Timur Pos

Mantan Suami Diduga Lontarkan Tuduhan Tak Berdasar terhadap Silvana, Polisi Mendalami Kasusnya

HUKRIM|oleh

Foto: Wie Wie Tjia, tangkapan layar 

Surabaya, Timurpos.co.id -Suasana tidak menyenangkan sempat terjadi di lingkungan Sekolah Santa Maria Darmo, Surabaya, pada Kamis (6/11/2025), tepat pada waktu pulang sekolah. Peristiwa tersebut melibatkan Silvana Yana Prasetya dan Wie Wie Tjia, yang diketahui merupakan mantan suami  Silvana.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa bermula saat Ibu Silvana datang ke sekolah dengan niat baik untuk menemui dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Selama ini, akses komunikasi antara Ibu Silvana dan anak-anak disebut terbatas akibat pembatasan dari pihak ayah.

Namun, setibanya di sekolah, Silvana tidak langsung diperkenankan bertemu anak-anaknya. Pihak sekolah meminta agar pertemuan tersebut dibicarakan terlebih dahulu di ruang Kepala Sekolah.

Di ruang tersebut, hadir Wie Wie Tjia. Selama pertemuan berlangsung, suasana dikabarkan memanas setelah Wie Wie Tjia melontarkan ucapan bernada tuduhan kepada mantan istrinya dengan menyebut bahwa Ibu Silvana telah “mencuri uang tabungan bersama.” Tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar dan mencemarkan nama baik karena disampaikan di hadapan pihak sekolah.

Tidak hanya itu, Wie Wie Tjia juga disebut melakukan perekaman video tanpa izin sambil menyampaikan ucapan yang dianggap merendahkan dan provokatif.

Merasa terpojok, Silvana kemudian melakukan perekaman balik sebagai bentuk perlindungan diri dan untuk mengumpulkan bukti autentik atas kejadian yang menimpanya.

Peristiwa yang terjadi di dalam ruang Kepala Sekolah Santa Maria Darmo ini menimbulkan ketegangan dan menciptakan suasana yang tidak pantas terjadi di lingkungan pendidikan, terlebih karena berkaitan dengan urusan pribadi orang tua siswa yang seharusnya diselesaikan di luar area sekolah.

Pihak Ibu Silvana, melalui kuasa hukumnya, Moch. Nur Taufik menilai, bahwa tuduhan tersebut merupakan serangan terhadap kehormatan pribadi dan masuk dalam kategori pencemaran nama baik, mengingat dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh pihak sekolah.

“Menurut informasi yang diterima, Ibu Silvana telah menyimpan bukti video peristiwa tersebut sebagai bahan dokumentasi dan alat bukti autentik apabila diperlukan dalam proses hukum selanjutnya.” Katanya.

Taufik menambahkan, bahwa Penyidik Unit IV Tipidter Satreskrim Polrestabes Surabaya terus mendalami laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP yang dilaporkan oleh Silvana Yana Prasetya.

Kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1095/VIII/2025/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 2 Agustus 2025, dengan dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/3334/VIII/Res.1.14/2025/Satreskrim, tanggal 25 Agustus 2025.

Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang diterima pelapor, disebutkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah, antara lain pemeriksaan klarifikasi dan interogasi terhadap empat orang saksi. Mereka adalah:

Silvana Yana Prasetya (pelapor),

Lady Christanty Rekadhayu,

Lysia Hermanto Wibowo, dan

Wie Wie Tjia (terlapor).

“Penyidik juga meminta pelapor untuk melampirkan dokumen hasil putusan banding dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bahan tambahan dalam proses penyelidikan.” Tambanya.

Dalam waktu dekat, Unit IV Tipidter Polrestabes Surabaya berencana melaksanakan gelar perkara guna menentukan kepastian hukum atas laporan tersebut.

Terpisah kuasa hukum Telapor, Jovita Elisabeth saat dikonfirmasi menyebutkan, bahwa kami menang di Pengadilan tingkat pertama, beliau di banding, terus sekarang lagi proses kasasi. Di tunggu saja putusan kasasi yang final dan berkekuatan hukum tetap. Saya gak perlu menanggapi putusan banding, gak ada pengaruhnya.

“Klo Silvana emang mau bertemu anak silahkan ketemu aja, alamat juga gak pernah pindah, jadi jangan membuat-buat berita miring dan gak benar, yang hanya berdasarkan orderan saja ya, “beberapa Jovita kepada Timurpos. Jumat (7/11).

Jovita Elizabet menambah, Silahkan datang ke rumah lihat dan ajak sendiri anaknya, anaknya udh gede, anaknya sendiri yang gak mau, tolong dirinya sebagai ibu koreksi. Gitu aja ya pak tanggapannya. Tok

Mengabdi untuk Kemanusiaan: Jejak Inspiratif Billy Handiwiyanto

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Di tengah derasnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, muncul sosok muda yang memilih untuk tidak diam. Antonius Billy Handiwiyanto, S.H., M.H., seorang advokat asal Surabaya, menerima Anugerah Figur Akselerator Kemajuan dari Detik.com atas komitmen dan keberaniannya memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan dan pelecehan.

Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata atas kiprah Billy yang selama ini konsisten membela hak-hak perempuan dan anak, baik di dalam ruang sidang maupun di ranah sosial. Ia dikenal tidak hanya sebagai advokat yang kompeten dalam litigasi, tetapi juga sebagai sosok yang berani menyuarakan kasus-kasus pelecehan yang kerap diselimuti ketakutan dan stigma.

Salah satu kiprahnya yang mencuri perhatian publik adalah dukungannya dalam pengungkapan dugaan pelecehan oleh bos penerbit musik ternama di Jawa Timur, yang kini tengah ditangani Polda Jatim. Sikapnya yang tegas dan empatik terhadap korban membuatnya disegani baik oleh rekan sejawat maupun masyarakat luas.

Restorative Justice: Jalan Damai yang Bermartabat

Tak hanya di kasus pelecehan, Billy juga aktif dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam salah satu kasus yang melibatkan seorang selebritas berinisial SM, ia berhasil menghadirkan penyelesaian bermartabat melalui pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan psikologis, bukan semata-mata pada hukuman pidana.

Keberhasilan itu menunjukkan pandangannya yang progresif terhadap hukum, bahwa keadilan sejati tak hanya diukur dari vonis, tetapi dari pemulihan manusiawi antara korban dan pelaku.

Pesan Harapan untuk Generasi Advokat Muda

Dalam sambutannya saat menerima penghargaan, Billy menyampaikan rasa syukur dan tanggung jawab besar yang mengiringi apresiasi tersebut.

“Terima kasih kepada Detik atas penghargaan ini. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus melangkah lebih jauh. Semoga penghargaan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan advokat bahwa hukum harus bermanfaat, mengedepankan perdamaian, serta menerapkan asas ultimum remedium,” ujar Billy, Kamis (6/10/2025).

Billy menegaskan bahwa perjuangan untuk melindungi perempuan dan anak tidak boleh berhenti di meja hukum. Baginya, ini adalah gerakan moral dan sosial yang harus terus hidup di tengah masyarakat. Ia berharap semakin banyak advokat muda yang berani berdiri di garis depan, memberikan suara bagi mereka yang selama ini tak terdengar.

Menyalakan Cahaya Keadilan dari Timur

Perjalanan Antonius Billy Handiwiyanto menjadi pengingat bahwa profesi advokat bukan sekadar karier hukum, melainkan panggilan untuk kemanusiaan. Dari Surabaya, ia menyalakan obor kecil keadilan yang diharapkan mampu menerangi jalan bagi para korban yang masih mencari keberanian untuk bersuara.

Penghargaan Figur Akselerator Kemajuan yang diterimanya bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen panjang untuk menghadirkan hukum yang lebih manusiawi dan berpihak pada mereka yang lemah. Tok/*

Kejari Tanjung Perak Sita Rp 70 Miliar, Dugaan Korupsi Pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi di sektor pelabuhan. Dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025), Kejari mengumumkan penyitaan uang tunai senilai Rp70 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi pada proyek pengerukan kolam dan pengusahaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak tahun anggaran 2023–2024.

Proyek tersebut diketahui melibatkan kerja sama antara PT Pelindo Regional 3 dan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Uang hasil sitaan kini telah diamankan dalam rekening penampungan khusus milik Kejaksaan Republik Indonesia sebagai barang bukti resmi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Ricky Setiawan, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut merupakan hasil dari penyidikan lanjutan terhadap dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek pemeliharaan dan pengusahaan pelabuhan.

“Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai senilai Rp70 miliar yang kami duga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam proyek pemeliharaan dan pengusahaan Pelabuhan Tanjung Perak,” ujar Ricky Setiawan dalam konferensi pers.

Ia menambahkan, uang hasil sitaan tersebut akan tetap berada di rekening khusus hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Nantinya, dari hasil persidangan akan ditentukan jumlah pasti uang pengganti yang dibebankan kepada para pihak yang terbukti bersalah.

Dalam upaya mengungkap kasus ini, tim penyidik Kejari telah memeriksa lebih dari 41 saksi, termasuk pihak dari kedua perusahaan serta sejumlah ahli terkait. Selain itu, penyidik juga mengamankan dokumen elektronik, laptop, dan ponsel milik pihak-pihak yang diduga terlibat, guna menelusuri aliran dana serta menelaah dokumen kontrak kerja sama antara PT Pelindo Regional 3 dan PT APBS.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi kejaksaan untuk memperkuat pembuktian dan memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan Agung RI.

Kejari Ricky menegaskan, penanganan perkara ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat hukum, demokrasi, serta memberantas korupsi di sektor publik dan BUMN.

“Penindakan perkara ini merupakan bentuk dukungan terhadap misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat hukum, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Kami juga mendorong perbaikan tata kelola perusahaan agar ke depan tidak terjadi pelanggaran serupa,”
tegas Ricky Setiawan.

Meski perkembangan penyidikan telah signifikan, identitas tersangka belum diumumkan. Kejari memastikan proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung agar seluruh langkah penyidikan memiliki kekuatan hukum yang sah.

“Kami pastikan proses penyidikan tetap berjalan sesuai aturan. Segera setelah bukti lengkap, kami akan umumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” pungkasnya. Tok

Salim Fahri Pemilik UD Asia Surabaya Edarkan Obat Kuat dan Kosmetik Tanpa Izin

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemilik toko UD Asia di kawasan Ampel, Surabaya, Salim Fahri Abubakar, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pujiono, dengan agenda Ahli, namun ditunda kerena ahli belum membawa kelengkpaan dokumen. Rabu, (5/11).

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina menyebut terdakwa mengelola UD Asia di Jalan Sasak No. 36 Ampel sejak tahun 2022, menjual berbagai produk obat tradisional, jamu, dan kosmetik. Namun sejumlah produk yang dijual tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, serta tidak memiliki izin edar,” tegas JPU Siska dalam persidangan.

Terdakwa memiliki delapan karyawan dan mendapatkan produk dari sales keliling dengan sistem tunai maupun kredit. Keuntungan penjualan berkisar 5 hingga 10 persen.

Pada 11 September 2024, petugas Balai Besar POM Surabaya bersama Korwas PPNS Polda Jatim melakukan pemeriksaan di toko tersebut dan menemukan berbagai produk seperti:

Jamu Hajar Jahanam

Ramuan Helbeh Kuda Larat

Urat Kuda kapsul

Kapsul Empot-Empot Kembali Gadis

Lipstik dan pensil alis impor

Vaseline berbagai ukuran

Seluruh produk tersebut kemudian disita karena berstatus Tanpa Izin Edar (TIE) berdasarkan hasil verifikasi legalitas di platform CekBPOM.

Tak hanya itu, satu sampel produk Hajar Jahanam yang diuji di Laboratorium Balai Besar POM Surabaya ternyata mengandung Sildenafil, bahan aktif obat kuat yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter.

“Ditemukan kandungan Sildenafil dalam obat tradisional tersebut, sehingga berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis,” ujar Siska.

Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin sesuai Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan dan tidak dilakukan penahanan.Tok

Dana Kompensasi Jalan Desa Sidokelar Sudah Dikembalikan, Kuasa Hukum Bantah Ada Korupsi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kompensasi penggunaan jalan desa di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lamongan menghadirkan sepuluh orang saksi untuk memberikan keterangan terkait aliran dana kompensasi tersebut.

Salah satu saksi yang dihadirkan, Sony Tri Warsojo, pimpinan PT BPR Nusamba Brondong, mengungkapkan bahwa terdakwa Syafi’in membuka rekening atas nama pribadi, bukan atas nama Desa Sidokelar.

“Ketika membuka rekening, yang digunakan adalah nama pribadi bahwa rekening itu hanya untuk keperluan usaha. Namun saya tidak tahu usaha apa, karena yang berhubungan langsung dengan terdakwa adalah pegawai saya,” ujar Sony di hadapan majelis hakim, Rabu (5/11/2025).

Sementara saksi lainnya, Rofik, yang bekerja sebagai pegawai kontraktor, mengaku hanya bertugas menguruk jalan desa dan tidak mengetahui soal nilai maupun pengelolaan keuangan dari proyek tersebut.

“Saya hanya menguruk jalan, soal keuangan saya tidak tahu,” ujarnya singkat.

Usai sidang, kuasa hukum terdakwa Naning Erna Susanti menegaskan bahwa kliennya tidak menggunakan uang kompensasi sebagaimana disangkakan oleh JPU. Ia menyebut dana sebesar Rp380 juta yang disebut dalam dakwaan sudah disetorkan kepada Kepala Desa Sidokelar, Ahmad Syaiful Bahri.

“Bahwa terdakwa Syafi’in tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk melakukan penggelapan dana kompensasi jalan desa di Dusun Klayar, Desa Sidokelar,” tegas Naning.

Menurut Naning, keterlibatan Syafi’in dalam perkara ini lebih karena perannya sebagai penghubung administratif, bukan sebagai pihak penerima atau pengelola dana.

“Terdakwa hanya menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah desa, bukan menikmati hasil dana tersebut,” tambahnya.

Dalam persidangan, Naning juga meminta kepada majelis hakim agar pihaknya diberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkas penyitaan barang bukti. Ia menilai, hingga kini berkas yang diterima dari JPU hanya berupa keterangan saksi tanpa bukti fisik pendukung.

“Kami mohon agar diberikan salinan penyitaan barang bukti, Yang Mulia. Karena berkas dari JPU hanya keterangan saksi-saksi saja,” pinta Naning di ruang sidang.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU Widodo agar segera melengkapi berkas dan menyerahkan salinannya kepada pihak terdakwa.

“Kalau berkas sudah lengkap, tolong segera diserahkan ya, Jaksa,” ujar Ketua Majelis sebelum menutup persidangan.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum terdakwa juga menegaskan bahwa seluruh uang yang diduga hasil korupsi telah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Lamongan dengan total Rp480 juta.“Ada bukti pengembalian di Kejaksaan,” tegas Naning di hadapan majelis hakim.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk pembelaan bahwa kliennya telah menunjukkan itikad baik dan kooperatif selama proses hukum berlangsung. Pengembalian dana tersebut juga diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai sejauh mana unsur kerugian negara telah dipulihkan.

Diketahui, terdakwa Syafi’in bin Marjo merupakan mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidokelar periode 2013–2019.
Dalam surat dakwaan bernomor PDS-09/LAMON/08/2025, jaksa menyebut Syafi’in bersama dengan mantan Kepala Desa Sidokelar Moh. Saiful Bahri (yang dituntut dalam berkas terpisah), telah melakukan penyalahgunaan dana kompensasi sebesar Rp420 juta. Dana itu berasal dari PT Sari Dumai Sejati sebagai bentuk kompensasi penggunaan jalan desa, yang seharusnya masuk ke kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk kepentingan pembangunan.

Jaksa memaparkan bahwa dana kompensasi tersebut ditransfer ke rekening pribadi Syafi’in pada Maret 2014 sebesar Rp380 juta, setelah sebelumnya Rp40 juta digunakan untuk pembayaran pesangon perangkat desa—termasuk dirinya sendiri.
Uang itu kemudian disimpan di rekening pribadi Syafi’in selama hampir lima tahun. Selama masa penyimpanan, Syafi’in bahkan mendapatkan bunga bank senilai Rp58 juta, yang menurut jaksa juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada Januari 2019, sisa dana kompensasi kemudian dipindahkan ke rekening pribadi Kepala Desa Moh. Saiful Bahri. Setelah itu, barulah dibuat laporan penggunaan dana, namun tanpa didukung dokumen resmi seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun bukti sah pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan keuangan desa.

Hasil audit Inspektorat Kabupaten Lamongan tertanggal 11 Juli 2025 mencatat adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp382,3 juta akibat penyimpangan tersebut.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Syafi’in melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tok

Saksi Ahli: Mengajukan Gugatan Cerai Adalah Hak, Bukan Tindak Pidana

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan terdakwa Vinna Wimpie Widjojo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/11/2025). Agenda persidangan kali ini menghadirkan Ahli pidana dari Universitas Airlangga (Unair), Dr Toetik Rahayuningsih SH M Hum yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina.

Pada awal pemeriksaan, majelis hakim memberikan kesempatan pertama kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan. Namun, sejumlah pertanyaan yang diajukan dinilai lebih bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan keahlian saksi. Majelis hakim kemudian menegur JPU agar fokus pada aspek keilmuan saksi ahli sesuai kapasitasnya.

Dalam kesempatan tersebut, saksi ahli menyampaikan beberapa pandangan penting terkait aspek hukum pidana dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa pengajuan gugatan cerai merupakan hak hukum setiap orang yang berstatus sebagai suami atau istri, sehingga tidak dapat dipidana seseorang hanya karena menjalankan hak hukumnya tersebut.

Lebih lanjut, ahli juga menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana, majelis hakim wajib mempertimbangkan unsur mens rea atau keadaan batin terdakwa, apakah perbuatannya dilandasi niat jahat (dolus) atau semata-mata untuk memenuhi haknya.

Selain itu, dalam konteks restorative justice, menurut ahli, kesepakatan kompensasi antara pihak terlapor dan korban merupakan bentuk pemulihan hak korban, bukan alat untuk menekan atau menyandera salah satu pihak.

Usai pemeriksaan ahli, Penasehat Hukum Terdakwa, Bangkit Mahanantiyo menyampaikan bahwa keterangan saksi ahli pidana yang dihadirkan JPU justru semakin menguatkan argumentasi pembelaan terhadap kliennya, Vinna Wimpie Widjojo.

Di akhir persidangan, pihak Penasehat Hukum juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan ahli psikis yang sebelumnya telah memeriksa kondisi kejiwaan Sena Sanjaya Tanata Kusuma, agar persidangan dapat semakin terang dan objektif.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya. Tok

Ratusan Massa Gerakan Selamatkan Jawa Timur Siap Kepung Kantor Gubernur,

PERISTIWA|oleh

Foto: Kantor Gubernur Jatim (Intr)

Surabaya, Timurpos.co.id – Ratusan massa dari Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GSJT) berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan dan praktik korupsi di tubuh PT Petrogas Jatim Utama (PJU), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pentolan GSJT, Riyadi, yang akrab disapa Abah Riyadi, menilai pengelolaan BUMD Jatim, khususnya PT Petrogas Jatim Utama, kini berada di luar batas kewajaran. Ia menuding adanya oknum “orang dekat Gubernur Khofifah Indar Parawansa” yang bertindak semaunya dan menciptakan sistem yang sarat kepentingan pribadi.

“Sudah waktunya Khofifah tahu bagaimana bawahannya bertindak seperti ‘Raja Kecil’ di BUMD Jatim. Saya sudah kantongi namanya. Dia seenaknya mengambil kebijakan tanpa mematuhi aturan,” tegas Riyadi saat diwawancarai, Rabu (5/11/2025).

Riyadi juga menuding bahwa PT Petrogas Jatim Utama menjadi “lahan korupsi”, sebagaimana kasus korupsi yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di salah satu anak perusahaannya.

Ketika ditanya soal siapa yang dimaksud sebagai “Raja Kecil”, Riyadi hanya memberikan petunjuk singkat.

“Sosok ini selalu berada di bawah ketiak Khofifah, pandai menjilat, dan lihai seperti belut. Nanti akan saya buka namanya saat aksi nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riyadi menyebut sejumlah BUMD Jatim kini tengah terpuruk secara finansial. Bahkan, ada yang menjaminkan aset kantor dan mesin ke bank untuk menutup defisit keuangan. Ia khawatir hal serupa terjadi di PT Petrogas Jatim Utama bila tidak segera ada tindakan tegas dari Gubernur.

“Jika Gubernur tidak segera menindak, maka tunggu saja kebangkrutan PT PJU. Jangan sampai ini jadi beban pemerintah provinsi,” tandasnya.

Riyadi menegaskan, Gubernur Jawa Timur dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim harus bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan BUMD. Menurutnya, Biro Perekonomian merupakan lembaga yang mengendalikan dan mengetahui semua aktivitas BUMD di lingkungan Pemprov.

“Kalau Biro Perekonomian sampai kecolongan, rakyat pasti akan bertanya-tanya ada apa di balik semua ini,” kata Riyadi.

Sebagai langkah konkret, GSJT akan turun ke jalan untuk menuntut pencopotan oknum yang disebut sebagai “Raja Kecil” dari jabatan strategis di BUMD tersebut. Jika tidak direspons, mereka juga akan menuntut Khofifah Indar Parawansa untuk mundur dari jabatan Gubernur Jawa Timur.

“Kami sudah siapkan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Surabaya. Aksi akan digelar bulan ini, sebelum pertengahan bulan. Massa datang dari berbagai wilayah Jawa Timur,” ungkap Riyadi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat hanya menjawab singkat,

“Maaf mas ya, saya masih ada giat dengan TPID dari Riau,” tulisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Petrogas Jatim Utama maupun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait tudingan tersebut. Tok

Eazy Passport Imigrasi Tanjung Perak, Berikan Kemudahan Terhadap Calon Jemaah Haji 

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dalam menyambut keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak hadir dengan sebuah inovasi layanan yang menjadi solusi bagi ribuan calon jemaah yaitu Eazy Passport.

Layanan jemput bola ini bukan sekadar proses administrasi, melainkan sebuah bentuk komitmen nyata dalam memfasilitasi perjalanan ibadah haji, memastikan langkah pertama para tamu Allah berjalan mulus dan penuh ketenangan.

Poses pengurusan paspor seringkali menjadi tantangan, terutama bagi yang berdomisili jauh dari Kantor Imigrasi atau memiliki keterbatasan mobilisasi. Kantor Imigrasi Tanjung Perak menjawab tantangan ini dengan menghadirkan pelayanan langsung ke lokasi-lokasi strategis di empat kabupaten yang berada di wilayah kerja Kanim Tanjung Perak sehingga mudah diakses oleh Calon Jemaah Haji (CJH).

Antusiasme calon jemaah haji menyambut layanan ini sangat tinggi. Pasalnya, Eazy Passport menawarkan efisiensi waktu dan tenaga yang signifikan.

“Dengan Eazy Passport, dalam waktu 1 (satu) bulan, Kantor Imigrasi Tanjung Perak telah sukses menerbitkan paspor bagi Calon Jemaah Haji (CJH) sebanyak 4403 paspor yang terdiri dari
Kab. Gresik sebanyak 1.199 paspor, Kab. Lamongan sebanyak 1.521 paspor, Kab. Tuban sebanyak 1.065 paspor dan kab.Bojonegoro sebanyak 618 paspor,” jelas I Gusti Bagus M.Ibrahiem, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.

Kantor Imigrasi Tanjung Perak siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kesuksesan ibadah haji tahun 2026. Tok

Gunadhi Pengecer Narkoba Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Subsider 3 Bulan

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id –Sidang lanjutan agenda putusan Gunadhi Sugiono, dilakukan secara daring (dalam jaringan) Gunadhi divonis bersalah dalam perkara jual beli narkoba oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ketua Majelis Hakim Silvi Yanti Zulfia menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa.

Dalam amar putusannya, Hakim Silvi menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Hakim Silvi di ruang Cakra PN Surabaya, Selasa (4/11), secara online (video call).

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suplan, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, JPU Galih Riana Putra Intaran menyatakan masih pikir-pikir. Pihak penasihat hukum terdakwa juga menyampaikan sikap yang sama.

Kasus ini bermula ketika Gunadhi Sugiono, anak dari (Alm) Sugiono, pada 31 Mei 2025 membeli 5 paket sabu seberat total ±7,882 gram dan 1 butir ekstasi seberat ±0,297 gram di rumahnya di Manyar Jaya VIII/A No. 43, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya.

Barang haram tersebut dibeli seharga Rp1,2 juta per gram sabu dan Rp400 ribu untuk satu butir ekstasi.

Polisi dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penangkapan pada 16 Juni 2025 dan menemukan sejumlah barang bukti, antara lain:

5 paket sabu dengan berat total ±7,882 gram, 1 butir ekstasi ±0,297 gram,
timbangan digital, beberapa bungkus rokok kayu berisi plastik klip,
serta 1 unit HP Oppo A58 warna hitam.
Hasil uji Laboratorium Forensik Polri menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina (sabu) dan MDMA (ekstasi), keduanya termasuk Narkotika Golongan I.

Dengan demikian, Gunadhi dinyatakan tanpa hak memiliki dan memperjualbelikan narkotika golongan I dalam jumlah melebihi 5 gram, sehingga dijatuhi hukuman sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tok

ECOTON Desak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Tegas Tindak Industri Pembuang Limbah ke Kali Mas

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah ECOTON menggelar aksi di bantaran Kali Mas, Surabaya, sebagai bentuk pengingat sekaligus protes terhadap Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menegur dan menindak industri yang membuang limbah ke sungai, terutama saat musim hujan mulai tiba. Senin, (3/11).

Aksi ini dilakukan menyusul kondisi Kali Mas yang semakin tercemar dan berbau amis menyengat ketika curah hujan meningkat. Menurut pantauan tim ECOTON, banyak industri di sekitar aliran Sungai Surabaya—termasuk di wilayah Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya—yang memanfaatkan musim hujan untuk membuang limbah cair ke sungai, dengan alasan air sungai sedang tinggi sehingga pencemaran akan “tercampur” dan sulit dideteksi.

Juru kampanye ECOTON Prigi Arisandi menegaskan bahwa praktik ini sudah berlangsung lama dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.

“Setiap musim hujan, pola pencemaran air sungai selalu berulang. Industri memanfaatkan derasnya arus sungai untuk melepas limbahnya tanpa pengolahan. Padahal keputusan Mahkamah Agung sudah jelas: Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib menegakkan hukum lingkungan dan menindak pelaku pencemar Kali Surabaya,” ujar Prigi.

Prigi juga mengingatkan bahwa bau amis dan warna keruh Kali Mas merupakan indikator meningkatnya kandungan bahan organik dan kimia berbahaya di air, yang dapat merusak ekosistem sungai dan membahayakan kesehatan warga.

ECOTON menuntut:

1. Gubernur Jawa Timur segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung terkait pemulihan kualitas air Sungai Surabaya.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota Surabaya memperketat pengawasan industri di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan Kali Mas.

3. Publikasi data hasil pemantauan kualitas air secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan pencemaran.

“Kami tidak ingin sungai hanya diurus saat ada lomba kebersihan atau peringatan Hari Air. Sungai adalah sumber kehidupan dan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat,” tambah Prigi.

ECOTON berharap pemerintah segera bertindak sebelum pencemaran semakin parah dan mengancam sumber air baku masyarakat Surabaya. Tok/”