KONI Kota Surabaya Targetkan Minimal 200 Mendali Emas di Proprov IX 2025 Jatim di Malang

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Subkri bersama Dayat, Ketua Dispora Surabaya dan Hosli Abdulah, Ketua KONI Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Jelang diadakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya. Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya megadakan rapat kordiansi semua elemen menyipakan strategi khusus mencapai target juara umum dengan perolehan 200 medali emas diajang itu.

Acara yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Gedung Graha Sawunggaling Lantai 6 Surabaya menargetkan Surabaya menjadi Juara umum minimal dengan memperoleh 200 mendali emas.

Ketua Hokey Kota Surabaya, Subraki S.Pd menjelaskan bahwa, sesuai arahan dari Pak Wali Kota Surabaya, target awal kita adalah mendapatkan 200 mendali emas, namun untuk semua Cabang Olaraga (Cabor) ada 223 mendali emas yang diperebutkan di ajang Porprov) IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya.

“Untuk Kota Surabaya ada 48 cabor yang ikut berpartisipasi salah satu pastinya Hockey.” Kata Subakri didampingi Dayat, Ketua Dispora Surabaya dan Hosli Abdulah, Ketua KONI Surabaya. Sabtu (08/02/2025).

Ia berharap seluruh cabor dapat mempersiapkan performa sebaik mungkin, agar dapat tampil maksimal dan menorehkan lebih banyak lagi prestasi bagi Kota Surabaya.

“Untuk Tim Hockey Puslacab Surabaya, kita tagetkan untuk mendapatkan 3 mendali emas dan satu perak di ajang Porprov IX 2025 Jawa Timur di Malang Raya.” harapnya. TOK

Perhutani Divre Jatim Tanam Padi Gogo di Bojonegoro, Dukung Swasembada Pangan

PEMERINTAHAN|oleh

Bojonegoro, Timurpos.co.id – Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (Divre Jatim) bersama Perhutani KPH Bojonegoro dan sejumlah stakeholder di Kabupaten Bojonegoro turut serta dalam penanaman serentak agroforestry pangan. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Kehutanan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan padi gogo di lahan kering.

Kegiatan ini berlangsung di petak 86.a1, RPH Nglambangan, BKPH Nglambangan, KPH Bojonegoro. Pada tahap awal, penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektare, yang selanjutnya akan diperluas hingga 19,5 hektare secara bertahap.

Sebelum penanaman, Kepala Perhutani Divre Jatim, Wawan Triwibowo, menyerahkan bibit padi gogo kepada perwakilan petani. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penanaman simbolis oleh seluruh peserta dari berbagai provinsi, setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Wawan Triwibowo, menegaskan bahwa penanaman padi gogo ini merupakan bagian dari strategi agroforestry yang mengintegrasikan pertanian dan kehutanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung program swasembada pangan nasional.

“Lahan hutan kami ingin berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Saat ini, kita menanam di lokasi tumpangsari kayu putih dengan pola plong-plongan, di mana 12 meter digunakan untuk tanaman pertanian dan 9 meter lainnya untuk tanaman kayu putih,” ujar Wawan Triwibowo.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro, Widodo Joko Santoso, menyampaikan bahwa Bojonegoro memiliki 25.000 hektare lahan hutan yang dikelola oleh 43 kelompok masyarakat. Lahan tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas pertanian seperti padi dan jagung yang dapat mendukung swasembada pangan nasional.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth SP MM, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Perhutani, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta berbagai pihak terkait dalam memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur.

“Bojonegoro saat ini menempati peringkat ketiga sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Timur. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi padi dan menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu kontributor utama dalam mencapai swasembada pangan,” ungkap Helmy Elisabeth.

Acara penanaman serentak ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Kepala Perum Perhutani Divre Jatim Wawan Triwibowo, Wakil Kepala Perhutani Divre Jatim Suratno, Administratur Perhutani KPH Bojonegoro Slamet Juwanto, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, hadir pula unsur Forkopimcam Ngasem, Kepala Desa Setren, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Manunggal I, serta para penyuluh pertanian.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan program ini dapat menjadi model pengelolaan lahan hutan yang produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. TOK

Pengerajin Batik Kab. Mojokerto Siap Menjadi Pelopor Harkamtibmas

PEMERINTAHAN|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Jelang penantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih tahun 2025 dalam beberapa hari mendatang, kelompok UMKM pengrajin Batik Kab. Mojokerto siap menjadi pelopor harkamtibmas dalam mencegah upaya dari kelompok / oknum tertentu yang berusahan mengganggu jalannya pelantikan dan menggugat hasil Pilkada.

Kelompok UMKM pengerajin Batik, Kab. Mojokerto menghimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga Stabilitas dan kondusifitas kamtibmas sangat penting bagi semua elemen masyarakat karena akan memberikan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya baik dalam kegiatan sosial bermasyarakat maupun menjalankan kegiatan usaha.

“Disisi lain stabilitas dan kondusifitas kamtibmas juga merupakan salah satu indikator yang menjadi acuan para investor untuk masuk berinvestasi di suatu daerah, kata Ketua kelompok Pengerajin Batik Kab. Mojokerto Erna kepada awak media. Rabu (05/02/2024)

Masih kata Erna bahwa, Oleh karena hal tersebut, kami mendukung Pemerintah dan seluruh aparat keamanan untuk tetap menjaga stabiltas kamtibmas khususnya menjelang kegiatan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh elemen Masyarakat khususnya pelaku usaha untuk tetap menjaga stabilitas kamtibmas menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur sehingga perekonomian dapat terus mengalami peningkatan, ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, Kami kelompok UMKM pengrajin batik Kab. Mojokerto siap menjadi pelopor harkamtibmas, “kami harap langkah upaya untuk menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Jawa Timur khususnya menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga diikuti oleh masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Tambahnya. TOK

Putusan PHI Surabaya Kurang Propisional Dengan Mengabaikan Rekomendasi Dinasker

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Siti Umi (55) Mantan Karyawan PT Kapasari melayangkan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dipengadilan jalan Arjuna Surabaya guna memperjuangkan haknya menuntut uang pesangon sebesar 130 juta, akhirnya kandas. Hakim pengadilan Surabaya memenangkan PT Kapasari.

“Mengacu Peraturan Pemerintah melalui Dinas tenaga kerja (Disnaker) Penggugat berhak mendapatkan pesangon dari PT Kapasari sebesar 136.475.00 ribu rupiah, dengan beberapa rincian sesuai dengan lamanya bekerja.

Ketentuan Disnaker itu ditolak oleh hakim Pengadilan Surabaya yang diketuai Nyoman Ayu Wulandari melalui putusan E-Cort tertanggal 30 Januari 2025.

Mengadili, Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur / Tidak Jelas
(Obscuur Libel),

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard),

“Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,” tukas Hakim Nyoman Ayu Wulandari, melalui E-Cort Senin (03/02/2025).

Kuasa Hukum Penggugat Sentot Wardhana, mengatakan, putusan pengadilan Hubungan Industrial PN Surabaya, saya kiira kurang propisional.

Dalam eksepsi kami sudah saya tuangkan bahwa klien kami meminta haknya, berupa uang pesangon, beliau bekerja diperusahaan itu sejak 1994.

Uang pesangon itu sudah ditetapkan oleh Dinas pemerintah terkait Disnaker Sidoarjo sebanyak 136 juta, namun tetap saja diabaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, karena itu saya akan upaya Kasasi, mas,” tegas Sentot. TOK

Aksi Nyata! Pertamina International Shipping Perkuat Peran Wanita di Industri Maritim

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – PT Pertamina International Shipping (PIS) menunjukkan komitmennya untuk menguatkan peran wanita di industri maritim. Berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional, mendukung penerapan praktik Environmental, Social & Governance (ESG) untuk bisnis berkelanjutan. Jakarta (24/01/2025).

PIS melalui komunitas pemberdayaan perempuan di bawah naungan PERTIWI Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), yang diketuai oleh Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati, menjalankan sejumlah program yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam meningkatkan peran wanita tersebut.

Ia menjelaskan, data dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyebutkan bahwa pekerja perempuan mencakup 1,2% atau sekitar 24.000 tenaga kerja aktif di industri maritim global.

“Saat ini industri maritim masih didominasi laki-laki, baik di Indonesia maupun secara global. Di Indonesia, partisipasi perempuan hanya tercatat sebanyak 2,8%. Kondisi ini menjadi tugas bersama untuk menjadikan sektor maritim menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi pekerja perempuan,” ujar Diah.

Dalam komitmen jangka panjangnya, PIS menargetkan peningkatan partisipasi perempuan dalam jajaran kepemimpinan hingga 30% pada 2034. Komitmen ini sejalan dengan target IMO dan juga secara bersamaan mendukung implementasi Environmental Social Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDG) poin ke-5 terkait perwujudan kesetaraan gender serta kesejahteraan perempuan. Sebagai catatan, hingga 2024 PIS telah mencatatkan 18,7% partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Diah juga menyoroti bahwa karakteristik unik industri maritim memerlukan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan partisipasi perempuan. “Sebagai sub-holding yang banyak beroperasi di laut lepas, PIS harus memastikan keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan di lingkungan kerja kami. Dibutuhkan upaya khusus dan terencana untuk menciptakan ekosistem yang ramah perempuan,” tambahnya.

Keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan ini dibuktikan dengan telah resminya PIS masuk dalam berbagai organisasi internasional dan nasional. Di antaranya adalah dengan penandatanganan komitmen Women’s Empowerment Principles (WEP) yang digagas oleh UN Women. Di mana dengan penandatanganan ini, PIS menjalankan prinsip-prinsip empowerment dalam menjalankan bisnisnya.

Di dalam negeri, PIS juga berkolaborasi dengan Indonesian National Ship Owners’ Association (INSA) untuk mendorong peran wanita di industri ini. Selain itu, Desember lalu PIS menggandeng MUTIARA PELINDO, dan organisasi perempuan Women in Maritime Associations Indonesia (WIMA), melalui nota kesepahaman (MoU) untuk bersinergi bersama menciptakan industri maritim yang ramah perempuan.

“PIS menyadari bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memajukan peran wanita di industri maritim. Kehadiran wanita diperlukan bukan untuk menambah kompetisi, tapi untuk bersinergi menciptakan industri maritim nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga kami yakini bisa membantu pertumbuhan industri ke depannya,” kata diah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pertamina dan PIS dalam menciptakan sektor maritim yang lebih inklusif. “Inklusivitas serta peningkatan peran pekerja perempuan dalam sektor maritim merupakan hal krusial yang perlu ditingkatkan bersama. Sehingga semua masyarakat dapat berkontribusi bersama dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Lollan.

Chairwoman WIMA Indonesia Chandra Motik mengapresiasi kolaborasi ini. “Sejak dahulu, perempuan telah berperan besar dalam sejarah maritim Indonesia. Langkah PIS dan Pelindo menciptakan industri yang ramah perempuan patut diapresiasi. Kami berharap kedepannya lebih banyak perempuan dapat turut berkolaborasi bersama membangun sektor maritim nasional” ungkap Chandra dalam penandatanganan MoU.

Lebih lanjut, komitmen PIS untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan perempuan di industri maritim sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama pada poin ke-2 terkait pengembangan ekonomi berbasis kelautan, poin ke-3 terkait pembukaan lapangan kerja dan poin ke-4 yang mendukung penguatan peran perempuan.

“Dengan mendorong representasi perempuan di sektor maritim, PIS turut berkontribusi pada pengelolaan potensi laut secara berkelanjutan, menciptakan peluang kerja baru yang inklusif, serta memberdayakan perempuan untuk mengambil peran strategis di industri ini. Langkah ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender, tetapi juga memperkokoh fondasi keberlanjutan ekonomi dan sosial di Indonesia, selaras rencana pembangunan pemerintah,” tutup Diah.

Launching Satu Desa Satu Duta Pariwisata Jadi Strategi Jitu Promosi Pariwisata Sidoarjo

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Pemkab Sidoarjo promosikan destinasi wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu caranya dengan menggandeng muda mudi Sidoarjo. Mereka dijadikan Duta Pariwisata disetiap desa. Siang tadi, Selasa, (14/1), Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mengkukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata. Pengukuhan dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa.

Ada 164 orang perwakilan Duta Pariwisata yang dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari serta Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Pengukuhan tersebut juga disaksikan kepala desa dan ketua TP-PKK Desa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian memperingati Hari Jadi ke 166 tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam sambutannya mengatakan program Satu Desa Satu Duta Pariwisata akan mengali potensi pariwisata yang ada disetiap desa. Dikatakannya setiap desa memiliki karateristik dan keunikan tersendiri. Baik itu dari segi alam, budaya maupun tradisi lokal yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata. Oleh karenanya ia berharap Duta Pariwisata dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan desanya masing-masing.

“Program Satu Desa Satu Duta Pariwisata ini juga akan memotivasi setiap desa untuk terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya,”ucapnya.

H. Subandi meminta nantinya Duta Pariwisata dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desanya. Selain itu mereka diharapkan dapat ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan alam. Semua pihak diharapkan Plt. Bupati saling mendukung dan bersinergi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan sektor pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari yang hadir mewakili Pj. Gubernur Jatim mengatakan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memilki destinasi wisata patut diperhitungkan. Pariwisata di Sidoarjo tidak kalah bagusnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Oleh karenanya peran Duta Pariwisata sangat dibutuhkan untuk dapat mempromosikannya secara luas.

“Dalam meningkatkan kunjungan wisata perlu melibatkan Duta Wisata di Jawa Timur. Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi,” ujarnya.

Dikatakannya keberadaan Duta Wisata akan membantu pemerintah dalam urusan kepariwisataan. Menurutnya Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi. Kontribusi mereka sangat besar terhadap target kunjungan wisata.

“Peran Duta Wisata diantaranya sebagai ambassador, sebagai ikon, sebagai educator dan sebagai promotor,” ujarnya.(carlo)

Menko Bidang Infrastruktur Cek Kesiapan Gelora Delta Sidoarjo Jelang Mini Turnamen Internasional Friendly Match U-20

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH.,M.Kn. menyambut baik keputusan PSSI menjadikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai tempat pelaksanaan Mini Turnamen Internasional Friendly Match Timnas U-20.

Dalam Mini Turnamen Internasional Friendly Match, Timnas U-20 bakal menghadapi Syiria, Jordania dan India pada tanggal 24 dan 27 serta 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Plt Bupati Subandi mengajak semua masyarakat Sidoarjo untuk mendukung Timnas Indonesia dan bisa menjadi tuan rumah yang baik.

“Saya harap semua suporter bisa mendukung dengan baik dan menjadi tuan rumah yang baik untuk bisa membawa nama Sidoarjo Go Internasional”, ucap Subandi usai mendampingi Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada (13/01/2025).

Subandi menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menjaga dan merawat Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang sudah berstandar FIFA. Karena Stadion GDS ini merupakan kebanggaan warga Kota Delta.

“Saya berharap masyarakat juga ikut bersama menjaga dan merawat fasilitas yang sudah bagus ini, terutama para suporter untuk bersama menjaga setiap fasilitas dengan baik”, ujarnya.

Alumni Universitas Islam Malang itu menambahkan, selain Stadion GDS yang sudah standar FIFA, pihaknya juga akan melakukan berbagai inovasi perbaikan infrastruktur olahraga. Terutama yang ada di kawasan GOR Sidoarjo.

Perbaikan fasilitas olahraga di Sidoarjo akan dilakukan secara bertahap, baik itu di lapangan voli, kolam renang, badminton dan lainya.

“Saya sudah instruksikan kepada Disporapar untuk Kawasan GOR ini fokus untuk sarana olahraga, tidak bola dijadikan tempat yang tidak berhubungan dengan olahraga”, pungkasnya (carlo)

Bupati Blitar Rini Syarifah Didemo Terkait Dugaan Korupsi Sewa Rumdis

PEMERINTAHAN|oleh

Blitar, Timurpos.co.id – Kantor Kejaksaan Negeri Blitar di demo massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), terkait perkara kasus korupsi Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Blitar. Senin (13/01/2025).

Massa mengancam akan melaporkan dugaan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan selama kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifah kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya, kasus sewa rumah dinas korupsi rumah dinas (rumdin) Wabup Blitar.

“Kejaksaan Kabupaten Blitar, harus berani mengusut tuntas beberapa kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan, ” ujar Joko Prasetya, Koordinator GPI Blitar dalam orasinya ketika melakukan aksi demo didepan Kantor Kejari Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut Joko menjelaskan kalau alasan melaporkan kasus dugaan korupsi rumdin Wabup Blitar ke Presiden Prabowo, karena ketidakjelasan prosesnya sampai sekarang.

“Informasinya sudah diserahkan kepada Kejati Jatim, dari Kejari Blitar yang sekarang menjadi Kejari Kota Blitar. Tapi ketika ditanyakan berita acara atau memori, pelimpahan kasus atau perkara tersebut tidak ada,” jelasnya.

Selain itu , Joko mengaku jika GPI Blitar juga bagian dari Relawan Prabowo-Gibran, pada saat Pilpres 2024 lalu. Sehingga sebelumnya sudah memiliki hubungan dengan Presiden Prabowo, meskipun tidak secara langsung.

“Tapi kami sudah komunikasi, serta bisa melaporkannya melalui staf khusus Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Menurut Joko, kasus sewa rumah dinas Wabup Blitar sudah terang benderang. Sebab, 2 alat bukti sudah terungkap ditemukan. Yaitu pelanggaran aturan terkait sewa rumdin wabup, kemudian temun Inspektorat adanya pencairan anggaran sewa rumdin Wabup Blitar senilai sekitar Rp 400 juta.

Diketahui, rumah dinas Wabup yang disewa itu adalah rumah milik Bupati Rini Syarifah. Mirisnya lagi, rumah dinas tersebut tidak ditempati oleh Wabup saat itu Rahmat Santoso yang akhirnya memilih mundur sebelum jabatannya berakhir.

“Kalau sudah jelas ada dua alat bukti seperti ini, kenapa tidak diusut tuntas. Kalau tidak berani atau main-main, lebih baik Kajari Blitar out keluar atau selesai saja,” paparnya.

Selain dugaan korupsi rumdin Wabup Blitar yang terjadi pada 2023 lalu, Joko juga menyinggung beberapa kasus yang terindikasi korupsi dan tidak diusut tuntas oleh Kejari Blitar.

Diantaranya proyek pembangunan gedung RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian gagalnya proyek pembangunan Gedung Perpustakaan pda Dinas Perpusip Kabupaten Blitar. Lalu temuan hasil audit pada proyek fisik, seperti jalan dan jembatan.

“Kejari Blitar harus berani mengusutnya, apalagi ada program kerja 100 hari Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi,” teriak Joko.

Selain banner besar, massa juga membawa puluhan poster bertuliskan tuntutan mereka agar kasus korupsi di Kabupaten Blitar diusut tuntas.

Setelah berorasi Joko dan beberapa orang perwakilan massa GPI, berdialog dengan pihak Kejari Kabupaten Blitar. Usai dialog, Kejari Kabupaten Blitar menyatakan terima kasih atas dukungan GPI Blitar dalam memberantas korupsi di Kabupaten Blitar.

“Kami akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan GPI, akan kita lihat proses hukum selanjutnya bagaimana,” ujar Kasi Intel Kajari Kabupaten Blitar, Diyan Kurniawan. TOK

Istri Notaris Bintarto Triatmojo Angkat Bicara: Akta Perjanjian Milik Asri Ela Firdaus Tidak Tercatat

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Istri Notaris Bintarto Triatmojo, S.H., saat Mengecek Keabsaan Akta Perjanjian

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Kasus dugaan Penyerobotan tanah milik ahli waris Samin bin Qodir di Dusun Cumpleng RT.12 RW.04 Desa Bangsri Kec.Sukodono, Kabupaten Sidoarjao yang dilakukan oleh Asri Ela Firdaus dkk, terkuak fakta baru, Dimana Akta Notaris yang dibaut oleh Notaris Bintarto (Alm) tidak tercatat di buku Kenotarisan dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Istri Notaris Bintarto Triatmojo, S.H., kepada keluarga ahli waris Samin bin Qodir, bahwa Notaris Bintarto Triatmojo, S.H. telah meninggal dunia dan dibuktikan adanya Akta Kematian.

Disingung terkait akta yang dimiliki oleh
Asri Ela Firdaus yang informasinya di buat disini.

Istri Alm Bintarto menjelaskan, bahwa untuk Suadara Asri Ela Firdaus, tidak pernah datang di Notaris Bintarto Triatnojo, S.H. tidak di ketemukan dan tidak terdaftar pada buku catatan maupun Arsip Notaris Bintarto Triatmojo, S.H.

“Sa’at ini Notaris Bintarto Triatmojo,S.H. sudah tutup. Setelah kami mengecek mengecek isi perjanjian Akta Notaris tersebut. Terliha Tanda tangan Alm.Bintarto Triatmojo, S.H diduga Palsu.” Katanya. Sabtu (11/01/2025).

Perlu diketahui perkara ini bermula, Kepala Desa dan perangkat Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo bersekongkol Pihak M. Asro’, S. Ag. dan Asri Ela Firduas. Asri Ela Firdaus telah mengubah Kepemilikan di Buku Induk Desa tanpa sepengetahuan atau seijin ahli waris Samin bin Kodir yang selanjutnya didaftarkan ke PTSL, namun ditolak oleh BPN Kab, Sidoarjo.

Sebelumnya Asri Ela Firdaus, terkait adanya dugaan Penyerobatan tanah milik ahli Waris Samin Bin Qodir. Menjelaskan, bahwa tanah tersebut, sudah dinotariskan atas nama saya. Suratnya juga valid.

“Jadi saya tidak saya mengambil hak orang lain,” kelit Asri kepada awak media baru-baru ini.

Gofron salah satu ahli waris menyapaikan, bahwa di Balai Desa Bangsri sudah dilakuan Mediasi. Hasil mediasi tersebut pada intinya kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan pengukuran bidang tanah dengan hasil Luas Panjang : 28 M ,Lebar :15.50 M,Total keseluruhan tanah 318 M yang terletak di Dusun Cumpleng RT.12 RW.04 Desa Bangsri Kec.Sukodono Cumpleng Desa Bangsri yang disaksikan oleh Kepala Desa , Perangkat Desa, Anggota BPD Desa Bangsri Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo beserta para saksi – saksi dan pihak yang terkait.

Hadir dalam acara kegiatan mediasi penyerahan atas hak tanah Samin bin Qodir kepada ahli warisnya dan disaksikan Amin selaku Kepada Desa Bangsri, Basori dan Afif Perangkat Desa Bangsri, Sudar Anggota BPD Bangsri, M Asro, Orang tua Asri Ela dan Sugiono serta seluruh ahli waris dari Samin bin Qordar. TOK

Ketua Pemuda Demokrat Gresik Kecam Abainya Pemerintah dalam Pengawasan Fasilitas Umum

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Ketua PDI Kab Gresik, Shodiqin. SH.,

Gresik, Timurpos.co.id – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Gresik, Shodiqin, mengecam keras insiden tragis yang menimpa seorang balita berusia 2 tahun berinisial FO. Korban meninggal dunia setelah tertimpa alat gym yang rusak di area fasilitas umum (fasum) Perumahan Patra Raya Cerme, Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Shodiqin menyoroti bahwa kejadian ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan fasilitas umum yang digunakan masyarakat.

“Pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap fasilitas umum, terutama yang berada di lingkungan perumahan, dalam kondisi layak dan aman untuk digunakan,” tegasnya. Sabtu, (04/01/2025) kepada Timurpos.co.id

Selain itu, Shodiqin mengkritisi maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Gresik tanpa diiringi dengan pengawasan yang memadai terhadap para pengembang.

“Alih fungsi lahan pertanian yang masif menjadi perumahan tanpa kontrol yang ketat terhadap developer menyebabkan banyaknya fasilitas umum yang dibangun asal-asalan, tanpa memperhatikan standar keselamatan,” ujar pemuda yang berprofesi sebagai advokat ini.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik menunjukkan adanya penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi permukiman dan industri. Sebagai contoh, Kecamatan Menganti mengalami alih fungsi lahan dari tegal dan pekarangan menjadi permukiman sebesar 138,39 hektar. 

Shodiqin mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas umum yang ada di perumahan-perumahan, memastikan semua infrastruktur memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. “Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan meninggalnya balita tersebut. 

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kejadian tragis ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan pengembang perumahan, untuk lebih peduli terhadap keselamatan fasilitas umum demi mencegah korban jiwa di kemudian hari. FER