dari Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan.

“Kami belum mengetahui keputusan dari pimpinan di MA. Persiapan sidang offline sebagaimana sidang (offline) yang selama ini sudah dilakukan, seperti koordinasi dengan JPU, ruang tahanan, sampai penertiban ruang sidang,” kata Agung kepada awak media, Rabu (08/02/2023).

Kendati demikian, Agung mengaku sidang secara offline lebih menguntungkan semua pihak beperkara dibanding sidang daring. Sebab, saat sidang daring, sinyal menjadi salah satu faktor sukarnya melakukan pembuktian hingga pemeriksaan terdakwa di PN Surabaya.

“Kalau kami bisa memilih, lebih senang sidang secara offline. Tapi, selama ini mesti memerlukan koordinasi sama JPU dan Lapas atau Rutan,” tutupnya.

Agung menegaskan, kebijakan sidang offline juga menjadi kewenangan hakim yang mengadili perkara.

“Kebijakan offline diserahkan pada majelis yang bersangkutan. Kita masih menunggu petunjuk dari MA atau PT juga,” ujarnya

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman menegaskan, pihaknya belum bisa mengambil keputusan perihal sidang offline.

“Yang punya rumah kan pengadilan, yang mengatur pengadilan. Misalnya, saat sidang online semua (saat pandemi COVID-19), lalu diminta hakim menghadirkan meski permintaan PH (penasihat hukum) juga, ya dihadirkan,” tuturnya.

Meski begitu, Fathur memastikan tak ada kendala ketika sidang daring digelar. Pun dengan mengikuti permintaan dari hakim untuk menghadirkan terdakwa saat sidang di pengadilan sekali pun.

“Strukturnya kan beda, jadi tergantung MA, kalau dihadirkan ya dihadirkan, kalau online ya online, begitu saja,” tutupnya. Ti0

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara Dugaan Pornografi Kebaya Merah yang sempat viral, Berkasnya telah dilimpahkan kepolisian ke kejaksaan. Namun, berkas tersebut masih berstatus P19 atau dinyatakan belum lengkap.

Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman mengatakan, perkembangan perkara dugaan pornografi Kebaya Merah telah diterima. Diantaranya terdapat 3 nama tersangka, yakni CZ, ACS, dan AH.”Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (JPU Kejati Jatim) menerima Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Polda Jatim atas nama tersangka AN dan CZ (pemeran perempuan) serta ACS (pemeran laki laki) pada tanggal 9 November 2022,” kata Fathur kepada awak media, Jumat (03/02/2023).

Fathur menegaskan, sebelumnya, pada tanggal 13 Januari 2023, dilakukan pelimpahan tahap I oleh penyidik Polda Jatim ke JPU Kejati Jatim. Pelimpahan serupa atau terhadap 3 berkas perkara dari 3 tersangka.

Dalam berkas perkara itu, sambung Fathur, masing masing disangkakan melanggar pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 Juncto Pasal 4 dan/atau Pasal 34 Juncto Pasal 8 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Untuk melakukan penelitian berkas tersebut, Fathur menegaskan bila Kajati Jatim, Mia Amiati telah menunjuk 2 JPU untul meneliti berkas. Setidaknya, selama 14 hari.

“Pada tanggal 19 Januari 2023, Jaksa Peneliti berkesimpulan berkas perkara belum memenuhi syarat formil dan materiil (P18) untuk dilimpahkan ke pengadilan, selanjutnya. 31 Januari 2023, JPU mengembalikan 3 berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk kekurangan syarat formil maupun materiil ke Penyidik Polda Jatim,” ujarnya.

Fathur memastikan, sampai saat ini, berkas perkara masih berada di Penyidik Polda Jatim. Ia berharap, penyidik segera melengkapi dan siap untuk dilimpahkan kembali, lalu disidangkan di PN Surabaya. Ti0

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Aloha memprotes rencana pengerjaan proyek fly over. Sebab mereka yang selama ini menggelar usaha di akses Aloha terancam digusur tanpa ada kompensasi dari pemerintah. Meski pihaknya mengaku sudah sewa lahan.

Pak Budi koordinator UMKM Alohapihaknya tidak menghalangi pembangunan. Meski begitu, pemerintah diharapkan tidak mencampakkan pelaku UMKM ini, tanpa ada solusi atau relokasi untuk penataan usaha mereka.

“Kami mendukung pembangunan ini, Tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kami juga,” tegas Budi Koordinator UMKM yang di dampingi oleh LBH Damar (Lembaga Bantuan Hukum).

Shobur juga Menambahkan Saat Mencoba Meminta untuk tidak Menutup Lahan klien mereka karna proses hukum sedang berlanjut, kenapa pengerjaan proyek masih tetap berjalan imbuhnya. Namun saat mencoba Memberikan keterangan Shobur selaku Pendamping Dari UMKM aloha tersebut, di jangkal oleh Oknum TNI Berpangkat Mayor dipundaknya yang berinisial (E).

“Jika Pengerjaan proyek ini tetap harus berjalan dan kita bertemu di pengadilan saja, mas.”tutur sang Mayor.

Shobur menjelaskan, bahwa jika sudah ada Proses Hukum Kenapa Proyek ini masih berjalan sedangkan status PKS (perjanjian kerja sama) belom berakhir.

” jadi otomatis Tempat ini status nya (A QUO) karna gugatan sudah masuk Pengadilan Sidoarjo.”Ucap Shobur. M12

Surabaya, Timurpos.co.id – M. Ismail menyetubuhi NH yang masih berusia 17 tahun di rumah kekasihnya itu di Jalan Genteng Dalam. Keduanya yang berhubungan badan di dalam kamar terpergok ayah NH yang pulang kerja dini hari. Dituntut dengan Pidana penjara selama 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejaksaan Negeri Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (01/02/2023).

JPU Damang Anubowo mengatakan, bahwa Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana diatur Pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002.”Terhadap terdakwa dituntut dengan Pidana penjara 8 tahun dan membayar denda Rp 100 juta.”kata JPU Damang saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di PN Surabaya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Ismail awalnya datang ke rumah NP yang sedang sepi pada malam hari. Keduanya main game di dalam kamar NP. Terdakwa kemudian mengajak kekasihnya itu berhubungan badan. NP sempat menolak, tetapi Ismail memaksa hingga akhirnya mereka berhubungan badan. Namun, ketika itu ayah NP, IPN pulang ke rumah setelah bekerja. IPN mendengar suara laki-laki dari dalam kamar anaknya itu. Saat dibuka ada terdakwa Ismail berduaan bersama anaknya. NP berdalih bahwa mereka hanya bermain game. NP lalu mengajak terdakwa keluar ke teras rumah. Saat ditanya IPN, terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak gadis tersebut. IPN kemudian melaporkan terdakwa ke polisi. Berdasar hasil visum disebutkan bahwa NP telah kehilangan kesucian dan kehormatannya setelah disetubuhi terdakwa. Ti0

Surabaya, Timurpos.co.id – EF menggugat suaminya, IP di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Padahal, pasangan suami istri itu baru berumah tangga selama 8 bulan. Pengacara EF, Ari Susanti Lubis menyatakan bahwa kliennya mengajukan gugatan cerai karena tidak pernah dinafkahi suaminya.

“Janji mau buka usaha bareng stelah menikah, tetapi tidak terealisasi,” kata Aris.

Menurut dia, IP yang tidak bekerja tidak pernah menafkahinya. Bahkan, EF yang bekerja sebagai pengusaha eksportir ikan justru kerap dimintai uang suaminya itu. “Alasan untuk mengurus perkara sidang gono-gini istrinya dan keperluan lain,” ujarnya.

Saat keduanya menikah, IP berstatus duda dan EF janda. IP juga melarang anak istrinya untuk kuliah di luar negeri. Alasannya, menghabiskan banyak uang. Lebih baik uang itu digunakan untuk keperluannya saja.

“Terjadi percekcokan terus menerus karena suami sering minta uang, tapi tidak pernah menafkahi,” katanya. Ti0

Pasuruan, Timurpos.co.id – Komunitas Media Pengadilan Kejaksaan (KOMPAK) Bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Pasuruan, melaksanakan kegiatan Baksos (Bhakti Sosial) dengan bersih-bersih dan renovasi di Musola Al-IKHLAS, Dusun Karang Panas, Desa Oro-Oro Ombo Wetan, Pasuruan. Jumat, (27/01/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Abdi Reza Pachlewi Junus mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi kegiatan Baksos yang diinisiasi oleh KOMPAK. Yang berkolaborasi dengan Kejari Kabupaten Pasuruan untuk merenovasi salah satu musola di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu, kami juga memberikan santuan kepada janda dan anak-anak yatim di sekitar Musola.

“Saya rasa ini kegiatan baik, teman-teman KOMPAK memiliki jiwa sosial lebih tinggi. Semoga apa yang dilakukan ini. Kiranya akan menjadi ladang pahala untuk kita semua,” kata Reza kepada awak media disela-sela kegiatan baksos.

Sementara itu Ketua KOMPAK, Budi Mulyono menjelaskan, bahwa kegiatan Baksos sudah menjadi program rutin, terselenggaranya Baksos ini merupakan hasil dari program jumat barokah, yang mana teman-teman wartawan menyisihkan sedikit dari pengahasilannya, setelah terkumpul baru akan disalurkan.

“Kami melakukan kegiatan ini dengan niat tulus dan ikhlas. Jika kegiatan ini nantinya diupload atau diekspos, bukan berarti kami riya, namun kami berharap ini bisa menular ke komunitas lainnya.

Ia menambahkan, bahwa jangan lelah berbuat baik, dan kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima Allah. Sedikit niat baik akan mendapat balasan berlimpah.

“Biarlah KOMPAK bisa menjadi mata air, walupun kecil, namun bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Untuk diketahui, selain melakukan kegiatan bersih-bersih dan renovasi Musolah, Kompak bersama Kajari kabupaten Pasuruhan juga memberikan santuan kepada janda dan anak yatim di sekitar berupa seperangkat alat sholat (Sarung, Sajadah, kopyah, mukena, hijab) dan Al Quran.