Timur Pos

Gelapkan Uang Pacaranya, Lion Tini Dituntut 1 Tahun Penjara

Surabaya, Timurpos.co.id – Lion Tini Sulastri Liono dituntut dengan Pidana penjara 1 Tahun kerena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Uwais Deffa I Qorni di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (14/03/2023).

Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh JPU Estik Dilla Rahmawati mengatakan bahwa, pada intinya terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana penggelapapan sebagai mana diatur Pasal 372 KUHP dan menuntut terdakwa dengan Pidan penjara selama 1 tahun.

“Terhadap terdakwa dituntut dengan Pidana Penjara selama 1 tahun penjara,” kata JPU Dilla saat membacakan surat tuntutan di ruang Gadura 2 PN Surabaya.

Atas tuntutan dari JPU, Majelis Hakim menberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya untuk mengajukan pledoi atau pembelaan.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Liong dianggap telah menggelapkan uang sewa rumah yang mereka tempati berdua di Pakuwon City Cluster Long Beach. Judi mengaku sudah membayar uang Rp 88 juta kepada anak Liong untuk sewa selama 15 bulan. Namun, baru tiga bulan menempati, pemilik rumah sudah mengalihkan sewa rumah itu kepada orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa tidak meminta izin kepada Judi Johanis untuk mempergunakan uang sewa sebesar Rp.50 juta dan terdakwa Lion Tini Sulastri Liono bersama dengan William Patrick Tjah (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Judi Johanis mengalami kerugian sebesar Rp.70 juta. Terhadap terdakwa JPU mendakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ti0

Beli Ektasi Tak Cocok, Andreas Dan Iman Diciduk Polisi

Surabaya, Timurpos.co.id – Andreas Suprijanto anak dari Wiji Harjo dan Iman Mujahidin bin Cholil diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diah Ratri Hapsari dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara Jual Beli Narkotika jenis Pil Ektasi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Diah Ratri Hapsari mengatakan, bahwa pada 9, Desember 2022 terdakwa Andreas memerima pesanan 4 butir pil ektasi dari Ijah (DPO) melalui chat whatsapp, kemudian Ijah mentranfer sebesar Rp. 1.950.000 ke rekening Andreas, lalu Andreas menghubungi terdakwa Iman untuk membelikan pil ektasi sebanyak 4 butir ke Hasan (DPO) dengan rincian Rp.1.850.000 untuk 4 butir pil ektasi dan Rp.50 ribu untuk upahnya.selanjuta meraka janjian di Jalan Tidar No 8 Surabaya, namun ternyata 4 butir ektasi tersebut tidak sesuai dengan pesanan, sehingga terdakwa Andreas minta tukar.

“Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, kedua terdakwa menghubungi Hasan untuk mengambil pil ektasi. Berdasarkan infomasi masyarakat di Jalan Kapasan Surabaya adanya transaksi Narkoba dan ditindak lanjuti, dari tangan terdakwa Iman ditemukan 4 butir pil warna coklat dengan logo Gucci dan satu buah Hand phone,” kata JPU Diah Ratri.

Masih kata Diah Ratri, bahwa kemudian oleh petugas dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Andreas pada 13, Desember 2022.

“Atas perbuatan para terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” Kata JPU Diah Ratri Hapsari di ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Atas dakwaan dari JPU Penasehat Hukum terdakwa Andreas mengajukan nota keberatan (eksepsi),” kami ajukan eksepsi Yang Mulia,” kata Penasehat Hukum terdakwa. Ti0

Farandi Menyuruh Seorang Anak Untuk Mencuri Uang Milik Hoedianto Tanuharjo

Surabaya, Timurpos.co.id – Farandy Daniswara diseret di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhayati dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara penadaan hasil pencurian dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Terdakwa Farandy usai mencuri sejumlah mata uang yuan hingga dolar. Namun, aksinya tak dilakukan sendiri, melainkan menyuruh seorang anak berinisial RIW (12) untuk melancarkan aksinya.Hal itu bermula pada bulan September hingga Desember 2022. Tepatnya, di rumah korbannya, Hoedianto Tanuharjo di Jalan Kapasan nomor 55D Surabaya.Kala itu, Farandy menyuruh RIW untuk mengambil uang dari Hoedianto. Ia diiming-imingi untuk dibelikan aneka kebutuhannya.

Lantaran tergiur, RIW menyetujuinya. Ia lantas mencuri uang milik Hoedianto. Usai berhasil, RIW menitipkan uang hasil curiannya tersebut kepada Farandy.”Dengan tujuan meminta terdakwa (Farandy) untuk menukarkan mata uang asing tersebut ke dalam uang tunai Rupiah,” kata Anggraeni saat membacakan surat dakwaannya saat sidang di Ruang Kartika, PN Surabaya, Senin (13/3/2023).

Dalam dakwaan, RIW mengaku memperoleh beragam mata uang asing. Diantaranya 55 lembar dolar Amerika pecahan 100 dolar dan 50 dolar, 30 dolar Singapura dengan pecahan 100 dolar, 20 lembar dolar Hongkong dengan pecahan 50 dolar, hingga 40 lembar yuan.Usai memperoleh uang itu, Farandy langsung menukarkan mata uang asing tersebut. Saat dirupiahkan, Farandy mendapatkan Rp 125 juta.

Selain mata uang asing, RIW juga menyerahkan uang senilai Rp 30 juta. Sehingga, uang yang diterima Farandy seluruhnya berjumlah Rp 155 juta.Lantaran terlalu banyak uang tunai yang diperoleh, Farandy berinisiatif membuka rekening bank BCA dengan atas namanya.

“Yang bertujuan untuk menyimpan uang tersebut dan untuk memudahkan anak RIW menggunakan uang yang tersimpan dalam kartu ATM BCA tersebut,” imbuhnya.

Setiap kali RIW menggunakan kartu ATM BCA tersebut, harus mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Farandy. Untuk pembagiannya, Farandy memperoleh Rp 85 juta, sedangkan RIW mendapatkan Rp 70 juta.Usai membagi berdua, Farandy lantas membelanjakan sejumlah barang, diantaranya sepeda motor, playstation 5, drone kamera, sneaker, hingga smartphone.

Akibat ulahnya itu, Farandy terancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.”Uang tunai sisa penukaran yang belum sempat terpakai sebesar Rp 1.2 juta yang mana barang-barang tersebut dibeli menggunakan uang dari saksi Hoedianto Tanuharjo,” ujarnya.

Sementara itu, karyawan dari Hoedianto, yakni Wulan Sundari membenarkan hal itu. Saat dihadirkan dalam sidang, ia menyebut kenal dengan RIW dan mengetahui didalangi oleh Farandy usai mendengarkan keduanya bercakap melalui telepon.

“Mereka teleponan, akhirnya tahu percakapan dari Pak Randy (Farandy) dengan RIW, akhirnya saya tahu kalau ada yang mengakali (RIW),” katanya. Ti0

Kajati Jatim Resmikan Omah Rembug Adhyaksa Di Ubaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bersama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) membuka Rumah Restorative Justice (RJ) sebagai salah satu trobosan dalam upaya penegakan hukum dengan tema Omah Rembug Adhyaksa. Senin, (13/03/2023).

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengatakan, bahwa omah RJ sudah ada di 38 kota dan Kabupaten yang ada di Jatim sebagai salah satu upaya Kejaksaan dalam penanganan RJ. Dalam penanganan RJ, Kami menekankan tidak adanya mens rea atau tidak adanya niat melakukan tindak kejahatan. 

“Selama ini omah RJ, juga sudah masuk kedalam sekolah umum serta sekolah luar biasa, dimana langkah ini agar orang tua tidak dengan mudah memenjarakan guru dalam mendidik anak mereka,” kata Mia diselah-selah peresmian Rumah RJ tersebut.

Masih kata Mia, bahwa perkembangan hukum di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Dengan adanya penegakan hukum RJ, Kejaksaan sebagai bidang penuntutan. Kami bisa melihat terlebih dahulu pelaku tindak pidana memiliki niat tersendiri atau bahkan tidak pernah terlihat kasus sebelumnya jadi penegakan hukum secara RJ bisa dilakukan.

“Dengan dibukannya Omah Rembuk Adhyaksa di Ubaya, Mia berharap mahasiswa Fakultas Hukum dari Ubaya bisa belajar langsung dalam penanganan perkara RJ di Jatim. Jadi selama ini hanya melakukan simulasi, nanti Kejari Surabaya akan melakukan sidang RJ di Ubaya agar mahasiswa bisa melihat langsung,” Ungkap Mia.

Terpisah, Rektor Ubaya Dr. Ir. Benny Lianto, MMBAT mengatakan, bahwa adanya omah Rembug Adhyaksa menjadi salah satu trobosan yang dilakukan Ubaya dengan Kejaksaan. Dimana perkembangan hukum di dunia akan semakin berkembang pesat. 

“Kita bisa melihat di China dimana penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan penjaranya, jadi dari sana kita bisa melihat apa saja yang dilakukan di China yang menahan para pelaku kejahatan berat yang di penjara dan yang kejahatan ringan bisa diselesaikan seperti RJ ini,” terang Benny.

Melalui Rumah RJ, Benny ingin mahasiswanya bisa mendapatkan ilmu baru dalam penanganan perkara. “Jadi dari RJ ini kita bisa menegakkan hukum dari sisi kemanusiaan,” terangnya. 

Untuk diketahui sudah berdiri Rumah Restorative Justice (RJ) di 38 kota dan Kabupaten yang di Jawa Timur, serta telah dibukanya Rumah RJ di Universitas Surabaya (Ubaya) berarti secara tidak langsung Kejati Jatim sudah memiliki enam Rumah RJ yang ada di berbagi Universitas di Jatim. Ti0

SPBU 54-601-03, Masih Melayani Pengisian Motor Dengan Tangki Modifikasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Petugas SPBU di Jalan Kapas Krampung No 99 Surabaya, lalai dengan adanya ulah pengendara motor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, dengan mengunakan modifikasi tangki agar memuat kapisitas lebih banyak, kemudian dipindahkan ke jiringen yang sudah disiapkan. Sabtu, (11/03/2023).

Dari patauan media pengendara motor tersebut bisa, bolak-balik mengisi Bahan Bakar Minyak (BMM) dalam sehari sampai lima kali pengisihan.

Atas kejadaian tersebut kepala Urusan SPBU (Karu) Alif Akbar menjelaskan, bahwa membenarkan adanya Pengisian oleh pemotor dengan tangki modifikasi dan sudah telah mengetahui jenis motor dan warnya.

Disingung untuk lebih detailnya, motor apa yang digunakan?, Ali engan memberikan informasi tersebut, sembari meninggalkan awak media.

Terpisah, Sony pengawas SPBU tersebut mengatakan, bahwa untuk pengisian motor di SPBU dengan cara self service, diperbolehkan berkali-kali bahkan sampai ratusan kali dalam sehari, asalkan dengan tangki yang standar

“SPBU ini mengunakan sistem Self Service,” katanya.

Untuk diketahui SPBU di Jl. Kapas Krampung No.99, Kota Surabaya dengan Nomor Lambung 54-601-03 yang menggunakan sistem Self Service (Pengisian Sendiri oleh customer), namun masih ada ulah dari oknum-oknum yang tidak bertangung jawab yang memanfaatkan, untuk raup untung pribadi.

Mengacu, pada Undang-Undang Migas Nomer 22 tahun 2001. Tentang Minyak dan Gas. Terutama di Pasal 55 berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  tahun dan denda paling tinggi Rp.60 milaar. BL/Ti0

Paminal Mabes Polri Tindak Lanjuti Laporan Tommy Han

Surabaya, Timurpos.co.id – Tommy Han melalui Penasehat Hukumnya, Hendrix Kurniawan, SE, SH terkait perkara dugaan Obstruction Of Justice (OOJ) yang dilakukan oleh penyidik Polsek Gubeng Surabaya sudah memasuki babak baru dengan dilimpahkan ke Biro Penagaman Internal (Paminal) Mabes Polri. Jumat, (10/03/2023).

Hendrik menjelaskan, bahwa pengaduan kami terkait dugaan Obstruction Of Justice yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Gubeng Surabaya, karena tidak menjalankan Surat Perintah Penangakapan (Sprinkap) terhadap para pelaku, meskipun sudah ketemu, namun balik kanan atau kembali pulang dengan alasan harus ada izin dari Kapolres, pada tanggal ,1 Maret 2023 lalu, ke Divpropam Mabes Polri, kini sudah dilimpahkan ke Biro Pengaman Internal Divpropam Mabes Polri, berdasarkan Surat Pembentahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) untuk ditindak lanjuti.

“Berarti Divpropam Mabes sudah menidaklanjuti dengan adanya pelimpahan ke Biro Paminal Mabes Polri,” kata Hendrix kepada awak media.

Ia menambahakan perkara ini berawal sekitar bulan Bulan Juli tahun 2020 telah terjadi Tindakan Obstruction Justice, yaitu dengan cara meminta petugas lapangan (Polisi) yang akan menangkap, seorang tersangka Tindak Pidana Tipu Gelap, yang dilaporkan oleh Tommy Han (Korban), perihal penggelapan dana milik Korban yang titipan kepada tersangka (Andi Wijaya) sehingga Korban mengalami kerugian sebesar Rp.200 juta. Dimana saat itu keberadaan tersangka berada di Jakarta dan korbanpun diminta untuk membiayai petugas-petugas yang diberi tugas untuk berangkat ke Jakarta, Korbanpun mau tidak mau, harus mengeluarkan dana pribadinya sendiri lagi sekitar Rp.15 juta dengan harapan tersangka bisa segera ditangkap.

“Namun yang terjadi, saat petugas sudah melihat para pelaku ( Andi dan Aman D) dan korban juga menyaksikan sendiri, tiba-tiba atas perintah kapolsek, meminta anggotanya untuk balik kanan pulang, disaat posisi hendak menangkap tersangka, tapi fakta yang terjadi adalah mereka balik pulang dengan tangan Hampa dan lagi-lagi Korban yang dirugikan lagi.” Kata Hendrix.

Surat Tanda Laporan Polisi

Untuk diketahui Tommy Han pemilik Tom Cell melaporkan broker handphone asal Sidokumpul, Sidoarjo, bernama Andi Wijaya ke Polsek Gubeng Surabaya, 24 Maret 2020 lalu, namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan setiap kali Korban menanyakan ke pihak Kepolisian Polsek Gubeng selalu berdalih bahwa DPOnya belum ditemukan.

“Oleh karena itu, besar harapan Korban terhadap pengaduan ini bisa diproses hingga diusut tuntas, mengingat perkara ini sudah 3 tahun lamanya,” ungakap Hendrix. Ti0

Putusan Hakim Tidak Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban Tragedi Kanjuruhan

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan ratuasan orang mengalami luka-laka, kembali digelar dengan agenda putusan dari Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya terhadap dua terdakwa, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (09/03/2023).

Kedua terdakwa yakni Abdul Haris eks Ketua Panpel Arema FC dan Suko Sutrisno eks Security Officer Panpel Arema.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya pada intinya kedua terdakwa terbukti bersalah, secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 359 KUHP dan kedua pasal 360 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 360 ayat 2 KUHP atau kedua pasal 103 ayat (1) jo pasal 52 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Terhadap terdakwa Abdul Haris diputus Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, untuk terdakwa Suko Sutrisno diputus Pidana penjara selama 1 tahun,” kata Hakim Abu Achmad Sidqi di ruang Cakra PN Surabaya.

Majelis Hakim menilai, bahwa terdakwa karena kesalahan atau kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat, serta karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka-luka.

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tututan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumya menuntut para terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 tahun dan 8 bulan.

Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir.

Terkait putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andy Irfan Junaedy mengatakan, bahwa Putusan ini menunjukkan bahwa, persidangan tragedi Kanjuruhan yang digelar di PN Surabaya tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Putusan itu justru menutup banyak yang fakta bisa diperdalam dalam proses persidangan.

“Harusnya Hakim dalam putusannya dapat menggambarkan dua hal. Pertama, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua, memenuhi rasa keadilan bagi korban. Diakui bahwa, tragedi Kanjuruhan terjadi akibat kelalaian dari kedua terdakwa.” Katanya

Masih kata Andy, dengan menjatuhkan hukuman (ringan) itu, tidak seimbang antara dampak kelalaian dengan hukuman. Akibat kelalaian terdakwa, sekian ratus orang meninggal dunia.

“Saat pertandingan berlangsung kedua terdakwa seharusnya melakukan serangkaian antisipasi dan pengamanan agar kerusuhan tidak terjadi. Salah satunya mengupayakan agar penonton tidak turun ke lapangan dan menjaga keamanan pertandingan.”harapnya.

Perlu diketahui perkara Tragedi Kanjuruhan berawal, setelah berakhirnya pertandingan Arema FC kontra Persebaya dengan skor 2-3 untuk Persebaya, 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dalam keadaan tersebut, suporter masuk ke tengah lapangan, namun tidak anarkis. Disaat masa sudah mulai tak terkendali petugas gabungan dari TNI dan Polri mencoba menghalau,  tiba-tiba gas air mata di tembakan oleh anggota Brimob ke arah kerumunan massa dan ke arah tribun, sehingga terjadi chaos yang mengakibatkan 135 orang tewas dan ratusan orang luka-luka berat serta luka ringan.

Dari hasil olah TKP yang dilakukan Polda Jatim di dalam Stadion Kanjuruhan ditemukan 19 proyektil dari senjata gas air mata. Lima proyektil di tribun sisi selatan. Lima proyektil di lintasan lari. Lalu, lima proyektil di lapangan gawang selatan.

Kemudian, dua proyektil ditemukan di lintasan lompat jauh. Lalu, satu proyektil ditemukan di sebelah selatan gawang. Satu lagi peluru gas air mata belum terpakai ditemukan di bawah tempat duduk pemain cadangan di bawah tribun VIP. Ti0

CIMB Surabaya Terima Gadai BPKB, Dipersoalkan Nining

Surabaya, Timurpos.co.id –  Sabariah Nasution Asisten rumah tangga diseret di Penggadilan terkait perkara pencurian Sertifikat rumah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota fortuner oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sutrisno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (09/03/2023).

Selaian mencuri Sertifakat dan BPKB mobil, terdakwa juga mengadaikan sertifikat ke Rina  sebesar Rp. 50 juta yang dibantu oleh Siti Romlah penjual martabak yang dikenal terdakawa. Untuk BPKBnya digadaikan di Bank CIMB Surabaya.

Dalam sidang kali ini, JPU Suparlan menghadirkan 4 orang saksi yakni, Nining Ferly Diah Arum yang merupakan Majikan dari terdakwa, Agnes Shella Putri Ningrum, Siti Rohmah dan Sri Rina Aristiany selaku penerima gadai Sertifikat.

Agnes menyapaikan, bahwa terkait pencurian tidak mengetahui, namun saat Siti datang ke rumah dan mencari Sabariah untuk menayakan kapan pembayaran sertifakat yang telah dijaminkan ke Rina. Kemudian saya tanyakan ke terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sertifikat, kemudian kita laporkan ke Polisi.

“Saat di kantor Polisi, terdakwa juga mengakui telah mengambil BPKB mobil Toyota fortuner,” kata Agnes.

Lanjut Nining menjelaskan, terkait adanya tagihan dari debtcolektor dan mau mengambil paksa mobil Toyota fortuner saat di Bandung, saat itu meraka bilangnya ada tagihan sekitar Rp. 600 juta, namun orang CIMB bilang harus bayar Rp. 400 juta, kalau tidak bayar mobil akan ditarik paska.

Saat disinggung oleh Majelis Hakim, bagaimana cara terdakwa mengambil sertifikat dan BPKB tersebut.” Sertifikat dan BPKB disimpan di dalam tas yang berada di atas lemari yang ada di kamar utama.

Para saksi melihat bukti dihadapan Majelis Hakim

Sementara Romlah menceritakan, bahwa saat itu Sabariah bilang mau mengadaikan sertifikat dengan alasan orang tuanya lagi sakit. Kemudian saya kenalkan dengan Rina. 

“Saat itu ada juga yang mengaku sebagai Nining, sesuai atas nama sertifikat tersebut dan saya diberi upah Rp. 2 juta, kerana membantu,” katanya.

Sementara Rina mengakui telah menerima gadai sertifikat dari Sabariah melalui Romlah sebesar Rp. 50 juta.

Sontak Majelis Hakim membarikan nasehat kepada Rina, supaya lebih hati-hati, saksi masih untung , sama Polisi tidak dipenjarakan, Polisi baik, kerana bisa dijerat dengan Pasal 480 , Tentang Penadahan barang hasil kejahatan dan untuk Romlah perannya hanya jasa atau membantu.

“Tolong lebih hati-hati lagi, untuk korban (Nining)  kalau menyipan surat berharga, kalau bisa di dalam brangkas jadi lebih sulit untuk mengambilnya.” Harap Hakim Sutrisno.

Masih kata Hakim Sutrisno menanyakan, terhadap JPU apakah BPKB mobil menjadi barang bukti,” siap Yang Mulia, untuk BPKB belum menjadi Barang bukti,” saut JPU Suparlan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan, hanya saja untuk gadai BPKB mobil cuma Rp.210 juta.

Atas perbuatan terdakwa telah mengambil satu sertifikat Hak Milik (SHM) rumah di Palm Residence di jalan Bibis Karah Surabaya dan BPKB mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol L-1532-IF  milik Nining Ferly Diah Arum, JPU mendakwa dengan Pasal 362 KUHPidana. Ti0

Dua Anggota Polisi Terlibat Peredaran Ribuan Pil Ektasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Pasangan suami istri (Pasutri) Sumantri Tanudin dan Nanik Mustika diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara peredaran gelap Narkotika jenis Pil Ektasi sebanyak 2.080 butir yang rencananya akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya, Bandung, Semarang dan Bali, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (09/03/2023).

Mereka (para terdakwa) mengedarkan ribuan butir pil ekstasi itu bersama lima orang lain yang dua di antaranya anggota Polisi. Yakni, mantan kasatreskrim Polresta Bandung AKP Jaya Sofyan dan Bripka Rahmat Hidayat pecatan polisi. Dua oknum Polisi itu juga diadili dalam berkas terpisah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dalam dakwaannya menyatakan, pengungkapan jaringan narkotika yang melibatkan dua oknum polisi itu bermula ketika anggota Direktorat Narkoba Mabes Polri menyelidiki peredaran narkotika di sejumlah tempat hiburan malam di Bandung. 

“Setelah dilakukan pengembangan perkara diketahui bahwa narkotika jenis ekstasi yang telah diedarkan tersebut berasal dari terdakwa Sumantri Tanudin dan Nanik Mustika yang dipesan dari Medan Sumatera Utara,” jelas JPU Darwis dalam dakwaannya.

Sumantri dan Nanik ditangkap di Semarang. Kedua terdakwa mengaku mendapatkan narkotika itu dari Elly Herlina di Bandung yang juga diadili dalam berkas terpisah. Elly juga menjual narkotika itu kepada Morris untuk diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya. Morris lalu ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika di apartemennya di Pradahkalikendal yang juga difungsikan sebagai laboratorium.

“Dengan jumlah ekstasi sebanyak 100 butir logo LV, 36 butir logo Gucci, serta 277 butir psikotropika jenis Happy Five,” ungkapnya.

Atas dakwaan dari JPU, Kedua terdakwa melalui pengacaranya mengajukan eksepsi. Pengacara para terdakwa, Agus Purwono menyatakan, kedua terdakwa ditangkap Mabes Polri bersam sembilang orang lain dari Bandung. Dia keberatan kedua kliennya disidangkan di PN Surabaya dengan dalih banyak saksi dari Surabaya, padahal banyak pelaku lain dari Bandung, termasuk Jaya dan Rahmat.

“Sembilan orang itu ditangkap di Bandung dan sekarang sudah disidangkan di Bandung,” kata Agus selepas sidang di PN Surabaya.

Namun, dia menolak saat dikonfirmasi terkait peran kedua kliennya terhadap peredaran narkotika. Termasuk melibatkan dua mantan anggota Polisi, Jaya dan Rahmat. “Kalau itu nanti kami buktikan saat pembuktian ketika sampai pokok perkara di persidangan,” ujarnya. 

Atas Perbuatan para terdakwa, JPU mendakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ti0

Produksi Video Mesum, Rachmawati Diadili

Surabaya, Timurpos.co.id – Rachmawati diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara Ponografi, berjalan secara tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (08/03/2023).

JPU Damang Anubowo dalam surat dakwaannya menyebutkan, bahwa video itu dibuat Rachmawati dan Adnan di kamar hotel Jalan Jakarta. Keduanya yang saat itu masih pasangan selingkuh merekam momen mesra mereka menggunakan kamera ponsel. 

“Pada April 2020, Moch. Elwan yang saat itu masih terikat perkawinan dengan terdakwa mengetahui ada rekaman video mesra terdakwa Rachmawati dengan Moch. Adnan Ashari di kamar hotel di dalam handphone terdakwa Rachmawati,” jelas JPU Damang dalam dakwaannya.

Elwan yang merasa sakit hati kemudian melaporkan istrinya itu ke Polrestabes Surabaya. Jaksa Damang mendakwa Rachmawati dengan Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pengacara terdakwa, Iwan Hidayat keberatan dengan dakwaam jaksa. Menurut dia, video itu sebenarnya koleksi pribadi kliennya. Namun, ketika bertengkar, Elwan merampas ponsel istrinya itu lalu mengetahui ada video tersebut. Jika Elwan tidak merebut ponsel kliennya, video mesra itu sebenarnya tidak akan menyebar. “Pelapor mengambil dengan cara tidak benar juga,” kata Iwan.

Selain itu, Rachmawati kini sudah bercerai dengan Elwan dan sudah tidak terikat hubungan perkawinan lagi. “Sekarang sudah menikah resmi dengan laki-laki yang ada di video itu (Adnan),” ujarnya. Ti0