Surabaya, Timurpos.co.id – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) periode 2025–2026 terus menjadi sorotan. Selain menyeret empat orang sebagai tersangka, muncul pula dugaan adanya aliran dana yang berkaitan dengan sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya. Minggu (22/11/2026).
Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak legislatif terkait dugaan tersebut. Sikap diam sejumlah pimpinan DPRD Surabaya ini pun memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan daerah.
Timurpos.co.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pimpinan DPRD Kota Surabaya, yakni H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos., selaku Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan; H. Mohammad Faridz Afif, S.I.P., M.A.P. atau Gus Afif, Ketua Komisi B dari Fraksi PKB; serta Mochamad Machmud, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi Demokrat.
Namun, hingga berita ini ditulis, ketiganya belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi atas konfirmasi yang disampaikan.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS periode 2025–2026. Penetapan tersebut dilakukan pada 19 November 2026.
Keempat tersangka masing-masing Moch. Nahroni, Direktur Keuangan dan SDM KBS; Nurika Widyasanti, Direktur Operasional KBS; Eliya Emi Suprapto, anggota Badan Pengawas KBS; serta Muhammad Ma’ruf Syah, seorang advokat.

Setelah penetapan tersangka, keempatnya langsung menjalani penahanan selama 20 hari hingga 8 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur.
Sorotan terhadap kemungkinan adanya penerima aliran dana di luar para tersangka juga mencuat. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD Surabaya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menyatakan penyidik belum memperoleh informasi tersebut.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring perkembangan penyidikan.
“Kami masih mendalami pembayaran honorarium dalam kasus ini,” kata Punia kepada awak media.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyidik masih menelusuri sejumlah transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara korupsi KBS. Termasuk kemungkinan pihak lain yang diduga menerima pembayaran, apabila ditemukan bukti yang cukup.
Di sisi lain, perkara dugaan korupsi KBS juga pernah menyeret pucuk pimpinan perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama PD TS KBS berinisial CA atau Choirul Anwar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2016–2024.
Penetapan tersangka dilakukan Kejati Jawa Timur pada Selasa, 21 Juli 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terjadi penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp10,2 miliar.
Dengan munculnya dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak di luar manajemen KBS, penelusuran terhadap penggunaan uang perusahaan daerah tersebut menjadi penting. Publik kini menunggu keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum maupun DPRD Kota Surabaya terkait perkembangan perkara tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari tiga pimpinan DPRD Surabaya yang telah dikonfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. Tok























