Pemasangan Kabel Internet My Republik di Kranggan dan Kali Butuh Surabaya Diduga Tanpa Izin

PERISTIWA|oleh

Foto: Proyek Pemasangan Kabel Internet My Republik

Surabaya – Aktivitas pemasangan kabel internet milik PT. My Republik di kawasan Kali Butuh dan Kranggan, Kota Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan pada Minggu dini hari (25/05/2025) sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, diduga kuat belum mengantongi izin resmi.

Dari pantauan awak media, terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan pemasangan kabel internet. Ketika dikonfirmasi, Eko selaku pengawas lapangan mengakui bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek dari My Republik. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kelengkapan izin atau surat perintah kerja (SPK), Eko enggan memberikan penjelasan dan menyarankan untuk menghubungi seseorang bernama Pak Iwan.

“Coba hubungi atau koordinasi sama Pak Iwan. Kami hanya memasang aja, mas,” ujar Eko singkat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penanggung jawab proyek untuk wilayah Surabaya Selatan yang juga bernama Eko, belum memberikan keterangan resmi.

Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023. Pihak penyedia layanan wajib mengantongi izin sebelum melakukan pembangunan atau perluasan jaringan, termasuk pemasangan kabel atau tiang.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur digital di wilayah perkotaan, khususnya Kota Surabaya.TOK

Dugaan Kongkalikong Kurator dan Hakim dalam Putusan Pailit PT. Jivan Jaya Makmur

PERISTIWA|oleh

Foto: Sutikno Kreditur Konkuren

Surabaya, Timurpos.co.id – Dugaan praktik tak sehat dalam proses kepailitan PT. Jivan Jaya Makmur kembali mencuat. Kurator Laurensia Windy Jaya, yang ditunjuk untuk mengurus asset debitur, dituding bermain mata dengan pihak majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim I Ketut Tirta bersama hakim anggota I Made Subagia Astawa ditengarai turut terlibat dalam dugaan ketidak beresan ini.

Sutikno, salah satu kreditur konkuren, mengaku belum menerima pembayaran sepeser pun dari hasil likuidasi aset PT. Jivan Jaya Makmur. Ia menyampaikan kekecewaannya atas proses yang dianggap sarat kejanggalan.

“Awalnya saya meminjamkan uang ke Suryawan, pemilik PT. Jivan Jaya Makmur, sekitar tahun 2019-2020. Tapi saat usahanya macet, dia mengajukan PKPU di PN Niaga Surabaya dan saya salah satu pemohonnya. Dia berjanji jika nanti pailit, hasil penjualan aset akan digunakan untuk bayar hutang,” ujar Sutikno, Kamis (22/5/2025).

Namun, kenyataannya tak seindah janji. Sutikno mengungkapkan bahwa ada tawaran pembelian asset senilai Rp40 miliar, namun ditolak oleh Kurator Laurensia Windy dan suaminya, Albert. Asset tersebut kemudian hanya terjual senilai Rp33 miliar.

“Saya ajukan tagihan Rp1,5 miliar, tapi tanpa saya tahu, piutang saya dicatat hanya Rp860 juta dan saya tak pernah diajak rapat. Lebih parah lagi, dalam putusan akhir saya dan Lazuardi tidak mendapat bagian sama sekali. Diduga, kurator menyusun pengeluaran yang tidak masuk akal,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti nilai yang diterima Bank BNI sebagai kreditur separatis. Dari nilai tagihan Rp51,5 miliar, Bank BNI hanya menerima sekitar Rp21,6 miliar.

“Ada potensi kerugian negara di sini karena BNI adalah bank milik negara. Dugaan kongkalikong sangat kuat, apalagi aset dijual di bawah penawaran tertinggi,” kata Sutikno.

Menanggapi hal ini, Albert Laufenzia, suami Kurator Laurensia Windy Jaya menyatakan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Ia berdalih bahwa seluruh hasil penjualan dialokasikan terlebih dahulu kepada kreditur separatis, sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

“Debitur pailit sudah dibubarkan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi semua langkah sudah sesuai prosedur,” jelas Albert.

Sebagai informasi, praktik curang dalam proses PKPU bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, dua kurator yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman telah dipidana karena terbukti menggelembungkan tagihan kreditur dalam perkara PKPU PT. Alam Galaxy. Putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum keduanya, menyusul dinyatakannya PT. Alam Galaxy pailit akibat rekayasa tagihan.

Kasus PT. Jivan Jaya Makmur kini menjadi sorotan publik dan praktisi hukum. Banyak pihak menuntut transparansi serta audit menyeluruh atas seluruh proses pailit dan distribusi aset, agar tidak terulang kasus serupa di masa mendatang. TOK

GEMAH Beberkan Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI untuk Judi Sabung Ayam

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris untuk judi sabung ayam. Sebelumnya, Idris membantah hal tersebut.

GEMAH menyebut Idris banyak memeras jajaran kepala dinas komisi D. Tujuannya, demi mencari keuntungan pribadi untuk keperluan main judi sabung ayam.

“Idris sering memeras Kepala Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup yang anggarannya mencapai triliunan rupiah,” kata GEMAH yang tak disebutkan identitasnya, Rabu, 21 Mei 2025.

Sebelumnya, Muhammad Idris kesal dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya soal praktik perjudian. Politisi Partai NasDem ini meminta pihak yang menuduhnya terlibat judi sabung ayam, agar membuktikan hal tersebut.

“Mau siapa pun kasih tahu saja dia, kalau ada buktinya saya judi sabung ayam, saya kasih uang Rp100 juta,” kata Idris kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.

Bahkan, Idris meminta pihak yang menuduhnya untuk segera melaporkannya secara resmi kepada aparat penegak hukum atau Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Ia memastikan dengan senang hati akan menghadapi laporan tersebut.

“Bilang sama mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu lapor ke malaikat, saya tunggu jangan pakai lama,” ucap dia.

Untuk diketahui, GEMAH telah melaporkan Idris ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana perjudian sabung ayam. TOK

Rio Sebut Pemagaran Berduri oleh PT Dok Pantai Lamongan apakah Merupakan Tindakan Premanisme?

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos – Independensi Kepolisian Resor Lamongan jadi perbincangan publik. Alih-alih mendukung program Kapolri dalam memberantas aksi-aksi Premanisme, justru pihak Polres Lamongan terkesan Tutup Mata atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Dok Pantai Lamongan dengan memasang Pagar Berduri di lokasi sengketa lahan.

Padahal hingga saat ini, sengketan lahan yang berlokasi di Jalan Deandles Km 63, Tj. Pakis, Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, belum ada perintah Eksekusi dari Pengadilan Negeri Lamongan.

Namun di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Lamongan malah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penundaan Eksekusi dengan nomor : 322/PAN/W14-U30/HK.2.4/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025.

“Apakah tindakan Pemagaran Berduri oleh PT Dok Pantai Lamongan di lokasi sengketa itu tidak termasuk perbuatan aksi-aksi Premanisme,” cetus Rio Dedy Heryawan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum PT Lamongan Marine Industry, Rabu (21/05/2025).

Rio, sapaan lekat advokat ternama di Kota Surabaya itu menerangkan, bahwa pemagaran memakai kawat berduri yang sangat tajam itu dilakukan di 2 titik, padahal belum ada perintah Eksekusi sampai saat ini.

“Sementara akses di 2 titik yang di pagar oleh pihak Pemohon Eksekusi atau PT Dok Pantai Lamongan ini merupakan akses masuk untuk kepentingan PT Lamongan Marine Industry dalam berlalulintas,” paparnya.

“Yang menjadi pertanyaannya, meski di depan atau dibelakang, boleh apa tidak kalau Eksekusi itu belum dijalankan, tapi sudah melakukan pemagaran begitu?,” tambah Rio.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Lamongan Kompol Budi Santoso saat dikonfirmasi oleh media ini hingga berita dipublikasikan masih belum ada tanggapan. TOK/*

Narapidana Lapas Kelas II A Bogor Diduga Otak Penyelundupan Narkoba Tembakau Sintetis ke Surabaya

PERISTIWA|oleh

Foto: Ranita Ayu Fauzi dan Satpam komplek saat menjadi saksi di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan kasus penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Seorang narapidana di Lapas Kelas II A Bogor, Priangga Sanji, diduga menjadi otak penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang mahasiswi bernama Ranita Ayu Fauzi.

Ranita, yang hadir sebagai saksi, mengaku diminta tolong oleh Priangga untuk mengambil paket dari luar negeri yang dikirimkan dari Belanda. Paket tersebut ditujukan atas nama Eka Tjipta Widjaja di alamat CV Sumber Baru Sinar Mas, Jalan Semarang, Surabaya.

“Saya tahunya Priangga di Penjara, dia (Priangga) mengaku dipenjara di lapas Bogor dalam perkara Narkotika kepada teman-temannya di Instagram.” Kata Ranita. Kamis (15/05/2025).

Dalam perkara ini, sebuah iPhone X milik Ranita turut disita sebagai barang bukti. Di dalamnya terdapat percakapan melalui WhatsApp antara dirinya dan Priangga yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika.

“Saya tidak ada hubungan dengan terdakwa, cuma pernah satu kampus di Surabaya,” bebernya.

Sementara saksi Satpam Perumahaan hanya menambahkan, sempat menerima paket dan diberitahu oleh petugas. Kalau paket tersebut berisi narkoba.

Atas keterangan para saksi, terdakwa tidak membatah dan membenarkan.” Benar Yang Mulia,” saut terdakwa.

Perlu diperhatikan bahwa, Paket yang diterima Ranita Ayu Fauzi berisi tiga kardus coklat dengan nomor resi LR020225484NL, yang salah satunya berisi narkotika jenis bibit tembakau sintetis. Pengiriman tersebut terbukti merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang melibatkan terdakwa Hilman Septian Fikri bersama dengan Priangga Sanji.

Barang bukti yang ditemukan dalam paket tersebut terdiri dari:

Serbuk kuning dengan berat 5,0348 gram yang diketahui mengandung narkotika jenis MDMB-INACA, terdaftar dalam Golongan I Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023.
Dua botol cairan yang mengandung Eicosane, yang berfungsi sebagai pelarut non-polar, tetapi tidak termasuk dalam kategori narkotika maupun psikotropika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik, ditemukan bahwa serbuk kuning yang ditemukan adalah narkotika jenis MDMB-INACA, yang merupakan zat terlarang yang termasuk dalam golongan narkotika. Sementara itu, cairan yang ditemukan di dalam botol plastik tidak mengandung bahan narkotika atau psikotropika, melainkan bahan pelarut.

Terkait dengan perbuatannya, Hilman Septian Fikri bersama dengan Priangga Sanji dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang peredaran gelap narkotika.

Kasus ini menunjukkan bagaimana jaringan peredaran narkotika terus berusaha memanfaatkan kurir dan pengiriman barang untuk menyebarkan narkotika secara ilegal. Aparat Penegak Hukum (APH) terus bekerja keras untuk mengungkap jaringan narkotika dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelakunya. Terdakwa Hilman dan Priangga kini sedang menjalani proses hukum yang lebih lanjut. TOK

Regowo Sebut Tak Bisa Hentikan Kasus Dugaan Pencaplokan Tanahnya Oleh PT. Babatan Kusuma Jaya

PERISTIWA|oleh

Foto: Regowo Tunjukan Peta Bidang Tanahnya melalui Aplikasi BPN

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan pencaplokan lahan seluas 306 meter persegi milik Sie Ragowo Siregar di Kelurahan Kalijudan, Surabaya, oleh PT Babatan Kusuma Jaya (BKJ) kembali mencuat. Ragowo menegaskan bahwa lahan miliknya secara sah terdaftar di Kelurahan Kalijudan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 yang diterbitkan BPN pada tahun 1998, dengan total luas 3.424 meter persegi.

“Tanah saya masuk Kelurahan Kalijudan sesuai sertifikat dari BPN. Sedangkan tanah milik PT BKJ, berdasarkan site plan yang mereka ajukan, berada di Kelurahan Sutorejo. Batas alami kedua kelurahan itu adalah sungai,” ujar Ragowo kepada wartawan, Rabu (14/05/2025).

Namun, menurut Ragowo, sungai yang dulu menjadi batas wilayah kini telah hilang karena ditimbun tanah. “Tanah saya diduga dicaplok, kemudian disertifikatkan oleh PT BKJ dan terbit Sertifikat HGB atas nama mereka. Ini jelas kejanggalan,” katanya.

Ragowo juga mengaku kecewa karena penyidik Unit Resmob Polrestabes Surabaya yang akan menghentikan penyidikan kasus ini dengan alasan kurangnya alat bukti. “Saya sudah menerima SP2HP yang menyatakan akan dihentikan. Padahal dari citra satelit BPN, tanah saya tidak berubah sesuai dengan sertifikat dan bentuk nya juga sama, bagimana kembalian batas tanah yang diajukan ke BPN luas tanah bisa kurang bentuknya juga berobah,” ujarnya dengan nada bertanya-tanya.

Tumpang tindih klaim sangat jelas terlihat,” tegasnya sambil menunjukkan peta bidang tanah.

Ia mempertanyakan bagaimana bisa dua kelurahan berbeda dicantumkan dalam satu sertifikat. “Kelurahan Sutorejo dan Kalijudan itu beda wilayah, tak mungkin dalam satu sertifikat. Saya yakin ini ada dugaan permainan,” ujarnya.

Ragowo juga menyoroti adanya pengurukan saluran sungai yang sebelumnya menjadi batas alami tanahnya dan lahan PT BKJ. Saluran tersebut kini diratakan dan kabarnya akan dijadikan akses jalan ke kawasan perumahan milik PT BKJ.

“Ini bukan perkara perdata, tapi pidana. Saya akan teruskan kasus ini ke Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung. Saya tidak akan tinggal diam,” ujarnya dengan nada tegas.

BACA JUGA:Petugas BPN II Surabaya Sebut PT Babatan Kusuma Jaya Diduga Mencaplok Tanah Warga

Saat dimintai keterangan, Indarto Tanudjaja selaku Direktur PT BKJ melalui kuasa hukumnya hanya menyampaikan, “Masih ada rapat,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, Polrestabes Surabaya belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan kasus ini.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari laporan Ragowo ke Polrestabes Surabaya pada 21 Mei 2022. Dalam laporan tersebut, ia mencantumkan nama Direktur PT. Babatan Kusuma Jaya, Indarto Tanudjaja dan sejumlah pihak. Diduga kuat petugas BPN Surabaya II, turut serta dalam perkara ini. Dugaan pencaplokan mencuat setelah pengukuran ulang oleh BPN pada 11 Maret 2022 menunjukkan adanya pengurangan luas tanah dan pemasangan patok bertuliskan “BKJ” tanpa izin. TOK

Besuk Sungai Kalisetail Banyuwangi: Temukan Tiga Jenis Partikel Mikroplastik yang Berpotensi Mengancam Ekosistem Sungai

PERISTIWA|oleh

Banyuwangi, Timurpos.co.id – Eco Bhineka Muhammadiyah berkolaborasi dengan Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton Foundation) melakukan besuk sungai di Kalisetail Segmen Genteng Kabupaten Banyuwangi untuk mengidentifikasi kesehatan sungai yang diikuti 40 orang gabungan dari lintas agama dan praktisi lingkungan. Rabu (14/05/2025).

Pimpinan Daerah Aisyiyah Banyuwangi, Robithoh Azizah menyatakan “kegiatan ini adalah salah satu wujud nyata dalam menjaga hubungan manusia dengan alam, dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga sungai. Tidak terbatas dalam latar belakang apapun karena manusia dasarnya juga punya tugas dalam menjaga ekosistem sungai”

Besuk sungai yang dilakukan di Kalisetail, peserta melakukan bersih-bersih sungai, kemudian melakukan brand audit sampah plastik.

“Brand audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi sampah-sampah berdasarkan merek yang dihasilkan oleh produsen guna meminta pertanggung jawab terhadap sampah yang sudah mereka hasilkan, ini juga sebagai bentuk implementasi Extended Producer Responsibilty (EPR) sesuai amanat Pasal 15 pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” ujar Alaika Rahmatullah, Manajer Divisi Edukasi Ecoton Foundation.

Hasilnya, berhasil mengidentifikasi sampah plastik sebanyak 446 pieces dengan didominasi oleh plastik tanpa merek (unbrand) sebanyak 61.88% dari kategori kresek, sedotan, Styrofoam. Sementara sisanya adalah sampah-sampah sachet/kemasan yang didominasi oleh produsen Wings 6.28%, Santos Jaya Abadi 5.16%, P&G 3.81%, Indofood 3.36%, Siantar top 1.79%. Selanjutnya, jenis plastik yang paling mendominasi adalah LDPE (Low-Density Polyethylene) bahan yang digunakan untuk membuat kresek 63.2%, dan plastik Others 28.92% bahan yang digunakan untuk membuat sachet.

Lebih lanjut, peserta juga melakukan uji mikroplastik di air permukaan sebanyak 10 liter air. Hasilnya, menemukan 3 jenis mikroplastik yaitu mikroplastik fiber 18 partikel berasal dari limbah tekstil, serat pakaian yang terlepas saat pencucian, atau limbah kain dari rumah tangga maupun industri rumahan, film 14 partikel berasal dari plastik tipis seperti kantong kresek, kemasan makanan ringan, atau lapisan plastik pada produk konsumen, dan fragmen 1 partikel berasal dari potongan kecil dari plastik keras yang telah terdegradasi, seperti dari sachet atau plastik tebal.

Alaika Rahmatullah yang juga peneliti Ekologi Akuatik di Ecoton mengungkap, mikroplastik ini berpotensi membahayakan kesehatan seperti kanker, dan gangguan sistem hormonal. Hasil ini mengkonfirmasi dan semakin menguatkan sungai-sungai Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan dan banjir mikroplastik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Lampiran VI, disebutkan bahwa baku mutu air sungai harus nihil sampah, termasuk partikel plastik mikroskopis.

Penyelesaian terhadap masalah sampah plastik di Sungai Kali Setail ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Berdasarkan data tersebut, Eco Bhinneka Banyuwangi bersama dengan Ecoton merekomendasikan Pemerintah perlu memperluas pemantauan kualitas air sungai dengan mamasukkan parameter mikroplastik sebagai bagian dari standar baku mutu lingkungan hidup.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan sungai dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai perlu digencarkan melalui program-program edukasi dan pengelolaan sampah yang efektif. Penambahan fasilitas pengangkutan sampah dan restorasi lingkungan juga harus menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Kali Setail di masa depan.

Selain itu, Riza Al Fahroby, Sekretaris Dinas PU Pengairan Banyuwangi, menyarankan agar langkah-langkah restorasi sungai segera dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi kualitas air, karena sebagian air baku di Banyuwangi mengambil dari sungai. “Pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak terkait harus segera merancang program jangka panjang untuk memitigasi dampak sampah plastik pada ekosistem sungai,” tegas Riza. TOK/*

Jadi Korban Salah Tangkap, Dua Warga Madura Gugat Polisi dan Hotel Surabaya Suites

PERISTIWA|oleh

Foto: Dedi Efendi dan Ach. Zainuri bersama Kuasa Hukumnya Moh. Taufik

Surabaya, Timurpos.co.id – Dua pria asal Madura, Dedi Efendi (warga Sampang) dan Ach. Zainuri (warga Pamekasan), diduga menjadi korban salah tangkap dalam kasus narkoba oleh aparat kepolisian. Peristiwa ini melibatkan Kabsudit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dibantu oleh anggota Polsek Genteng Surabaya.

Merasa dirugikan dan mengalami perlakuan tidak manusiawi, keduanya kini menempuh jalur hukum dengan menggugat perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kuasa hukum korban, Moh. Taufik, S.I.Kom., SH., MH., mengajukan gugatan terhadap sejumlah pihak, antara lain: Kapolsek Genteng Surabaya, Kanit Reskrim Polsek Genteng, Kapolda Riau, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Riau, penyidik M. Silaban, PS Panit I Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau, serta Kabid Propam Polda Riau. Selain itu, Kapolri dan pihak Hotel Surabaya Suites Powered by Archipelago turut menjadi pihak turut tergugat.

Taufik menjelaskan, kasus ini bermula saat Dedi diminta oleh seseorang bernama Noris untuk membantu memesan taksi online guna menjemput saudaranya, Hermansyah, yang mengaku menjadi korban pencopetan di Terminal Bungurasih. Dedi kemudian menghubungi Zainuri dan disepakati tarif Rp600 ribu untuk perjalanan dari Bungurasih ke Sukobana, Sampang. Karena Hermansyah baru saja kecopetan, Noris juga memberikan tambahan uang makan hingga total biaya menjadi Rp1 juta.

“Pada 24 April 2024, Dedi dan Hermansyah ditangkap oleh polisi di sebuah warung makan di Bungurasih. Penangkapan kemudian dikembangkan hingga petugas menangkap Dedi bersama istrinya di Hotel Surabaya Suites,” ujar Taufik.

Keesokan harinya, ketiganya—Dedi, Hermansyah, dan Zainuri—dibawa ke Polsek Genteng dan dimasukkan ke dalam sel. Lalu mereka digiring ke Polda Riau melalui perjalanan darat dari Surabaya ke Jakarta, dilanjutkan dengan penerbangan ke Riau.

“Dalam perjalanan, mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi. Tangan diborgol, kaki dilakban, bahkan sempat dimasukkan ke dalam almari. Dalam perjalanan ke Jakarta, mereka ditempatkan di jok belakang mobil selama 12 jam,” jelas Taufik.

Setelah istri Dedi mencari bantuan hukum, barulah terungkap bahwa Dedi dan Zainuri bukanlah pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor: SPPT/29/IV/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba, yang menyatakan tidak cukup bukti untuk menahan mereka.

“Penangkapan ini tidak dilengkapi surat perintah resmi dan diduga kuat terjadi tindak kekerasan oleh petugas. Karena itu, kami ajukan gugatan PMH di PN Surabaya,” tegas Taufik.

Disingung apakah Perkara ini sudah diajukan Gugatan Ke PN Surabaya. “Iya mas Perkara sudah kami daftarkan Ke PN Surabaya, Namun untuk Informasinya kapan sidangnya belum keluar,” jelas Moh. Taufik.

Saat dimintai tanggapan, Kapolsek Genteng menyatakan bahwa penangkapan dilakukan oleh pihak Polda Riau, dan menyarankan agar klarifikasi dilakukan ke pihak tersebut.

Dalam petitum gugatan, pihak penggugat meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan, termasuk permintaan maaf terbuka dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada para tergugat, kecuali Propam Polda Riau. TOK

Mitra Sales Dituduh Gelapkan Rp 1 Miliar, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Agung Kurnia Putra, mitra sales PT Wangsa Agung, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan uang perusahaan senilai Rp 1 miliar. Penetapan itu dilakukan oleh Polrestabes Surabaya setelah menerima laporan dari Muhajir, salah satu karyawan perusahaan, pada 22 November 2023. Kamis (7/5/2025).

Namun, penetapan tersebut mendapat perlawanan hukum. Kuasa hukum Agung, Veronika Yunani, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan menyebut bahwa proses hukum yang dijalankan tidak sesuai prosedur.

“Ada dua hal mendasar yang kami sanggah. Pertama, locus delicti perkara ini berada di Palu, Sulawesi Tengah, bukan Surabaya. Maka, Polrestabes Surabaya tidak berwenang menangani kasus ini,” ujar Veronika.

Veronika menjelaskan bahwa tuduhan terhadap kliennya terkait penggelapan uang tagihan dari sejumlah toko di Palu atas penjualan produk sepatu milik PT Wangsa Agung. Namun, menurutnya, Agung tidak pernah memiliki kewenangan untuk menagih uang, karena statusnya hanya sebagai mitra sales.

“Klien kami hanya menjembatani toko dengan perusahaan. Setelah itu, semua urusan ditangani langsung oleh pihak perusahaan. Jadi, bagaimana mungkin ia dituduh menggelapkan?” tegasnya.

Poin keberatan kedua, lanjut Veronika, menyangkut pasal yang disangkakan, yakni Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Pasal ini, menurutnya, hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berstatus sebagai karyawan perusahaan.

“Agung bukan karyawan PT Wangsa Agung. Tidak ada hubungan kerja formal yang dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja,” jelas Veronika.

Sementara itu, pihak Polrestabes Surabaya menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Agung telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam sidang praperadilan, aparat kepolisian juga telah melampirkan sejumlah bukti untuk memperkuat proses penyidikan.

“Kami sudah sesuai prosedur,” kata Iptu Djoko Setiyono dari Biro Hukum Polrestabes Surabaya saat hadir di persidangan.

Hingga saat ini, majelis hakim PN Surabaya belum memutuskan hasil dari permohonan praperadilan tersebut. TOK

Satreskoba Polresta Sidoarjo Bantah Isu Uang Tebusan dalam Kasus Anak AF

PERISTIWA|oleh

Foto: Malpolresta Sidoarjo (Intr)

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Sidoarjo membantah adanya uang tebusan terkait pembebasan seorang remaja berinisial AF yang sempat diamankan dalam dugaan kasus narkotika. Bantahan ini disampaikan setelah mencuatnya kabar yang menyebut pihak keluarga menyerahkan uang Rp20 juta demi membebaskan AF.

Kuasa hukum AF, Afrizal F Kapale. SH.,menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hanya kesalahpahaman. Menurutnya, pembebasan AF dilakukan karena tidak ditemukan barang bukti maupun alat bukti yang cukup untuk menjerat kliennya.

“Di sini ada miskomunikasi. Benar bahwa AF sempat diamankan, namun karena tidak ada alat bukti yang cukup dan dia masih di bawah umur, maka dipulangkan. Mengenai uang yang disebut-sebut itu, tidak ada kaitannya dengan pelepasan. Itu adalah honor saya sebagai penasihat hukum dan nominalnya juga tidak seperti yang diberitakan,” jelas Afrizal kepada Timurpos.com, Kamis (8/5/2025).

Hal senada disampaikan oleh Kanit Reskoba Polresta Sidoarjo, Fajar. Ia memastikan seluruh proses penanganan terhadap AF telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada praktik uang tebusan.

AF, pemuda asal Dusun Padusunan, Sidoarjo, diketahui sempat diamankan Unit 2 Satreskoba Polresta Sidoarjo pada Jumat (2/5/2025) sore di kawasan Lingkar Timur saat hendak pulang kerja. Setelah menjalani pemeriksaan selama dua hari, AF dipulangkan pada Minggu (4/5/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Sebelumnya, sempat beredar informasi dari lingkungan sekitar yang menyebut pihak keluarga menyerahkan uang sebesar Rp20 juta agar AF dibebaskan. Namun, informasi tersebut kini telah dibantah oleh pihak kepolisian dan kuasa hukum yang menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan tanpa adanya praktik pungutan liar. M12/TOK