Surabaya, Timurpos.co.id – Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membantah bahwa advokat Moh. Ma’ruf Syah, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), merupakan dosen di kampus tersebut.
Bantahan itu disampaikan Humas Unair, Pulung, saat dikonfirmasi mengenai identitas dan latar belakang akademik Ma’ruf Syah. Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut pria bergelar Dr. H. Moh. Ma’ruf Syah, S.H., M.H. tersebut merupakan dosen luar biasa di lingkungan Pascasarjana dan Fakultas Hukum Unair.
Namun, pihak kampus menegaskan bahwa nama yang bersangkutan tidak tercatat sebagai dosen Unair.
“Mohon maaf, beliau tidak tercatat sebagai dosen Unair,” Dr. Pulung Siswantara, S.K.M., M.Kes. adalah Ketua Pusat Hubungan Masyarakat Protokol (PHMP) Universitas Airlangga. Sabtu (21/11/2026).
Klarifikasi ini sekaligus meluruskan informasi mengenai latar belakang akademik salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Sebelumnya, Ma’ruf Syah dikenal melalui profil yang mencantumkan dirinya sebagai advokat sekaligus pengajar atau dosen luar biasa di lingkungan perguruan tinggi. Dalam profil tersebut, ia juga disebut sebagai managing partner kantor hukum Ma’ruf Syah & Partner serta pendiri layanan hukum kesehatan MSP-Medicolegal.
Selain itu, profil tersebut mencantumkan keterlibatannya dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha di Jawa Timur, di antaranya PWNU Jawa Timur dan KADIN Jawa Timur. Meski demikian, khusus mengenai status sebagai dosen Unair, pihak kampus telah memberikan bantahan.
Ma’ruf Syah sendiri merupakan satu dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jatim dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS periode 2025–2026 pada 19 November 2026.
Tiga tersangka lainnya adalah Moch. Nahroni, Direktur Keuangan dan SDM KBS; Nurika Widyasanti, Direktur Operasional KBS; serta Eliya Emi Suprapto, anggota Badan Pengawas KBS.
Keempat tersangka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, perkara tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan PD TS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa-menyewa tenant.
Dalam proses tersebut, Direktur Operasional berinisial NW dan Direktur Keuangan berinisial MN meminta bantuan anggota Badan Pengawas berinisial EES untuk mencarikan pengacara.
EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada advokat berinisial MM yang diduga merupakan Ma’ruf Syah. Namun, pendampingan hukum tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih menghentikan penanganan perkara.
“Advokat MM meminta biaya pendampingan hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, yang bersangkutan juga meminta dana tambahan Rp500 juta dengan alasan untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak,” ungkap I Gede Punia Atmaja di lobi Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.
Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PD TS KBS atas persetujuan kedua direksi. Penyerahannya dilakukan melalui EES kepada MM. Namun, uang tersebut ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Permintaan dana kembali berlanjut ketika perkara memasuki tahap pemeriksaan di Kejati Jatim pada April 2025. Saat itu, MM kembali meminta biaya jasa hukum sebesar Rp100 juta dan tambahan dana Rp995 juta.
Menurut Punia, permintaan dana tersebut terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Meski demikian, seluruh dana itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara proses penanganan perkara tetap berjalan.
Untuk menyamarkan penggunaan uang tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan hukum, tinjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga palsu, hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan.
Dokumen-dokumen itu diduga dibuat seolah-olah pengeluaran Rp2,41 miliar merupakan pembayaran atas layanan hukum dan kegiatan konsultasi yang sah.
Kerugian Negara Rp3,27 Miliar
Selain aliran dana Rp2,41 miliar yang diduga berkaitan dengan upaya menutup perkara, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PD TS KBS lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Rinciannya, pengeluaran pada 2025 sebesar Rp707.775.022 dan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur melalui laporan nomor PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan dengan dua lapis pasal. Untuk dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini ditulis, klarifikasi Unair menegaskan bahwa Ma’ruf Syah tidak tercatat sebagai dosen di lingkungan kampus tersebut.























