Diduga ada Keterlibatan Oknum BPN Surabaya II Dalam Perkara Pencaplokan Tanah oleh PT. Babatan Kusuma Jaya

PERISTIWA|oleh

Foto: Pagar Beton milik PT. BKJ Berdiri diatas Tanah warga

Surabaya, Timurpos.co.id – PT. Babatan Kusama Jaya (BKJ) yang bergerak dibidang pembangunan perumahan dikawasan Kenjeran Surabaya diduga melakukan Perbuatan Pidana dengan membuat patok dan pagar beton di lahan milik Sie Ragowo di daerah Kalijudan, Kec. Mulyorejo Surabaya.

“Selain membuat patok dan mendirikan pagar beton diatas tanah milik Sie Ragowo Siregar. PT BKJ diduga kuat telah mencaplok tanah saya, seluas 306 meter persegi.” Kata Sie Ragowo sambil menunjukan pagar beton yang dibagun PT. BKJ. Rabu (26/03/2025).

Masih kata Sie Ragowo bahwa, pencaplokan tanah diduga dilakukan oleh PT. BKJ dibantu oleh petugas BPN II Surabaya. Hal ini, Terkuak saat adanya pengukuran oleh petugas BPN II Surabaya yang bernama Gunawan menyatakan luas tanah milik Sie Ragowo Siregar di Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya 3118 Meter Persegi, pada 11, Maret 2022, lalu. Padahal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomer 630 yang diterbitkan tahun 1998 dengan luas 3424 Meter Persegi.

“Terkait perkara tersebut, harusnya pihak BPN II Surabaya yang bertanggung Jawab terkait persoalan tersebut, karena BPN yang mengeluarkan Peta bidang dan kami sudah melaporkan ke Polrestabes Surabaya, tertanggal 21, Mei 2022 dengan telapor Indarto Tanudjaja selaku Direktur PT. Babatan Kusuma Jaya, dkk. Dan anehnya tiba-tiba muncul patok cat merah dengan bertuliskan PT BKJ, patok itu ada ditanah saya, pemasangannya saya tidak tahu, dan tujuan pemasangan itu untuk apa?”.Jelas Regowo sambil menunjuk Patok Milik PT BKJ.

Ditanya apakah terlapor sudah dipanggil atau bagaimana perkembangan kasusnya. Sie Ragowo menjelaskan bahwa, kasusnya masih berjalan dan kemarin saya sudah memberikan bukti-bukti tambahan di Polrestabes Surabaya. Informasinya Polrestabes akan melalukan gelar perkara.

Masih pernyataan Ragowo, dulu itu ada kali disini, batas tanah saya sebelah timurnya kali sedangkan tanah milik PT BKJ sebelah barat batasnya juga kali, sekarang kalinya sudah tidak ada diuruk PT BKJ dibuat hamparan tanah, “tanah saya yang disebelah timur itu dicaplok dan dipagar beton.

“Patok saya sudah tidak ada hilang dibolduser, dan anehnya BPN II itu tahu kalau PT BKJ memakan tanah saya.

“Saya juga meminta BPN Surabaya II ikut bertanggung jawab atas hilangnya tanah saya. Tanah saya ditembok beton seperti itu, orang nyuri ayam saja dipenjara, lah ini pihak PT BKJ sudah mencaplok tanah saya, masak saya tinggal diam, “Kesal Sie Regowo.

Sementara itu, Mufid warga sekitar yang menggarap lahan tersebut menyampaikan bahwa, ia sudah menggarap lahan ini dari tahun 80an hingga saat ini. Terkait persoalan ini. Setahu saya tanahnya milik Sie Ragowo Siregar itu berbatasan dengan kali dan sekarang kalinya sudah tidak ada. Namun ditahun 2010, LKMK Kelurahan Kalijudan Bernama Edi telah menjual sungai ke PT BKJ dan sungai sudah diuruk.

“Kita bisa lihat sekarang ada tembok, padahal saat itu saya sudah memperingatkan jangan bagun tembok. Karena, itu tanah Pak Siregar, namun para pekerja berdalih hanya berkerja atas perintah pak Indarto dan terus melanjutkan pembagunan tembok,” Katanya, sambil menujukan pagar beton.

Dikonfirmasi Direktur PT Babatan Kusuma Jaya, Indarto terkait dugaan Penyerobotan tanah milik Sie Ragowo Siregar, sampai berita tayang belum ada tanggapan.

Terpisah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II Surabaya, terkait persoalan tersebut, menyatakan bahwa, kasus ini sudah masuk rana kepolisian, perkara ini sudah dilaporkan oleh pak Regowo, jadi saya menunggu pihak polisi seperti apa?, masih menunggu hasil penyidikan.

“Kasus sudah masuk kepolisian dan hasil penyidikan seperti apa nantinya akan dilakukan oleh BPN Surabaya II Surabaya,” kata Andik petugas dari BPN Surabaya II. TOK

Petugas BPN II Surabaya Sebut PT Babatan Kusuma Jaya Diduga Mencaplok Tanah Warga

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan Pencaplokan tanah milik Sie Ragowo oleh PT. Babatan Kusuma Jaya (BKJ) yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya, mulai ada titik terang dengan adanya pernyataan dari Petugas Ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya menyatakan PT. BKJ telah mencaplok tanah milik Sie Ragowo. Selasa (25/03/2025).

Hal ini terungkap saat Sie Ragowo Siregar warga Surabaya pemilik tanah Kalijudan dengan luas 3424m dipanggil oleh penyidik Polrestabes Surabaya terkait dugaan Penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh PT Babatan Kusuma Jaya (BKJ) selaku saksi.

Berkurangnya tanah seluas 3424m2, dan sekarang menjadi 3118 m2, itulah yang jadi persoalan, karena diduga ada penyerobotan tanah sekitar 300 m2 yang dilakukan PT BKJ.

“Benar saya telah dimintai keterangan tambahan oleh penyidik Polrestabes, terkait masalah tanah saya, yang dicaplok oleh PT Babatan Kusuma Jaya.” Kata Sie Ragowo.

Ia menambahkan bahwa, Kemarin yang ditanyakan penyidik mengenai tanah saya. Pengukuran ulang atau mengenai pengembalian batas tanah. Selain itu saya juga ditanya, apakah mau menempuh hukum lain, selain pidana, “saya jawab, tidak, saya ingin menempuh jalur pidana saja, “jawab saya pada penyidik.

Saya juga diminta penyidik menunggu pemeriksaan selanjutnya yaitu ahli, apakah perkara ini ada unsur pidana atau seperti apa, itu nanti bagaimana ahli menerangkan, perkara ini pidana atau perdata, saya jawab, silahkan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, saya diarahkan oleh Yongki. Yongki itu adalah Lurah Kalijudan, beliau menyarankan saya untuk datang ke BPN II, minta kembalikan batas tanah saya,”kalau gak salah pada tahun 2020. “tambahnya.

Masih kata Sie Ragawo, kemudian saya tindak lanjuti, atas arahan pak Lurah, untuk mengambil berkas pengambalian batas di BPN II Surabaya dan ada petugas ukur yang bernama Gunawan untuk mengukur ulang.

Gunawan kala itu mengatakan kalau tanah saya sudah dicaplok oleh PT Babatan Kusuma Jaya, ini PT nakal, bapak jangan mau ngalah, “kata pak Gunawan bilang seperti itu. Dan saya diberikan Peta ukur sementara, lalu beliau menerangkan bahwa tanah saya sudah dimakan oleh PT BKJ, untuk meyakinkan saya Gunawan menunjukkan Peta itu.

Saat itu lanjut Siregar, nanti akan diperkenalkan dengan kepala seksi pengukuran, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada kabar, saya menanyakan lagi namun berbagai alasan.

Yang katanya kepala seksinya tidak ada ditempat dan ia juga mengatakan bahwa kepala seksinya tidak ada dirumah.

Sempat memberitahu saya (Gunawan) bahwa, kawannya itu juga terlibat dalam hal tanah sampean. Teman saya juga terlibat pencaplokan tanah sampean pak,,” terang Gunawan.

Bahkan saya meminta kepada Gunawan petugas lain untuk mengukur tanah saya, datanglah kala itu namanya juga Gunawan, tapi beda orang. Dan diukur lagi, dan ukurannya benar.

Bahkan saya sempat WhatsApp Gunawan menanyakan pengembalian batas sesuai data yang ada di BPN.

Namun beliau jawab, tidak semudah itu panjengan harus minta persetujuan batas-batas yang bersebelahan, ” jawab Gunawan.

Kajanggalan itu semakin kuat, Kok bisa saya disuruh minta persetujuan sama PT BKJ yang lebih dulu mengurus sertifikat itu saya. Dan saya sebelumnya sudah meminta tanda tangan sama yang bersebelahan makanya terbitlah sertifikat saya.

Waktu itu sempat saya dikejar penyidik, anda kan mengukur, bukan pengembalian batas,” lalu saya jawab, bahwa patok saya, dulu masih ada sebelah barat sedangkan sebelah timur batasnya itu kali. Sekarang sudah tidak ada lagi karena kalinya sudah diuruk oleh PT. BKJ

Saya tidak bisa ukur ulang karena patok saya sudah hilang diuruk sama PT Babatan Kusuma Jaya.

Menurutnya pengukuran ulang itu jelas aneh, saya meminta pengembalian batas seperti semula sesuai dengan peta ukur tanah yang ada disertifikat,” katanya.

“Gimana saya mau ukur ulang wong patok nya sudah tidak ada, hamparan tanah sudah berubah, kalinya sudah diuruk, terus mau diukur ulang seperti apa?, keluhnya.

Saya ini bayar PBB, sesuai luas tanah yang ada, namun PT yang menikmati, ini ada pager didalam tanah saya,” tapi pihak PT tidak mau bayar pajak,” ini sudah jelas ada pelanggaran, orang awam saja sudah tahu kalau ini pelanggaran mas, keluh Sie Ragowo Siregar.

Terpisah BPN Surabaya II Surabaya, terkait persoalan tersebut menyampaikan bahwa, perkara itu, sudah masuk rana kepolisian.

“Kasus sudah masuk ke Polisi dan hasilnya penyidikan nantinya akan dilakukan oleh BPN II Surabaya,” kata Andik pegawai BPN II Surabaya.

Dikonfirmasi Direktur PT Babatan Kusuma Jaya, Indarto terkait dugaan Penyerobotan tanah milik Sie Ragowo Siregar, sampai berita tayang belum ada tanggapan. TOK

Pagar Nusa dan Rembol 76 Bagi-Bagi Takjil Serta Sembako di Kelurahan Sawahan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Para pendekar yang tergabung di perguruhan pencak Silat Pagar Nusa ranting Kedung Anyar Surabaya bersama Rembol 76 sektor Tengah Surabaya, mengadakan kegiatan bagi-bagi takjil dan sembako di halaman Kantor Kelurahan Sawahan Surabaya. Minggu (23/03/2025).

Ketua Ranting Pagar Nusa Kedung Anyar Surabaya, Eko menjelaskan bahwa, kegiatan bagi-bagi takjil dan sembako, bukanlah yang pertama kalinya. Ini kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Pesilat Pagar Nusa.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi percontohan untuk semuanya anggota Pencak Silat lainnya dan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan serta memupuk rasa kepedulian untuk meningkatkan rasa empati sesama manusia.” Kata Kang mas Eko panggilan akrabnya.

Sementara itu, Baim perwakilan dari Rembol 76 menegaskan bahwa, selain membagikan takjil dan sembako, kegiatan juga menjadi ajang silaturahmi sesama anggota Pagar Nusa dan Rembol 76.

“Alhamdulillah acara tersebut berjalan aman dan lancar, semoga bisa memberikan manfaat kepada masyakat disekitar,” ujar Baim.

Untuk diketahui dalam kegiatan bagi-bagi takjil dan sembako selain dihadiri oleh anggota Pagar Nusa dan Rembol 76, turut hadir anggota Polsek Sawahan turut mengawal kegiatan tersebut. TOK

Takjil dan Buka Bersama Silaturahmi Paguyuban Pencak Silat Waru di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng Waru Sidoarjo

PERISTIWA|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Paguyuban Pencak Silat se-Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo mengadakan kegiatan Buka bersama dan bagi-bagi takjil dengan Tema’ Paguyuban Pencak Silat se-Kecamatan Waru Siap Menciptakan Situasi Kondusif’ di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru Sidoarjo.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Silaturahmi dalam menjaga situasi Kondusifitas Kecamatan Waru serta menjalin Solidaritas, kebersamaan, kekompakan dan kepedulian sesama di bulan Ramadan untuk meningkatan nilai – nilai ibadah sosial kemanusiaan dalam upaya meningkatan keimanan dan ketaqwaan.

Geger Wijanarko, SH., dalam sambutnya menyapaikan bahwa, mengajak segenap Warga Paguyuban Pencak Silat Se-Kecamatan Waru untuk membangun dan menjaga silaturahmi kerukunan serta kebersamaan sesama Paguyuban Pencak Silat sehingga tercipta suasana kondusif diwilayah Kecamatan Waru.

“Kegiatan Takjil dan Buka bersama dengan tema” Paguyuban Pencak Silat se-Kecamatan Waru Siap Menciptakan Situasi Kondusif’. terselenggara berkat niat baik kesadaran para Ketua Paguyuban Pencak Silat dalam menjaga kondusifitas Kecamatan Waru Sidoarjo, “kata Geger Bakal Calon Kepala Desa Medaeng. Sabtu (22/03/2025).

Untuk diketahui turut hadir Babisa, Polsek Waru dan Dodot Setyabudi Ketua dan Penasehat Peguyuban Pencak Silat se-Kecamatan Waru berserta para ketua paguyuban dan anggota sitat. TOK

Sopir Truk Trailer Nilai SKB Tiga Dirjen dan Korlantas Polri Bikin Ndandang Goleng

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Puluhan sopir truk trailer dan truk box berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur. Mereka memprotes Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Dirjen dan Korlantas Polri tentang pengaturan lalu lintas angkutan Lebaran 2025, karena dianggap sangat merugikan. Kamis (20/03/2025).

Sebagai bentuk protes, para sopir memarkirkan kendaraan mereka di depan gedung dewan, seolah-olah menutup separuh Jalan Indrapura. Mereka berharap dari aksi yang dilakukan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Totok, seorang sopir trailer, menyatakan bahwa SKB yang seharusnya untuk kenyamanan masyarakat mudik justru merugikan para sopir. SKB tersebut mewajibkan para sopir tidak boleh beroperasi selama 16 hari, dari tanggal 24 Maret hingga 8 April.

Para sopir menilai masa libur tersebut terlalu panjang. Asosiasi Pengusaha Truk Trailer Indonesia (Aprindo) turut berpartisipasi dalam aksi protes ini.

“Penghasilan satu hari sopir rata-rata Rp200 ribu disuruh libur 16 hari, sudah berapa penghasilan kami yang hilang. Itu baru sopir, pemilik truk juga pusing gak bisa beroperasi, makanya ikut demo,” ucap Totok.

Supri koordinator aksi tersebut mengatakan, SKB tiga Dirjen dan Polri sejujurnya membuat mereka seolah-olah seperti diasingkan. Para sopir truk seakan-akan dianggap membuat situasi lebaran tidak nyaman, karena kalau mereka beroperasi dianggap membuat perjalanan pemudik tidak nyaman.

Aksi ini telah ditemui sekretaris dewan. Sekretaris dewan mengatakan bahwa sudah ada diskresi terkait SKB tiga Dirjen dan Polri.

Namun, menurut mereka diskresi itu sama saja omong kosong. Karena diskresi itu hanya berlaku bagi kendaraan sumbu dua ke bawah, sedangkan rata-rata sumbu dua ke atas tetap tidak bisa jalan.

“Intinya kalau kami libur 16 hari ndandang kami bisa goleng. Kami manusia biasa yang juga butuh libur lebaran, tapi idealnya itu libur H-3 dan H+3 lebaran,” tandasnya. TOK

KCP Minta KPK Turun Bongkar Kasus Manipulasi SRUT di BPTD Jatim

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ratusan massa dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Mereka menuntut KPK segera mengusut dugaan manipulasi dan rekayasa penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diduga terjadi di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur. Jumat (14/03/2025).

Dalam pernyataan resminya, Rohmatullah, Koordinator Aksi KCB, menyoroti adanya indikasi kuat bahwa pejabat di BPTD Kelas II Jatim sengaja melakukan kecurangan dalam penerbitan SRUT.

“Penerbitan SRUT seharusnya hanya dapat dilakukan di workshop karoseri, tempat kendaraan dirakit dan dimodifikasi, sesuai dengan aturan yang berlaku baik di Permenhub maupun Peraturan Pemerintah. Jika tidak, maka penerbitan itu ilegal,” ujar Rohmat.

Namun, menurutnya, di Jawa Timur, BPTD Kelas II Jatim diduga menerbitkan SRUT tanpa melalui proses pengecekan yang sah di karoseri.

“BPTD Kelas II Jatim begitu mudah menerbitkan SRUT, bahkan kendaraan yang didaftarkan tidak diperiksa di karoseri. Ini jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Ia menuding, bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran ini adalah Muiz Thoir, Kepala Balai BPTD Kelas II Jatim, dan Fur Nur Alam, Kasi Sarana.

“Bagaimana bisa uji tipe dilakukan tanpa karoseri? Ini ada permainan yang harus dibongkar,” kata Rohmat.

Lebih lanjut, Rohmat menyebutkan adanya empat unit kendaraan dari CV Sidomulyo Abadi Barokah yang diduga SRUT-nya diterbitkan tanpa melalui proses di karoseri. Bahkan, menurutnya, berkas foto kendaraan yang diunggah dalam sistem pun tertukar, seolah-olah dilakukan secara terburu-buru.

“Ini bukan hanya dugaan, kami memiliki data lengkap yang bisa membantu KPK dalam pemeriksaan. Dari nama-nama pejabat BPTD Kelas II Jatim, Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi, hingga pihak Dirjen Kemenhub yang diduga menjadi dalang korupsi ini,” ungkapnya.

Menurut Rohmat, pihaknya juga memiliki dokumen pendukung serta kesaksian warga yang bisa menguatkan dugaan manipulasi ini.

“Kami (KCB) siap mengantar KPK ke BPTD Kelas II Jatim, Dishub Trenggalek, dan Karoseri yang sering digunakan namanya tetapi tidak ada kegiatan produksi. Semua bukti siap kami serahkan,” tegasnya.

Berikut tuntutan massa aksi dari Komunitas Cinta Bangsa:

1. Periksa dan tetapkan tersangka Kepala BPTD Kelas II Jatim Muiz Thohir, Kasi Prasarana Nur Fuad Alam dan Tim Penguji terkait dugaan Manipulasi Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
2. Usut tuntas dugaan korupsi berjamaah Penerbitan SRUT
3. Seret segera CV SIDOMULYO BAROKAH ABADI yang terindikasi bagian dari Manipulasi SRUT BPTD Kelas II Jatim
4. KPK segera invetigasi dan periksa Dishub Jatim dan BPTD Kelas II Jatim terkait ijin perusahaan Karoseri

Disisi lain, aksi yang digelar di KPK ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang berlangsung di Kantor BPTD Kelas II Jatim, pada Selasa (11/3/2025). Saat itu, Ketua KCB Jawa Timur, Holik Ferdiansyah menegaskan, bahwa mereka akan membawa dugaan manipulasi SRUT ini ke ranah hukum.

“Besok, dipastikan akan ada demo di KPK dan Kemenhub terkait dugaan korupsi manipulasi SRUT di BPTD Kelas II Jatim. Kami ingin para pejabat yang terlibat segera ditangkap,” kata Holik di depan kantor BPTD Kelas II Jatim.

Holik juga memastikan, bahwa KCB akan terus menggelar aksi lanjutan di BPTD Kelas II Jatim dan KPK hingga dugaan manipulasi SRUT ini diusut tuntas.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan tegas terhadap pejabat yang bermain curang. Korupsi di sektor transportasi ini harus segera diberantas,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, diharapkan pihak KPK maupun BPTD Kelas II Jatim dapat memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disuarakan KCB. TOK

Tim Karsa Sosial Siap Antar Warga Ke Puskesmas dan Rumah Sakit

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim dari Ormas KARSA Selalu Sigap, Dalam bersosial Pendampingan Terhadap Warga Yang Membutuhkan meskipun di Bulan suci Ramadan. Jumat (14/03/2025).

Kali ini tim sosial KARSA mendampingi warga Simolawang kel: Simolawang kec: Simokerto yang awalnya memeriksakan dirinya di Puskesmas Simolawang. dan di berikan rujukan oleh puskesmas karna sakitnya perlu perawatan medis yang lebih lengkap ke RSUD Dr Soewandi

Pasien bernma Mu’ifung (39) mengalami DBD yang cukup parah sehinga puskesmas memberikan rujukan pada tanggal 13/03/25 kemaren ke. RSUD Dr Soewandi setelah mengetahui penyakitnya. Namun Pasien tidak mau dirawat dan sempat lari, sehingga tidak di lakukan pemeriksaan secara medis.

Mantan bendahara ALDERA bapak SOLEH memita bantuan untuk didampingi karna pasien takut atau di tolak oleh rumah sakit. Sehingga team sosial bang Josie turun langsung guna mengurus surat-surat pasien bernama Mu’ifung (39) untuk dilakukan proses penanganan medis dari rumah sakit.

Tak lama dari situ ketua Organisasi (KARSA) Bang Subai meminta bang josie mengumpulkan data pasien terlebih dahulu, selanjutnya di ajukan buat data pasyen rujukan kerumah sakit. dan alhamdulillah pihak rumah sakit koperatif dan pasyen langsung ditangani oleh dokter.

Sholeh mantan bendahara aldera menyampaikan bahwa, banyak terimakasih kepada ketua umum KARSA Bang Subai dan bang Josie. “Alhamdulillah pasien saudara saya Mu’ifung sudah ditangani dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter.”katanya.

Bang Josie selaku team sosial Jika nanti ada masyarakat yang mengalami kesulitan apapun. “kami sebagai pelayan masyarakat akan selalu siap membantu semaksimal mungkin.”ucapnya. DIK

Korupsi Pabrik Gula Asembagus Situbondo, Bareskrim Polri Cari Berkas di PTPN I Surabaya

PERISTIWA|oleh

Foto: Petugas Geledah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional IV di Jalan Merak No 1, Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Aktivitas kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional IV di Jalan Merak No 1, Surabaya, sejak Rabu (12/3) pagi sekira pukul 09.30, seliweran polisi. Bukan dari polisi Polrestabes Surabaya atau Polda Jatim, melainkan langsung penyidik dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri. Sekitar pukul 21.00 WIB, penyidik yang mengenakan seragam biru tua meninggalkan kantor tersebut membawa enam kotak kontainer berisi berkas-berkas.

Penyidik enggan berkomentar banyak kepada wartawan. Namun, seorang penyidik yang hanya mau disebut IS menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan atas perintah pimpinan untuk memeriksa dokumen terkait proyek Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Pabrik Gula Asembagus di Situbondo, yang dikerjakan PT Asam Bagus (PTPN) pada periode 2015-2022. Penggeledahan dilakukan di seluruh lantai kantor PTPN I, dan akhirnya membawa sekitar enam boks dokumen.

“Sesuai dengan yang diamanatkan pimpinan kami untuk melakukan pemeriksaan di PTPN terkait dengan EPCC PT Asam Bagus, PTPN tahun 2015-2022,” ujarnya.

Kortas Tipikor sudah sejak lama menyelidiki Pabrik Gula Asembagus. Pada akhir Januari 2025, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun, menurut IS, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. “Belum (ada yang diperiksa), nanti,” ujarnya singkat.

Sekretaris Perusahaan dan Hukum PTPN I Regional 4, Deni Willis Dajanie, membenarkan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri di kantornya pada Rabu, 12 Maret 2025. Ia tak menampik bahwa penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi dan modernisasi Pabrik Gula Asem Bagus. “Benar, Bareskrim mendatangi kantor PTPN I Regional 4 terkait perkara dugaan korupsi revitalisasi & modernisasi PG Asem Bagus,” ungkap Dajanie.

Dajanie lantas menambahkan, bahwa PTPN I Regional 4 akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh upaya Polri untuk mengungkap kasus tersebut secara terang-terangnya.

Terungkap pula bahwa sehari sebelumnya, Selasa, 11 Maret 2025, kantor PT Multinas di Jalan Kedung Cowek No. 94, Surabaya, juga digeledah. Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 11.30 WIB hingga 20.00 WIB ini disaksikan warga dan pengurus kampung setempat. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 109 dokumen dalam empat boks. Menurut Rahmad, seorang penyidik, PT Multinas merupakan bagian dari konsorsium yang mengerjakan proyek Pabrik Gula Asembagus.

Proyek pengembangan Pabrik Gula Asembagus yang berlangsung dari 2016 hingga 2022 menelan biaya lebih dari Rp 1,1 triliun, terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar dan pinjaman lebih dari Rp 462 miliar. Namun, proyek yang dikerjakan KSO Wika-Barata-Multinas ini gagal memenuhi target produksi, kualitas gula, dan produksi listrik untuk ekspor. Kontraktor juga disebut tidak melibatkan tenaga ahli di bidang teknologi pengolahan gula.

Akibatnya, kontrak diputus oleh PTPN XI, meskipun pembayaran kepada kontraktor telah mencapai 99,3% dari total nilai kontrak Rp 716,6 miliar. Kortas Tipikor sekarang sedang menganalisis dokumen yang disita untuk mengungkap dugaan korupsi dalam proyek ini. TOK

Massa Minta Geledah Kantor BPTD Kelas II Jawa Timur, Tangkap Para Manipulator SRUT”

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Gelombang protes meletus di depan kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur di Jalan Menanggal MGE No. 12, Gayungan, Surabaya. Komunitas Cinta Bangsa menggelar aksi demonstrasi serentak dengan tema “Geledah Kantor BPTD Kelas II Jawa Timur, Tangkap Para Manipulator SRUT”, menuntut transparansi dan penindakan tegas atas dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini menarik perhatian publik dan aparat keamanan. Massa aksi meneriakkan tuntutan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan SRUT yang tidak sesuai prosedur, Selasa (11/03/2025).

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, ada bukti kuat bahwa penerbitan SRUT di BPTD Kelas II Jawa Timur sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu pelanggaran utama yang disoroti adalah proses pengecekan kendaraan yang tidak dilakukan di Workshop Karoseri Terakreditasi, melainkan di lokasi yang tidak sesuai aturan.

“Seharusnya, pengecekan kendaraan untuk SRUT dilakukan di Workshop Karoseri yang sudah terakreditasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses ini dilakukan di tempat berbeda, yang seharusnya tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Akibatnya, kendaraan yang tidak memenuhi standar uji tipe justru dinyatakan lolos melalui prosedur yang diduga telah direkayasa. Hal ini, menurutnya, sangat berbahaya karena dapat berdampak pada keselamatan transportasi dan menimbulkan potensi kerugian negara.

Dalam orasinya, massa aksi menyerukan agar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub segera berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap BPTD Kelas II Jawa Timur. Mereka menegaskan bahwa ada indikasi kuat persekongkolan dalam penerbitan SRUT, yang selama ini diduga dimonopoli, direkayasa, dan dimanipulasi oleh kelompok tertentu.

“Ini bukan sekadar dugaan, tapi ada bukti dan aturan yang telah dilanggar. Kami mendesak agar dilakukan audit dan investigasi mendalam terhadap seluruh proses penerbitan SRUT di BPTD Kelas II Jawa Timur,” tegasnya.

Massa aksi juga membawa berbagai spanduk dengan tulisan seperti:

– “Hentikan Manipulasi SRUT!”,
– “Bongkar Mafia Transportasi!”,
– “BPTD Kelas II Jatim, Sarang Korupsi?”.

Sementara itu, massa aksi dari Komunitas Cinta Bangsa juga menuntut:

1. Kemenhub melalui Dirjen Kemenhub menggandeng KPK memanggil dan memeriksa Muiz Thohir selaku Kepala BPTD dan Fuad Nur Alam selaku Kasi Sarana BPTD Kelas II Jawa Timur terkait dugaan Korupsi pada pengurusan SRUT
2. Kemenhub melakukan evaluasi besar-besaran dengan mencopot Kepala dan Kasi Sarana BPTD Kelas II Jawa Timur yang diduga mengambil keuntungan pribadi atas pelanggaran pada aturan pemerintah terkait pengurusan SRUT dan uji pengecekan kendaraan di Workshop Karoseri
3. Panggil serta CV SIDOMULYO BAROKAH ABADI yang disinyalir ikut serta dalam kongkalikong pengurusan SRUT BPTD Kelas II Jawa Timur
4. Bongkar dan tuntaskan indikasi skandal mafia Karoseri dan SRUT di BPTD Kelas II Jawa Timur, Dishub Trenggalek dan Dishub Jawa Timur

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPTD Kelas II Jawa Timur terkait tuntutan massa aksi. Namun, pihak kepolisian terlihat berjaga untuk memastikan demonstrasi berlangsung kondusif.

Komunitas Cinta Bangsa menegaskan, bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini. Mereka berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, kami akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kami siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” pungkas Korlap aksi.

Dengan semakin banyaknya dugaan penyimpangan dalam proses SRUT, sorotan publik kini tertuju pada langkah yang seharusnya diambil oleh Kemenhub dan KPK dalam mengungkap kebenaran di balik skandal ini. Apakah akan ada penggeledahan dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat? Publik menunggu jawabannya. DIK

Disegel Satpol PP, Rumah di Jalan Kalilom Indah Seruni 50-A Diduga Dirusak

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Menyoroti kinerja jajaran Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Satpol-PP, Moh Soleh kembali melayangkan Surat Laporan perihal dugaan pengerusakan garis Line di Jalan Kalilom Lor Indah Seruni 50-A yang dilakukan oleh pemilik bangunan bodong berinisial FB beserta dua temannya.

Soleh, sapaan lekatnya itu menegaskan, sebagai warga negara yang Taat Aturan dan Bayar Pajak melaporkan kepada Bapak Fikser selaku Kasatpol-PP Kota Surabaya jika pada tanggal 04 Maret 2025 sekitar jam 19:15 WIB telah terjadi pengerusakan garis Line milik Satpol-PP yang terpasang di pintu utama bangunan bodong di Jalan Kalilom Lor Indah Seruni 50-A Surabaya.

“Patut diduga pengerusakan tersebut dilakukan oleh Putra pemilik bangunan bodong berinisial FB dan 2 orang temannya,” ungkapnya kepada media ini, Senin (10/03/2025).

Menurutnya, karena akibat penyegelan pertama tidak utuh pada tanggal 24 Juni 2022 dan penyegelan kedua pada tanggal 11 Agustus 2022 kepada obyek ilegal tersebut juga tidak utuh dan terkesan diskriminasi.

“Hal itu dikarenakan di dalam bangunan obyek ilegal itu masih ada kegiatan perbaikan dan meresahkan, sehingga menimbulkan persoalan baru, yang mana pemilik bangunan obyek ilegal bikin ulah mengancam keselamatan dan kenyamanan keluarga saya,” jelas Soleh.

Maka dari itu, Soleh memohon kepada bapak Kasatpol-PP Kota Surabaya dan Jajarannya agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena Bapak Kasatpol-PP dan Jajarannya yang mempunyai kewenangan dalam penegakan Perda.

“Dan patut diduga juga ada intervensi dari Oknum Satpol-PP Kota Surabaya dalam melaksanakan penyegelan pertama dan kedua tidak sesuai SOP,” ujarnya.

“Saya dan keluarga sangat mengharap kepada Bapak Kasatpol-PP agar kasus ini bisa diselesaikan sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia,” tutup Soleh dalam suratnya.

Disamping itu, meski sudah dilakukan penyegelan kembali pada tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 13:15 WIB, Soleh juga mengeluhkan sikap petugas Satpol-PP Kota Surabaya yang dinilai tidak Profesional.

“Satpol-PP datang cuman nempelkan stiker tanda silang, terus ketika saya menjelaskan kronologis kejadiannya gak ditanggapi. Petugasnya langsung kabur naik mobil, sedangkan di dalam bangunan ada orang kerja,” pungkasnya. TOk