Surabaya, Timurpos.co.id – Penundaan pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan sindikat penipuan daring (online scam) internasional yang melibatkan 41 warga negara asing (WNA) asal China dan Jepang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menuai sorotan.
Majelis hakim bahkan menyatakan akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur lantaran tuntutan terhadap 38 terdakwa belum siap dibacakan dengan alasan masih menunggu turunnya Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penundaan yang terjadi pada Rabu (11/11/2026) tersebut merupakan kali ketiga agenda pembacaan tuntutan mengalami penundaan. Kondisi ini memicu keberatan penasihat hukum, terlebih masa penahanan para terdakwa disebut akan berakhir pada 23 November 2026.
Sebelumnya, empat terdakwa WNA asal China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Dibo, telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Masing-masing dituntut pidana penjara selama 10 tahun.
Sementara itu, 38 terdakwa lainnya yang terdiri dari WNA China dan Jepang masih menunggu pembacaan tuntutan dari JPU.
Dalam persidangan, JPU Damang Anuwibowo menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat membacakan tuntutan lantaran masih menunggu Rentut dari Kejagung.
“Kami belum bisa membacakan tuntutan dikarenakan Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung belum turun,” ujar Damang.
Jaksa kemudian meminta tambahan waktu hingga Senin pekan depan. Namun, permintaan tersebut mendapat perhatian serius dari majelis hakim. Hakim mengingatkan bahwa perkara tersebut menyangkut nasib dan kebebasan seseorang sehingga seluruh tahapan persidangan harus diperhitungkan secara cermat.
Majelis hakim juga mempertanyakan kesiapan penasihat hukum dalam menyusun nota pembelaan atau pledoi apabila tuntutan baru dibacakan pekan depan.
“Ini menyangkut nasib seseorang. Masalahnya, batas akhir masa penahanan tanggal 24 nanti. Bisa tidak penasihat hukum terdakwa membuat pembelaan?” tanya hakim.
Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kajari Surabaya dan Kajati Jawa Timur.
“Kami akan melaporkan perkara ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait ketidaksiapan para penuntut umum dengan alasan Rentut belum turun,” tegas Edi.
Majelis hakim selanjutnya menskors persidangan. Setelah dilakukan pembahasan, agenda pembacaan tuntutan akhirnya dijadwalkan kembali pada Jumat (13/11/2026).
DIDUGA JALANKAN SCAM DENGAN MODUS JEPANG
Dalam persidangan sebelumnya, saksi Martinus Simanjuntak dari Polrestabes Surabaya mengungkapkan peran sejumlah terdakwa dalam jaringan tersebut.
Dua terdakwa, yakni Zhuqilin alias A Xiong dan Fu Liwen, disebut memiliki peran berbeda dalam mengendalikan aktivitas kelompok. Zhuqilin diduga menjadi pengendali rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII/Blok N 318 Surabaya, sedangkan Fu Liwen disebut bertugas sebagai pengawas di rumah kawasan Embong Kenongo.
Keduanya diduga berperan menghubungi calon korban sekaligus memantau aktivitas para terdakwa di lokasi tersebut.
Selain itu, empat terdakwa asal Jepang, yakni Ueta Norio, Imaoka Ryuta, Akira Okushi, dan Ryotaro Takano, disebut bertugas menghubungi korban yang berada di Jepang.
Para terdakwa diduga melakukan panggilan video dengan mengenakan seragam menyerupai polisi Jepang. Korban kemudian ditakut-takuti dengan tuduhan terlibat tindak pidana pencucian uang.
Selanjutnya, korban diduga diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih untuk menghindari proses hukum maupun penangkapan.
Berdasarkan data dan hasil penyelidikan Kepolisian Jepang yang disampaikan dalam persidangan, jaringan tersebut disebut telah mengakibatkan kerugian sekitar Rp1 triliun dengan jumlah korban mencapai 300 warga negara Jepang.
Kerugian masing-masing korban bervariasi, mulai dari sekitar Rp500 juta, Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar.
BEROPERASI DARI SEJUMLAH RUMAH
Berdasarkan surat dakwaan, aktivitas kelompok tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026. Kasus ini mencuat setelah dua warga negara Jepang melaporkan dugaan penipuan pada 20 April 2026.
Penyidik Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok tersebut di Jalan Dharmahusada Permai VII/Blok N 318, Surabaya, serta lokasi lainnya di Jalan Ontorejo Nomor 32, Surakarta.
Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan berbagai perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan daring.
Barang bukti yang disita antara lain puluhan telepon seluler berbagai merek, laptop, tablet, modem, perangkat komunikasi, kartu perdana, headset, earphone, adaptor, charger, mouse hingga handy talky (HT).
Sejumlah merek ponsel yang tercatat sebagai barang bukti di antaranya iPhone, Xiaomi Redmi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Samsung, Realme, Nokia dan Poco. Selain itu, terdapat laptop merek Dell, Huawei dan MSI serta belasan unit iPad generasi 8 dan 9.
Yang menarik, dalam daftar barang bukti juga tercantum tiga bilik berbahan tripleks yang dilapisi spons dan disebut digunakan untuk aktivitas scamming.
Puluhan kartu perdana Telkomsel dan XL yang telah digunakan turut disita bersama sejumlah doshbook telepon seluler.
Barang bukti lainnya berupa dua buku rekening BCA, dua kartu ATM BCA Gold dan Blue, uang tunai sekitar Rp11,5 juta, serta mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat, yuan China dan baht Thailand.
Seluruh barang bukti tersebut tercatat dalam Register Barang Bukti Nomor RB-/08/2026 dan diserahkan ke PN Surabaya dalam perkara atas nama Zhuqilin alias A Xiong dan para terdakwa lainnya. Saat ini, barang bukti tercatat disimpan di Kejaksaan Negeri Surabaya.
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, terdapat dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok
