Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id  – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Pembina organisasi Desa Bersatu, dengan Ketua Dewan Pembina Desa Bersatu Prabowo Subianto. Desa Bersatu merupakan kumpulan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional. Antara lain APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PARADE NUSANTARA (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), dan KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia).

“Desa Bersatu akan dideklarasikan dalam Kongres Desa Indonesia pada 22-24 Maret 2014. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong 8 organisasi desa tingkat nasional dalam menghasilkan berbagai terobosan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional, di Jakarta, Selasa (19/03/2024).

Hadir antara lain Koordinator Nasional Desa Bersatu M.Asri Anas. Perwakilan 8 Organisasi Desa Tingkat Nasional antara lain Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, Ketua Umum DPP AKSI Irawadi, Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum DPP PABPDSI Ferry Radiansyah, Ketua Umum PP PPDI Moh. Tahir, Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono, Ketua Umum DPN PARADE NUSANTARA Arya Jaya Wardana, dan Ketua Umum DPP KOMPAKDESI Dadang Holilluddin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap desa sangat besar. Bahkan dalam melakukan revisi UU Desa, pemerintah dan DPR RI sudah sangat memperhatikan berbagai masukan dari para kepala desa, perangkat desa, dan berbagai unsur desa lainnya.

“Berbagai aspirasi kepala desa yang sudah terakomodir tersebut antara lain terkait penambahan masa jabatan kepala desa. Saat ini, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, melalui revisi tersebut akan ditambah menjadi 8 tahun dengan periodisasi jabatan selama dua periode. Aspirasi lainnya yakni terkait adanya tanda penghargaan terhadap kepala desa yang sudah menyelesaikan masa tugasnya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, perhatian negara terhadap pembangunan desa juga sangat besar. Salah satunya melalui dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015. Dari semula Rp 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa, menjadi Rp 70 triliun lebih pada tahun 2023 untuk 74.954 desa.

“Dengan arah kebijakan penggunaan dana desa antara lain untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” pungkas Bamsoet. M12

Pangdam XII/Tanjungpura dan Kapolda Kalbar Pimpin Apel Gelar Pasukan

PEMERINTAHAN|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., didampingi Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo yang bertempat di Lapangan Tidayu Makodam XII/Tanjungpura, Senin (18/3).

Hadir dalam apel tersebut Pj. Gubernur Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., Danlantamal XII Laksma TNI Agoeng Moh. Kencana S, CHRMP., Danlanud Supadio Marsma TNI Reka Budiarsa beserta Stakeholder terkait.

Dalam amanatnya Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, bahwa dilaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka mensukseskan kunjungan kerja bapak Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024.

“Tadi pagi kita sudah melaksanakan Rapat Koordinasi kewilayahan sebagian sekarang sudah survei ke lapangan dan gelar pasukan juga di lapangan. Intinya kita siap untuk mengamankan kunjungan bapak Presiden selama berada di Provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya.

“Semua instansi agar menyiapkan semua yang dibutuhkan baik personil perlengkapan alat komunikasi dan semua yang akan menunjang pelaksanaan tugas yang terhormat ini. Kami nanti akan cek di lapangan sebelum pelaksanaan laporkan kalau ada sesuatu yang memang belum siap dan perlu dilengkapi dari semua kesiapan gelar pasukan yang akan kita lihat di siang ini,” lanjut Pangdam XII/Tpr.

Selanjutnya Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto juga mengatakan bahwa rencana daerah yang menjadi kunjungan Bapak Presiden yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak dan Kabupaten Sekadau atau alternatif kegiatan lain di wilayah Kalimantan Barat. Oleh karenanya sebagai wujud manifestasi keamanan negara ini menjadi momentum tepat bagi kita semua dengan memberikan pelayanan terbaik memastikan keamanan dan kenyamanan sehingga pelaksanaan kunjungan kerja Presiden dan program pemerintah dapat berjalan aman dan lancar.

“Pasukan yang saya banggakan dalam rangka pengamanan Presiden Republik Indonesia Polda Kalbar siap menyiarkan satuan operasional sebanyak 3.462 personil yang terdiri atas Satgas Polda dan Satgas Polres jajaran kemudian nantinya personil tersebut akan melaksanakan pengamanan secara terbuka dan tertutup dengan rangkaian sasaran antara lain pengamanan dan pengawalan mobilisasi Presiden Republik Indonesia beserta rombongan baik kedatangan dari bandara menuju lokasi kegiatan,” ungkapnya.

Menurutnya, kita akan lakukan pengawalan dan pengamanan jalur lalu lintas dengan menempatkan personil pada pos-pos atau daerah rawan kemacetan pelanggaran lalu lintas dan rawan kecelakaan lalu lintas. Serta gangguan tentunya dalam pengamanan budaya ini kedudukan Polri di bawah kendali operasi dari TNI nantinya Polri akan ditempatkan di Ring 2 dan 3 sehingga saya berharap personel Polda Kalbar dapat menjalin kolaborasi dan soliditas dengan seluruh pihak karena itu kunci utama keberhasilan guna mengamankan dan mendukung rangkaian kegiatan kunjungan kerja Presiden di Kalimantan Barat.

“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh Instansi dan selamat bertugas pada seluruh personil yang terlibat pengaman. Mari bersama-sama kita mengamankan kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan rasa tanggung jawab dan tekad yang kuat semoga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan kita semua diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengamanan,” tutup Kapolda Kalbar. M12

Kapolda Kalbar Minta Masyarakat Jaga Kondusifitas Saat Bulan Suci Ramadan

PEMERINTAHAN|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., mengisi kuliah tujuh menit atau kultum disela pelaksanaan Salat Tarawih berjamaah di Masjid Mujahidin, Minggu 17 Maret 2024 malam.

Dalam sambutan pembukanya, Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa pada kesempatan yang khidmat bertepatan dengan bulan suci ramadhan bulan yang merupakan bulan penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yang selalu dinantikan dan dirindukan kehadirannya oleh seluruh umat muslim di dunia, ia mendapatkan amanah untuk menyampaikan kultum dengan mengangkat tema “Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman Beribadah”.

Menurutnya, melalui tema yang di pilih oleh panitia atau pengurus Masjid Mujahidin sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yaitu memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

“Rasa aman merupakan hak bagi setiap manusia atau dambaan setiap manusia yang hidup di manapun berada,” jelas Kapolda Kalbar.

Orang nomor satu di Polda Kalbar ini menuturkan, bahwa sebagai rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalbar diharapkan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, karena masih banyak orang-orang di negara-negara lain yang saat ini hidup dalam ketidaknyamanan dan dalam kondisi serta perasaan yang tidak aman.

“Keamanan menjadi faktor penting dalam menghilangkan rasa khawatir dan takut, memberikan ketenangan dalam menunaikan agama, ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam kehormatan dan ketenangan dalam harta karena terjaganya barang-barang serta hak-hak privasi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa dengan mendasari budaya masyarakat yang selalu bergotong royong, diharapkan dapat diaplikasikan juga dalam bergotong royong menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat karena menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama.

“Polisi tidak mungkin dapat menjaga setiap individu, setiap keluarga, setiap kelompok, untuk itu saya mengajak semua masyarakat mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri, menjadi polisi bagi keluarga dan lingkungannya yaitu berkontribusi dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, karena amar makruf dan nahi mungkar akan menyebarkan semua kebaikan dan keutamaan serta menghilangkan keburukan dan kerusakan di muka bumi,” imbuhnya.

Untuk itu, tentunya Polda Kalbar siap mengerahkan segala kemampuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan rahmat ini, kita rajut rasa persatuan dan kesatuan kembali, mari kita saling memaafkan satu sama lainnya, bila perlu kita lupakan bahwa kita pernah berbeda dan berselisih, marilah kita bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayah Kalimantan Barat, sehingga kita dapat menjadi umat yang mensyukuri nikmat-nya dan dapat menunaikan ibadah di bulan suci ramadhan dengan rasa aman dan tentram, mewujudkan Kalbar aman, demi ibadah yang nyaman,”Pungkasnya. M12

Hakim Tipikor Sebut Kasi Intel Kejari Bondowoso Terlibat Kasus Suap

PEMERINTAHAN|oleh

Saksi Syamsu Yoni (kiri) saat mengikuti sidang secara daring dan menutupi wajahnya dengan mengenakan masker

Surabaya, Timurpos.co.id – Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani saat periksa kasus dugaan suap menjerat Kepala Kejaksaan Bondowoso Puji Triasmoro serta Kasi Pidsus Alexander Kristian Silaen terlihat sempat terpantik emosi, Senin (18/03/2024).

Ia merasa geram lantaran Jaksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dua kali tidak bisa menghadirkan di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Padahal, saksi tersebut diyakini terlibat.

Saksi itu ialah Syamsu Yoni. Ia adalah seorang Kasi Intel Kejaksaan Bondowoso. Hakim menduga kuat Yoni pernah melakukan perbuatan ‘main proyek’. Main proyek yang dimaksud ialah menghentikan penyelidikan kasus usai orang yang dibidik menjadi tersangka memberikan uang.

“Ini meskipun tidak hadir tidak akan menghilangkan keterlibatan Samsu Yoni dalam menerima suap,” ucap Ni Putu Sri Indayani ke arah Jaksa KPK.

Syamsu Yoni sebenarnya secara terang-terangan sudah mengakui perbuatannya. Pada Rabu (13/03) lalu, saat dimintai keterangan secara online mengatakan pernah menerima uang Rp.300 juta dari Kepala Dinas PUPR, Munandar. Sebesar Rp 275 juta diberikan kepada terdakwa Kajari Bondowoso, Puji Triasmoro dan Rp25 juta diambil sebagai pinjaman dari Munandar.

Pemberian uang tersebut untuk mengamankan Proyek Strategis Daerah atau PSD di Kabupaten Bondowoso. Dari mengatur proyek tersebut Yoni mendapat sekitar Rp50 juta. Sebesar Rp25 juta didapat dari uang pinjaman Munandar, lalu fee 25 juta dari pimpinannya.

Selain itu Kasi Intel Yoni juga pernah menutup penyelidikan dugaan kasus korupsi pengadaan traktor. Nilainya Rp150 juta. Senilai Rp130 juta diserahkan kepada Puji Triasmoro, sisanya masuk ke kantong Yoni.

Saat itu Hakim memutuskan pada Senin (18/3), Kasi Intel Yoni untuk diperiksa secara langsung di Pengadilan. Yoni saat itu menjawab bersedia. Namun, pada hari yang sudah disepakati, Yoni tidak hadir memenuhi undangan hakim.

Yoni saat itu membuat alasan tidak bisa diperiksa karena sedang dinas di luar kota. Mengikuti pelatihan ilmu Intel di Jakarta. Keterangan tersebut juga disampaikannya saat pertama kali diperiksa.

Hakim saat itu iseng-iseng mengecek surat tugas Yoni. Yoni memang benar ada panggilan di Jakarta. Namun, di sisi lain hakim juga merasa tertipu. Ternyata Yoni ditugaskan mengikuti pelatihan Intel sejak 14-18 Maret, namun saat diminta datang ke pengadilan pada 13 beralasan tidak bisa hadir karena sedang dinas di luar kota.

Moh Taufik, salah seorang pengacara Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso mengomentari sikap Samsu Yoni. Sepengetahuannya bahwa di dalam sebuah perkara korupsi terdapat dakwaan dan rekontruksi kasus. Tempat pembuktian semua itu yakni persidangan.

“Kalau tanggal 13 kan belum berangkat ke Jakarta, seharusnya kan bisa datang,” ucap Taufik. Tok

Dwifungsi ABRI, Wapres: Tidak Akan Kembali, Rumusan Peraturan Sudah Disiapkan

PEMERINTAHAN|oleh

Riau, Timurpos.co.id – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah digodog di DPR, belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, PP tersebut dikabarkan akan memuat pasal tentang anggota TNI/Polri yang dapat menduduki jabatan ASN. Sejumlah masyarakat mengkhawatirkan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) seperti di zaman orde baru akan lahir kembali setelah disahkannya PP ini.

“Yang pasti [rumusan peraturan] itu sudah disiapkan, tidak lagi terjadi munculnya kemungkinan dwifungsi ABRI seperti dulu itu,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin lugas ketika ditanya awak media tentang PP tersebut, usai meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (15/03/2024).

Wapres lantas menuturkan, peraturan yang memungkinkan TNI/Polri mengisi jabatan ASN dibuat karena memang terdapat jabatan-jabatan sipil tertentu yang perlu diisi oleh anggota TNI/Polri. Kendati demikian, tetap ada batasan-batasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh personil militer tersebut.

“Memang di jabatan-jabatan sipil itu juga diperlukan adanya pihak-pihak dari kalangan TNI/Polri. Itu juga sangat diperlukan, karena itu kemudian perlu ditampung dalam undang-undang, sehingga kemungkinan [jabatan] itu bisa diisi. Tapi tentu dengan batasan-batasan,” terang Wapres.

“Jadi ada jabatan-jabatan tertentu yang sifatnya tidak mungkin tenaga yang disiapkan oleh TNI/Polri mengisi jabatan tersebut,” tambahnya.

Untuk itu, Wapres memastikan kembali, PP Manajemen ASN yang saat ini tengah dibahas di lembaga legislatif, tidak akan mengembalikan dwi fungsi ABRI.

“Karena itu, undang-undang terus disempurnakan, saling mengisi, tapi tidak mengembalikan dwi fungsi ABRI di dalam tatanan pemerintahan,” pungkasnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Suryono, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. M12

Wapres Ma’ruf Amin Komitmen Terus Dorong Sertifikasi Halal 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Riau, Timurpos.co.id – Pemerintah telah menetapkan target 10 juta sertifikasi halal pada 2024. Namun tercatat, capaian tersebut masih berada di kisaran 3 juta. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga mengakui, terdapat kendala keterbatasan anggaran 2024 untuk mengejar sasaran.

Saat ditanyai awak media seputar ketercapaian target sertifikasi halal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai capaian target dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Namun, Wapres akan terus mendorong penuntasan target ini.

“Menurut informasi, sudah 4 juta, ya artinya memang belum mencapai target. Nah, itu yang akan kita coba bagaimana [menuntaskan target],” tutur Wapres dalam keterangan pers usai membuka Kepri Ramadan Fair (KURMA) 2024 dan Seminar Produk Halal Go Global, di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (15/03/2024).

Menurut Wapres, pemerintah selama ini terus berkomitmen mendorong sertifikasi halal ini, antara lain dengan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya.

“Karena itu, kalau ada kendala-teknis teknis, nanti kita akan cari kita akan terus [atasi] supaya layanan sertifikasi ini terus cepat dilakukan,” ujarnya.

Wapres pun mengungkapkan optimismenya bahwa target 10 juta sertifikasi halal dapat diwujudkan.

“Optimisme tercapai,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. M12

Ma’ruf Amin: Yakini Industri Halal Jadi Game Changer Peningkatan Ekonomi Kepri

PEMERINTAHAN|oleh

Riau, Timurpos.co.id – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu pionir dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal karena memiliki Kawasan Bintan Inti Halal Hub yang mampu mengekspor berbagai produk halal. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga terus memfasilitasi pendampingan dan kurasi produk halal UMKM. Lebih dari itu, dukungan sektor keuangan syariah kepada UMKM juga terus meningkat, seperti melalui peran BPD Riau Kepri Syariah maupun proses transformasi koperasi konvensional menjadi berbasis syariah.

Peta jalan transformasi pengembangan ekonomi syariah Kepri tersebut, menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menjadi salah satu proyek percontohan transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip syariah yang dapat ditiru daerah lain. Bahkan ia menyebut industri halal dapat menjadi penentu peningkatan perekonomian Kepri yang signifikan.

“Dengan berfokus pada industrialisasi produk halal, berorientasi ekspor, dan pengembangan pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal, saya meyakini, ekonomi halal dapat berperan sebagai game changer dan akselerator dalam transformasi ekonomi di Kepulauan Riau,” tegas Wapres saat meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (15/03/2024).

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa industri halal saat ini menjadi salah satu unsur penting dari rencana strategis pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Tidak hanya bagi negara mayoritas muslim, tetapi juga negara minoritas muslim pun meyakini potensi besar industri halal.

“Sebut saja misalnya Korea Selatan, salah satu negara yang memiliki strategi pengembangan pangan halal dan promosi ekspor sejak 2015, dan kini mampu terus meningkatkan ekspor produk halalnya,” ujar Wapres mencontohkan.

Di Indonesia sendiri, sambung Wapres, pengembangan industri halal juga dilandasi kesadaran akan potensi besar tersebut, serta diarahkan untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia.

“Pemerintah menjadikan industri halal bagian penting dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus menyelaraskan pengembangan industri halal dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, formulasi strategi pengembangan industri halal nasional telah tertuang dalam Masterplan Industri Halal Indonesia 2023–2029, yang meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan keuangan dan infrastruktur, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi, serta penguatan kesadaran dan gaya hidup halal.

Wapres pun menekankan bahwa satu kunci pengembangan industri halal adalah terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Rantai nilai halal ini mencakup keseluruhan proses produksi, disertifikasi, dan distribusi produk, dengan menerapkan prinsip inklusif dan keberlanjutan secara konsisten, sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis.

“Saat ini, penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu dari program utama peningkatan produktivitas dan daya saing industri halal nasional. Beragam sektor unggulan rantai nilai halal terus dikembangkan, antara lain dengan terus memperkuat jaminan produk halal dan dukungan ekosistem ekspor produk halal,” terangnya.

Menurut Wapres, ekosistem rantai nilai halal yang kuat tidak saja akan meningkatkan ekspor produk halal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global.

“Ini adalah kerja besar yang perlu dukungan multipihak, pemerintah pusat dan daerah, serta para pelaku usaha industri halal di tanah air,” tegas Wapres.

“Kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair atau KURMA 2024, yang dirangkai dengan seminar internasional, adalah upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal, sekaligus sarana peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat akan produk halal dan rantai nilai halal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Suryono melaporkan bahwa KURMA 2024 merupakan bagian dari National Halal Fair yang diorkestrasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan sepuluh hari mendatang.

“Rangkaian acara KURMA 2024 akan dimulai dengan seminar internasional pada siang ini bertajuk ‘Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges’. Seminar ini akan dihadiri narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Majelis Ugama Islam Singapura, penyelenggara MIHAS Malaysia, serta pelaku usaha halal dari Kepulauan Riau, yaitu Ayam Penyet Ria,” paparnya.

Seminar ini, sambung Suryono, diharapkan dapat meningkatkan literasi dan memotivasi pelaku usaha halal di Kepri untuk menuju pasar global dengan memanfaatkan keunggulan geografis yang dekat dengan negara tetangga.

“KURMA 2024 juga meliputi pameran produk UMKM unggulan serta layanan UMKM yang terdiri dari perizinan usaha, sertifikasi halal dan BPOM, registrasi sistem informasi industri nasional, klinik kemasan, dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Disamping itu, terdapat ZISWAF Corner untuk memfasilitasi masyarakat dalam berkonsultasi mengenai perhitungan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf,” urainya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa wilayah Kepri didominasi oleh lautan. Daratannya berupa kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau, dan 22 pulau berada pada wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan wilayah Negara Tetangga seperti Malaysia, Singapura, Kamboja dan juga Vietnam.

“Berdasarkan kondisi ini, Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam mendongkrak percepatan laju pertumbuhan ekonomi skala regional dan nasional sebagai Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ansar menerangkan bahwa Kepri sebagai daerah kepulauan yang berbasis maritim ini, memiliki berbagai potensi, termasuk dalam sektor halal. Salah satunya, potensi halal tourism seperti wisata Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dan telah meraih juara I Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023 kategori Desa Wisata rintisan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Anugerah potensi Negeri Segantang Lada tersebut merupakan sumber daya bagi Pemerintah dan KDEKS Provinsi Kepri dalam menindaklanjuti arahan Bapak Wapres yaitu kontribusi nyata Kepri sebagai salah satu pionir terhadap kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dalam perwujudan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia,” ungkapnya.

Adapun langkah tersebut, sambung Ansar, diimplementasikan salah satunya melalui pendekatan koordinasi dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepri untuk mendukung berbagai fokus upaya menumbuhkan ekonomi dan keuangan syariah, seperti pengembangan UMKM syariah.

“Di antaranya pemberian subsidi margin 0% melalui BRK Syariah sebagai penguatan modal bagi pelaku UMKM di Kepri sejak November 2021 sampai dengan Februari 2024, dengan penyaluran 21,78 miliar rupiah kepada 1.133 UMKM penerima manfaat, dan diproyeksikan tahun ini akan menyasar sekitar 2000 UMKM dengan total penyaluran sekitar 60 miliar rupiah,” paparnya.

Usai meresmikan pembukaan KURMA 2024, Wapres selanjutnya meninjau berbagai booth produk halal unggulan Kepri, khususnya dari UMKM. Beberapa produk halal yang dipamerkan di antaranya makanan dan minuman, fesyen, serta hasil kerajinan seperti tas, ikat kepala, tikar pandan, dan lain-lain.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Gubernur Kepri Marlina Agustina, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, serta segenap pengurus KDEKS Kepri.

Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Arif Rahmansyah Marbun, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. M12

Kepri Ramadan Fair 2024, Wapres Ma’ruf Amin Resmikan Kampung Kurma 

PEMERINTAHAN|oleh

Riau, Timurpos.co.id – Kawasan Bintan Inti Halal Hub, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu wilayah industri halal yang dikembangkan pemerintah, sebagai upaya menjadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia. Salah satu kunci pengembangan industri halal adalah terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Sebab, tidak hanya akan meningkatkan ekspor produk halal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global.

Untuk itu, selain dukungan multipihak, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem tersebut. Pertama, perlunya penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal dalam peningkatan daya saing dan produktivitas industri halal.

“Efektivitas proses bisnis sertifikasi halal mesti terus ditingkatkan, termasuk penguatan pada sektor hulu yakni sertifikasi rumah potong hewan dan juru sembelih halal. Beragam insentif fiskal dan nonfiskal dapat diberikan untuk menaikkan partisipasi pelaku rantai nilai halal,” terang Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Pembukaan Kepri Ramadan Fair 2024 (KURMA 2024) dan Seminar Produk Halal Go Global di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S. M. Amin No. 1, Tanjungpinang, Jumat (15/03/2024).

Selain itu, sambung Wapres, program kurasi, inkubasi, dan pendampingan usaha syariah juga harus terus dioptimalkan, dengan melibatkan komunitas masyarakat, termasuk masjid dan pesantren.

“Komitmen pendampingan idealnya dilakukan sampai UMKM berhasil mengekspor produk halal ke pasar global,” ujarnya.

Langkah kedua, sebut Wapres, perlunya inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan. Menurutnya, inovasi pemanfaatan teknologi digital seperti dalam proses ketertelusuran halal diyakini akan mengakselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

“Standar halal internasional perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan lembaga halal negara lain, guna mendorong pengembangan ekosistem halal regional dan global, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam hal ini, kolaborasi dengan Malaysia dan Singapura misalnya,” papar Wapres.

Langkah ketiga, Wapres meminta secara khusus kepada Pemda dan masyarakat Kepri, agar terus menggali potensi unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah industri produk halal lokal.

“Dengan 97% lebih kawasan perairan laut, Kepri kaya hasil laut dan berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Untuk itu, ekosistem rantai nilai halal pada sektor ini patut terus dikembangkan,” pintanya.

Harapannya, lanjut Wapres, banyak produk halal sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepri akan mengglobal, serta transformasi ekonomi daerah terdorong ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Selain itu, potensi pengembangan logistik halal dapat lebih digali, termasuk peluang pembangunan pelabuhan logistik halal yang akan menjadikan Provinsi Kepri hub perdagangan halal internasional,” tandasnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa sejauh ini Kepri telah mengembangkan ekosistem keuangan syariah melalui program Halal Center yang berlokasi di STAIN Abdurahman dan Politeknik Batam. Program ini mencakup sertifikasi halal yang telah menghasilkan 10.845 sertifikat halal, pendampingan, pelatihan, kurasi produk, dan perluasan pangsa pasar produk halal.

“Kepri juga terus mengembangkan inkubasi usaha syariah melalui program kemandirian pesantren melalui pembentukan HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) pada tahun 2021 sebagai wadah kolaborasi ekonomi antarpondok pesantren di Kepri. Sekanjutnya transformasi koperasi konvensional ke koperasi modern yang berbasis syariah dan penguatan KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) juga dilakukan untuk menunjang seluruh kebutuhan santri secara kelembagaan dan mandiri,” ungkapnya.

Saat ini, papar Ansar, Kepri juga menjadi produsen produk halal, tidak hanya untuk memenuhi pasar produk halal domestik tetapi juga global yang dalam kurun waktu 2022 – 2023 telah berkontribusi ekspor sebesar kurang lebih 120 miliar rupiah melalui Bintan Industrial Estate sebagai Kawasan Bintan Inti Halal Hub.

“Melalui dukungan program industri halal Kepri sejak tahun 2021, selama 3 tahun berturut-turut, [Kepri] berhasil memperoleh penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sebagai provinsi dengan Program Halal Terbaik,” sebutnya bangga.

Lebih jauh, Ansar memaparkan bahwa Kepri terus melakukan pemenuhan infrastruktur pendukung industri halal seperti pembangunan jalan, jembatan Batam-Bintan, revitalisasi bandara, serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan.

“Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, untuk kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepri semakin menunjukkan progres yang positif terhadap segala sektor pembangunan,” tandasnya.

Hadir pada acara ini, di antaranya Wakil Gubernur Kepri Marlina Agustina, Pj. Walikota Tanjungpinang Hasan, Walikota Batam Muhammad Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang, serta segenap pengurus KDEKS Kepri. M12

Polda Jatim Berhasil Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Satgas anti mafia tanah Polda Jawa Timur yang berkolaborasi bersama Satgas anti mafia tanah pusat dari Kementrian ATR/BPN kembali berhasil mengungkap praktek mafia tanah di Jawa Timur.

Dengan demikian hingga Maret 2024 ini Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jawa Timur telah berhasil mengungkap sebanyak tujuh kasus tindak pidana pertanahan (mafia tanah).

Dari hasil ungkap itu Polda Jatim menetapkan Lima orang tersangka dengan total aset sebesar 15.652 meter persegi.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto,M.Si mengatakan, bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak ragu mengusut tuntas kasus mafia tanah yang ada di Indonesia.

Penindakan tegas terhadap para mafia tanah yang diperintahkan oleh Kapolri tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mana fokus pada memberantas praktek mafia tanah di Indonesia.

“Di Jawa Timur telah terbentuk satgas anti mafia tanah dimana dalam pelaksanaan tugasnya Polda Jatim berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Irjen Pol Imam Sugianto, Sabtu (16/3/2024).

Satgas anti mafia tanah Polda Jatim ini kata Irjen Pol Imam Sugianto, telah berkomitmen bersama dalam menindak tegas tindak pidana mafia tanah.

Lebih jauh disampaikan, Satgas anti mafia tanah Polda Jatim pada tahun 2023 yang lalu telah berhasil mengungkap 14 target operasi khusus kasus pertanahan.

“Dari target itu kami berhasil menganankan 15 tersangka dan menyelamatkan aset tanah sebesar 11.928.042 meter persegi,” kata Irjen Imam saat konferensi pers yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Polda Jatim, Sabtu (16/3).

Kemudian di tahun 2024 lanjut Irjen Pol Imam, dalam operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana yang diselenggarakan Kementrian ATR/BPN telah menentukan 7 target operasi,.

Masih kata Kapolda Jatim, kali ini satgas anti mafia tanah Polda Jatim telah berhasil mengungkap 2 kasus yang sudah dinyatakan P21 di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pamekasan.

Senada dengan Kapolda Jatim, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, melalui Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Pusat Brigjen Polisi Arif Rachman mengatakan, pengungkapan dilakukan di dua Kabupaten wilayah Jatim.

“Pertama di Banyuwangi, yang terjadi pada 18 Januari 2023, mengamankan dua tersangka yaitu P (54) warga Kelurahan Sobo, Banyuwangi dan PDR (34) warga Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi,” ujarnya.

Atas kejadian ini terbit 29 SHM sehingga kerugian korban sebesar 17 Miliar dan luas tanah 14.250 meter persegi.

“Sedangkan potensi kerugian negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp 500 juta,” terang Brigjen Pol Arif Rachman.

Sementara di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melibatkan tiga orang tersangka masing masing, B (57) warga Desa Panempan, Pamekasan, yang berperan menjadi makelar menjual tanah dan mendapatkan keuntungan Rp 45 juta.

Dua tersangka lain, MS (53) berperan sebagai penghubung antara Suliha (almarhumah) dengan tersangka B dalam melakukan penjualan tanah dan mendapatkan keuntungan Rp 600 juta.

“Dan satu lagi S (51) berperan membantu tersangka MS dalam melakukan penjualan tanah dengan keuntungan Rp 15 juta,” bebernya.

Kontruksi kasusnya hampir sama dengan yang terjadi di Banyuwangi.

Di Pamekasan, satu bidang tanah luas 1.418 meter persegi telah terbit SHM Nomor 476 atas nama Devitli tahun 1999.

“Dari peristiwa ini kerugian korban Devitli dan ahli waris dengan luas tanah 1.402 meter persegi,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut target operasi mafia tanah tahun 2024 di seluruh Indonesia dipastikan meningkat.

“Tahun lalu (2023) kami target operasi 60 kasus, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 82 kasus,” ujar AHY di Polda Jatim.

Adapun kerugian dari target operasi yang ditentukan itu mencapai Rp1,7 Triliun dengan luas bidang tanah sekitar 4.500 hektare di Indonesia. M12

Presiden Jokowi Tetapkan Aturan THR dan Gaji ke 13

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan aturan terkait tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

“Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” bunyi Pasal 2 beleid tersebut, dikutip Kamis (14/3/2024).

Aparatur negara yang dimaksud diantaranya PNS dan calon PNS (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aturan THR dan Gaji Ke-13

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk PNS dan ASN Pusat

Anggaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN kepada PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas KPK, serta pimpinan dan pegawai non-ASN lembaga penyiaran publik, terdiri atas:
a. gaji pokok
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
e. tunjangan kinerja.

Besaran THR dan gaji ke-13 diberikan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk PNS dan ASN Daerah

Selain itu, THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
a. gaji pokok
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Lebih lanjut, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi yang diterima dałam 1 bulan.

Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru yang diterima dałam 1 bulan.

Komponen THR dan Gaji ke-13 untuk CPNS

THR dan gaji ke-13 bagi CPNS yang bersumber dari APBN terdiri atas:
a. 80% dari gaji pokok PNS
b. tunjangan keluarga
c. tunjangan pangan
d. tunjangan umum
e. tunjangan kinerja

Sementara bagi pensiunan dan penerima pensiun, THR dan gaji ke-13 terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Pembayaran THR akan dilakukan paling cepat 10 hari sebelum tanggal Hari Raya Idulfitri dan gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juni 2024. M12