Timur Pos

Timurposjatim.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menuntut 5 tahun penjara Kepala Sekolah (Kepsek) dan 1,5 tahun penjara Wakil Kepala SMKN 10 Malang lantaran dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sekolah dengan kerugian negara senilai Rp1,2 miliar.

Tuntutan terhadap kedua terdakwa ini dibacakan JPU Kejari Kota Malang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)Surabaya Dalam tuntutan tersebut, JPU berpendapat, bahwa terdakwa Kepsek Dwidjo Lelono secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang, Eko Budisantoso.

Sementara itu, terhadap terdakwa Waka Arief Rizqiansyah JPU menuntutnya dengan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

“Menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan ini, melalui kuasa hukumnya terdakwa pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada Senin (24/1) pekan depan.

Sebelumnya, Kepala SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono yang telah ditetapkan menjadi tersangka, menjalankan aksi korupsinya dengan mengerjakan sendiri proyek pembangunan di SMKN 10 Kota Malang.

Tersangka Dwidjo meminjam 11 nama perusahaan rekanan sebagai pihak ketiga pembangunan.

Namun, 11 perusahaan rekanan tersebut tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka hanya diberi kompensasi sebesar 2,5 persen dari setiap proyek.

Dan semua pengerjaan proyek di SMKN 10 Kota Malang, dikerjakan sendiri oleh tersangka Dwidjo dan orang kepercayaannya.

Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Kejari Kota Malang menemukan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

Tersangka bernama Arif Rizqiansyah (37), yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN 10 Kota Malang.

Selain itu, tersangka Arif juga menjabat sebagai Kepala Revitalisasi, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2019-2020.

Mereka berdua ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2019 dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) 2019-2020 SMK Negeri 10 Kota Malang.

Dari hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Jatim, total kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMK Negeri 10 Kota Malang, sekitar Rp 1,2 miliar.(Tio)

Timurposjatim.com – Usman Efendi  diputus bersalah telah melakukan Penganiyaan terhadap dua bersaudara dengan Pidana Penjara selama 1 tahun oleh ketua Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Selasa (18/01/2022).

Ketua Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha mengatakan,bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penganiyaan dan diputus dengan Pidana Penjara selama 1 tahun.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana Penjara selama 1 tahun,”Kata Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Atas Putusan tersebut terdakwa dan JPU menyatakan menerima putusan.

“Saya terima yang mulia,”Saut Jaksa Penganti Suwarti.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan pada hari Kamis 23 September 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di depan Toko Sembako di Jalan Dinoyo Surabaya.

Berawal ketika saksi Moch Firman mengajak saksi Wawan Bin Dasimin untuk menemui terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil membawa balok dan pipa besi kemudian kedua saksi langsung memukul kepada terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh dari sepeda motor, merasa tersakiti terdakwa balik kerumah mengambil sebuah clurit kemudian menghampiri kedua saksi, tanpa berpikir lagi terdakwa mengayunkan clurit yang digenggamannya kepada saksi Wawan dan saksi MochFirman
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wawan Bin Dasimin, mengalami Pada lengan Bawah Bagian Belakang ditemukan luka terbuka yang telah terjahit sebanyak 13 (tige belas) jahitan sebagaimana VISUM Et Repertum No. RM : 12.89.85.78 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Aziz Spf pada RSUD SOETOMO Surabaya.

Selanjutnya saksi Moch Firman Mengalami luka terbuka pada kepala, punggung serta patah tulang terbuka jari tengah tangan kanan, putusnya pembuluh darah jari tengah dan urat otot jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.

Atas Perbuatannya JPU Dzulkifly Nento dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa dengan Pasal 351 ayat 2 KUHPidana dan menuntut terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 tahun 3 bulan.(Tio)

Timurposjatim.com – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeksekusi Hotel Singgasana senilai Rp 58 miliar di Jalan Gunung Sari No.1 Kec Dukuh Pakis Surabaya antara PT Patra Jasa (pemohon eksekusi) melawan PT Patra Indonesia (termohon eksekusi) serta turut temohon ekseskusi PT Indobuildco, Senin (17/1/22) sekira pukul 09.00 wib.

Dari pantauan wartawan dilokasi, sebelum pengosongan tim dari Pengadilan Negeri Surabaya membacakan isi surat penetapaan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala  Pengadilan Negeri Nomor.09/Pen.Pdt/DEL/2021/PN.Sby.JoNo.68/2020.Eks .No 645/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Jo No 666/PDT/2018/PT.DKI ,Jo.No 2445 K/Pdt/2019 Jo.No 132 PK/Pdt/2021.

Yang dibacakan oleh Jurusita, Ferry Isyono Purnowirawan SH.MH, dihadapan kuasa hukum pemohon Akbar Surya SH hingga pembacaan terakhir Hotel Singgasana masih terlihat petugas dari Pengadilan Negeri Surabaya mengosongkan dan di jaga oleh beberapa anggota Polrestabes Surabaya, Brimob, Polsek Dukuh Pakis, Danramil serta Satpol PP.

Jurusita Pengadilan Negeri Ferry Isyono melaksanakan pengosongan obyek. Dari pihak termohon sudah diberikan amanning (teguran) tertulis hingga permintaan pengosongan.

“Pihak dari Pengadilan Negeri akhirnya mengosongkan berdasarkan surat ekseskusi dari pemohon” ujarnya
Namun saat pelaksaan eksekusi dari pihak termohon tidak ada serta sudah siap untuk melakukan Pengosongan dari PN Surabaya
Masih kata Ferry menurutnya yang dilakukan berdasarkan penetapan delegasi 09/Pen.Pdt/DEL/2021/PN.

Surabaya yang permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terpisah kuasa hukum dari pemohon Akbar Surya SH, eksekusi yang dilakukan sesuai Penetepan dari Ketua PN Jakarta Pusat.Selama sewa lahan selama 25 tahun dengan luas 76.910 M2 tidak ada atensi dari Hotel Singgasana dari pihak termohon ekseskusi.maka dari pihak pemohon tertunda dan bisa dilakukan hari ini.

“PT Patra Indonesia dan Pt Indobuilco menyewa lahan ke PT Patra Jasa mulai 1990 sekian sampe 2017 selama 25 tahun harus di kembalikan ke pihak pemohon namun tidak dikembalikan hingga Patra Jasa melakukan upaya hukum tingkat PK dimenangka di Jakarta ” tandasnya.

Timurposjatim.com – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeksekusi Hotel Singgasana senilai Rp 58 miliar di Jalan Gunung Sari No.1 Kec Dukuh Pakis Surabaya antara PT Patra Jasa (pemohon eksekusi) melawan PT Patra Indonesia (termohon eksekusi) serta turut temohon ekseskusi PT Indobuildco, Senin (17/1/22) sekira pukul 09.00 wib.

Dari pantauan wartawan dilokasi, sebelum pengosongan tim dari Pengadilan Negeri Surabaya membacakan isi surat penetapaan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala  Pengadilan Negeri Nomor.09/Pen.Pdt/DEL/2021/PN.Sby.JoNo.68/2020.Eks .No 645/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Jo No 666/PDT/2018/PT.DKI ,Jo.No 2445 K/Pdt/2019 Jo.No 132 PK/Pdt/2021.

Yang dibacakan oleh Jurusita, Ferry Isyono Purnowirawan SH.MH, dihadapan kuasa hukum pemohon Akbar Surya SH hingga pembacaan terakhir Hotel Singgasana masih terlihat petugas dari Pengadilan Negeri Surabaya mengosongkan dan di jaga oleh beberapa anggota Polrestabes Surabaya, Brimob, Polsek Dukuh Pakis, Danramil serta Satpol PP.

Jurusita Pengadilan Negeri Ferry Isyono melaksanakan pengosongan obyek. Dari pihak termohon sudah diberikan amanning (teguran) tertulis hingga permintaan pengosongan.

“Pihak dari Pengadilan Negeri akhirnya mengosongkan berdasarkan surat ekseskusi dari pemohon” ujarnya
Namun saat pelaksaan eksekusi dari pihak termohon tidak ada serta sudah siap untuk melakukan Pengosongan dari PN Surabaya
Masih kata Ferry menurutnya yang dilakukan berdasarkan penetapan delegasi 09/Pen.Pdt/DEL/2021/PN.

Sby yang permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Terpisah kuasa hukum dari pemohon Akbar Surya SH, eksekusi yang dilakukan sesuai Penetepan dari Ketua PN Jakarta Pusat.

Selama sewa lahan selama 25 tahun dengan luas 76.910 M2 tidak ada atensi dari Hotel Singgasana dari pihak termohon ekseskusi.maka dari pihak pemohon tertunda dan bisa dilakukan hari ini.

“PT Patra Indonesia dan Pt Indobuilco menyewa lahan ke PT Patra Jasa mulai 1990 sekian sampe 2017 selama 25 tahun harus di kembalikan ke pihak pemohon namun tidak dikembalikan hingga Patra Jasa melakukan upaya hukum tingkat PK dimenangka di Jakarta ” tandasnya.(Tio) 

Timurposjatim.com – Upaya hukum yang dilakukan oleh Direktur PT Nugraha Sentosa Kencana (NSK) Benny Prayogi Nyotro Raharjo dengan mengajukan Permohonan Kasasi kandas dengan ditolaknya oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan Pidana Penjara selama 3 Tahun oleh Hakim MA Republik Indonesia Andi Abi Ayyub.

Dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya 8 Desember 2021.

Nomor putusan kasasinya 1422K/PID/2021.

Amar putusanya berbunyi, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Benny Prayogi Nyotoraharjo anak dari Suwandi Wibowo.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 835/PID/2021/PT SBY tanggal 30 Agustus 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 578/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 Juni 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 tahun.

Dengan adanya putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum JPU) Sulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya mengatakan akan Segera melakukan Eksekusi terhadap terpidana Benny Prayogi Nyotro Raharjo.

“Kami akan segara melakukan Eksekusi terhadap Benny Prayogi,”Singkatnya Kepada Timurposjatim.com saat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Senin (17/01/2022).

Dijelaskan dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Akbar Amin dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Benny Prayogi warga Babatan Permai Timur Surabaya bersama orangtuanya Suwandi Wibowo, mengajukan nota pemesanan sarung merek Wadimor kepada PT Sukorejo Indah Textile (SIT) di akhir tahun 2019 sampai Juni 2020 sebanyak 24.237,83 kodi dengan harga Rp 22.122.947.400.

Kemudian terdakwa memberikan lima bilyet giro (BG) untuk jaminan nota pemesanan tersebut tetapi, pada saat dilakukan pencairan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, pihak bank memberitahukan kepada PT Sukorejo Indah Textile (SIT) bahwa BG tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup.

Dua lembar BG yang tidak bisa cair masing-masing senilai Rp 5 miliar dan Rp 5,4 miliar diganti dengan tiga BG bank lain. Masing-masing dua BG senilai Rp 3,5 miliar dan satu lagi Rp 3,4 miliar.

Sementara itu, tiga BG lain yang juga tidak bisa dicairkan senilai total Rp 13 miliar diganti dengan tujuh lembar BG bank lain.

Masing-masing Rp 1 miliar, Rp 330 juta, Rp 450 juta, Rp 3,59 miliar, Rp 2,85 miliar, Rp 3 miliar, dan Rp 718,1 juta. Jamil lantas mengkliring 10 lembar BG pengganti tersebut.

Tetapi kembali lagi BG yang diberikan mendapatkan surat keterangan penolakan dari pihak bank dengan keterangan bahwa dan atau saldo tidak cukup.

Sehingga PT SIT merugi Rp 22,1 miliar dari pengiriman sarung yang tidak dibayar.

Perkara ini juga menyeret Irwan Suwandi warga Kejawan Utara Blok C4 Surabaya, tidak lain anak kedua dari pasangan Yenny Sintawati Purwo dan Suwandi Wibowo, kakak Beny Prayogi Nyotoraharjo.

Irwan Suwandi dianggap terlibat ikut menandatangani BG tersebut.(Tio)

Timurposjatim.com – Direktur CV Surya Mandiri Rattanindo Lim Chandra Sugiarto diputus bersalah mengunakan Surat Palsu Untuk fasilitas kredit di Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.24 miliar dengan Pidana Penjara selama 3 tahun dan 6 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Itong Isnaeni di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Senin (17/01/2022).

Ketua Majelis Hakim Itong Isnaeni mengatakan,bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan  melangar Pasal 264 ayat 2 KUHPidana dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana Penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,”kata Hakim Itong Isnaeni di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Atas putusan tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menyatakan sikap,bisa menerima ,banding atau Pikir-pikir.

Sementara terpisah atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, bahwa Putusan terhadap terdakwa 3 tahun dan 6 bulan apabila terdakwa banding kami juga akan melakukan banding.

“Kalau dia (terdakwa) banding maka kami juga banding,”kata JPU Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Selepas sidang putusan tersebut dari Pantauan Timurposjatim.com Lim Chandra Sugiarto saat masuk ke Mobil tahanan tampa di dampingi oleh Petugas tahanan baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan dengan santai berjalan sembari melepaskan rompi tahanan.

Saat disinggung terkait putusan majelis hakim Terdakwa tidak berkomentar hanya memberikan jempol kepada awak media.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan,Bahwa Akta Persetujuan Nomor 5 Tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Musdalifah,S,H.,M.Kn, Dipergunakan oleh terdakwa untuk fasilitas kredit di Bank Danamon cabang Gubenur Suryo Surabaya dengan adanya Formulir permohonan kredit dari CV. Surya Mandiri Rattanindo yang ditandatangani oleh terdakwa.

Kemudian PT.Bank Danamon menyetujui fasilitas kredit Kepada CV Surya Mandiri Rattanindo yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kabupaten Lumajang Jawa Timur dengan Plafond Kredit sebesar Rp. 24 miliar.sesuai dengan Surat Bank Danamon Nomor: 540/OL/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018, perihal Surat Penawaran Fasilitas Kredit.

Dimana jaminan yang di agunkan/jaminkan oleh CV Surya Mandiri Rattanindo selaku debitur di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Gubernur Suryo yaitu Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Lumajang Jawa Timur, serta tanah dan bangunan tersebut dibayar dengan menggunakan dana fasilitas kredit dari Bank Danamon.

Berdasarkan Buku Daftar Akta yang disimpan oleh Notaris Musdalifah, S.H., M.Kn. untuk Akta nomor register 5 tanggal 11 Oktober 2018 digunakan untuk “AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN” sehingga dengan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar Rp.24.Miliar
Atas Perbuatannya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana.(Tio)

Timurposjatim.com – Notaris Musdalifah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Pemalsuan Akta Otentik dan dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 tahun oleh Ketua Majelis Hakim Itong Isnaeni Hidayat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Ketua Majelis Hakim Itong Isnaeni Hidayat mengatakan bahwa Demi Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan akta otentik sesuai dengan Pasal 265 ayat 1 KUHPidana dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 tahun.

“Terhadap terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara selama 1 tahun ,”Kata Hakim Itong di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.Senin (17/01/2022).

Atas Putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir.”saya pikir-pikir dulu yang mulia,”saut Musdalifah saat jadi Pesakitan di PN Surabaya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan sekitar bulan September Lim Chandra Sugiarto selaku Direktur CV. Surya Mandiri Rattanindo (berkas terpisah) mencari Notaris untuk dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Surya Mandiri Rattanindo.

Kemudian Indriati Yunari menyapaikan kepada Lim Chandra lalu Pada 19 September 2017 Terdakwa membuat Akte perubahan dan sudah mendatangi salinan akte Perubahan Anggaran Dasar tampa adanya para pihak yaitu Lim Chandra Sugiarto,Lim David Sugiarto,Lim Jony Gunawan dan Wasono Sugiarto menandatangani Minute Akta terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa dengan membuat Akta Persetujuan dan Akta Anggaran Dasar CV Surya Mandiri Rattanindo telah mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya memalsukan atau membuat surat palsu dilakukan untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu oleh Lim Chandra Sugiarto menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank Danamon Cabang Surabaya sebesar kurang lebih Rp.24 miliar.

Atas perbuatannya JPU Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa dengan Pasal 264 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan dituntut dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.(Tio)

Timurposjatim.com – Polsek Semampir Surabaya berhasil tangkap MS (31) laki-laki di Rumahnya di daerah Kunti No 11 Surabaya terkait perkara peredaran gelap Narkotika.

Kapolsek Semampir, AKP Ari Bayu Aji mengatakan,bahwa Pada hari Rabu 12 Januari 2021 malam melakukan Penangkapan pelaku berinisial MS (31) berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi Narkotika kemudian kita tindaklanjuti dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 poket sabu dengan berat 1,21 gram , 1,22 gram,0,41 gram dan 0,33 gram di dalam dompet besar.

“Selain 4 Poket Sabu juga ditemukan beberapa klip kosong dan 1 timbangan elektrik,”kata AKP Ari Bayu Aji kepada awak media Jumat (14/01/2022).

Ia menambahkan guna penyelidikan berlanjut untuk pelaku MS (31) dilakukan dilakukan penahanan di Mapolsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Terhadap pelaku dilakukan Penahanan di Mapolsek Semampir,”katanya.

Untuk diketahui Perkara Narkotika merupakan kejahatan Luar biasa yang harus dilawan dan perlunya peran masyarakat dalam membantu memberikan informasi guna pencegahan penyebaran Narkotika.(Toha)