Timur Pos

Gelar KRYD, Polda Jatim Patroli Skala Besar Cegah Aksi Premanisme

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) kembali meningkatkan intensitas pengamanan dengan melaksanakan patroli skala besar dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Sabtu (31/5/2025).

Kegiatan ini menyasar premanisme dan oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat.

Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Polda Jatim, AKBP I Made Dhanu Wardana mengatakan, fokus utama pengamanan kali ini berada di wilayah Kota Surabaya.

Ia juga menjelaskan bahwa KRYD ini merupakan lanjutan dari Operasi Pekat Semeru 2025 yang sebelumnya telah digelar.

Pada Operasi Pekat Semeru 2025 tersebut Polda Jatim telah berhasil mengungkap kurang lebih 1.826 kasus, baik yang masuk dalam Target Operasi (TO) maupun non-TO.

“Ini menunjukkan keseriusan kami dalam memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat,” ungkap AKBP I Made Dhanu, usai pimpin apel.

AKBP Dhanu menambahkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kelompok yang secara resmi membawa nama ormas dalam aksinya.

“Namun, praktik pungutan liar dan intimidasi oleh oknum-oknum preman masih menjadi perhatian utama kami,” tegas AKBP Dhanu.

Untuk mendukung patroli skala besar hari ini, Polda Jatim menerjunkan 87 personel yang disebar ke sejumlah titik keramaian, termasuk tempat wisata, lokasi kuliner, dan area publik lainnya.

“Termasuk Pergudangan Margomulyo, Pelabuhan Tanjung Perak, Kenjeran Park dan Kebun Binatang Surabaya (KBS), tetap jadi atensi giat patroli ini,” terang AKBP Dhanu.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut diambil guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika menemukan atau mengalami praktik-praktik premanisme di lingkungan sekitar.

“Kami berharap masyarakat turut berpartisipasi dengan melaporkan setiap tindakan premanisme yang mereka temui ataupun dialaminya,” ujar Kombes Abast.

Untuk mempercepat pelaporan dan tindaklanjut oleh Kepolisian, Kombes Pol Abast meminta masyarakat menghubungi call center 110 yang siaga 24 jam untuk menerima laporan.

Kombes Pol Abast juga menegaskan bagi masyarakat yang melaporkan adanya aksi premanisme akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

“Jangan takut melapor, karena kami akan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang melapor,” tutup Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Dengan adanya patroli intensif ini, Polda Jatim menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga Jawa Timur. (*)

Terancam Kena PHK, Ratusan Buruh PT Pakerin Tolak Permohonan PKPU

PERISTIWA|oleh

Foto: Ratusan Buruh Pabrik di Halaman PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Ratusan karyawan PT Pakerin melakukan demo di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (28/5). Massa berjumlah sekitar 200 orang mendesak pengadilan agar menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pabrik kertas yang berlokasi di Mojokerto tersebut.

Dalam aksi itu sejumlah bergantian perwakilan buruh orasi di halaman. Selama orasi berlangsung, massa lainnya duduk bersila di halaman. Akibatnya, sekitar setengah jam akses masuk ke pengadilan sempat tertutup.

Jazuli, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, menuturkan bahwa, aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi adanya pengajuan PKPU oleh salah satu kreditur, dan juga oleh PT Pakerin sendiri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi yang diterima PT Pakerin memiliki utang kepada Sentra Asia sekitar Rp 3,8 miliar dan PT Sinar Batu Rasa Prima sekitar Rp 13,8 miliar.

Dari dua permohonan PKPU itu, menurut Jazuli ada sekitar 2.000 buruh merasa terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tidak mendapat pesangon sesuai masa kerja. Sebab di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengizinkan perusahaan memecat karyawan dalam kondisi PKPU.

“Janganlah menyelamatkan satu piring, tapi terus mengorbankan nasi satu bakul. Ayo pandang masalah ini dengan penuh kebijaksanaan mari berdiskusi menyelesaikan masalah bersama-sama,” ucap Jazuli.

Massa berharap demo itu pengadilan mendengar keluhan tersebut. Tidak melihat perkara secara kacamata kuda. Sebab, jika dibandingkan dengan posisi kreditur, kedudukan buruh juga tinggi. Mereka rata-rata bekerja selama puluhan tahun.

“Sebenarnya tanpa ada PKPU PT Pakerin mampu bayar kok, tabungannya saja di Bank Prima ada sekitar Rp1 triliun,” sebutnya.

Sementara itu, Heri Subagyo kuasa hukum PT Pakerin menjelaskan bahwa PKPU itu muncul karena debitur memperkirakan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditur sebagaimana seharusnya.
“Sehingga debitur memilih jalan mengajukan PKPU dibuka namanya moratorium, mengharapkan agar nanti proposal oleh debitur bisa dibahas di persidangan,” tandasnya. TOK

Komisaris & Direktur PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera Divonis Menipu Pengusaha Makanan Rp505 Juta

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Direktur dan Komisaris PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera, Nurul Fajar dan Yuddy Crestianto, divonis bersalah atas kasus penipuan dana pinjaman yang merugikan
Hermanto sebesar Rp505 juta oleh Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander dengan Pidana penjara selama dua tahun di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus Leander mengatakan bahwa, Terdakwa Nurul Fajar dan Terdakwa Yuddy Crestianto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN “sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 Tahun.” Kata Hakim Ferdinand, Rabu (28/05/2025) Kemarin.

Modus mereka adalah menjanjikan pencairan pinjaman senilai Rp25 miliar dengan syarat Hermanto terlebih dahulu membayar biaya administrasi sebesar Rp500 juta. Namun, setelah syarat tersebut dipenuhi, dana pinjaman tidak pernah cair.

Putusan yang dijatuhkan adalah hukuman penjara selama dua tahun. Keduanya dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang vonis digelar Rabu (28/5). Mereka secara bergantian menyatakan menerima hukuman tersebut. Hukuman ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman dua tahun enam bulan.

Awalnya, Hermanto, yang memiliki usaha produksi makanan, membutuhkan tambahan modal sekitar Rp25 miliar untuk pengembangan usahanya. Agus Thio, kolega Hermanto, kemudian memperkenalkan Nurul Fajar dan Yuddy Crestianto.

Selanjutnya, pada 29 Juli 2024, terjadi pertemuan antara Hermanto dengan Nurul Fajar dan Yuddy Crestianto di kantor PT. Kreasindo Utama Inti Sejahtera di Surabaya. Hermanto menyampaikan kebutuhan pinjaman uang sebesar Rp25 miliar untuk mengembangkan usahanya.

“Para terdakwa, Nurul Fajar selaku direktur dan Yuddy Crestianto selaku komisaris, menyatakan bisa memberikan pinjaman sebesar Rp25 miliar, tetapi dengan syarat pembayaran biaya administrasi sebesar Rp505 juta,” terang Jaksa Penuntut Umum Dwi Hartanta dalam amar dakwaan.

Hermanto menyanggupi dan menandatangani surat perjanjian kredit yang dibuat Yuddy Crestianto. Pada 8 Agustus, Hermanto mentransfer dana secara bertahap ke rekening PT Miho Sukses Abadi dan PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera, totalnya Rp505 juta. Dana talangan Rp25 miliar dijadwalkan cair.

“Setelah tanggal 14 Agustus 2024, uang modal tersebut tidak pernah cair. Hermanto hanya menerima email yang menyatakan uang modal telah cair, tetapi setelah dicek, tidak ada uang yang masuk,” ujar Jaksa.

Hermanto kemudian mendatangi kantor PT Kreasindo Utama Inti Sejahtera untuk menagih. Ia diminta bersabar hingga 17 Agustus, namun hingga tanggal 20 Agustus, dana tetap tidak cair.

Pada September 2024, Hermanto menerima email kedua dari admin PT. Kreasindo Utama Inti Sejahtera yang menyatakan uang modal telah cair. Namun, sekali lagi, setelah dicek, tidak ada uang yang masuk.

Pada 18 September 2024, Nurul Fajar menghubungi Hermanto dan mengirimkan slip sebagai bukti telah menyetorkan dana Rp25 miliar. Hermanto kemudian pergi ke bank untuk memverifikasi, ternyata slip setoran tersebut palsu. TOK

Bos PT Prima Global Beverindo, Mia Santoso, Mangkir dari Panggilan Penyidik Bea Cukai Sidoarjo

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemilik PT Prima Global Beverindo, Mia Santoso, resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik Bea Cukai Sidoarjo. Penetapan ini dilakukan setelah Mia dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus penjualan dan penimbunan minuman beralkohol (miras) menggunakan pita cukai palsu.

Kepala Seksi Penindakan Bea Cukai Sidoarjo, Susatyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat panggilan ke alamat sesuai KTP Mia Santoso, namun tidak diindahkan. “Kami sudah memanggil Mia Santoso untuk dimintai keterangan dalam perkara Dominikus Dian Djatmiko. Bahkan, surat panggilan telah dikirim ke beberapa alamat, namun tidak ada respons. Akhirnya, kami koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk menerbitkan status DPO terhadap yang bersangkutan,” ujar Susatyo, Rabu (28/5/2025).

Menurut Susatyo, PT Prima Global Beverindo sejatinya memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan indikasi kuat bahwa perusahaan tersebut menjual miras dengan pita cukai palsu.

“Status Mia Santoso saat ini masih sebagai saksi. Kami belum bisa meningkatkan status hukumnya karena yang bersangkutan belum diperiksa,” tegasnya.

Terkait bantahan dari pihak kuasa hukum Mia Santoso yang menyatakan bahwa kliennya tidak kabur, melainkan sedang dirawat karena sakit paru-paru stadium 4 di Jepang, Susatyo menjawab singkat, “Itu adalah hak dari kuasa hukum dan kami hanya diperlihatkan surat keterangan dari Rumah Sakit di Tokyo Jepang,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dominikus Dian Djatmiko, Adhan Sidqon, SH., menyampaikan bahwa Dominikus hanya karyawan serabutan yang bertugas mengelola gudang atas perintah langsung Mia Santoso selaku pemilik perusahaan.

“Perbuatan klien kami tidak dilakukan secara independen, melainkan berdasarkan perintah dalam relasi kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika seluruh tanggung jawab pidana dibebankan kepada klien kami,” ujarnya.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Eka Wisniati, Dominikus dipercaya oleh Mia Santoso untuk mengelola dan memegang kunci sejumlah gudang yang digunakan untuk menyimpan miras ilegal. Gudang tersebut berada di Komplek Pergudangan Maspion No. D8 Romokalisari, Surabaya; Pergudangan Prambanan Bizland SA63 di Cerme, Gresik; dan sebuah ruko di Jalan Sukomanunggal Tanjung Sari, Surabaya.

Dalam penggerebekan yang dilakukan penyidik Bea Cukai, ditemukan 24 karton berisi 330 botol minuman beralkohol tanpa pita cukai dan 7.680 keping pita cukai palsu. Barang-barang tersebut diangkut menggunakan truk box Isuzu Traga dengan nomor polisi L 9848 CL.

Dominikus kemudian didakwa melanggar Pasal 54 Jo Pasal 55 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, JPU menuntut pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp 85.134.730.760. Jika denda tidak dibayarkan dalam satu bulan, maka harta benda atau pendapatan terdakwa akan disita untuk mengganti denda, dengan tambahan hukuman 6 bulan kurungan.

Kasus ini terus berkembang, dan publik kini menantikan langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum, termasuk kejelasan status Mia Santoso yang hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik. TOK

KOPPIJAS Jatim Nyatakan Dukungan Penuh terhadap Program Pemerintah dan Stabilitas Kamtibmas

PERISTIWA|oleh

KOPPIJAS Jawa Timur Nyatakan Dukungan Penuh terhadap Program Pemerintah dan Stabilitas Kamtibmas

Gresik, Timurpos.co.id – Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur, Koperasi Pedagang Inti Jaya Sejahtera (KOPPIJAS) Jawa Timur menggelar kegiatan pernyataan sikap di Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Rabu pagi (28/05/2025).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 10.30 WIB ini dihadiri oleh sekitar 20 orang anggota koperasi dan dipimpin langsung oleh Ketua KOPPIJAS Jawa Timur, Moch. Amin Sjaiful.

Dalam sambutannya, Amin menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas kamtibmas untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah, termasuk rencana Presiden Prabowo yang akan meluncurkan sekitar 70.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Kami menyambut baik program ini sebagai upaya memperkuat perekonomian di tingkat bawah dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga situasi yang aman dan kondusif, koperasi dapat berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan,” tegas Amin.

Ia juga menyoroti bahaya penyebaran informasi hoax dan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat serta melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial.

Sebagai bentuk komitmen, kegiatan ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Ketua KOPPIJAS Jawa Timur yang menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan di Jawa Timur,” ujar Amin dalam pernyataannya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi elemen koperasi dan masyarakat di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TOK

Green House Tanaman Buah Yang Ada di Dusun Wringin Baru Perlu Dipertanyakan

PERISTIWA|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Penguatan pangan tingkat Desa yang ada di Dusun Wringin Kurung Baru RT 06 RW O4 kelurahan Menganti kabupaten Gresik JawaTimur, tahun anggaran 2024 sebesar Rp.270 juta dengan tujuan meningkatkan perekomian warga, pembuataan Green house tanaman buah yang berdiri dilahan desa sejatinya untuk warga yang ada di desa tersebut.

Namun buah melon yang ditanam sekali itu dipetik oleh pengurus saja.”setahu saya melon yang pernah dipanen pengurus hanya sekali saja, ” ungkapnya.

Warga juga mengatakan itu lahannya dusun kalau pembangunannya hampir 300 juta dengan 1paket Green house jelas sudah kurang tepat, ” kata warga kepada awak mediaRabu (28/05/2025).

Ia melanjutkan, perlu dipertanyakan juga anggaran segitu besar itu mubaddir buang-buang anggaran pemkab saja, apalagi warga sekitar tani, dan kebanyakan menanam sendiri. Kalau saya mending buat yang bermanfaat bagi warga sekitar, seperti pembangunan jalan pakai cor, dan lainnya.

Kepala Dinas pertanian gresik Eko Anindito Putro dikonfirmasi lewat WatsApp terkait tender Green House sebesar Rp 270 juta dan peruntukan ke depannya, sampai berita ini tayang belum menjawab. TOK

ART Bobol Rumah Majikan, Gasak Perhiasan dan Uang Rp 400 Juta

HUKRIM|oleh

Foto: Suasana Sidang di Ruang Garuda 2 PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Putri Vanlentin Kusumaning Tyas kini harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah didakwa mencuri harta majikannya senilai Rp 400 juta. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Perumahan Pantai Mentari, Surabaya.

Putri diduga membobol brankas milik majikannya yang berisi dua kotak perhiasan, termasuk tiga emas batangan dan uang tunai sebesar Rp 50 juta. Aksi pencurian dilakukan dalam dua tahap: pertama mengambil uang tunai, lalu beberapa hari kemudian mengambil seluruh perhiasan yang tersisa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irfan Adi Prasetya dalam dakwaannya menyebutkan bahwa Putri telah bekerja sejak 14 Januari 2025 di rumah milik korban bernama Avisa. Pada suatu kesempatan, Putri melihat majikannya membuka brankas namun lupa menguncinya kembali. Melihat celah tersebut, Putri memanfaatkan momen saat rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil harta dari dalam brankas.

Seluruh hasil curian kemudian dijual oleh Putri. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli berbagai barang mewah seperti gelang, cincin, kalung, anting emas, serta sebuah iPhone 13 Pro, dua sepeda motor (Honda CRF dan Beat), bahkan sebidang tanah di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Dalam persidangan yang digelar Selasa (27/5/2025), JPU Estik Dilla Rahmawati menghadirkan dua saksi: Rita, penjual tanah, dan Atha, karyawan toko emas. Rita membenarkan bahwa terdakwa membeli tanah melalui perantara dan sudah melakukan pembayaran meski belum balik nama. Sementara Atha mengungkapkan bahwa Putri menjual emas tanpa surat resmi, hanya bermodalkan fotokopi KTP.

Menariknya, terdakwa tidak membantah keterangan para saksi. Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Atas aksinya, Putri didakwa melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pencurian yang dilakukan berulang kali. TOK

Kejari Bangkalan Lakukan Pemeriksaan Maraton Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Lobang Laok Bangkalan

PERISTIWA|oleh

Foto: Suasana Pemeriksaan Saksi di Balai Desa

Bangkalan, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Lombang Laok, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Hari ini Selasa 27 Mei 2025, Kejari Bangkalan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap aliran dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tersebut. Pemeriksaan dilakukan di balai desa lombang Laok, kecamatan Blega, Bangkalan

Kasi Pidsus M.Fakhry, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi-saksi ini merupakan bagian dari pengumpulan alat bukti yang lebih lengkap. “Beberapa saksi dari unsur perangkat desa dan pihak terkait telah kami mintai keterangan,” ujarnya, Senin (27/5/2025).

Kasus ini mencuat setelah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran tahun 2022 yang di lakukan oleh mantan kepala desa lombang Laok Hariyanto, S.O.S,. yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan kuat menyebutkan adanya mark-up anggaran dan proyek fiktif yang merugikan keuangan negara.

Pihak Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun penyelidikan intensif terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan akan segera ada penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Pidsus Kejari Bangkalan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. “Kami berharap masyarakat bersabar dan tetap mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” tambahnya.

Kasus dugaan korupsi Dana Desa ini menjadi sorotan publik, mengingat Dana Desa seharusnya menjadi motor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. M12

Polisi Dalami Kasus Tabrakan Maut Truk Sampah Dengan Pemotor di Surabaya

PERISTIWA|oleh

Surabaya,Timurpos.co.id – Kepolisian terus mendalami kasus kecelakaan maut yang melibatkan pengendara motor, Tjan Melani Tjandra (43), warga Kapasan Kidul, Surabaya, dengan truk sampah yang dikemudikan Suwanto (42), warga Rembang. Kecelakaan tragis ini terjadi pada Senin, 19 Mei 2025, di Jalan Bubutan depan BG Junction, Surabaya, sekitar pukul 15.30 WIB.

Korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bernopol L 6349 JT, melaju dari arah Jalan Kranggan. Saat tiba di lokasi kejadian, korban terjatuh dan terlindas oleh truk sampah bernopol L 8841 UT yang dikemudikan Suwanto. Akibat insiden tersebut, Tjan Melani meninggal dunia di tempat.

Hingga saat ini, belum terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dengan pengurus truk. Steven Tjandra, kakak dari korban, mengungkapkan bahwa belum ada itikad baik dari pihak truk untuk bertemu langsung.

“Pengurus truk sampah hanya menelpon saja, belum pernah menemui kami secara langsung,” ujar Steven kepada media.

Sementara itu, Wisnu, selaku pengurus truk, membenarkan bahwa belum ada pertemuan dengan keluarga korban. Ia menyatakan saat ini pihaknya masih fokus mendampingi sopir dalam pemeriksaan di kepolisian.

“Intinya kami terbuka untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga korban,” ujar Wisnu, Selasa (27/5/2025).

Terpisah, Kanit Laka Polrestabes Surabaya, Iptu Suryadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan anggota untuk menghubungi keluarga korban. “Informasinya, hari Jumat akan dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban,” ungkapnya.

Polisi masih melakukhan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap detail kejadian dan menentukan langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. TOK

Sebanyak 108 Ijazah karyawan Telah Diserahkan ke Polda Jatim

KEPOLISIAN|oleh

Foto : Elok Kadja Saat diwawancarai Awak Media

Surabaya, Timurpos.co.id – Kota Surabaya kembali diguncang kabar memilukan yang mencuat dari kawasan Margomulyo. Puluhan pekerja yang pernah bekerja di UD Sentoso Seal, sebuah perusahaan milik pengusaha Jan Hwa Diana, mengaku menjadi korban kebijakan tidak manusiawi berupa penahanan dokumen penting, termasuk ijazah.

Perusahaan yang beralamat di Suri Mulia Permai Blok H-14 ini kini menjadi sorotan publik dan pihak berwenang setelah laporan-laporan dari para mantan karyawan mengemuka ke permukaan.

Kuasa hukum dari pihak tersangka, Elok Kadja, menyampaikan bahwa pihaknya telah menemui Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji, untuk meminta arahan terkait penyelesaian dokumen-dokumen milik para mantan karyawan.

“Tadi kami datang ke Cak Armuji, pada pokoknya kami meminta arahan dan petunjuk dari beliau terkait dokumen-dokumen lain yang bukan ijazah akan kami kembalikan kepada mantan karyawan. Sebab, waktu sidak pertama kali, Armuji dan Diana sudah pernah berkoordinasi,” ungkap Elok kepada media, Selasa (27/05/25).

Menurut Elok, banyak korban berharap Cak Armuji dapat membantu memfasilitasi penyelesaian kasus ini, mengingat kompleksitas dan jumlah dokumen yang belum dikembalikan.

Dalam keterangan lebih lanjut, Elok menyatakan bahwa sebanyak 108 ijazah karyawan telah resmi diserahkan ke pihak penyidik Polda Jawa Timur. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya kooperatif dan penyesalan yang telah disampaikan oleh pihak Diana.

“Total ijazah sebanyak 108 sudah kami serahkan kepada penyidik Polda Jatim,” tegasnya.

Pihak pengusaha, menurut Elok, telah menyampaikan penyesalan mendalam atas kejadian ini dan bahkan menuliskan surat permintaan maaf dengan tangan sendiri, ditujukan kepada para mantan karyawan dan masyarakat Surabaya.

“Beliau ini kan sudah menyatakan penyesalannya, kemudian sudah menyadari kesalahannya, juga sudah meminta maaf kepada para korban yang dituangkan dari tulisan tangan beliau,” lanjutnya.

Lebih jauh, Elok memastikan bahwa Diana akan bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum.

“Bu Diana berkomitmen untuk mengikuti proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan di Pengadilan Negeri Surabaya secara kooperatif,” bebernya.

Hingga saat ini, tim hukum masih melakukan pendataan terhadap dokumen-dokumen lain yang belum dikembalikan. Tercatat masih ada 39 dokumen yang berada dalam penguasaan pihak Diana, termasuk dokumen milik karyawan yang masih aktif bekerja di perusahaan tersebut.

“Ada dokumen-dokumen milik pekerja yang saat ini masih bekerja di Bu Diana, rencananya akan kami kembalikan,” pungkas Elok. TOK